Beranda blog Halaman 1034

Dorong Kolaborasi Riset, Mendiktisaintek RI Bertemu Wakil Tetap Arab Saudi di Tengah OIC-15

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto melakukan pertemuan bilateral dengan Permanent Representative of the Kingdom of Saudi Arabia to the OIC, Saleh Suhaibani di sela-sela rangkaian Ministerial Meeting of OIC-15 Dialogue Platform. Pertemuan berlangsung di Espinas Palace Hotel, Senin (19/5).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Brian didampingi oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Kedua pihak menyepakati penguatan kerja sama strategis di bidang riset dan pendidikan tinggi, khususnya dalam kerangka sains dan teknologi. Menteri Brian menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong joint research antarkampus unggulan di kedua negara.

“Kami bersepakat untuk menghubungkan top 5 universitas Indonesia dengan top 5 universitas Arab Saudi sebagai langkah konkret untuk memperkuat ekosistem riset yang kolaboratif dan berdampak global,” ujar Menteri Brian.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Saudi Development Fund (SFD) yang selama ini telah menjadi mitra penting dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Menteri Brian berharap dukungan tersebut dapat diperluas ke bidang riset dan pengembangan kapasitas SDM.

Merespons hal tersebut, Saleh Suhaibani menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan dan menyatakan, serta akan segera mengakselerasi proses tindak lanjutnya di tingkat teknis. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan OIC-15 selanjutnya, yang dijadwalkan akan berlangsung di Riyadh pada tahun 2027.

“Arab Saudi menaruh harapan besar pada sinergi antarnegara anggota OIC-15 untuk menciptakan lompatan kemajuan berbasis ilmu pengetahuan. Kami berharap Indonesia menjadi salah satu motor penggeraknya,” tegas Suhaibani.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia untuk memperkuat diplomasi pendidikan tinggi dan membangun jejaring global dalam menghadapi tantangan era transformasi teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Minggu Ini, Polisi Tunggu Hasil Forensik

Penulis
Syifa
-

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan proses gelar perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akan digelar pekan ini. Gelar perkara untuk menentukan status penyelidikan.

“Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini. Apa yang dihasilkan dalam proses penyelidikan ini akan disampaikan secara terbuka dan transparan,” kata Brigjen Trunoyudo, Selasa (20/5/2025).

Truno memastikan hasil gelar perkara akan disampaikan publik secara transparan. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil identifikasi secara forensik ijazah Jokowi.

“Tahapan tentu dilakukan secara prosedural dan profesional kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik,” ujarnya.

Diketahui, Jokowi duduk sebagai terlapor atas tindak lanjut dari aduan dilayangkan oleh Ketua TPUA Egi Sudjana pada 9 Desember 2024 dan diterima sebagai Laporan Informasi dengan Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

Jokowi juga hadir hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk mengklarifikasi terkait ijazah. Selain itu, Jokowi juga mengambil ijazah miliknya yang sempat dipegang oleh Bareskrim beberapa hari lalu.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bareskrim Polri. Jokowi akan diperiksa memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor kasus dugaan ijazah palsu.

Jokowi didampingi sejumlah pengacaranya. Dia akan diperiksa atas kasus yang dilaporkannya terkait polemik ijazah palsu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pemeriksaan Jokowi kali ini untuk mengklarifikasi soal keaslian ijazah miliknya.

Jokowi sebelumnya telah menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik.

Penyerahan ijazah itu dilakukan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada Jumat (9/5).

“Hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik,” ujar pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Pemeriksaan kali ini merupakan tindak lanjut dari aduan dilayangkan oleh Ketua TPUA Egi Sudjana pada 9 Desember 2024 dan diterima sebagai Laporan Informasi dengan Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Sambangi Rumah Calon Siswa Sekolah Rakyat di Batu, Pastikan Program Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi rumah salah seorang calon siswa Sekolah Rakyat di Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Saat ini lagi berkunjung ke rumah pak Kadis. Pak Kadis ini satu profil keluarga yang masuk di desil 1. Beliau rumahnya masih ngontrak, ya, sangat kecil sekali. Kemudian punya putra-putri tiga, salah satu yang pertama namanya Nayra,” kata Gus Ipul saat melakukan kunjungan didampingi Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, pilar sosial dan sekretaris desa setempat.

Nayra Syalisya merupakan calon siswi sekolah rakyat untuk jenjang SMP. Dia masih menjalani proses seleksi administrasi.

Gus Ipul menuturkan bahwa profil keluarga seperti ini yang disasar oleh Presiden Prabowo agar anak-anak dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat meneruskan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik.

