Beranda blog Halaman 1008

Pemkot Cimahi Siap Wujudkan Kota Ramah Anak Lewat Verifikasi KLA 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi mengikuti kegiatan verifikasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Hal itu menunjukkan komitmen Pemkot Cimahi dalam mewujudkan kota yang ramah anak.

Pelaksanaan verifikasi secara daring berlangsung di aula gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Rabu (11/6/2025). Penyampaian paparan dilakukan langsung Walikota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, turut dihadiri berbagai pihak lintas sektor mulai dari jajaran perangkat daerah Pemkot Cimahi, Forkopimda Kota Cimahi, Ketua TP PKK Kota Cimahi Midjiati Ningsih, hingga Forum Anak Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, Pemkot Cimahi sudah melakukan persiapan verifikasi Kota Layak Anak 2025 sejak awal tahun. “Ya alhamdulillah, pada hari ini kita pelaksanaan verifikasi Kota Layak Anak bagi Kota Cimahi. Yang mana selama ini sudah melaksanakan persiapan dari awal tahun 2025,” ujarnya.

Verifikasi tersebut merupakan tahapan penting dalam menilai sejauhmana Kota Cimahi memenuhi indikator-indikator KLA.

“Sudah banyak kemajuan tentang bagaimana KLA di Cimahi, diperkuat dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai acuan bagi dalam melaksanakan penerapan KLA. Turut didukung dengan anggaran yang signifikan,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya sudah membentuk Forum Anak Kota Cimahi.

“Tentunya juga dalam mewujudkan KLA Kota Cimahi kita merangkul Forum Anak Kota Cimahi dan organisasi melibatkan pentahelix terdiri dari pemerintah, akademisi, pengusaha termasuk media massa. Ada juga forum yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi salah satunya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan lainnya untuk tercapainya KLA di Kota Cimahi,” jelasnya.

Berbagai upaya untuk terwujudkan KLA Kota Cimahi menjadi komitmen Pemkot Cimahi dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sekaligus, mendorong pemenuhan hak anak demi menyongsong masa depan lebih baik.

“Tercapainya Kota Layak Anak Cimahi menjadi upaya kami dalam memenuhi hak anak. Termasuk memajukan anak-anak agar masa depannya lebih bagus dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Apresiasi Guru TK dan Tenaga Kependidikan Kecamatan Pesantren

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapreasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Apresiasi Dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan IGTKI PGRI Kecamatan Pesantren. Acara berlangsung di Gedung Kelurahan Bawang, Rabu (11/06/2025). Pada acara ini, Wali Kota Kediri juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan IGTKI Kecamatan Pesantren yang purna tugas.
“Saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tidak pernah lelah dan penuh dedikasi. Bapak Ibu di sini punya peran penting dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak-anak kita,” ujarnya.
Mbak Wali mengungkapkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang purna tugas ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Pesantren. Perjalanan panjang yang dilalui adalah kontribusi besar yang tidak ternilai harganya. Pengabdian yang telah dilakukan akan terus menginspirasi guru-guru muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter generasi masa depan. “Mereka ini punya peran besar dalam membentuk karakter anak-anak. Sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan insentif dan terus mendukung sarana prasarana sekolah agar suasana belajar nyaman. Sehingga anak-anak juga terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya.
Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa saat ini dunia pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang kuat. Dunia pendidikan di Kota Kediri juga harus bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menumbuhkan kreativitas anak-anak. “Kita juga perlu inovasi agar anak-anak ketika belajar bisa merasa nyaman. Sehingga apa yang kita ajarkan ini bisa masuk ke anak-anak,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Sulthon Arfiansyah menambahkan Mbak Wali Vinanda fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yakni dengan memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik lembaga formal dan non formal masuk ke dalam program prioritas. Dengan adanya penambahan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yakni sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan. Dimulai pada bulan April. Total penerima di Kota Kediri ada sekitar 4.200 orang. Lalu ada program beasiswa S-1 bagi Pendidik PAUD. Dimana PAUD ini terdiri dari kelompok bermain, tempat pendidikan anak, satuan PAUD sejenis, dan TK. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD.
Pada minggu ini juga ada diklat untuk pengembangan guru SD tingkat pertama. Yakni guru SD kelas 1 dan 2 sebab masuk dalam usia PAUD. Dimana usia PAUD ini adalah 0-8 tahun. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Juni dan diikuti oleh 30 guru. Nanti secara bertahap akan dilatih seluruhnya. Pemateri dari APPAUDI Jatim, APPAUDI Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dosen. Peserta akan mendapatkan materi mengenai strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan. “Setelah TK B ke SD ini diharapkan ada kesinambungan strategi pembelajaran bagaimana anak-anak yang lulus TK menginjak SD dapat menyesuaikan dengan sangat baik. Jadi dalam transformasi pendidikan ini tidak ada gapnya. Kabar baiknya ini menjadi kota pertama yang melaksanakan diklat seperti ini,” imbuh Sulthon.
Mbak Wali kota kediri vinanda Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

Turut hadir, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Bawang Ahmad Sofan Alif, Ketua IGTKI Kota Kediri Dyah Mujiati, Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Pesantren Asih Tri Wulandari, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Fase Armuzna Selesai, Menag Sampaikan Permohonan Maaf ke Jemaah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sudah selesai.

