.webp)
Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen peningkatan kinerja birokrasi melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (4/2/26).
Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk komitmen nyata setiap pimpinan OPD terhadap tugas, tanggung jawab, serta capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
““Perjanjian kinerja ini dibuat supaya bapak dan ibu memahami secara jelas tugas dan tanggung jawab, menjabarkan visi-misi, RPJMD, serta indikator utama kinerja. Ini membutuhkan komitmen dari masing-masing jabatan sesuai tingkatan,” tegas Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyoroti posisi Provinsi Jambi di tingkat nasional yang dinilainya masih fluktuatif. Ia menargetkan tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan Jambi untuk bersaing di papan atas nasional.
“Provinsi Jambi di kancah nasional ada grafik yang dibawah dan naik. Kita berharap tahun 2026 ini Jambi harus di papan atas, kalau perlu masuk 10 besar,” ujarnya.
Al Haris secara tegas meminta para kepala OPD untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia (SDM) di masing-masing instansi. Menurutnya, kesamaan visi dan misi menjadi kunci keberhasilan organisasi pemerintahan
“Masing-masing SKPD ini pantau SDMnya, kalau tidak satu pemikiran dengan visi misi atau kepala dinas pindahkan dia,” katanya.
Lebih lanjut, Al Haris mengingatkan pentingnya budaya kerja yang terukur dan responsif. Ia menolak pola kerja yang tidak menghasilkan output jelas dan meminta pimpinan OPD aktif melatih serta membina stafnya.
“Kita sudah mulai berorientasi dengan terukur, jangan perintah kita itu tidak ada jawaban. Bapak/Ibu harus melatih staff,” ujarnya.
Al Haris juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Ia meminta seluruh OPD tetap menjalankan Asta Cita Presiden serta program prioritas daerah dengan semangat efisiensi yang produktif.
“Asta Cita Presiden dan program kita harus kita jalankan, meski dengan kondisi dana yang terbatas. Saya pikir efisiensi itu bukan membuat kita bekerja semakin lemah,” tegasnya.
Terakhir, Al Haris meminta agar Kepala OPD untuk menempatkan orang yang tepat di jabatan PPTK dan PPK.
“Saya berharap bapak ibu di pejabat pptk dan ppk harus orang-orang yang bisa bekerja, jangan sampai lagi ada masalah korupsi. APH itu memanggil kita karena ada celah,” tuturnya.
Penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan DPA ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan capaian pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