Lebih lanjut, Gus Ipul juga menegaskan terkait adanya Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu jalannya sekolah umum.

“Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Desil 1 itu 10 persen penduduk Indonesia terbawah yang di situ adalah miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya.

Saat mengunjungi Nayra dan orangtuanya, Gus Ipul juga mengatakan ketika nanti Nayra masuk di Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama dengan lingkungan yang baik sehingga bisa belajar dengan tenang. “Kalau sudah lulus jadi agen perubahan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk lingkungan,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga berpesan kepada Nayra untuk tetap bangga kepada orangtuanya apapun keadaannya. “Kita ingin Nayra ini nanti punya pendidikan dan masa depan yang baik. Apapun keadaannya Nayra tetap bangga sama orangtuanya,” ucap Gus Ipul.

Tidak lupa Gus Ipul juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan KKN dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.
“Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan-titipan termasuk dari titipan menteri, titipan gubernur, titipan itu tidak ada,” tegasnya.

Ia menjelaskan yang akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat adalah murni dari masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN, kemudian dilakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan lalu hasilnya disepakati oleh pihak pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi Langkah Gubri Abdul Wahid Larang Penahanan Ijazah, Masyarakat Sampaikan Terima Kasih

Penulis
Syifa
-

Langkah Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid terkait larangan sekolah untuk menahan ijazah siswa mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, termasuk dari masyarakat, dan para orang tua wali murid.

Ucapan terima kasih atas kebijakan Gubri Abdul Wahid disampaikan oleh alumni salah satu SMA/SMK di Pekanbaru, Muhamad Sadam Khadafi. Berkat larangan Gubri tersebut akhirnya ia bisa mendapatkan ijazahnya setelah tertahan selama empat tahun lamanya.

Menurutnya, larangan penahanan ijazah siswa oleh Pemprov Riau merupakan sebuah kebijakan yang bisa membantu banyak orang yang mengalami masalah serupa.

“Terima kasih Pak Gubernur Riau Abdul Wahid. Semoga kebijakan ini bisa membantu banyak orang yang mengalami masalah serupa,” ucapnya, Selasa (20/5/25).

Hal yang sama juga disampaikan Tia Lestari yang berhasil mengambil ijazahnya yang telah tertahan selama sembilan tahun.

“Alhamdulillah berkat kebijakan itu saya bisa mengambil ijazah saya yang tertahan selama sembilan tahun,” ungkapnya.

Selanjutnya, perwakilan orang tua dari Mita Lestari alumni salah satu SMA di Pekanbaru juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengungkapkan, karena terkendala biaya tidak bisa mengambil ijazah anakya setelah tertahan tujuh tahun.

“Akhirnya karena kebijakan Gubernur Riau ini saya bisa mengambil ijazah anak saya, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Wahid,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya menyatakan, jika masyarakat yang mengalami ijazah anaknya ditahan di sekolah SMA/SMK negeri di Riau agar mengambilnya ke sekolah, karena sekolah tidak ada hak menahan ijazah.

Erisman mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK negeri di Riau jangan coba-coba melakukan penahanan ijazah siswa.

“Kita sudah ingatkan. Kalau hal ini terjadi, tentu ini akan menjadi evaluasi kita mengambil tindakan tegas kepada kepala sekolah yang menahan ijazah siswa. Tapi InsyaAllah sejauh ini kami belum mendapat laporan adanya kasus penahanan ijazah di SMA/SMK negeri di Riau,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harkitnas 2025: Bupati Tuban Ajak Pemuda Bangkit dan Berinovasi untuk Indonesia Kuat

Penulis
Syifa
-

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 tahun 2025 menjadi momentum penting yang dimaknai secara mendalam oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE. Menurutnya, semangat Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat bukan sekadar tema seremonial, melainkan ajakan konkret untuk seluruh masyarakat, terutama generasi muda, agar bangkit dan mengambil peran strategis dalam membangun masa depan bangsa.

“Hari ini kita tidak lagi berjuang dengan bambu runcing, tetapi dengan ide, inovasi, dan kolaborasi. Pemuda Indonesia, termasuk di Tuban, harus tampil sebagai motor penggerak perubahan,” ujar Mas Linda-panggilan akrab Bupati Tuban-dalam keteranganya, Selasa (20/05).

Ia menekankan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan multidimensi seperti perubahan iklim serta ketimpangan sosial, kebangkitan nasional harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh elemen bangsa yang bersatu padu membangun Indonesia dari akar rumput.

