.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp504,7 triliun untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta sinergi dan integrasi dengan Kartu Kesejahteraan.
“Penguatan Perlinsos untuk sepanjang hayat di dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan Perlinsos sepanjang hayat. Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos,” jelas Menkeu.
Baca juga : Sri Mulyani Ungkap RAPBN 2025 untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Dalam APBN 2025, sektor pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun. Selain meneruskan program yang sudah ada juga diarahkan untuk program lainnya.
“Di sini selain program yang sudah ada dan diteruskan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD dan beasiswa melalui LPDP dan research, juga termasuk pemberian makanan bergizi anak-anak sekolah, renovasi dari ruang-ruang kelas dan sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Kita juga akan terus menjaga beberapa program link dan match untuk bisa menyiapkan skill dari tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja,” jelas Menkeu.
Sementara itu, untuk infrastruktur yang dianggarkan Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur yang mendukung daya tahan dan swasembada pangan atau ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi, bendungan, pembangunan sekolah unggulan untuk pendidikan dan renovasi sekolah serta infrastruktur di dalam rangka untuk mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan dari pembangunan IKN.
Kemudian, program kesehatan akan dialokasikan Rp197,8 triliun. Upaya promotif dan preventif percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas yang sudah mulai dilakukan pada tahun dan periode ini akan terus ditingkatkan dan efektivitas program dari jaminan kesehatan nasional melalui PBI juga akan tetap didukung.
Baca juga : Strategi Pemerintahan Prabowo Capai Target Pajak di RAPBN 2025
Untuk ketahanan pangan, Rp124,4 triliun selain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian terutama untuk pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan dan irigasi, juga untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional.
“Terakhir area hukum dan hankam Rp372,3 triliun, selain untuk modernisasi alutsista, almatsus, dan alpalhankam, juga untuk meningkatkan daya tahan dari sisi digital dari ancaman cyber dan meningkatkan kemampuan industri strategis dan dukungan operasional hukum dan hankam,” pungkas Menkeu.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
