Beranda blog Halaman 1046

Herman Khaeron Dorong Optimalisasi Command Center Pupuk Indonesia

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa kunjungan kerja BAKN ke PT Pupuk Indonesia merupakan bagian dari upaya telahan menyeluruh terhadap kebijakan subsidi pupuk nasional yang terus meningkat anggarannya dari tahun ke tahun.

“Subsidi pupuk ini sangat penting karena menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada pangan, sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Herman kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Pupuk Indonesia beserta jajaran, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Herman menegaskan, BAKN saat ini tengah mendalami sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas subsidi, potensi efisiensi anggaran tanpa mengurangi kuantum pupuk, hingga validasi data penerima melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Kami ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan benar-benar menjangkau petani yang berhak,” katanya.

Menurutnya, ketidaktepatan dalam pendataan dan distribusi bisa menyebabkan subsidi menjadi mubazir dan target peningkatan produktivitas pertanian gagal tercapai. “Kalau pupuk tidak sampai ke petani tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai, produktivitas gagal, dan anggaran negara terbuang,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Herman juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan berbasis digital. Ia mengapresiasi langkah PT Pupuk Indonesia yang membangun Command Center untuk memantau distribusi pupuk dari lini pertama hingga ke kios pengecer. Namun ia mengingatkan bahwa sistem ini harus terus dioptimalkan untuk menghindari kelangkaan pupuk dan permainan harga di lapangan.

Tak hanya soal distribusi, Herman juga mengangkat urgensi revitalisasi pabrik pupuk yang mayoritas telah berusia tua. “Pabrik-pabrik ini sudah ada yang 30 tahun. Teknologinya usang, tidak efisien, dan berpotensi bocor,” katanya.

Ia menyebut, pengembangan dan peremajaan pabrik pupuk membutuhkan investasi besar, sekitar Rp116 triliun, dengan proyeksi efisiensi jangka panjang hingga Rp11 triliun. Pemerintah diminta hadir memberikan dukungan pembiayaan agar pabrik pupuk bisa diremajakan dan terus menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah, DPR, dan BUMN harus bahu-membahu. Pupuk ini menyangkut kedaulatan pangan, produktivitas petani, dan keberlangsungan usaha pabrik itu sendiri,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apkasi Kembali Gelar Putri Otonomi Indonesia 2025: Wadah Ekspresi Putri Daerah di Kancah Nasional

Penulis
Syifa
-

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kembali menggelar ajang Putri Otonomi Indonesia (POI) 2025, sebuah kompetisi yang menjadi wadah bagi putri-putri daerah untuk unjuk talenta dan kepemimpinan di tingkat nasional. Audisi seleksi finalis resmi dibuka hari ini di Artotel Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025) menandai dimulainya perjalanan pra karantina menuju puncak acara yang akan digelar di Kabupaten Minahasa Utara.

Lebih dari Sekadar Kontes Kecantikan

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menegaskan bahwa POI bukan sekadar ajang pencarian bakat konvensional. “POI adalah komitmen nyata Apkasi untuk memberi ruang bagi generasi muda, khususnya dari daerah, agar bisa bersinar di panggung nasional,” ujarnya.

Sejak berganti nama dari Putri Otonomi Daerah pada 2022, POI konsisten mengusung konsep roadshow dengan menyelenggarakan acara di berbagai kabupaten anggota Apkasi. “Dari Bogor, Kebumen, hingga Trenggalek, kami ingin para finalis merasakan langsung kekayaan budaya dan potensi daerah tuan rumah,” tambah Sarman dengan semangat.

Tak hanya menawarkan mahkota, POI memberikan pengalaman unik bagi pemenangnya. Para juara sebelumnya mendapat kesempatan langka: menjabat sebagai pejabat sehari di kementerian. Juara POI 2022 sempat menduduki kursi Wakil Menteri Dalam Negeri, sementara pemenang 2023 merasakan dua peran sekaligus—Menteri Investasi dan Menteri Pariwisata. “Ini pengalaman tak ternilai, jauh lebih berharga daripada hadiah materi,” tegas Sarman.

