.webp)
SuaraPemerintah.ID – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini berlangsung di Gedung Juang KPK, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/7).
Rapat ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penyusunan regulasi serta pengukuran indeks pengelolaan barang/aset milik daerah. Indeks ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi dan mendorong efektivitas implementasi tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Pada tahun 2023, Kota Denpasar terpilih sebagai satu-satunya kota yang ditunjuk sebagai pilot project dari sepuluh pemerintah daerah dalam pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah, dan berhasil memperoleh indeks yang baik pada tahun tersebut.
Pimpinan KPK, Nurul Gufron, dalam sambutannya mengatakan bahwa penilaian indeks pengelolaan aset sangat penting sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi. Pengelolaan aset pemerintah merupakan hal yang krusial karena menjadi titik rawan terjadinya korupsi.
“KPK terus berkomitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi, salah satunya dengan mengukur indeks pengelolaan barang milik daerah. Kami juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi celah korupsi dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Sekda Alit Wiradana, dalam kesempatan tersebut, menyatakan bahwa terpilihnya Kota Denpasar sebagai salah satu dari sepuluh pemerintah daerah dalam pilot project penyusunan regulasi dan pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Daerah (BMD) pada tahun 2023 merupakan sebuah prestasi. Kota Denpasar telah mendapatkan predikat yang baik.
“Kami bersama seluruh jajaran di Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dengan peningkatan Indeks Pengelolaan Barang Daerah yang saat ini telah mendapatkan predikat baik. Kami akan terus meningkatkan upaya ini dalam rangka menciptakan Good Governance,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
