Beranda blog Halaman 1047

Mensos Targetkan Lima Sekolah Rakyat Beroperasi di Kaltim Tahun Ini

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan 5 (lima) Sekolah Rakyat di Kaltim bisa dipersiapkan dan mulai berjalan tahun ini.

Dua di antaranya diusulkan berlokasi di SMAN 16 Samarinda dan SMA Melati Samarinda. Kedua sekolah tersebut akan melalui proses survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul (sapaan akrab) usai dialog pilar-pilar sosial di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, Kementerian Sosial telah menerima hampir 300 usulan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 100 titik yang benar-benar siap digunakan. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi telah dinyatakan layak dan siap beroperasi mulai Juli 2025, termasuk beberapa lokasi di Kaltim.

“Jadi, yang menentukan layak tidaknya itu adalah Kementerian PU. Kita dorong agar di Kaltim ada lima sekolah rakyat yang siap dimulai tahun ini. Gubernurnya semangat, kita semangat. Sudah mendapat restu dari Pak Gubernur, tinggal menunggu hasil survei,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok warga paling miskin. Sekolah ini menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan hingga alat belajar secara gratis.

Untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Semua pembiayaan program itu berasal dari APBN.

“Semua sesuai arahan Presiden, semua dana dari APBN. Gedung dibangun oleh PUPR dan BUMN, makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Satu Sekolah Rakyat bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan di Sekolah Rakyat, anak-anak akan dibina sesuai dengan kondisi psikologis, sosial dan minat belajarnya.

Adapun Proses rekrutmen siswa tidak menggunakan sistem seleksi terbuka, melainkan berbasis pada pendataan keluarga miskin.

“Datangi rumahnya, dalami masalahnya dan pastikan benar-benar layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.

Untuk diketahui, beberapa titik lokasi rencana Sekolah Rakyat di Kaltim yakni, SMA 16 dan SMA Melati (Samarinda), Bukit Biru (Tenggarong/Kukar), Gunung Tabur (Berau) dan di Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Kaltim Tegas Hadapi Ormas Terafiliasi Premanisme

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melakukan Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, Minggu (11/5/2025), di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim.

Rapat strategis ini digelar sebagai upaya konkret menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terlebih menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tim transisi Gubernur Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.

Gubernur Harum menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menjadi sumber keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut.

Ia juga menambahkan, terdapat dinamika sosial yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam aktivitas beberapa ormas, yang tidak jarang terlibat dalam tindakan premanisme. Hal ini, menurutnya, bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga merusak citra daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan investor.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Gubernur Harum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif strategis dari Kemenko Polhukam yang telah memfasilitasi forum strategis ini.

“Forum ini menjadi momentum konsolidasi dan sinergi antara seluruh unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, dalam menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, terukur, dan berkeadilan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata, serta dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus.

Dalam sesi tersebut, berbagai ormas diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta berdialog terkait peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Kaltim Ungkap Tantangan Kemiskinan Faktor Geografis dan Keterbatasan Infrastruktur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Sosial menyoroti profil kemiskinan tiap daerah, dimana tantangan kemiskinan di Kaltim masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Meski angka kemiskinan di Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, namun kondisi riil di lapangan menunjukkan masih tinggi sebesar 5,78 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum) menjelaskan bahwa tantangan geografis Kaltim membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat kompleks. Meski angka itu berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa penduduk miskin

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim juga cukup memprihatinkan, yakni sebesar 5,75 persen. Gubernur Kaltim menilai penyebabnya tidak lepas dari minimnya akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur.

“Di Kaltim masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses jalan memadai. Kami punya Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” jelas Gubernur dihadapan Menteri Sosial dan peserta Sosialisasi Pilar Sosial di Gedung Olah Bebaya Komplek Rujab Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025).

Dijelaskan Gubernur Harum (sapaan akrab Rudy Mas’ud), untuk di pedalaman sendiri harga-harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Contohnya, harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak dan BBM hampir Rp30 ribu per liter. Belum lagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, di mana Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa yang diantaranya belum tersentuh aliran listrik.

“Bagaimana masyarakat bisa maju jika listrik saja belum mereka rasakan? Sebagian masih hidup dalam kegelapan. Kondisi inilah yang membuat warga kami miskin,” tegasnya.

Untuk itu, progam unggulan Gratis Pol (Pendidikan dan Kesehatan) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Pembangunan Infrastruktur) dihadirkan untuk masyarakat Kaltim yang menyasar langsung akar persoalan kemiskinan.