Prestasi alumni POI juga patut dicatat. Beberapa nama, seperti Firsta Yufi Amarta (Duta POI 2023), berhasil menembus kompetisi bergengsi seperti Putri Indonesia 2025. “POI adalah batu loncatan. Di sini, mereka berproses sebelum terbang lebih tinggi,” ujar Sarman.

Meski antusiasme tetap tinggi, Sarman mengakui ada penurunan partisipasi tahun ini. “Faktor pergantian kepala daerah dan efisiensi anggaran memengaruhi sosialisasi POI,” jelasnya. Namun, ia optimistis geliat ajang ini akan kembali menguat pada 2026.

Sementara itu Raphaella Chayla Saka dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Putri Otonomi Indonesia 2024 memberikan motivasi kepada para peserta POI 2025. “Saya masih merasakan situasi yang sama dengan para peserta semuanya, dan masih tidak berpikir saya bisa mencapai titik di mana saya berada seperti sekarang ini. Nikmati prosesnya, karena dengan mengenal teman-teman dari daerah lain tidak ada ruginya sama sekali, justru ini menjadi modal networking di masa depan,” imbuhnya.

Selaku tuan rumah perhelatan Grand Final POI 2025, Kadis Pariwisata Minahasa Utara, Femmy Pangkerego menyatakan kesiapan daerahnya. “Kami telah menyiapkan salah satu ikon Minahasa Utara, yakni Likupang yang juga menjadi destinasi super prioritas menjadi venue puncak final POI 2025. Kami ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh finalis dan para delegasi dari daerah kabupaten di seluruh Indonesia,” tukasnya.

POI 2025 diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga simbol semangat otonomi daerah—di mana setiap putri, dari mana pun asalnya, punya kesempatan sama untuk berkibar. Sebagai informasi Grand Final POI 2025 akan digelar pada 30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Revisi UU Pangan, Firman Soebagyo Kritisi Menurunnya Perhatian terhadap Infrastruktur Pertanian

Penulis
Syifa
-

Komisi IV melakukan jaring masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di IPB University dalam rangka memperkaya substansi dan implementasi revisi UU tersebut. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun revisi UU Pangan ini.

“Penyusunan revisi UU Pangan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Kata ‘pangan’ memiliki cakupan luas yang erat kaitannya dengan sumber daya alam. Jangan sampai satu sektor mendapatkan keuntungan, sementara sektor lain justru mengalami kerugian,” ujar Firman Subagyo kepada Parlementaria, di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Dalam diskusi bersama tujuh profesor IPB yang menjadi narasumber utama, disorot isu penting mengenai diversifikasi dan substitusi pangan. Firman menekankan bahwa pangan bukan hanya beras atau nasi, melainkan terdiri dari berbagai sumber yang layak dikembangkan dan dikonsumsi masyarakat.

“UU Pangan harus seperti makan bergizi—tidak hanya berisi nasi, tetapi juga lauk pauk. Artinya, tidak hanya petani yang diperhatikan, tetapi juga nelayan dan peternak harus mendapatkan manfaat langsung dari penerapan UU ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak akan tercapai tanpa penghentian alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi secara masif setiap tahunnya. Selain itu, ia mengkritisi menurunnya perhatian terhadap infrastruktur pendukung pertanian di Indonesia.

Firman mendorong agar hasil riset dan kajian dari perguruan tinggi seperti IPB University ini agar dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Salah satu temuan menarik dari Prof. Herman, menurut Firman, adalah bahwa beras tidak harus berasal dari padi. Ini membuka peluang besar untuk mengembangkan alternatif sumber pangan lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan.

“Kita harus mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan mengandalkan produk dalam negeri, bukan impor. Revisi UU ini harus menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan petani dan semua pelaku sektor pangan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Kebakaran, Pramono Targetkan Tiap RT Punya Dua APAR

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan setiap Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Jakarta memiliki minimal dua unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Hal tersebut disampaikan Pramono saat melakukan peninjauan dan inspeksi peralatan penanggulangan kebakaran di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/5).

“Di Jakarta itu kurang lebih RT-nya ada 30.679. Dan saya secara pribadi berharap setiap RT itu ada dua APAR,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang gerakan punya APAR. Aturan ini diteken mengingat banyaknya permukiman padat penduduk di Jakarta yang rawan terhadap kebakaran.

