Beranda blog Halaman 1035

Polisi Imbau Tak Sebarkan Video ‘Fantasi Sedarah’, Bisa Pidana

Polda Metro Jaya tengah menangani kasus grup FB kontroversial ‘Fantasi Sedarah‘ yang berisi tentang inses atau seks sedarah. Pihak kepolisian meminta warga untuk tidak membagikan ulang konten yang sudah tersebar.

Direktur Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Pasaribu mengatakan sudah banyak konten menggegerkan yang tersebar dari grup tersebut. Dia mewanti-wanti agar warga tidak membagikan lagi tangkapan layar. Akun grup itu sendiri sudah ditutup.

“Kami meminta agar penyebaran kembali (re-share) konten yang ada dalam akun grup yang sudah ditangguhkan/ditutup oleh provider Meta tersebut dalam bentuk tangkapan layar, terutama yang ada foto anak dengan kalimat melanggar UU Kesusilaan/Pornografi tidak dilakukan kembali dengan tujuan apapun,” jelasnya, Senin (19/5/2025).

Roberto menekankan banyak konten dari grup Fantasi Berdarah yang mengobjektifikasi dan mengeksploitasi anak. Dia berharap pengguna internet dapat lebih bijak dan tidak menyebarluaskan konten tidak pantas yang merugikan anak-anak tersebut.

“Karena akan menambah penyebaran konten-konten terkait kejahatan pornografi anak (child sexual exploitation material/CSEM),” jelasnya.

Penyelidikan terhadap grup Fantasi Berdarah masih terus berjalan. Polisi tengah melacak orang-orang yang terlibat dan berperan besar dalam grup tersebut. Penyelidikan berkoordinasi dengan Meta dan Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi).

“Ini kami intensif berkoordinasi dengan Meta dan Komdigi. Akun grup tersebut sudah ditutup/ditangguhkan/dihapus oleh provider FB Meta karena melanggar aturan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam keberadaan grup Fantasi Berdarah yang viral di berbagai platform media sosial. Sahroni mendorong penindakan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kehidupan nyata.

“Ini sangat menjijikkan. Karenanya saya minta Polisi dan Komdigi telusuri dan tindak para pengelola maupun anggota grup kotor tersebut,” tegas Sahroni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Thailand Setujui MoU Kesehatan, Fokus pada Kapasitas dan Kolaborasi Global

Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Thailand, kerja sama bilateral antara kedua negara kembali diperkuat melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) di bidang kesehatan. Penandatanganan tersebut berlangsung di Government House, Bangkok, pada Senin, 19 Mei 2025, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Sinawatra.

Dokumen MoU yang ditandatangani adalah Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Masyarakat Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama Kesehatan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Somsak Thepsuthin.

Usai penandatanganan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kerja sama di bidang kesehatan menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas bersama, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti potensi pandemi di masa mendatang.

“Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MoU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerja sama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan-kemungkinan pecahnya pandemi-pandemi baru,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama PM Paetongtarn usai penandatangan MoU.

Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pembangunan melalui kolaborasi antara Indonesian Aid dan Thailand International Cooperation Agency.

Dalam kesempatan yang sama, PM Paetongtarn menyambut baik penandatanganan dokumen tersebut. PM Paetongtarn menegaskan kesiapan Thailand untuk memperkuat kemitraan di sektor kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

“Dan juga akan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan dan masyarakat. Dan juga sebagai anggota dari Global Health Group, Thailand–Indonesia berkerja sama di bidang kerangka kerja sama internasional dan kami siap berkerja sama pada isu kesehatan dengan Indonesia,” ujar PM Paetongtarn.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam mendorong kerja sama antarlembaga kedua negara, memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, serta menjawab tantangan-tantangan lintas negara secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah hingga Hujan Ringan, Ini Wilayah yang Terdampak

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa, 20 Mei 2025, akan didominasi cuaca cerah, meski hujan ringan diperkirakan turun di beberapa wilayah pada sore hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi BMKG, cuaca cerah diprediksi terjadi sejak pagi hari di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah masih akan terus mendominasi keenam wilayah tersebut. Namun pada sore hari, perubahan cuaca mulai terasa. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan, sementara Jakarta Timur diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan. Wilayah lainnya—yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat—masih akan menikmati cuaca cerah.