“Kami optimistis, lewat program pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan akses jalan ke pelosok, Kaltim bisa keluar dari jerat kemiskinan dan sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei,” harap Gubernur Harum.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Sebut Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT Yandri Susanto semakin yakin target Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia akan terwujud secara cepat.

Pasalnya Indonesia memiliki tanah subur dengan beragam jenis tanaman dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya padi, jagung, dan sagu, namun juga sorgum seperti yang ada di Blora, Jawa Tengah.

“Ini akan menjadi harapan kita ke depan untuk memastikan Indonesia tidak terjadi lagi stunting, tidak lagi tertinggal, tidak lagi kurang pangan. Insyaallah desa akan bahagia masyarakatnya, cukup gizinya,” papar Mendes Yandri saat Panen perdana bibit Sorgum bersertifikat di Dukuh Gelam Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, Minggu (11/5/2025).

“Di samping ternak bagus, jati bagus, insyaallah Blora mengaung menjadi pusat sorgum nasional mulai Sabang sampe Merauke kita pasti bisa jadi lumbung pangan dunia,” imbuhnya.

Panen sorgum bersertifikat nasional
ini dilakukan di lahan seluas 0,50 hektar dengan proses tanam selama empat bulan sejak 17 Januari 2025. Selanjutnya hasil tersebut siap dipasarkan untuk dijadikan makanan berat maupun jajanan tradisional.

Sorgum merupakan tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Hal ini disebabkan besaran manfaatnya sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat dengan kadar gula yang rendah. Tidak hanya mengenyangkan namun juga menyehatkan sehingga baik dikonsumsi sehari-hari.

Terlebih lagi sorgum di Blora telah bersertifikat sebagai benih unggul dan lolos verifikasi nasional. Ia bahkan menjadi satu-satunya sorgum penangkar bersertifikat nasional di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengajak setiap pihak untuk turut serta mempopulerkan wujud dan manfaat sorgum. Ia yakin dengan pemasaran yang luas dan rinci maka masyarakat akan paham dan tertarik untuk menjadikannya salah satu bahan pangan sehari-hari.

“Sorgum akan menjadi idola suatu saat karena banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Serat jauh lebih tinggi daripada padi dan jagung. Untuk tekan tekanan darah, jantung, sel kanker, mengendalikan berat badan jadi banyak manfaatnya tinggal promosinya,” tutur Mendes Yandri.

Mendampingi Mendes Yandri dalam panen tersebut Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Anshar Husen, dan Staf Khusus Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan M. Afif Zamroni.

Panen perdana yang diinisiasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) ini juga diikuti Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua Umum DPP LDII Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPW LDII Singgih Tri Sulistyono, dan Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Lepas Keberangkatan Kloter Perdana Jemaah Haji Khusus 1446 H

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama atau Kemenag melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus tahun 1446 H/2025 M yang tergabung di dalam Konsorsium El Makaya.

Prosesi pelepasan yang dihadiri langsung oleh Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag, Mahmudi Affan Rangkuti tersebut berlangsung di Anara Airport Hotel, pada Selasa (13/5/2025).

“Haji ini adalah ibadah yang sangat monumental, yang akan membawa kita pada suatu kehidupan yang baru. Seperti saat menikah, orang memberi kita selamat menempuh hidup baru, maka haji pun demikian, setelah berhaji kita akan menjalani kehidupan baru yang kedua,” ungkap Affan dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pesan Nabi SAW bahwa di antara ciri haji mabrur adalah santun kata, menebar kedamaian dan memiliki kepedulian sosial.

“Maka dari itu kami berharap sebisa mungkin kita ceritakan berita-berita baik saja kepada sanak sanak saudara kita tentang haji ini, jangan sebaliknya. Dan mohon jaga kesehatan serta taati semua arahan pembimbing juga petugas,” tandas Affan.

Terakhir, Affan memohon agar semua jemaah haji khusus, terutama yang berangkat pada kloter perdana ini mendoakan kemakmuran bangsa Indonesia.

“Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang mampu mengedepankan kepentingan sosial, sehingga diteladani oleh bangsa-bangsa lainnya,” tukas Affan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik mengatakan, keberangkatan jemaah haji khusus Konsorsium El Makaya yang berjumlah 84 orang ini bisa menjadi barometer bagi kesuksesan penyelenggaraan haji khusus secara umum.