Tahap ini secara umum berjalan baik meski ada catatan perbaikan atas peristiwa yang menyebabkan ketidaknyamanan jemaah. Untuk itu, Menag sampaikan permohonan maaf.

“Alhamdulillah seluruh tahapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sudah selesai. Kita bersyukur tahapan Armuzna berjalan dengan baik. Seluruh jemaah haji Indonesia telah mengikuti wukuf di Arafah,” terang Menag saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/6/25).

Menag menjelaskan bahwa ada sebagian jemaah yang mengalami masalah selama fase kedatangan hingga puncak haji di Armuzna. Misalnya, ada pasangan suami istri atau anak-orang tua, atau lansia dan pendampingnya yang terpisah hotel saat di Makkah. Ada juga jemaah yang mengalami kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Selain itu, terjadi juga keterlambatan penjemputan di Muzdalifah karena kemacetan hingga proses evakuasi baru selesai 09.40 WAS (atau terlambat 40 menit dari target selesai 09.00 WAS)/

“Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf. Kemacetan dan keterlambatan proses evakuasi di Muzdalifah ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, tapi juga negara lainnya yang melintas pada jalur taraddudi yang sama,” sebut Menag.

Haji Berjalan Baik

Meski ada sejumlah kendala, Menag sependapat dengan penjelasan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi M Taufiq Alrabiah saat pertemuan di Mina dan Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al, bahwa penyelenggaraan ibadah haji haji tahun ini lebih baik. Kondisi ini ditunjang dengan adanya sejumlah perbaikan pada fasilitas infrastruktur, ketersediaan air, fasilitas Kesehatan.

“Alhamdulillah angka kematian sampai saat ini juga lebih rendah. Semoga kondisi ini akan terus berlangsung hingga seluruh jemaah haji kembali ke negara masing-masing,” paparnya.

Pemulangan Jamaah

Operasional haji 1446 H/2025 M kini memasuki tahap pemulangan jemaah dari Tanah Suci ke Tanah Air. Proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama berlangsung dari 11 – 25 Juni 2025. Ada 266 kelompok terbang (kloter) yang berangkat pada gelombang I dan mendarat di Madinah. Mereka akan dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Namun demikian, ada delapan kloter yang pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, yaitu: a) kloter 1 embarkasi Makassar UPG 01); b) kloter 1 embarkasi Lombok (LOP 01); c) kloter 1 embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 01); d) kloter 2 embarkasi Makassar (UPG 02); e) kloter 2 embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 02); f) kloter 2 embarkasi Lombok (LOP 02); g) kloter 11 embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 11); dan h) kloter 7 embarkasi Makassar (UPG 07).

“Hari ini, saya melepas keberangkatan jemaah kloter 1 embarkasi Makassar atau UPG 01 dari hotel mereka di wilayah Syisah ke Madinah. Alhamdulillah jemaah dalam keadaan sehat dan senang bisa menyelesaikan seluruh tahapan rangkaian hajinya. Mereka akan pulang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, dijadwalkan terbang pada 11 Juni 2025, pukul 03.30 Waktu Arab Saudi,” ujar Menag.

Mulai 18 Juni 2025, jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II akan bergeser dari Makkah ke Madinah. Mereka akan tinggal lebih kurang 9 hari di Kota Nabi sebelum kembali ke Tanah Air. Proses pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah akan berlangsung pada 26 Juni hingga 10 Juli 2025.

“Kepada seluruh jemaah, saya berpesan untuk terus menjaga kesehatan dan kemabruran. Air Zamzam akan diberikan di embarkasi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Fase Armuzna Selesai, Menag Jelaskan Empat Terobosan Haji 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar mengumumkan berakhirnya fase puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menag mengatakan penyelenggaraan Armuzna secara umum berjalan baik.

Menag tidak menutup mata dengan beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan serta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah. Namun, Menag juga mencatat sejumlah terobosan dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.

“Saya bersyukur ada sejumlah hal baru dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” terang Menag saat memberikan konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025).