“Semangat gotong royong dan kesadaran kolektif yang dulu menyalakan api kebangkitan nasional, hari ini harus kita hidupkan kembali dalam bentuk aksi, baik melalui kewirausahaan, gerakan sosial, pendidikan, maupun kepedulian terhadap lingkungan,” jelasnya.

Mas Lindra juga menyebut bahwa pembangunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang kebijakan. Perlu semangat baru dari para pemuda yang mau bergerak, kreatif, dan tidak takut untuk berinovasi, sekaligus tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai kebangsaan.

“Bangsa ini butuh lebih banyak anak muda yang tidak hanya aktif di media sosial, tapi juga aktif menciptakan solusi. Dari desa, dari komunitas, dari kampus, dari ruang-ruang kecil yang kadang luput dari sorotan,” tambahnya.

Sebagai kepala daerah muda, Mas Lindra berharap peringatan Harkitnas bisa menjadi pemantik agar semangat nasionalisme tidak hanya terasa saat upacara, tapi juga menyala dalam rutinitas sehari-hari: melayani, bekerja, belajar, dan berkontribusi untuk masyarakat.

“Bangkit bersama artinya tidak ada yang ditinggalkan. Dan kuat artinya kita harus saling menopang. Itu semangat yang terus kami bawa di Tuban. Semangat gotong royong, kerja nyata, dan tidak lelah mencintai Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Ajak ASN Wujudkan Kebangkitan Nasional yang Kokoh dan Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S>H., M.Hum dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM, M.A.P. menjadi Inspektur Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke – 177.

Mengusung tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak dan Berkelanjutan”, upacara berlangsung di lapangan Agathis pada Selasa (20/05/2025) dan dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini berlangsung khidmat.

“Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup, ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini,” ucap Pollymaart saat membaca sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi RI).

Dikatakannya, di tengah polarisasi dunia ini Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak.

“Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional,” tegas Pollymaart.

Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata.

Bebernya, dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran dan kabinet merah putih, pemerintah memulai melangkah dengan berangkat dari hal – hal yang paling mendasar yakni dekat kebutuhan sehari – hari masyarakat.

“Karena kami percaya, kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari pondasi – pondasi yang sederhana dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang dan hati yang lapang,” ujarnya.

Pollymaart menerangkan, di bidang kesejahteraan sosial lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati makanan bernutrisi melalui program makan siang gratis. Langkah ini terlihat sederhana tetapi menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa.

Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Lalu di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency wujud komitmen mengelola kekayaan nasional lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sedangkan di bidang pengembangan manusia, dengan mempercepat hadirnya pusat – pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital industri.

“Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Center Of Excellence di papua, hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi trasformasi digital,” ungkapnya.

Melalui momentum hari kebangkitan ini, Pollymaart mengajak untuk tetap menjaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. “Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Pemprov Sumut Segera Bentuk Satgas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan dukungan penuh upaya mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Satgas KDMP di jajaran kabupaten/kota dan provinsi.

KDMP merupakan program pemerintah pusat untuk menggalakkan perekonomian dari tingkat desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga implementasi program ini bisa terlaksana sesegera mungkin,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut M Armand Effendy Pohan usai mengikujti secara virtual Rakor Pengendalian Inflasi 2025, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/5).

Effendy Pohan optimis, program ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Sumut. Dana yang dikucurkan untuk program KDMP sekitar Rp300 triliun, sehingga akan membuat perputaran uang di tingkat desa/kelurahan akan meningkat.

“Tidak main-main, Rp300 T untuk seluruh KDMP, jadi akan ada dana tambahan yang akan berputar di tingkat desa, kita optimis ini akan memberikan dampak besar untuk perekonomian kita,” kata Effendy Pohan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan KDMP membutuhkan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu mempercepat pembentukan KDMP dari sisi anggaran.

“Kabupaten/kota dan provinsi dapat mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dalam bentuk pembiayaan dari pos biaya tidak terduga (BTT),” kata Tito Karnavian.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia sedang fokus untuk sistem perekonomian dari desa/kelurahan. Lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat tahun ini.

“Sebelumnya, kita sudah fokus pada infrastruktur, kemudian Pak Probowo fokus pada ketahanan pangan, Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton, langkah berikutnya, yang sudah ketinggal jauh maksud saya, kita harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli Hasan.

Hadir pada rapat ini secara virtual Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wamendagri Bima Arya. Hadir juga para bupati/walikota dan gubernur se-Indonesia, Plt Deputy II Kepala Staff Kepresidenan, jajaran Kemendagri dan Menko Pangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Gubernur Gorontalo Gaungkan Semangat Penyelesaian Krisis Bangsa

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 sebagai momentum kebangkitan kesadaran baru. Juru Bicara Gubernur Alvian Mato menjelaskan, kesadaran baru dimaksud yakni kesadaran menyelesaikan beragam persoalan bangsa.

