Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, tengah mengkaji skema pengelolaan sumur minyak rakyat agar aktivitas tersebut tidak hanya berjalan di wilayah Blora, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora Patra Energi (BPE) dengan berkonsultasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait regulasi serta mekanisme pengelolaan sumur minyak rakyat.
Komisaris Utama BPE sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Blora Dasiran mengatakan pemerintah daerah membutuhkan formulasi yang tepat agar potensi minyak yang berada di Blora dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah secara legal.
“Daerah perlu memiliki formulasi yang tepat agar aktivitas pengelolaan sumur minyak rakyat tidak hanya berlangsung di wilayah Blora, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah,” kata Dasiran.
Dasiran menjelaskan Pemkab Blora masih mempelajari regulasi yang memungkinkan aktivitas sumur minyak rakyat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Menurutnya, kegiatan pengelolaan minyak juga memanfaatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur di daerah sehingga diperlukan skema yang dapat memberikan manfaat kembali kepada daerah.
“Karena yang mengambil dari daerah, fasilitas yang dimanfaatkan juga banyak daerah, minimal ada yang diperbantukan untuk daerah,” ujarnya.
Konsultasi dengan Kementerian ESDM menjadi penting untuk memastikan skema yang diterapkan sesuai ketentuan sehingga kontribusi dari aktivitas pengelolaan sumur minyak rakyat dapat masuk ke daerah secara sah.
Meski memiliki potensi, pengelolaan sumur minyak rakyat di Blora masih menghadapi sejumlah tantangan.
BPE hingga kini belum dapat mengoperasikan secara maksimal titik-titik sumur minyak rakyat yang telah diverifikasi Kementerian ESDM.
“Kendala di lapangan masih banyak. Ini bukan hanya BPE, tetapi juga dihadapi entitas usaha lainnya. Sehingga belum bisa optimal,” kata Dasiran.
Sejumlah kendala tersebut antara lain berkaitan dengan ketersediaan investor untuk mengelola titik sumur hingga kebutuhan reparasi terhadap sumur minyak yang telah diverifikasi.
BPE juga masih menunggu kebijakan dan rekomendasi dari PT Pertamina maupun Kementerian ESDM terkait mekanisme pengelolaannya.
“Batas maksimal pengiriman itu tiga bulan. Ini yang juga menjadi kendala,” ujarnya.
Dasiran meminta BPE lebih aktif menjajaki peluang investasi untuk mengoptimalkan potensi sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora.
Kepastian perizinan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan minat investor.
“Karena itu kan sudah diberikan kewenangan ke BPE, ya BPE harus aktif. Kalau kemarin alasannya investor kurang modal, ketika misalkan potensi itu ada dan izin itu ada, saya kira investor kan terbuka,” tegasnya.
Selain melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, BPE juga dijadwalkan memenuhi undangan Pertamina untuk membahas perkembangan pengelolaan sumur minyak rakyat.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai langkah yang dapat ditempuh BPE dalam mengoptimalkan potensi sumur yang telah terverifikasi.
Pemkab Blora juga membuka peluang melakukan studi tiru ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk mempelajari tata kelola sumur minyak rakyat yang telah berjalan di daerah tersebut.
Dasiran mengatakan hal utama yang perlu dipelajari bukan sekadar jumlah sumur yang dikelola, tetapi mekanisme dan tata kelolanya.
Pengalaman Musi Banyuasin diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Blora dalam merumuskan sistem pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
Pemkab Blora menilai kepastian regulasi menjadi faktor penting sebelum potensi sumur minyak rakyat dapat dioptimalkan sebagai sumber manfaat ekonomi daerah.
Dengan tata kelola yang jelas, Pemkab Blora berharap aktivitas sumur minyak rakyat dapat berjalan sesuai regulasi, menarik investasi, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta membuka peluang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
