.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp2.189 triliun. Angka ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan penerimaan pajak tahun 2023 yang mencapai Rp1.869,2 triliun.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah telah mempersiapkan lima strategi utama. Strategi pertama adalah memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) dan memperkuat edukasi perpajakan di berbagai sektor.
Strategi kedua adalah meningkatkan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan teknologi sistem perpajakan yang lebih canggih, memperkuat sinergi antar lembaga, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.
Sementara, langkah ketiga yang dilakukan adalah menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan.
Cara keempat adalah memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Strategi kelima dengan mendorong penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan dinamika perekonomian.
Secara lebih teknis, pemerintah menyebut cara untuk menggenjot penerimaan pajak akan dilakukan dengan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko.
Selain itu, penguatan basis perpajakan dilakukan melalui penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) serta perluasan edukasi perpajakan;penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement; prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital; peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan pemanfaatan digital forensic.
Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat juga akan dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama pertukaran data dengan instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lain. Optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence juga akan digenjot.
Implementasi kebijakan perpajakan sesuai UU Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan dan insentif fiskal yang lebih terarah dan terukur juga akan dilakukan.
Artikel ini telah tayang di CNBC Indonesia dengan judul “Ini Cara Prabowo Kejar Setoran Pajak di Tahun Pertama, PPN Naik?”
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