Kondisi ini seringkali menyebabkan mobil pemadam kebakaran berukuran besar kesulitan mengakses jalan saat terjadi insiden.

“Saya telah menandatangani Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang gerakan punya APAR,” katanya.

Selain penyediaan APAR, Pramono juga ingin seluruh RT di Jakarta mendapatkan pelatihan penggunaan APAR agar alat tersebut dapat berfungsi secara efektif saat dibutuhkan. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

“Kalau itu bisa dimiliki maka ada preventif yang bisa dilakukan,” kata dia.

Berdasarkan data pada 2025 mencatat ada 598 kebakaran yang terjadi di Jakarta, di mana 141 di antaranya diselesaikan dengan menggunakan APAR. Karena itu, Pramono menekankan kepemilikan APAR di setiap RT, terutama di kawasan padat penduduk seperti Sukabumi Utara, Tambora, dan Taman Sari menjadi sangat penting.

“Ini menjadi modal awal yang luar biasa bagi Jakarta, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Tanam Pohon Maja di IKN, Simbol Menuju Jatim Gerbang Baru Nusantara

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta jajaran Pengurus Pusat Muslimat NU menanam pohon maja di Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/5/2025). Penanaman pohon ini menandai kolaborasi lintas sektor dan daerah dalam semangat membangun IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia.
Tidak hanya itu, pohon maja yang identik dengan Majapahit dan Jawa Timur sengaja dipilih sebagai simbol harapan dan sinergi Provinsi Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara. “Tadi yang kita tanam adalah pohon maja. Pohon maja ini identik dengan Majapahit. Karena sesungguhnya terminologi Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara terlahir dari Kerajaan Majapahit,” kata Khofifah.
Total ada sebanyak 8 pohon maja ditanam di area Plaza Bhinneka Tunggal Ika, kawasan Otorita IKN. Lokasi ini menjadi representasi nyata semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi fondasi utama IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.
Sementara Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanam pohon kayu ulin. Pohon langka di Kalimantan yang memiliki kekuatan luar biasa. “Kalau Ibu Kotanya ada di Kalimantan Timur, maka Gerbang Barunya ada di Jawa Timur. Ibu Kotanya di sini, Gerbang Baru Nusantaranya di Jawa Timur,” ucapnya.
Pasalnya, pohon maja memiliki makna historis dan filosofis yang mendalam. Buah maja diyakini menjadi asal mula nama Majapahit, kerajaan besar yang merepresentasikan kejayaan peradaban Nusantara. Penanaman ini dinilai mencerminkan semangat membangun masa depan yang berakar kuat pada kearifan lokal dan sejarah bangsa. Untuk itu, Gubernur Khofifah menyebut, penanaman ini mencerminkan optimisme dan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan IKN sebagai wajah baru Indonesia.
“Penanaman pohon maja ini bukan sekadar simbolis. Maka yang kita tanam ini membawa semangat kenusantaraan. Ini sekaligus menjadi penegasan bahwa semangat Majapahit sebagai lambang kejayaan Nusantara masih sangat relevan untuk membangun masa depan bangsa,” tuturnya.
“Jawa Timur hadir bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan nasional, sekaligus Gerbang Baru Nusantara yang menghubungkan barat dan timur Indonesia,” imbuhnya.
Penegasan peran strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara juga sejalan dengan posisinya sebagai simpul logistik, perdagangan, serta pusat sumber daya manusia yang siap mendukung percepatan pembangunan IKN.
Sebagai informasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Misi Dagang Pemprov Jatim ke Kalimantan Timur yang sukses membukukan nilai transaksi sebesar Rp1,053 triliun. Nilai ini mencerminkan tingginya antusiasme pelaku usaha dari kedua daerah dalam memperkuat jejaring ekonomi dan potensi lokal.
Gubernur menekankan bahwa hubungan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional dan historis. Banyak warga Jawa Timur telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di Kalimantan Timur. “Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, kolaborasi, dan rasa saling memiliki. Kami percaya bahwa dengan saling mendukung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur dapat menjadi poros penting dalam mendorong kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Dengan semangat kebersamaan tersebut, Khofifah berharap Jawa Timur dapat terus memainkan peran strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara, dan menjadi mitra terpercaya dalam mengawal pertumbuhan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan menanam pohon maja, mudah-mudahan ini menjadi simbol kekuatan dan persatuan di antara kita, di antara seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi penanda bahwa masa depan Indonesia akan tumbuh dari sinergi, kerja sama, dan komitmen antarwilayah. Jawa Timur siap menjadi bagian dari pertumbuhan itu, bersama Kalimantan Timur dan seluruh provinsi lainnya. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Basuki,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Harap Warga Parangtritis Manfaatkan Tanah untuk Masa Depan Keluarga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak masyarakat Parangtritis untuk memanfaatkan tanahnya yang telah disertipikatkan sebagai bekal masa depan keluarga. Usai menyerahkan sertipikat kepada para penerima pada Sabtu (10/05/25), ia menekankan pentingnya menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Tolong rawat tanah ini dengan baik, silakan ditanami apa pun yang penting menghasilkan. Bisa untuk menyekolahkan anak. Semoga berkah dan dapat dinikmati anak cucu Bapak, Ibu untuk ke depannya,” ucap Menteri Nusron usai menyerahkan 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Menurut Menteri Nusron, tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset, tetapi juga sebagai warisan yang harus dijaga dan dimanfaatkan demi generasi berikutnya. Ia menyebut, kepemilikan tanah yang sah dan jelas merupakan langkah penting dalam menciptakan ketenangan hidup.