Pada malam hari, BMKG memprediksi langit cerah kembali menyelimuti seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Adapun suhu udara di DKI Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 52 hingga 91 persen. Kondisi ini cukup ideal bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan, meskipun tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca mendadak, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini Hadir di Lima Titik Jakarta, Cek Lokasinya di Sini

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima lokasi strategis di wilayah DKI Jakarta pada hari Selasa. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang SIM A dan SIM C tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Menurut informasi resmi yang dibagikan melalui akun X @TMCPoldaMetro, jam operasional SIM Keliling berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Layanan perpanjangan SIM melalui mobil keliling ini hanya melayani SIM A dan SIM C yang masih aktif atau belum melewati masa berlaku. Sementara itu, bagi pemilik SIM B atau yang masa berlaku SIM-nya telah habis, diwajibkan untuk melakukan perpanjangan langsung di kantor Satpas terdekat karena adanya perbedaan prosedur dan persyaratan dokumen.

Berikut lokasi layanan SIM Keliling Jakarta hari ini:

  1. Jakarta Timur – Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara – LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan – Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat – Mall Citraland

  5. Jakarta Pusat – Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM Melalui Layanan Keliling

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan ini diwajibkan membawa dokumen sebagai berikut:

  • SIM lama yang akan diperpanjang

  • KTP asli

  • Fotokopi SIM dan KTP

Setibanya di lokasi, pemohon akan diminta untuk mengisi formulir, menjalani tes kesehatan, serta mengikuti tes psikologi sebagai bagian dari prosedur administrasi.

Biaya Perpanjangan SIM A dan C

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, terdapat biaya tambahan untuk:

  • Tes Psikologi: Rp37.500

  • Asuransi: Rp50.000

Masyarakat diimbau untuk mengecek masa berlaku SIM secara berkala dan memanfaatkan layanan SIM Keliling agar proses perpanjangan lebih mudah dan cepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Samsat Keliling Hari Ini di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 lokasi strategis yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (20/5).

Melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter) @TMCPoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKB lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan tetap diwajibkan datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling di Jadetabek

Berikut adalah daftar lokasi Samsat Keliling beserta jadwal operasionalnya:

Jakarta:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Barat: Mal Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00–15.00 WIB) dan TMP Kalibata (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati, pukul 08.00–14.30 WIB.

Tangerang Raya:

  • Kota Tangerang: Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Metland Cyber Puri, pukul 09.00–13.00 WIB.

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Kelapa Dua: Pasar Intermoda dan halaman Gtown Hose, pukul 08.00–14.00 WIB.

Bekasi dan Depok:

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat Kota Bekasi, pukul 08.00–12.00 WIB.

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Jababeka Cikarang, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Cinere: Halaman parkir Samsat Cinere, pukul 08.00–12.00 WIB.

Syarat Pembayaran Pajak di Samsat Keliling

Untuk memanfaatkan layanan ini, wajib pajak harus membawa:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya,

  • STNK asli beserta fotokopi,

  • BPKB asli dan fotokopi.

Penting dicatat bahwa pajak kendaraan yang akan dibayar tidak boleh memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aksi Unjuk Rasa Ojol 20 Mei 2025, Masyarakat Diimbau Hindari Sejumlah Titik di Jakarta

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari beberapa ruas jalan utama di Ibu Kota pada Selasa (20/5/2025). Hal ini terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dinilai tidak sesuai regulasi.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, dalam keterangan resminya pada Senin (19/5), menyebutkan bahwa sejumlah titik rawan kemacetan akibat aksi tersebut antara lain berada di Bundaran Patung Kuda (Medan Merdeka Selatan), Kementerian Perhubungan (Medan Merdeka Barat), serta Gedung DPR/MPR RI.

“Beberapa tempat di antaranya yaitu Bundaran Patung Kuda (Medan Merdeka Selatan), Kementerian Perhubungan (Medan Merdeka Barat) dan di Gedung DPR/MPR RI,” kata Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5).