Menurut Menag, setidaknya ada empat terobosan yang telah dilakukan pada operasional haji 1446 H/2025 M. Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto.

“BPIH tahun ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta,” sebutnya.

Kedua, mencegah praktik monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah. Hal ini menurutnya menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi.

“Ada beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang,” papar Menag.

Ketiga, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.

“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag.

Terobosan terakhir atau keempat adalah penguatan ekosistem ekonomi haji. Ini merupakan program berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara. Namun, lompatan tahun ini cukup signifikan.

“Ekspor bumbu nusantara meningkat tajam hingga 475 ton. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wagub Sulsel Dukung Perluasan Akses Keuangan melalui Program TPAKD

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa, 10 Juni 2025.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program ini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi.

Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.

Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal.

Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi di daerah untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil” ungkap Moch Muchlasin.

Ia menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Pada kesempatan itu, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan per Maret 2025. Total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen (yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.

Dengan pertumbuhan ini, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah Provinsi dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Dari Pemprov Sulsel, hadir pula Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cirebon Serahkan Kunci Rumah Rutilahu ke 22 Warga Terima Manfaat

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri langsung penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan Baznas Kota Cirebon, Selasa (10/6/2025). Acara ini menandai bentuk nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang tinggal di hunian yang sebelumnya tidak layak.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar program seperti ini bisa tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya data yang akurat dan sinkron di tingkat kelurahan dan kecamatan agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
“Kebutuhan kita di lapangan banyak, dan itu artinya kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus jemput bola, baik ke provinsi, bahkan ke pusat. Camat dan lurah juga punya peran besar untuk memastikan data benar dan sesuai kondisi lapangan,” tegasnya.
Di akhir acara, Wali Kota menegaskan bahwa upaya perbaikan rumah tidak layak huni akan terus digencarkan, dengan menggandeng berbagai elemen, baik pemerintah daerah, lembaga zakat, hingga bantuan dari tingkat provinsi dan pusat.
“Kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik, semoga semakin baik. Agar persoalan Rutilahu di Kota Cirebon bisa tuntas,” harapnya.
Dalam program kali ini, sebanyak 22 rumah warga mendapat bantuan. Ketua Baznas Kota Cirebon, H Hamdan, menjelaskan bahwa program Rutilahu ini dibagi menjadi dua kategori, yakni 11 rumah yang direhab total dan 11 rumah lainnya mendapatkan bantuan stimulan untuk perbaikan.
“Baznas hadir sebagai mitra pemerintah untuk membantu percepatan program sosial. Alhamdulillah hari ini, kami bersama Pemkot Cirebon menyerahkan hasil kerja nyata berupa rumah yang lebih layak untuk dihuni,” ungkap Hamdan.

Penyerahan kunci simbolis ini tidak hanya menjadi bentuk seremonial semata, melainkan juga menjadi momen refleksi dan komitmen untuk terus melanjutkan program serupa. Kolaborasi antara Pemkot dan Baznas dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan KOWANI Teken Kerjasama, Perkuat Peran Perempuan dalam Pencegahan Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN sepakat melakukan kolaborasi bersama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berlangsung di ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Astra Gatra-Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Yuki Ruchimat, bersama Ketua KOWANI, Atiek Sardjana, di sela kegiatan seminar “Kepemimpinan Perempuan dalam Membangun Ketahanan Bangsa. Kerja sama ini menandai komitmen bersama kedua lembaga dalam memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.

Yuki Ruchimat mengatakan, ruang lingkup kerja sama yang disepakati keduanya meliputi sosialisasi P4GN di lingkungan masyarakat, upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba, pembentukan dan pembinaan kader wanita anti narkoba, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

Lebih lanjut, Yuki Ruchimat mengatakan pihaknya berharap agar kolaborasi ini dapat menjawab tantangan terbesar BNN, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“KOWANI sebagai organisasi perempuan terbesar dan tertua di Indonesia memiliki potensi besar untuk membantu BNN dalam memperluas jangkauan program P4GN ke seluruh pelosok negeri,” imbuhnya.

Yuki Ruchimat juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya perempuan memiliki andil besar dalam menciptakan generasi muda yang unggul dan berkualitas.

“Membina satu perempuan berarti membina satu generasi. Perempuan memiliki fungsi utama dalam membentuk ketahanan keluarga, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang tanggap, siaga, dan tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Jika ketahanan keluarga terbangun, maka secara lebih luas akan terbentuk wilayah yang bersih dari narkoba,” tambahnya.

