.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mengadakan kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, di Surabaya, selama dua hari Selasa dan Rabu (10-11/6/2025).
Kegiatan ini merupakan suatu proses yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, pada Selasa (10/5/2025). Adapun peserta kegiatan adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
Dalam laporannya, Kepala DP3AK Jatim Tri Wahyu Liswati menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan penurunan stunting di suatu daerah melalui pendekatan perbaikan manajemen intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Selain itu pula bertujuan untuk meninjau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Jawa Timur,” jelas Tri.
Lebih lanjut, Tri menerangkan, kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan bersama antara Tim PPPS terkait evaluasi penilaian penurunan stunting. “Penilaian yang dilakukan terhadap kabupaten/kota ini nantinya yang mendapat nilai terbaik sesuai dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Dan akan kita berikan apresiasi bertepatan pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas,” terangnya.
Ia menyebut, penilaian dilakukan terhadap penurunan angka stunting di setiap daerah yang dipimpin masing-masing kepala daerah. “Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berproses dan berprogres untuk terus melanjutkan upaya penurunan stunting di Jawa Timur,” sebut Tri.
Adapun tim panelis dalam penilaian ini, Tri mengungkapkan, merupakan 32 orang yang berasal dari anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan strategis lainnya.
Sedangkan, ruang lingkup penilaian kinerja PPPS Tahun 2025, Tri memaparkan, pertama manajemen intervensi gizi percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kabupaten/kota melalui monitoring web Bangda. “Proses penilaian oleh panelis yang pertama, adalah pengambilan 50 persen monitoring web Bangda. Sedangkan 50 persen lainnya diambil dari PK stunting di masing-masing daerah kabupaten/kota,” papar Tri.
Kedua, Tri menjelaskan, Tim percepatan penurunan stunting evaluasi operasionalisasi perangkat daeran dan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
“Selain itu, dan ketiga, inovasi daerah dan dukungan lainnya pendalaman terkait pengembangan inovasi, pemanfaatan sumber daya lokal serta dukungan pentahelix dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota,” pungkas Tri.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