Untuk mengantisipasi kemacetan parah, Argo mengimbau para pengguna jalan agar menghindari kawasan-kawasan yang menjadi pusat aksi. Masyarakat disarankan untuk menggunakan jalur alternatif demi kelancaran mobilitas selama kegiatan berlangsung.

“Sehingga kami imbau bagi masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas ruas jalan di sekitar lokasi tersebut atau mencari jalan alternatif,” katanya.

Meski begitu, pihak kepolisian menyatakan tidak akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas, kecuali dalam kondisi kontingensi yang mendesak.

“Rekayasa lalu lintas hanya akan diberlakukan apabila situasi dan kondisi kontingensi,” katanya.

Argo juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Ia mengajak para peserta aksi serta pengguna jalan lainnya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya.

500 Ribu Pengemudi Ojol Matikan Aplikasi dan Turun ke Jalan

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 500 ribu pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain dari Jakarta, aksi serempak juga akan dilakukan oleh pengemudi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, hingga Banten Raya.

Para pengemudi dikabarkan akan melakukan pemadaman aplikasi (offbid) sebagai simbol perlawanan terhadap aplikator yang dianggap tidak mematuhi regulasi dan menurunkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Dengan adanya aksi ini, masyarakat diminta untuk merencanakan perjalanan mereka dengan cermat, mengecek informasi lalu lintas terkini, serta mempertimbangkan penggunaan transportasi publik sebagai alternatif. Situasi lalu lintas di Jakarta diprediksi akan mengalami kepadatan yang signifikan sepanjang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Buka Edu Fair 2025, 56 Sekolah Pamerkan Keunggulan Pendidikan

Wali Kota Cimahi Ngatiyana membuka kegiatan Edu Fair 2025 di SMK Negeri 1 Cimahi Jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi. Kegiatan ditujukan untuk memberikan informasi dan keunggulan sekolah mengenai pilihan pendidikan lanjutan para siswa se-Kota Cimahi.

Sebanyak 56 SMP-SMA/sederajat negeri dan swasta di Kota Cimahi mengikuti pameran pendidikan tersebut yang berlangsung selama 2 hari yaitu Sabtu-Minggu (17-18/5/2025). Acara dikemas dengan kegiatan menarik seperti pentas seni hingga pameran hasil kreativitas siswa. Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiyatmoko, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Nana Suyatna, jajaran kepala sekolah, dan para pelajar.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, Edu Fair merupakan salah satu kegiatan kolaborasi yang bermanfaat dalam memberikan informasi kepada para pelajar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya.
“Edu Fair bisa jadi ajang silaturahmi antar sekolah negeri maupun swasta. Memiliki manfaat sangat besar dalam penyebaran informasi tentang jenjang pendidikan selanjutnya,” katanya.

Ngatiyana berharap, Edu Fair bisa digelar setiap tahun dengan terus melakukan peningkatan. “Dapat digelar menjadi agenda tahunan melibatkan stakeholder yang ada,” katanya.

Selain itu, Ngatiyana mengimbau para orangtua tidak memaksakan kehendak dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.

“Saya harap orang tua tidak memaksakan anak harus masuk sekolah tertentu. Biarkan mereka memilih sendir. Terlebih, kualitas sekolah swasta setara dengan sekolah negeri. Kita tingkatkan pola pendidikan baik di negeri maupun swasta, sehingga tidak ada diskriminasi,” jelasnya.

Sebagai upaya mencegah putus sekolah, Pemkot Cimahi membantu pembiayaan SPP bagi siswa kurang mampu yang melanjutkan ke SMP swasta. “Saya ingin masyarakat Cimahi sejahtera dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena hak semua warga,” tandasnya.

Ketua Pelaksana Edu Fair, Erwin menyampaikan apresiasi terhadap sekolah yang ikut meramaikan pameran pendidikan tersebut. Jumlah peserta seluruhnya sekitar 56 sekolah, terdiri dari SMA negeri dan swasta sebanyak 19 sekolah, SMK negeri dan swasta 27 sekolah, SMP dan MTs negeri dan swasta sebanyak 10 sekolah.

