Beranda blog Halaman 1007

Menkes Luncurkan Program Pengampuan KIA, Fokus Tekan Kematian Ibu dan Bayi

Kementerian Kesehatan RI resmi meluncurkan Program Pengampuan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Provinsi Jawa Barat. Program ini merupakan langkah strategis dan terukur untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta menekan prevalensi stunting, melalui optimalisasi peran rumah sakit rujukan nasional dan jejaring fasilitas kesehatan di daerah.

Peluncuran program dilakukan dalam kegiatan Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) di Auditorium Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (10/6).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa isu AKI dan AKB bukan sekadar persoalan data, melainkan menyangkut keselamatan nyawa.

“Kalau Jawa Barat bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka angka nasional juga ikut turun. Karena 17% kematian ibu dan bayi terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.

Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama penerapan program karena tingginya beban AKI-AKB serta kualitas sistem pelaporan fasyankes yang sudah baik (di atas 90%).

“Tiga kabupaten dengan beban kematian tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung, akan menjadi fokus intervensi. Masing-masing akan didampingi oleh rumah sakit pengampu nasional: RS Harapan Kita Ibu dan Anak, RSCM, dan RSHS,” jelas dr. Endang.

Sebanyak 12 puskesmas dan jejaring fasyankes tingkat pertama akan dilibatkan. Fokus pengampuan mencakup standardisasi SOP klinis, penguatan sistem rujukan, pelatihan berkelanjutan, hingga mentoring langsung oleh RS pengampu.

Kemenkes menargetkan keberhasilan di Jawa Barat sebagai model nasional yang dapat direplikasi di seluruh provinsi melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi, dan lintas sektor.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan.

“Kesehatan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan fasilitas rumah sakit. Ia harus dibangun dari rumah, sekolah, dan lingkungan,” ujar Gubernur Dedi.

Ia juga mengusulkan sejumlah kebijakan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, bekal makanan sehat dari rumah untuk anak sekolah, dan sertifikasi kesehatan bagi pedagang jajanan sekolah.

Menkes turut mengapresiasi capaian Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting, yang kini berada di 15,9%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8%.

“Ini luar biasa karena penduduk Jawa Barat paling banyak, ibu hamil paling banyak,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Apresiasi Keberhasilan Operasi Kembar Siam di RS Hasan Sadikin

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung kembali mencatatkan tonggak penting dalam dunia medis Indonesia dengan keberhasilan operasi pemisahan bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira. Keduanya kini dalam kondisi stabil dan tengah menjalani masa pemulihan pascaoperasi.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan apresiasi atas pencapaian luar biasa ini. Ia menyebut operasi pemisahan bayi kembar siam sebagai salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak, yang hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan kapasitas layanan tingkat tertinggi.

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr. Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” ujar Menkes Budi dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6).

Sejak tahun 2010, RSUP Dr. Hasan Sadikin telah menangani 33 kasus kembar siam, dengan 13 operasi pemisahan.

Menkes mengatakan ini merupakan capaian yang mencerminkan keunggulan layanan dan kompetensi tim medis.

Namun demikian, Menkes juga menyoroti tantangan dalam aspek pembiayaan.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang. Supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani, dan masyarakat tidak terbebani,” tegas Menkes.

Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin, dr. Rachim Dinata Marsidi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja tim multidisiplin yang solid, terdiri dari dokter spesialis berbagai bidang, perawat, ahli gizi, farmasi, radiologi, psikolog, dan tim manajemen rumah sakit.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelas dr. Rachim.

Lebih dari sekadar keberhasilan klinis, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya akses layanan kehamilan yang berkualitas, termasuk edukasi dan deteksi dini yang akan terus menjadi prioritas RS Hasan Sadikin.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Sebagai penutup, dr. Rachim menyampaikan harapan agar kisah Nadia dan Nadira menjadi sumber inspirasi dan semangat.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Produksi Susu, Kementan Ajak Kolaborasi Multisektor Dukung Program MBG