“Kesadaran baru harus terus tumbuh di tengah berbagai tantangan zaman, mulai dari problematika sosial ekonomi, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara,” kata Alvian usai pelaksanaan Upacara Peringatan Harkitnas tahun 2025 di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (20/5/2025).

Lebih jauh kata Jubir Gubernur itu, saat ini pemerintah pusat menjalankan program-program mendasar yang menyentuh hingga ke tingkat bawah. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dinikmati oleh 3,5 juta anak-anak se-Indonesia.

“Sambutan Menteri Komdigi menyentuh kita semua, termasuk Bapak Gubernur yang terbata membacakannya saat upacara. Kita sadar bahwa masalah bangsa ini tidak hanya infrastruktur tapi ada lebih mendasar yakni makanan anak-anak yang bergizi,” sambungnya.

Upacara Harkitnas 2025 di Provinsi Gorontalo berjalan khidmat. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie bersama pimpinan OPD turut hadir. Para pejabat administrator, pengawas dan pelaksana berbaris sebagai peserta upacara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov NTB Apresiasi Antusiasme Pemuda Ikuti Seleksi PPAN dan PPAP 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggaea Barat, H. Wirawan S.Si, M.T memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan partisipasi aktif pemuda NTB dalam mengikuti seleksi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2025.

“Pemuda adalah investasi berharga bagi masa depan, dengan mengikuti program pemerintah ini yang bukan hanya memperkaya pengalaman pribadi, tetapi juga mempererat hubungan antar bangsa dan antar provinsi,” ucap Wirawan.

Dalam acara yang sama Ketua Panitia Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Antar Provinsi (PPAP) 2025, H.Tarmidzi S.Kom, M.E yang juga Kepala Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTB, dalam laporannya menyebutkan seleksi tingkat Kab/Kota sudah dilaksanakan sejak tgl 12 Mei dan untuk seleksi tingkat propinsi dilakukan

“Proses seleksi yang berlangsung selama dua hari dilakukan secara terbuka dan transparan, melibatkan 50 peserta dari Kab/Kota se-NTB dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun ini bersaing ketat mengikuti rangkaian kegiatan meliputi Tes Potensi Akademik, Tes Wawancara, Publik Speaking dan Cultural Performance,” katanya di Aula Dispora NTB, Selasa, 20/05/2025.

Tahun ini akan dipilih dua peserta untuk Program PPAN ke Jepang dan Singapura sedangkan untuk Program PPAN masih menunggu juklak dan juknis Kemenpora RI.

Hasil seleksi akan dikirim ke Kemenpora RI untuk mengikuti tahap seleksi nasional dan menentukan duta NTB ke tingkat nasional maupun internasional.

PPAN dan PPAP merupakan program rutin Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang bertujuan membangun kapasitas kepemudaan, mempererat hubungan antar negara, serta menjalin diplomasi budaya melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar generasi muda.

Dengan dukungan dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah, diharapkan pemuda NTB akan terus menunjukkan eksistensinya sebagai generasi penerus yang tangguh, adaptif, dan siap bersaing secara global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RI Gabung BRICS, Menperin Tegaskan Dampak Positif Bagi Industri Manufaktur

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai dengan begabungnya Indonesia di dalam kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak strategis terhadap kemajuan sektor industri manufaktur nasional, khususnya terkait percepatan transformasi digital dan penguatan daya saing global. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025, menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota baru, BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

“Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/5).

Bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Secara ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang.

Secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

Menperin juga menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang besar untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi,” tegasnya.

Menperin menambahkan, pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau yang berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.

Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

“Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menperin menyoroti potensi besar Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Menperin juga menegaskan bahwa BRICS menjadi wahana penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi. “Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA),” ujarnya.

Merujuk data World Bank, MVA Indonesia mencapai USD255,96 miliar pada tahun 2023, yang menempatkan posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (USD4.658,79 miliar), India (USD461,38 miliar), dan Brasil (USD289,79 miliar).

Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar USD251,58 miliar, disusul Iran (USD78,54 miliar), Mesir (USD59 miliar), Uni Emirat Arab (USD55,76 miliar), Afrika Selatan (USD49,35 miliar), dan Ethiopia (USD7,33 miliar).

Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Hebatnya, untuk di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0331,0341,035...4,923Halaman 1,034 dari 4,923