Dengan mengedepankan peran aktif perempuan sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sidak Pasca Iduladha, Wakil Wali Kota Tangerang Pastikan Layanan Publik Kembali Normal

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah titik pelayanan publik pada hari pertama masuk kerja pasca-libur Iduladha 1446 Hijriah, Selasa (10/06/2025). Sidak ini bertujuan untuk memastikan seluruh layanan operasional kembali berjalan optimal serta mengecek kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain sekolah, kantor kelurahan, serta sejumlah kantor perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat.

“Dengan sidak ini, saya ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa kendala, dan kehadiran ASN tetap terjaga. Pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena baru kembali dari masa libur,” tegas H. Maryono Hasan.

Selain meninjau kantor kelurahan, Maryono juga menyambangi Kantor Perumda Tirta Benteng dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang. Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di semua sektor.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kehadiran ASN dan kualitas layanan adalah prioritas utama, karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat,” ujarnya.

Maryono juga berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam momen Iduladha dapat terus terjaga dan menjadi bagian dari etos kerja pelayanan publik.

“Meski baru usai libur panjang, suasana kerja harus tetap kondusif. Setelah liburan, saatnya kembali bekerja maksimal untuk masyarakat. Gaspol lagi!” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Dalam momentum pasca peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Nevi menegaskan bahwa pelanggaran ini adalah ironi serius yang mencoreng semangat pelestarian lingkungan dan mencederai tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang.

Beberapa perusahaan tambang nikel di Raja Ampat diduga melakukan aktivitas di pulau kecil yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, mereka juga terindikasi membuka lahan di luar izin lingkungan, mengabaikan sistem manajemen limbah, serta menyebabkan sedimentasi pesisir yang merusak ekosistem laut Raja Ampat yang sangat rapuh.

Legislator PKS ini menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup dalam menghentikan sementara aktivitas beberapa perusahaan tersebut.

“Langkah ini harus menjadi pintu masuk untuk penegakan hukum yang lebih kuat dan transparan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kejahatan ekologis,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini.

Ia menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi. Oleh karena itu, Nevi mendorong revisi menyeluruh terhadap peraturan terkait pertambangan di wilayah sensitif, khususnya pulau kecil dan kawasan konservasi.

“Harus ada moratorium untuk izin-izin tambang di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis dan wisata yang tinggi,” tegasnya.

Nevi menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi fondasi kebijakan negara.

Dalam hal ini, ia meminta Pemerintah Pusat dan Daerah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk menyusun formula pengembangan ekonomi lokal yang adil, lestari, dan tidak menimbulkan kerusakan permanen.

“Pelanggaran ini tidak bisa ditoleransi. DPR, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu mengawal kasus ini. Demi keadilan ekologis dan hak hidup anak cucu kita kelak,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Kawal Penyaluran Dana Hibah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat

Penulis
Syifa
-

Penyaluran dana hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tak hanya soal anggaran, tetapi juga mencerminkan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas dan mendukung agenda strategis nasional.

Untuk memastikan penyaluran tersebut berlangsung transparan dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut hadir dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang memuat kesepakatan berupa hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025, yang digelar di Balairung Balai Kota Jakarta, Kamis (5/6).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Kepala BIN DKI Jakarta Joko Suparyoto, Ketua DPRD Khoirudin, Sekretaris Daerah Marullah Matali, serta sejumlah pejabat lainnya.

KPK menekankan bahwa kegiatan semacam ini perlu disertai pengawasan yang ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini merupakan dana yang bersumber dari keuangan daerah, (kita) perlu memahami bagaimana memanfaatkan dana hibah untuk kegiatan positif dan untuk kepentingan kelembagaan/institusi semaksimal mungkin,” ujar Setyo dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas. “Pemberian dana hibah setidaknya dapat membantu penerima, namun penerima juga perlu mempertanggungjawabkan sehingga (hibah) betul-betul bermanfaat,” tegasnya.

Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai agenda strategis nasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penyaluran dana hibah ini lahir dari komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekaligus menunjukkan keselarasan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Pemberian dana hibah ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, efektivitas, dan terukur, agar memberikan dampak nyata tentunya bagi kemajuan Kota Jakarta. Ini bukanlah kewajiban, tetapi tanggung jawab kolaboratif,” jelas Pramono.

Ketua KPK juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antarlembaga ini sebagai langkah yang patut dicontoh daerah lain. “Dengan kekompakan antara pemerintah daerah dengan pusat dalam kegiatan ini, semoga bisa dapat berdampak dan menjadi contoh bagi kota-kota atau daerah lain. Harapannya kegiatan ini bisa terus berlanjut,” tutup Setyo.

Turut hadir dalam penandatanganan ini antara lain pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, jajaran TNI dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian, serta perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0071,0081,009...4,919Halaman 1,008 dari 4,919