Kementerian Pertanian mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat produksi susu nasional guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diwujudkan melalui penguatan ekosistem persusuan nasional yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, koperasi, dan peternak.
Langkah tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kesiapan Peternak Sapi Perah Jawa Timur untuk Akselerasi Produksi Susu Nasional”, yang diselenggarakan di Auditorium Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Kabupaten Malang, Kamis (5/6/2025).
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, mengatakan bahwa pelaksanaan program MBG membutuhkan kepastian pasokan pangan bergizi, termasuk susu.
“Pemberian susu dalam program MBG bersifat anjuran, terutama di wilayah yang memiliki akses terhadap koperasi susu sapi. Namun dengan kapasitas produksi nasional yang baru mencapai 1,8 juta liter per hari atau sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, peningkatan produksi menjadi urgensi yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi multisektor,” ujarnya.
Kepala BBIB Singosari, Akbar, menambahkan bahwa pencapaian swasembada susu memerlukan peningkatan mutu genetik ternak perah dan penguatan kapasitas peternak. BBIB Singosari, menurut dia, telah menjadi pelopor dalam program genotyping (analisis susunan genetik) pejantan sapi perah guna meningkatkan kualitas bibit dan produktivitas susu nasional. “Upaya ini akan menopang ketahanan pangan dan mendukung kesinambungan program MBG,” kata Akbar.
Sebagai tindak lanjut, BBIB Singosari menandatangani dua perjanjian kerja sama. Kerja sama pertama dilakukan dengan PT Tempo Scan Pacific untuk pengembangan sapi perah unggul, dan kerja sama kedua dengan PT Lunar Chemplast terkait penyediaan sarana inseminasi buatan.
Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat industri susu nasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan gizi.

Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Peternakan Jawa Timur, PT Frisian Flag Indonesia, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, serta 49 perwakilan koperasi dan perusahaan peternakan, termasuk 15 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari wilayah Malang Raya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

841 Desa Siap Terkoneksi! Diskominfo Kaltim Tancap Gas Wujudkan Internet Gratis

Kabar gembira! Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo Kaltim siap mewujudkan program Gratispol Internet Desa. Pemerataan jaringan internet ini dilakukan demi digitalisasi layanan publik hingga ke pelosok.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran untuk prioritas pengadaan internet desa serta menginventarisir kebutuhan internet di setiap desa.

“Target kami tahun ini, 841 desa sudah terpasang internet gratis. Satu desa satu titik. Mudah-mudahan bisa tuntas di akhir tahun. Tahap awal kita kejar 716 desa. Sisanya 125 desa menyusul lewat anggaran perubahan,” kata Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal saat menjadi narasumber dalam talkshow di Radio Heartline, Selasa (10/6/2025).

Layanan internet gratis ini difokuskan di kantor desa, sekolah, puskesmas pembantu, atau creative hub desa. Meski terkendala infrastruktur, karena ada beberapa desa yang belum terjangkau jaringan fiber optic (FO), solusi melalui wireless, satelit, bahkan tenaga surya tengah disiapkan.

Faisal juga menegaskan pentingnya literasi digital seiring dengan masuknya akses internet. “Transformasi digital harus diiringi dengan kesadaran dan literasi digital. Jangan sampai kehadiran internet gratis, dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna,” ujarnya.

Program Gratispol Internet Desa ini menjadi lompatan besar menuju pelayanan publik digital. Lebih jauh lagi, mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan potensi dan branding desa, serta promosi pariwisata dan UMKM.

“Kami pastikan, 1 desa 1 titik internet. Janji gubernur harus tercapai!” tutup Faisal penuh semangat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Prabowo Resmikan MV3-EV “PANDU”, Kendaraan Listrik Taktis Buatan PT Pindad

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan peluncuran kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV “PANDU”, dalam ajang Indo Defence 2025 Expo & Forum yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 11 Juni 2025. Peresmian ditandai dengan penandatanganan plat kendaraan oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya era kendaraan taktis ramah lingkungan buatan dalam negeri.

MV3-EV “PANDU” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan. Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh.

“Pandu ini berbasis kendaraan EV3, di mana EV3 ini adalah merupakan kendaraan operasional yang sudah kami develop dan sudah kami supply ke Kementerian Pertahanan. Dari situ kita meng-improve lagi, kita melakukan development lagi untuk mengubah EV3 yang awalnya berbasis ICE atau Internal Combustion Engine dengan diesel menjadi EV,” ujar Vice President PT Pindad, Rakhmad Aryo, dalam keterangannya usai peluncuran.