“Sekarang Bapak, Ibu, sudah punya tanah, semoga bisa hidup lebih tenang. Karena sejarahnya manusia diciptakan dari tanah, sekarang sudah punya tanah, dan sekarang jadi lebih tentram. Manfaatkan tanah ini secara produktif sebagai bekal ibadah kita untuk kembali ke tanah,” tambah Menteri Nusron yang disambut antusias oleh warga Parangtritis.

Adapun sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron kali ini memiliki total luas tanah sebesar 703.844 meter persegi. Dari luasan tersebut, sebesar 169.940 meter persegi akan diperuntukkan untuk masjid, balai pertemuan, pelebaran jalan, pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas lainnya. Warga Parangtritis menyambut baik atas rencana pembangunan tersebut.

“Pemanfaatan hasil penataan ini sebelumnya sudah kita rembuk bersama. Harapan kami, tanah yang disertipikatkan ini nantinya benar-benar tertata, baik untuk pembuatan jalan maupun kepentingan umum lainnya. Sekarang sudah mulai dipasang patok-patoknya,” ungkap salah satu warga penerima sertipikat dari dusun Sono, Suhardi (65).

Suhardi menilai program Konsolidasi Tanah ini sangat bermanfaat dan membuka peluang pengembangan lahan ke depannya. “Konsolidasi Tanah ini sudah jadi harapan masyarakat semua, khususnya untuk yang pemilik tanah tutupan. Harapannya nanti bisa dikembangkan untuk tanah pertanian, untuk wisata karena tempatnya sangat strategis,” pungkas Suhardi yang merupakan pensiunan pengawas pendidikan itu.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Berpesan Agar Warga Hati-Hati Jaga Sertipikat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid tak henti berpesan agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dan tak mudah memberikan kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan sertipikat. Ia menyampaikan pesan itu usai membagikan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk Tanah Tutupan Jepang, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025).

“Bapak/Ibu semua jika punya sertipikat tanah, dirawat ya. Kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti. Jika disuruh tanda tangan, tidak dibaca, ternyata malah ditipu. Kalau misal Bapak/Ibu tidak bisa baca tulis, minta tolong Pak Carik (sebutan sekretaris desa di Jawa) untuk dibacakan agar tidak tertipu. Semoga Bapak/Ibu sudah tenang hidupnya karena sudah mempunyai sertipikat tanah,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sebanyak 811 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk tanah tutupan Jepang. Tanah tutupan Jepang itu sendiri adalah sebutan bagi tanah masyarakat yang dirampas oleh pihak Jepang saat masa penjajahan di tahun 1943-1945 untuk kebutuhan pertahanan Jepang kala itu.

Terkait Konsolidasi Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama dalam memastikan kejelasan status tanah dari tanah tutupan Jepang ini.