“Ada begitu banyak regulasi baru yang berlaku pada haji tahun ini. Kita juga melihat Pemerintah Arab Saudi melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang sangat ketat terhadap dokumen seperti visa dan tasreh (izin haji). Jadi Kita berharap semua jemaah bisa tetap lancar beribadah,” jelas Firman.

Ia pun mengaku optimis Konsorsium El Makaya yang merupakan gabungan dari tujuh PIHK Anggota HIMPUH bisa menampilkan wajah penyelenggaraan haji khusus yang baik.

“Kami juga perlu menyampaikan bahwa 99,7 persen visa jemaah haji khusus HIMPUH terbit. Alhamdulillah,” pungkas Firman.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

TITI Gandeng Kenko sebagai Distributor Tunggal di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Perusahaan alat mewarnai asal Korea Selatan, TITI, secara resmi menggandeng PT. Kenko Sinar Indonesia sebagai distributor tunggal produknya di Indonesia ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh CEO TITI Company Ltd., Simon Cho, dan Direktur Utama PT. Kenko Sinar Indonesia, Suwandi Sun dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, TITI dan Kenko juga menyelenggarakan lomba mewarnai untuk anak-anak, sebuah kegiatan yang bertujuan mendidik karakter, mengembangkan kreativitas, serta memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak Indonesia.

TITI telah lama dikenal di Indonesia melalui berbagai produk mewarnai berkualitas, seperti oil pastel, crayon, cat air, dan cat akrilik.

Dengan kerja sama strategis ini, TITI memperkuat komitmennya terhadap pasar Indonesia, memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan terbaik dari Korea.

Semua produk TITI telah tersertifikasi KC (Korea Certification) sebuah standar nasional Korea Selatan yang dilakukan secara berkala, yang menjamin bahwa produk telah lolos uji keselamatan yang ketat. Sertifikasi ini menjadi jaminan tambahan bahwa setiap produk TITI bebas dari bahan berbahaya.

PT. Kenko Sinar Indonesia sebagai distributor tunggal juga merupakan bagian dari sejarah panjang hubungan bisnis kedua perusahaan. Kenko adalah mitra dagang pertama TITI di Indonesia. Setelah sempat dialihkan ke pihak lain, kemitraan ini kini secara resmi kembali ke tangan Kenko.

Dengan kerjasama ini, PT. Kenko Sinar Indonesia secara ekslusif akan mendistribusikan seluruh produk TITI yang beredar di Indonesia. Semua produk tetap hadir dengan logo “TITI” asli tanpa tambahan apapun, sebagai jaminan orisinalitas dan mutu.

Komitmen terhadap Pendidikan dan Masa Depan Anak Indonesia

Sebagai negara dengan populasi muda yang besar, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial di Asia. Melalui kemitraan ini, TITI dan Kenko berharap dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia, dengan menyediakan bahan mewarnai yang aman, berkualitas tinggi, dan terjangkau.

TITI dan PT. Kenko Sinar Indonesia berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mendorong kreativitas anak-anak Indonesia. Karena bagi kami, masa depan yang cerah dimulai dari warna-warna yang aman dan penuh keceriaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Ajak ASEAN Perangi Hoaks dan Lindungi Anak di Ruang Digital

Penulis
Syifa
-

Indonesia mengajak Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau negara-negara kawasan Asia Tenggara bersama memerangi penyebaran konten negatif dan berita bohong (hoaks) khususnya pada dampaknya terhadap anak. Kerja sama kawasan menjadi hal penting dan mutlak untuk menciptakan dan memperkuat literasi digital serta perlindungan anak di ruang digital.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke-17 di Brunei Darussalam, di mana Indonesia diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, selaku Ketua Delegasi Indonesia, Kamis (8/5/2025) pun menegaskannya dalam pernyataannya pada sesi Ministerial Discussion “MAJU: Media Advancing Joint Understanding”.

Pertemuan yang digelar di Bandar Seri Begawan itu, dikatakan Fifi menjadi momentum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan di sektor informasi, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Brunei di AMRI dan menekankan bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, serta keamanan anak di dunia maya harus menjadi prioritas Bersama,” tegas Dirjen KPM.

Dalam kesempatan itu, Indonesia memaparkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model bagi ASEAN dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi.

“Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga pondasi untuk membangun pemikiran kritis. ASEAN harus bergerak bersama memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri,” tegas Fifi.