“Edu Fair sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama pelajar yang ingin mendapat informasi tentang pilihan pendidikan lanjutan. Kedepan, diharapkan Edu Fair dapat menjadi acara tahunan yang bermanfaat bagi banyak orang,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Tanda Tangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang (CU) menghadiri Rapat Paripurna XIII (13) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Prov. Sumsel terhadap rancangan awal RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel (Jum’at, 16/5/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam merealisasikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025–2030, yakni “Sumsel Maju Terus Untuk Semua.”

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah pembangunan Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan. Ini adalah hasil kerja kolaboratif yang strategis dan visioner,” tegas Herman Deru.

Dilanjutkannya Penyusunan dokumen ini telah mengikuti tahapan sesuai amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah serta akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana tahunan pemerintah.

HD juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumsel atas kerjasama dan masukan konstruktif selama proses penyusunan. “Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersinergi dalam proses ini. Nota Kesepakatan ini adalah bukti komitmen bersama membangun Sumsel,” ujarnya.

Adapun tahapan lanjutan setelah penandatanganan meliputi Konsultasi dan penyelarasan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas agar selaras dengan RPJMN 2025–2029, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, dan Pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD bersama DPRD.

HD berharap seluruh proses ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu paling lambat enam bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Dengan dukungan penuh dari DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimis RPJMD ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Prov. Sumsel, Andi Dinialdie, S.E., M.M mengatakan Penandatanganan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Sumsel Nomor 000.7.2.2/1058/BAPPEDA-V/2025 tertanggal 7 Mei 2025 yang menyampaikan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dimana pembahasan telah dilakukan secara intensif oleh pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), serta seluruh ketua komisi DPRD Provinsi bersama tim penyusun RPJMD.

Ia juga mengatakan bahwa pembahasan dilakukan tepat waktu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur bahwa DPRD wajib menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Ranwal RPJMD dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak dokumen diterima.

“Pembahasan dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai elemen di DPRD. Hari ini, kita melangkah maju dengan penandatanganan nota kesepakatan, sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang masa depan Sumatera Selatan,” ujar Andi Dinialdie.

Selanjutnya, nota kesepakatan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025–2029 yang akan dibahas dalam tahapan legislatif berikutnya.

Dengan penandatanganan ini, Sumatera Selatan resmi memasuki fase strategis dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Se Sumatera Selatan.

Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Sumsel, Nopianto, S.Sos, MM, Para Anggota DPRD Prov. Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Tegaskan Restorasi Ekologis Pascatambang Harus Jadi Prioritas Nasional

Anggota Komisi XII DPR, Mukhtarudin, menegaskan pentingnya penguatan komitmen terhadap restorasi ekologis pascatambang sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang sektor pertambangan.

Ia menyatakan, upaya pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada reklamasi teknis, tetapi harus menyentuh pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

“Restorasi ekologis bukan sekadar menutup lubang bekas tambang atau menanam pohon. Yang kita butuhkan adalah pemulihan fungsi ekologis, air, tanah, vegetasi, dan keanekaragaman hayati yang benar-benar hidup kembali,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyoroti masih banyaknya lokasi bekas tambang yang terbengkalai, baik oleh perusahaan yang telah pailit maupun yang tidak menjalankan kewajiban pascatambang sesuai ketentuan.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya penguatan regulasi berbasis keberlanjutan.

“Banyak IUP yang meninggalkan lubang tambang begitu saja, dan masyarakat sekitar menanggung risiko ekologisnya. Negara tidak boleh membiarkan ini terus terjadi,” tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemulihan lingkungan.

Mukhtarudin mendorong agar pengawasan terhadap pemanfaatan dana jaminan pascatambang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemulihan lingkungan.

Selain itu, ia menilai bahwa praktik restorasi terbaik yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan, seperti revegetasi berbasis spesies lokal dan pengembangan taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati) perlu direplikasi secara luas, terutama di daerah dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi akibat tambang.