“Pertama, (mengupayakan) kejelasan status tanahnya supaya tidak menghasilkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Pemda sendiri kemudian mengakui bahwa status tanahnya ini milik masyarakat,” jelas Embun Sari dalam keterangannya.

Total sertipikat yang dibagikan Menteri Nusron kali ini meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.

Embun Sari menjelaskan, karena ini kegiatan Konsolidasi Tanah, maka tak hanya soal legalisasi hak atas tanah, namun juga melakukan penataan kembali bidang tanah yang sesuai dengan tata ruang.

“Jadi tanahnya ditata kembali. Ada tanah pertanian dan non pertanian, tanah untuk permukiman, fasos dan fasum, seperti jalan raya, drainase, rumah ibadah dan infrastruktur dasarnya lengkap terpenuhi sesuai dengan tata ruang. Akhirnya perjuangan masyarakat dari 1943 telah berhasil, dengan diterbitkannya sertipikat hasil Konsolidasi Tanah,” terang Embun Sari.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

14 Program Lucky Hakim – Syaefudin Percepatan Visi Indramayu REANG

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kabupaten Indramayu melaunching 14 Program Percepatan untuk mewujudkan Visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lucky Hakim – Syaefudin.

Launching berlangsung di Pendopo Indramayu pada Jum’at (9/5/2025) oleh Lucky Hakim – Syaefudin yang dihadiri oleh Forkopimda, kepala SKPD, Camat, perwakilan Kuwu, Kepala Sekolah, MUI, tokoh masyarakat dan lainnya.

Ke-14 Program Percepatan yang diluncurkan yakni Indramayu Mengaji, Indramayu Beribadah, Indramayu Berzakat, Indramayu Belajar, Indramayu Sehat, Petani Sejahtera, Pasar Rakyat Indramayu, Pengembangan Pariwisata Indramayu, Peningkatan Kesempatan dan Kompetensi Kerja, Jalan Mulus dan Aman, Perijinan Mudah, Cepat, dan Terpadu, Indramayu Smart Governance, Wong Reang Wadul, dan Indramayu Hijau.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan, dengan program percepatan ini diharapkan keinginan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa segera terlaksana.

“Banyak aspirasi yang masuk ketika kampanye dan sekarang kita wujudkan melalui 14 program percepatan,” kata Lucky Hakim.

Selanjutnya, berbagai program yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu juga harus bersinergi dengan program pemerintah pusat Asta Cita, program pemerintah provinsi Jawa Barat Istimewa, dan Indramayu Reang.

Menurut Lucky Hakim, 14 program percepatan tersebut selanjutnya di breakdown ke SKPD untuk bisa melaksanakannya secara cepat dan tepat sehingga dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin mengatakan, ke 14 program percepatan tersebut sudah ada yang berjalan diantaranya yakni Indramayu Mengaji yang setiap hari para ASN dan pelajar mengaji 15 menit sebelum bekerja dan belajar, kemudian Indramayu Berzakat juga telah dimasukkan pada bulan Ramadan yang lalu.

“Semua program percepatan itu menjadi prioritas kami. Bahkan ada yang sudah berjalan terlebih dahulu. Kami mohon support dan kerja sama dari semuanya agar program ini bisa terlaksana dengan baik,” kata Syaefudin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag: Waisak Momentum Menanamkan Kebajikan dan Wujudkan Perdamaian Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, mengucapkan selamat Hari Tri Suci Waisak 2569 BE/2025 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Waisak bukan hanya menjadi momen suci bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi inspirasi universal bagi seluruh umat beragama untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan.

“Waisak adalah momen suci untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan bagi kehidupan bersama, lintas iman dan budaya,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Minggu (11/5/2025).

Waisak Nasional kali ini mengangkat tema “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia”. Menag Nasaruddin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Waisak sebagai momentum memperkuat harmoni dan toleransi antarumat beragama.

“Tema ini merupakan ajakan mulia bagi kita semua—untuk bersatu, saling menghormati, dan menghadirkan kedamaian, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan,” ucapnya.

Menag juga mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Wesākha Sānanda yang turut menyemarakkan Waisak tahun ini. Menurutnya, kegiatan seperti Thudong (perjalanan spiritual para bhikkhu), bakti sosial, gerakan pelestarian lingkungan, dan pendalaman Dhamma telah memperkaya makna Waisak sekaligus mempererat kebersamaan lintas umat.