Program itu, kata Fifi dinilai relevan dengan visi MAJU yang berarti ‘maju’ dalam Bahasa Indonesia, sekaligus akronim dari upaya media untuk memajukan pemahaman bersama.

Isu perlindungan anak di dunia maya juga menjadi fokus pembahasan. Indonesia menyoroti kebijakan terbarunya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur perlindungan anak di ranah online.

“Anak-anak adalah generasi penerus ASEAN. Kita tidak bisa abai terhadap ancaman konten negatif yang mereka hadapi,” kata Fifi.

Kebijakan itu mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota, menandai pentingnya kolaborasi media lintas negara dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Di sisi lain, Indonesia mengajak perusahaan teknologi dan media di ASEAN untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas melalui regulasi yang mendorong akuntabilitas platform digital.

“Informasi yang akurat adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa dukungan terhadap jurnalisme berkualitas, hoaks akan terus merajalela,” tambahnya.

Pertemuan AMRI ke-17 ini menegaskan kembali komitmen, termasuk pertukaran praktik terbaik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Pertemuan tahunan itu menghadirkan menteri dan pejabat tinggi bidang informasi dari 10 negara ASEAN untuk membahas isu strategis sektor media dan komunikasi, serta 2 (dua) mitra wicara ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang. Sepuluh negara ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam serta Timor Leste yang masih berstatus sebagai observer.

Di sela-sela pertemuan the 17th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information (17th AMRI), Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja, Pertemuan antara lain membahas penanganan fake news, kebebasan pers, serta tantangan yang dihadapi oleh industri media konvensional dan perlunya menciptakan fair playing field antara media konvensional dengan platform digital global.

Tak hanya itu, AMRI leaders juga melakukan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, pada 8 Mei 2025.

Pada pertemuan AMRI ke-17 pada 2025 dengan keketuaan Brunei Darussalam, mengambil tema MAJU yang dipilih sebagai simbol aspirasi bersama untuk kemajuan kawasan. Pada pertemuan ini, menghasilkan tiga dokumen kesepakatan, yaitu:

Bandar Seri Begawan Declaration to Reaffirm the ASEAN Ministers Responsible for Information’s Commitment to Strategic Progress in Media and Information, yang menegaskan pentingnya pendekatan bersama untuk menangani mis-, dis-, dan mal-information. Deklarasi ini juga mendorong peran sektor informasi dan media dalam mendukung isu lintas sektor, termasuk ekonomi kreatif;

Kuala Lumpur Declaration on Safe and Responsible Use of Social Media Platform; dan

Joint Media Statement of the 17th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and 8th Conference of the ASEAN Plus Three Ministers Responsible for Information.

Pertemuan AMRI berlangsung setiap 1,5 sampai 2 tahun sekali. AMRI bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi informasi masyarakat ASEAN di era digital dan kerja sama antarmedia di ASEAN, serta memastikan seluruh anggota dan kelompok komunitas ASEAN memiliki akses kepada informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: Bangun Industri Sulit, Menghancurkannya Mudah Sekali

Penulis
Syifa
-

Industri manufaktur di berbagai negara saat ini tengah menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi global, termasuk Indonesia. Karenanya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen memperkuat sektor manufaktur nasional melalui kebijakan afirmatif yang pro-industri dalam negeri, yaitu melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem industri nasional.

“Membangun industri manufaktur di sebuah negara tidak semudah membalikkan tangan. Kita bicara soal ekosistem, soal rantai pasok (supply chain). Namun sebaliknya, untuk menghancurkan industri itu bisa sangat mudah. Karena itu, kebijakan ini hadir untuk menjaga keberlangsungan sektor industri dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (11/5).

Menperin menjelaskan, kebijakan baru pada Perpres 46/2025 memuat langkah progresif yang tidak ada pada regulasi sebelumnya, yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. Pada Perpres 46 Tahun 2025, salah satu pasal kunci yaitu Pasal 66 ayat (2B), memberikan langkah afirmasi terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pasal ini adalah pasal afirmatif dan progresif, yang sebetulnya memberikan kesempatan lebih besar bagi industri dalam negeri untuk bisa berpartisipasi dalam government procurement,” tegas Menperin.

Hal ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap industri nasional, dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengadaan pemerintah, termasuk di tingkat daerah.