“Restorasi ekologis harus dijadikan indikator utama dalam evaluasi izin usaha pertambangan. Kalau tidak mampu memulihkan lingkungan, ya jangan diberi kelonggaran izin,” ucapnya.

Mukhtarudin turut mendorong integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) ke dalam sistem insentif dan pembiayaan di sektor tambang.

“Kita perlu memastikan bahwa investasi di sektor ini berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Layanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan, Menkes Resmikan Pembangunan RSUD Raja Ampat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Hasbi, melakukan peletakan batu pertama pembangunan peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ampat dari kelas D menjadi kelas C. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Win bidang kesehatan yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Menkes menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan terluar.

“Bapak Presiden berpesan kepada saya, layanan kesehatan jangan hanya untuk orang Jawa. Seluruh rakyat Indonesia harus mendapat layanan yang setara,” ujar Menkes Budi.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 32 RSUD di berbagai daerah prioritas. Hadirnya rumah sakit kelas C di Raja Ampat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan ke fasilitas kesehatan di kota besar seperti Sorong atau Makassar untuk mendapatkan layanan dasar.

RSUD Raja Ampat akan dilengkapi dengan fasilitas layanan untuk menangani penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal. Selain itu, rumah sakit ini juga akan memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Peralatan medis penunjang yang akan disediakan meliputi CT-scan, mammografi, cath lab, NICU, serta alat untuk kemoterapi.

“Tidak cukup hanya membangun gedung, kami juga memastikan SDM, alat, dan sistem rujukan berjalan baik. Ini agar layanan yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Menkes.

Dalam arahannya kepada pemerintah daerah, Menkes juga menegaskan pentingnya memastikan kualitas pelaksana konstruksi, menyusun rencana induk pembangunan rumah sakit yang komprehensif, menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, memperbaiki tata kelola dan efisiensi keuangan rumah sakit, serta mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui edukasi dan skrining kesehatan.

Lebih lanjut, Menkes menyampaikan bahwa indikator keberhasilan sistem kesehatan bukan terletak pada tingginya jumlah pasien di rumah sakit, melainkan pada semakin sedikitnya masyarakat yang jatuh sakit. Karena itu, Kementerian Kesehatan saat ini tengah menggencarkan program skrining gratis untuk mendeteksi secara dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung.

“Tugas saya bukan hanya mengobati, tapi menjaga masyarakat tetap sehat. Rumah sakit yang bagus itu penting, tapi yang paling utama adalah mencegah orang jatuh sakit,” tegas Menkes.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Kementerian Kesehatan atas perhatian yang besar terhadap masyarakat Papua Barat Daya. Menurutnya, pembangunan RSUD Raja Ampat bukan sekadar soal fasilitas, tetapi tentang harapan dan keselamatan masyarakat di wilayahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan atas perhatian nyata melalui pembangunan RSUD ini. Ini bukan hanya tentang gedung, tapi tentang harapan dan nyawa masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.

Elisa juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia kesehatan agar rumah sakit yang dibangun benar-benar dapat memberikan layanan yang optimal. Ia berharap anak-anak Papua mendapat peluang yang lebih besar untuk menjadi dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, agar rumah sakit tidak hanya berdiri, tetapi juga dapat dioperasikan secara mandiri dan berkelanjutan.

Ia turut menyoroti tantangan geografis Raja Ampat yang terdiri dari empat pulau besar. Oleh karena itu, keberadaan rumah sakit harus didukung pula oleh puskesmas dan sistem rujukan yang kuat serta terintegrasi, untuk menjamin layanan kesehatan darurat yang cepat dan responsif.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mengawal seluruh proses pembangunan rumah sakit ini, baik dari sisi tata kelola, penyediaan tenaga kesehatan, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kami siap mengawal pembangunan ini agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Raja Ampat dan sekitarnya,” ujarnya.

Pembangunan RSUD Raja Ampat akan menjadikan fasilitas ini sebagai rumah sakit dengan layanan strata madya yang mampu menangani penyakit-penyakit katastropik serta menjadi rujukan regional. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan kesetaraan layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News