Peluncuran yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo itu pun menjadi momentum bersejarah bagi PT Pindad. “Itu membuat kami sangat bangga sekali tentunya. Merupakan sebuah kebanggaan bagi PT Pindad untuk membangun sebuah kendaraan EV, apalagi langsung diresmikan oleh Presiden,” imbuh Rakhmad.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik taktis ini tidak hanya sejalan dengan visi pertahanan negara, tetapi juga mendukung kebijakan energi terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden. PT Pindad pun menyampaikan komitmen untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Kita tidak hanya membangun produk, kita juga membangun ekosistem industri. Jadi semua part dari Pandu nantinya akan kita upayakan bisa dilakukan produksi secara nasional, secara lokal,” tutur Rakhmad.

Kehadiran MV3-EV “PANDU” menandai langkah maju Indonesia dalam pengembangan teknologi pertahanan yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian industri strategis nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Turunkan Stunting, Pemprov Jatim Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mengadakan kegiatan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, di Surabaya, selama dua hari Selasa dan Rabu (10-11/6/2025).

Kegiatan ini merupakan suatu proses yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, pada Selasa (10/5/2025). Adapun peserta kegiatan adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Dalam laporannya, Kepala DP3AK Jatim Tri Wahyu Liswati menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan penurunan stunting di suatu daerah melalui pendekatan perbaikan manajemen intervensi gizi spesifik dan sensitif.

“Selain itu pula bertujuan untuk meninjau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Jawa Timur,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menerangkan, kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan bersama antara Tim PPPS terkait evaluasi penilaian penurunan stunting. “Penilaian yang dilakukan terhadap kabupaten/kota ini nantinya yang mendapat nilai terbaik sesuai dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Dan akan kita berikan apresiasi bertepatan pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas,” terangnya.

Ia menyebut, penilaian dilakukan terhadap penurunan angka stunting di setiap daerah yang dipimpin masing-masing kepala daerah. “Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berproses dan berprogres untuk terus melanjutkan upaya penurunan stunting di Jawa Timur,” sebut Tri.

Adapun tim panelis dalam penilaian ini, Tri mengungkapkan, merupakan 32 orang yang berasal dari anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan strategis lainnya.

Sedangkan, ruang lingkup penilaian kinerja PPPS Tahun 2025, Tri memaparkan, pertama manajemen intervensi gizi percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kabupaten/kota melalui monitoring web Bangda. “Proses penilaian oleh panelis yang pertama, adalah pengambilan 50 persen monitoring web Bangda. Sedangkan 50 persen lainnya diambil dari PK stunting di masing-masing daerah kabupaten/kota,” papar Tri.

Kedua, Tri menjelaskan, Tim percepatan penurunan stunting evaluasi operasionalisasi perangkat daeran dan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.

“Selain itu, dan ketiga, inovasi daerah dan dukungan lainnya pendalaman terkait pengembangan inovasi, pemanfaatan sumber daya lokal serta dukungan pentahelix dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota,” pungkas Tri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Kekuatan Pertahanan Salah Satu Penjamin Kedaulatan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defence 2025 Expo & Forum, yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 11 Juni 2026. Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan sebagai salah satu penjamin keselamatan bangsa.

“Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” ujar Presiden Prabowo.

Mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability”, Indo Defence 2025 menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi global di sektor pertahanan. Selain itu, pameran tersebut juga diharapkan makin meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang cinta damai namun berprinsip kuat pada kedaulatan nasional.

“Bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan,” ucap Presiden.

Dalam konteks geopolitik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan militer global. Oleh sebab itu, Indonesia memilih jalur nonblok dan netralitas sebagai kebijakan utama luar negeri.

“Kita ingin menjadi tetangga yang baik dengan semua tetangga kita, tetangga langsung, menengah, dan bahkan tetangga dari jauh,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran dan perdamaian global. Presiden Prabowo menekankan bahwa perang adalah pilihan terakhir bangsa Indonesia, namun bila terpaksa, bangsa Indonesia tidak akan mundur.

“Saya tegaskan bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati, daripada dijajah kembali,” ucap Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Sambut Target 6,2 Juta Lapangan Kerja Sektor Energi hingga 2030

Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi Mukhtarudin menyambut baik proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menargetkan penciptaan 6,2 juta lapangan kerja hingga tahun 2030.

Proyeksi ini berasal dari tiga sektor utama, yakni ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, serta industri ekosistem kendaraan listrik.

