Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar kegiatan Sambung Rasa sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah daerah dengan masyarakat. Kegiatan Sambung Rasa kali ini berlangsung di Gedung Pandawa, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Rabu pagi (7/10/2026).
Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah layanan publik dan stand UMKM Desa Jatipuro. Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama Ketua TP PKK Kabupaten Klaten turut meresmikan Gedung PKK dan Aula Desa Jatipuro.
Sambung Rasa tersebut dihadiri Bupati Klaten, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pj Sekda Kabupaten Klaten, jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten, Forkopimcam Trucuk, kepala desa se-Kecamatan Trucuk, Pemerintah Desa Jatipuro, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kepala Desa Jatipuro, Tulus Nugroho, menyampaikan bahwa Sambung Rasa menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran jajaran Pemkab Klaten di tingkat desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan di wilayahnya.
“Ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat, khususnya Desa Jatipuro dan umumnya wilayah Kecamatan Trucuk, untuk berdialog dengan Bupati Klaten dan jajaran pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten turun langsung menyambangi warga di tingkat desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tulus menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait kebutuhan normalisasi sungai yang menjadi saluran irigasi pertanian Desa Jatipuro. Menurutnya, terjadi penyempitan badan sungai akibat sedimentasi dan endapan yang telah berlangsung cukup lama sehingga berdampak terhadap aliran air menuju lahan pertanian. Desa Jatipuro memiliki kawasan pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Trucuk. Oleh karena itu, pemerintah desa berharap normalisasi sungai dari wilayah Ngaran menuju Jatipuro dapat segera dilakukan agar distribusi air untuk pertanian kembali optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan akan mendorong penanganan normalisasi sungai tersebut.
“Tadi disampaikan yang pertama irigasi. Nyuwun tulung, mumpung juga belum musim hujan bisa kita normalisasi. Mungkin ekskavator yang kecil, PC 25, itu bisa,” tuturnya.
Selain sektor pertanian, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam Sambung Rasa. Desa Jatipuro diketahui telah memiliki TPS 3R yang berjalan sejak 2018 dan menjadi salah satu TPS 3R yang masih aktif serta berkembang di Kabupaten Klaten. Tulus menyampaikan bahwa TPS 3R tersebut telah membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Troketon. Namun, pengelola masih menghadapi kendala dalam pemasaran hasil pengolahan sampah organik berupa pupuk organik yang produksinya cukup melimpah.
Bupati Klaten pun mengapresiasi keberadaan TPS 3R Desa Jatipuro yang dinilai menjadi salah satu TPS 3R andalan di Kabupaten Klaten.
“Dari sekian puluh TPS 3R yang ada di Kabupaten Klaten, salah satu yang hari ini masih berjalan, beroperasi dan bahkan berkembang adalah TPS 3R Jatipuro. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah,” jelasnya.
Menurut Bupati Klaten, salah satu kendala yang kini dihadapi adalah berkurangnya konsumen pupuk organik akibat adanya penyesuaian penggunaan Dana Desa. Sebelumnya, sejumlah desa di Kecamatan Trucuk menjadi pelanggan pupuk organik yang diproduksi TPS 3R Jatipuro.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Klaten akan mengkaji sejumlah pola, termasuk kemungkinan pembelian pupuk organik melalui perangkat daerah maupun membangun kolaborasi dengan BUMD dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Insyaallah nanti kita bikin pola. Apakah nanti kita beli dari dinas kemudian kita bagikan kepada petani, atau kita kolaborasi dengan kawan-kawan BUMD dan perusahaan agar dibeli mereka kemudian dibagikan sebagai CSR,” ujarnya.
Bupati Klaten mengungkapkan pola tersebut diharapkan tidak hanya membantu keberlangsungan TPS 3R Jatipuro, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung TPS 3R lainnya di Kabupaten Klaten.
“PR mereka ini kan bisa produksi pupuk organik, tetapi kesusahan menjual. Kalau kemudian bisa kita beli atau kita koneksikan dengan BUMD atau perusahaan-perusahaan untuk membeli dan dibagikan sebagai CSR, itu akan bisa menyelesaikan permasalahan,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Desa Jatipuro juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Poliklinik Desa (PKD). Kondisi gedung PKD yang ada saat ini dinilai sudah tidak memadai sehingga diperlukan pembangunan gedung baru untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten menyambut baik aspirasi tersebut dan meminta agar kebutuhan pembangunan PKD dapat dikaji sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Coba nanti ke depan pelan-pelan kalau memang ada anggaran dari dinas, nanti coba kita anggarkan. Prinsipnya, insyaallah satu per satu permasalahan yang ada di wilayah akan kita selesaikan satu-satu,” tuturnya.
Selain menyampaikan aspirasi, Pemerintah Desa Jatipuro juga melaporkan capaian pembayaran PBB-P2. Dari sekitar 1.536 SPPT tahun 2026, seluruhnya telah lunas pada Agustus 2026. Capaian tersebut menjadi kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya yang baru dapat diselesaikan pada September.
Bupati Klaten menegaskan bahwa Sambung Rasa merupakan bagian dari upaya Pemkab Klaten untuk memastikan pembangunan dan pelayanan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Hari ini saya dan jajaran Pemkab Klaten hadir dalam rangka menyambung roso. Menyambung roso ini benar-benar agar pemerintah daerah bisa lebih dekat dengan warga masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, melalui Sambung Rasa, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap berbagai layanan pemerintah, tetapi juga ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Yang terpenting adalah menyambung roso sehingga kami ingin hadir secara langsung agar kemudian perwakilan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, kira-kira di desa ini masih membutuhkan apa lagi. Tentu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” pungkas Bupati Klaten.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
