Puan Pimpin Rapat Paripurna Penutupan Keanggotaan DPR RI 2019—2024

SuaraPemerintah.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 pada hari Senin, 30 September 2024. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.

Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). Di antara laporan yang akan disampaikan adalah laporan dari Panitia Angket DPR RI mengenai Penyelenggaraan Haji, Tim Pengawasan DPR RI terkait Penanganan Bencana, serta Tim Pengawasan DPR RI mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah laporan tersebut, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

- Advertisement -

Komisi IX DPR RI juga dijadwalkan untuk menyampaikan laporan hasil Pembicaraan Tingkat I mengenai RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, yang juga akan diikuti dengan pengambilan keputusan.

Sesi terakhir dalam Rapat Paripurna ini adalah pidato penutupan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kegiatan ini menandai akhir dari keanggotaan DPR RI periode 2019-2024. Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2049 akan dilaksanakan keesokan harinya, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Berikut sejumlah RUU yang akan diambil keputusan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;
2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan;
3. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; tent
5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
6. 25 rancangan undang-undang tentang kabupaten/kota;
7. 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten/kota;
8. 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten/kota;
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News