“Proyeksi 6,2 juta lapangan kerja hingga 2030 adalah peluang emas untuk memanfaatkan bonus demografi dan sumber daya alam Indonesia guna mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif,” tutur Mukhtarudin, Rabu (4/6/2025).

Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini membeberkan sejumlah langkah prioritas untuk memastikan target ini tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.

Komisi XII menyoroti pentingnya percepatan pengembangan energi terbarukan sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang menargetkan tambahan kapasitas 10 GW dari tenaga hidro, 4,7 GW dari surya, dan 3 GW dari geothermal.

Proyeksi ini diperkirakan menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja langsung di wilayah penghasil energi, terutama melalui proyek pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan.

Sementara, mineral dan Batu Bara, kata Mukhtarudin sektor ini diharapkan tetap menjadi penyumbang lapangan kerja melalui hilirisasi mineral, seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik.

“Namun, kami meminta pemerintah untuk memitigasi dampak penurunan permintaan batu bara global, yang dapat mengurangi pekerjaan di sektor ini,” imbuh Mukhtarudin.

Mengingat, politisi Dapil Kalteng ini mengaku berdasarkan laporan menyebutkan bahwa pekerjaan di sektor batu bara bisa turun hingga separuh dari puncaknya pada 2030, sehingga diperlukan program pelatihan ulang bagi pekerja.

Sedangkan, Industri ekosistem kendaraan listrik, Mukhtarudin mengatakan dengan target produksi 13 juta sepeda motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik hingga 2030, sektor ini menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja di bidang manufaktur, produksi baterai, dan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Fraksi Golkar mendorong investasi asing yang mendukung transfer teknologi dan pemberdayaan tenaga kerja lokal,” beber Mukhtarudin.

Adapun, langkah prioritas Komisi XII guna mendukung proyeksi ini yakni meningkatkan kompetensi tenaga kerja fokus menyelenggarakan pelatihan vokasi di bidang energi terbarukan, teknologi baterai, dan pengolahan mineral.

“Ya, program ini saya kira penting menargetkan generasi muda, khususnya di wilayah penghasil energi seperti Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan,” ujar Mukhtarudin.

Untuk itu, Mukhtarudin menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta untuk memastikan target 6,2 juta lapangan kerja tercapai.

Menurut Mukhtarudin proyeksi tiga sektor utama ini sebagai tonggak penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Karena keberhasilan proyeksi 6,2 juta lapangan kerja ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di ASEAN,” pungkas Mukhtarudin.

Fraksi Golkar Senayan akan terus mendorong sinergi antarpihak dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah penghasil energi dan mineral.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid Serukan Kolaborasi Pemerintah dan Media untuk Jaga Ruang Digital Sehat

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan media nasional demi menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan bebas dari hoaks serta konten merusak. Ia menegaskan bahwa media yang kredibel dan menjunjung tinggi etika jurnalistik tetap menjadi mitra strategis negara.

“Sekali lagi media yang baik, media yang sustain, media yang menjaga nilai-nilai etik jurnalistik itu adalah mitra strategis pemerintah,” tegasnya dalam Bisnis Indonesia Forum “4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Perjalanan Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa” di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/06/2025).

Lebih lanjut, Meutya Hafid menguraikan tiga tantangan utama yang dihadapi industri media nasional di era disrupsi digital, yakni persaingan yang kian ketat dengan platform digital global, fragmentasi audiens yang menuntut personalisasi, dan pergeseran konsumsi ke konten audio-visual.

“Tiga tantangan ini membentuk lima tren utama, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan personalisasi konten, monetisasi yang beragam, media tidak lagi bergantung kepada iklan saja. Kemudian tren berikutnya adalah dominasi konten video dan audio, seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan data intensif, lalu keempat dan kelima, kualitas dan kredibilitas, yang tetap menjadi pondasi utama,” jelasnya.

Namun, menurut Meutya Hafid, di balik tantangan itu tersimpan peluang besar. Data menunjukkan total belanja iklan media Indonesia pada kuartal pertama 2024 mencapai USD744 juta. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa media nasional masih dipercaya sebagai kanal strategis oleh dunia usaha.