“Semoga perayaan Tri Suci Waisak ini menjadi sumber kekuatan spiritual, membawa ketenangan, dan memantapkan semangat persaudaraan dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai,” harap Menag.

“Semoga semua makhluk hidup berbahagia,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Puncak Waisak, Menag Ajak Umat Buddha Teladani Siddhartha Gautama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk meneladani laku spiritual Siddhartha Gautama yang penuh welas asih, keberanian, dan pengorbanan demi kemanusiaan. Hal tersebut diungkapkan Menag saat memberi sambutan pada perayaan puncak Waisak 2569 BE/2025 M di Candi Borobudur, Jateng, Senin (12/5/2025).

Menag menekankan pentingnya kontemplasi sebagai inti dari perayaan Waisak. Ia membedakan antara konsentrasi dan kontemplasi.

“Konsentrasi mengajak kita keluar untuk fokus pada sesuatu di luar diri. Tapi kontemplasi mengajak kita masuk, merenungi siapa sesungguhnya diri kita dan apa arti kehidupan,” ujarnya di hadapan ribuan umat Buddha dari dalam dan luar negeri.

Ia menilai bahwa ajaran dan perjalanan hidup Siddhartha Gautama sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan kehilangan arah spiritual. “Bayangkan, beliau meninggalkan dua kerajaan besar demi mencari makna sejati kehidupan. Beliau tidak mabuk kuasa, tidak larut dalam kemewahan, tetapi justru menjadi simbol pengorbanan tertinggi bagi umat manusia,” kata Menag.

Program Kemenag dan Ajaran Buddha

Menag Nasaruddin juga menyampaikan bahwa sejumlah program Kementerian Agama saat ini selaras dengan nilai-nilai ajaran Buddha. Salah satunya adalah pengembangan Kurikulum Cinta, yaitu kurikulum pendidikan agama yang mengedepankan nilai kasih sayang universal.

“Kalau ada orang mengatasnamakan agama tapi menyebarkan kebencian, itu sesungguhnya bukan agama. Semua agama, termasuk Buddha, adalah ajaran cinta,” tegasnya.

Selain itu, Ia memperkenalkan program ekoteologi, sebuah pendekatan keberagamaan yang menekankan harmoni antara manusia dengan alam. Nasaruddin menyebut ajaran Buddha sebagai salah satu tradisi agama yang sangat kuat nilai-nilai ekoteologisnya, yakni menghormati semua makhluk hidup dan seluruh alam semesta.

Menag juga menyoroti pentingnya peran para pemuka agama, para guru, termasuk para Bhikkhu dan Sangha, sebagai sosok yang lebih dari sekadar pengajar melainkan sebagai guru. “Guru dalam bahasa Sanskerta berarti ‘obor yang mengusir kegelapan’. Mereka adalah pembawa terang dalam kehidupan spiritual umat,” ungkapnya.

Karenanya, Menag mengajak untuk para pemuka agama bersama-sama untuk berperan untuk kembali merekatkan umat dengan ajaran agamanya. Karena tantangan saat ini adalah adanya jarak antara ajaran agama dengan pemeluknya.

“Maka, ukuran keberagamaan kita adalah seberapa besar kita menyatu dengan ajaran agama kita. Selama umat masih berjarak dengan ajarannya, tugas para pemuka agama, ulama, bhiksu, pendeta, pastor, itu belum selesai,” tegasnya.

Selain itu, Menag juga mengajak semua umat lintas agama untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman. “Toleransi bukan menyamakan yang berbeda, bukan pula membedakan yang sama. Tapi menjalani hidup damai dan saling mencintai di tengah perbedaan. Inilah makna sejati dari Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya.

Di akhir sambutan, Menag kembali mengajak semuanya untuk merenungi serta berkontemplasi untuk kembali mengenali diri.

“Mari ajak keluarga kita, di mana pun berada, untuk kembali merenung dan berkontemplasi: Siapa sesungguhnya diri kita? Jika kita bisa melakukan ini, saya yakin dunia sosial kita akan berubah lebih baik,” tukasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0451,0461,047...4,923Halaman 1,046 dari 4,923