.webp)
Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Forum ini menghadirkan akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk membahas dinamika dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer.
Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan akademisi Robertus Robet. Sementara dari unsur parlemen turut hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, serta sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI.
Beberapa legislator yang hadir di antaranya Andreas Hugo Pareira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Heri Gunawan, Endang Maria Astuti, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI seperti Denty Eka Widi Pratiwi dan Lia Istifhama.
Dalam diskusi tersebut, Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi serta perjalanan praktik demokrasi itu sendiri.
Menurutnya, sejak era reformasi 1999, Indonesia telah menjalani proses panjang dalam memperkuat sistem demokrasi serta mewujudkan kedaulatan rakyat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
Ia menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk memperoleh berbagai perspektif akademik agar kajian Badan Pengkajian MPR RI semakin tajam dan komprehensif.
“Kami mengundang para akademisi dan pakar untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam, sehingga sistem checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan seimbang. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi penting dalam melihat arah demokrasi Indonesia ke depan,” ujarnya.
Yasonna juga menyoroti fenomena “slipping down democracy”, yakni kondisi penurunan kualitas demokrasi meskipun sistem politik tampak stabil. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sesi tanggapan, anggota DPD RI dari Jawa Timur Lia Istifhama menilai bahwa peringatan mengenai potensi kemunduran demokrasi harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa.
Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menegaskan bahwa isu tersebut memiliki relevansi besar terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.
“Jika disampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, maka ini bukan persoalan ringan. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena pragmatisme dalam politik tidak terlepas dari budaya immediacy, yaitu kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik atau public trust yang belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, masyarakat kerap menilai kepemimpinan berdasarkan manfaat yang dapat dirasakan secara cepat.
Namun demikian, Ning Lia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi memunculkan praktik bargaining politik yang tidak sehat dalam demokrasi.
“Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa, di tengah pragmatisme politik dan pola politik saudagar yang masih memengaruhi preferensi publik,” ujarnya.
Lia Istifhama menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan (statesmanship) dalam proses demokrasi.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga masa depan bangsa dan generasi berikutnya.
Ia menambahkan bahwa jika prinsip tersebut dapat dijalankan, maka gagasan tentang negara kebajikan (virtuous state) sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno Plato dapat menjadi inspirasi dalam membangun praktik demokrasi yang lebih bermartabat.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya (think about our countries and think about next generation), bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
