.webp)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menginstruksikan Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Menurutnya, Polri telah mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus tersebut.
“Ndak, saya pikir langkah yang dilakukan Polri sudah tepat bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya,” kata Dasco seperti dilansir dari MetroTv di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 14 Maret 2025.
Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap AKBP Fajar. Ia menilai bahwa hukuman berat harus dijatuhkan jika terbukti bersalah, termasuk pemecatan dari kepolisian.
“Tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan disertai dengan saya pikir harus di selain pidana juga harus di pecat dari Polri,” ucap Dasco.
Sebelumnya, Karo Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, mengungkapkan bahwa AKBP Fajar terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap empat korban, tiga di antaranya anak di bawah umur. Selain itu, ia juga terbukti menggunakan narkoba.
“Divpropam melaksanakan gelar perkara dan ini adalah kategori berat. Sehingga, dikenakan pasal yang berlapis dengan kategori berat dan kita juncto kan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.
Tidak hanya itu, AKBP Fajar juga diduga menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke internet. Pelecehan seksual yang dilakukannya melibatkan empat korban, yakni seorang anak berusia 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, serta seorang korban dewasa berusia 20 tahun dengan inisial SHDR.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