“Jadi untuk di Indonesia angkanya juga tetap besar, meskipun sekali lagi tadi ada tantangan shifting dari media mainstream kepada non-mainstream. Tentu peran Kementerian Komunikasi dan Digital juga menjadi penuh tantangan dalam terus menyemangati teman-teman di media masa,” tuturnya.

Kementerian Komdigi terus menjalankan tiga agenda utama untuk memperkuat ekosistem media, yakni literasi digital menyeluruh untuk membentuk masyarakat yang cerdas memilih informasi, etika dan tata kelola teknologi, termasuk pengawasan platform dan AI, dan penguatan kapasitas SDM media agar insan pers siap menghadapi disrupsi.

“Agenda ini pada ujungnya bisa membentuk sebuah ruang digital yang lebih sehat. Kami meyakini ketika ruang digitalnya lebih aman dan lebih sehat, maka orang akan terus mencari media yang kredibel. Kalau kita terlalu banyak membiarkan hoax, membiarkan kejahatan di ruang digital termasuk judi online, pornografi, dan sebagainya, maka orang juga tidak terbiasa untuk mencari sumber-sumber informasi melalui media yang jelas,” jelas Menkomdigi Meutya Hafid.

Selain itu, Kementerian Komdigi juga melakukan kerjasama dengan banyak media untuk menciptakan ekosistem media yang baik. Menurut Meutya Hafid, Publisher Rights menjadi salah satu contoh aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk terus membantu ekosistem media bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi kuat di tengah tantangan yang luar biasa.

Meutya Hafid mengajak seluruh pemangku kepentingan media untuk melihat momentum 40 tahun Bisnis Indonesia sebagai pengingat bahwa media telah dan harus tetap menjadi simpul suara rakyat, penggerak semangat kebangsaan, dan jembatan kemajuan Indonesia.

“Kita harus menjadikan pertemuan ini sebagai titik temu untuk titik tumbuh yang baru bagi media nasional di mana pemerintah, pelaku industri media dan masyarakat harus mengencangkan giat kolaborasi untuk menetapkan kerjasama-kerjasama untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan media terus menjadi pilar demokrasi serta penggerak ekonomi bangsa dengan inovatif dan semangat gotong royong,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Siap Wujudkan Kota Ramah Anak Lewat Verifikasi KLA 2025

Pemerintah Kota Cimahi mengikuti kegiatan verifikasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Hal itu menunjukkan komitmen Pemkot Cimahi dalam mewujudkan kota yang ramah anak.

Pelaksanaan verifikasi secara daring berlangsung di aula gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Rabu (11/6/2025). Penyampaian paparan dilakukan langsung Walikota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, turut dihadiri berbagai pihak lintas sektor mulai dari jajaran perangkat daerah Pemkot Cimahi, Forkopimda Kota Cimahi, Ketua TP PKK Kota Cimahi Midjiati Ningsih, hingga Forum Anak Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, Pemkot Cimahi sudah melakukan persiapan verifikasi Kota Layak Anak 2025 sejak awal tahun. “Ya alhamdulillah, pada hari ini kita pelaksanaan verifikasi Kota Layak Anak bagi Kota Cimahi. Yang mana selama ini sudah melaksanakan persiapan dari awal tahun 2025,” ujarnya.

Verifikasi tersebut merupakan tahapan penting dalam menilai sejauhmana Kota Cimahi memenuhi indikator-indikator KLA.

“Sudah banyak kemajuan tentang bagaimana KLA di Cimahi, diperkuat dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai acuan bagi dalam melaksanakan penerapan KLA. Turut didukung dengan anggaran yang signifikan,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya sudah membentuk Forum Anak Kota Cimahi.

“Tentunya juga dalam mewujudkan KLA Kota Cimahi kita merangkul Forum Anak Kota Cimahi dan organisasi melibatkan pentahelix terdiri dari pemerintah, akademisi, pengusaha termasuk media massa. Ada juga forum yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi salah satunya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan lainnya untuk tercapainya KLA di Kota Cimahi,” jelasnya.

Berbagai upaya untuk terwujudkan KLA Kota Cimahi menjadi komitmen Pemkot Cimahi dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sekaligus, mendorong pemenuhan hak anak demi menyongsong masa depan lebih baik.

“Tercapainya Kota Layak Anak Cimahi menjadi upaya kami dalam memenuhi hak anak. Termasuk memajukan anak-anak agar masa depannya lebih bagus dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News