“Regulasi baru ini sejalan arahan Presiden dalam Sarasehan Ekonomi di gedung Mandiri pada pertengahan bulan April lalu. Presiden meminta agar kebijakan TKDN direlaksasi dan diubah menjadi insentif. Regulasi PBJ ini telah sesuai dengan arahan Presiden tersebut,” papar Agus.

Kemenperin berkomitmen untuk mereformasi kebijakan TKDN terutama kebijakan terkait Tata Cara Perhitungan TKDN agar lebih sederhana, waktu singkat, dan berbiaya murah. Langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Di samping itu, Kemenperin telah memulai reformasi kebijakan TKDN jauh sebelum Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif masuk impor ke Amerika Serikat pada awal April 2025. Menperin bersama jajaran Kemenperin telah memulai pembahasan reformasi Tata Cara Perhitungan TKDN sejak Februari 2025.

“Jadi, reformasi kebijakan TKDN tidak disebabkan karena kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump atau tekanan akibat perang dagang global akan tetapi berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri Indonesia. Kami senantiasa selalu mengikuti kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur Indonesia kedepan,” kata Menperin.

Agus menuturkan, Kemenperin selalu memiliki misi dan semangat untuk membuka kesempatan sebesar-besarnya pada penciptaan usaha baru dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Berangkat dari komitmen tersebut, jauh hari sebelum langkah deregulasi diambil Pemerintah merespon kebijakan tarif Amerika Serikat, Kemenperin telah memulai upaya mereformasi kebijakan TKDN, baik dari sisi formulasi penghitungan komponen dalam negeri yang lebih berkeadilan maupun penyederhanaan proses bisnis penerbitan Sertifikat TKDN.

Rumusan kebijakan reformasi TKDN tersebut telah dilakukan uji publik dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi. “Saya berharap reformasi TKDN kedepan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di tanah air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri HAM Dukung Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Penulis
Syifa
-

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana mengirim siswa yang kerap terlibat tawuran dan tindakan onar ke barak militer untuk pembinaan karakter, mental, dan kedisiplinan.

Dalam pernyataannya saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/5), Natalius menegaskan bahwa program tersebut bukanlah bentuk pelanggaran HAM. Ia menyebutkan, siswa tidak akan menerima hukuman fisik, melainkan akan dibimbing oleh pihak militer dalam bentuk pendidikan disiplin yang terstruktur.

“Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral,” ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/5).

Lebih lanjut, Natalius mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan klarifikasi langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi mengenai program tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan adanya unsur kekerasan fisik dalam proses pembinaan yang dirancang, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

“Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan,” kata dia, “kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?”

Natalius melanjutkan, “Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada.”
Menurutnya, pembinaan dengan pendekatan disiplin bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan dan justru dapat meningkatkan kualitas moral dan tanggung jawab siswa. Ia menegaskan, selama tidak ada praktik corporal punishment seperti memukul, mencubit, atau tindakan fisik lainnya yang menyakitkan, maka program ini sah-sah saja dijalankan.

Menurutnya, pembinaan dengan pendekatan disiplin bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan dan justru dapat meningkatkan kualitas moral dan tanggung jawab siswa. Ia menegaskan, selama tidak ada praktik corporal punishment seperti cubit telinga, pukul pakai rotan, atau tindakan fisik lainnya yang menyakitkan, maka program ini sah-sah saja dijalankan.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

“Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya,” kata Natalius.

Menanggapi tudingan bahwa program tersebut merupakan pelanggaran HAM dan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menilai tuduhan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman terhadap konteks program.

Ia menekankan bahwa program ini tidak termasuk dalam kategori sistem peradilan anak (juvenile justice system) sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Beijing dan Deklarasi Riyadh.

“Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TNI Selidiki Ledakan Amunisi di Garut, Ada Kemungkinan Munisi Belum Terdetonasi

Penulis
Syifa
-

Tragedi memilukan terjadi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI mengakibatkan ledakan dahsyat yang menewaskan 13 orang. Insiden ini terjadi pada Senin (12/5) dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pemusnahan amunisi tidak layak pakai merupakan prosedur standar yang wajib dilakukan untuk mencegah risiko lebih besar. Ia menjelaskan bahwa amunisi memiliki masa pakai dan jika tidak segera dimusnahkan, bisa menimbulkan bahaya serius.

“Munisi-munisi itu kan ada masa pakainya. Nah munisi-munisi yang sudah tidak dipakai ini, yang sudah ada di gudang kami, boleh ditaruh di sana untuk dimusnahkan atau diledakkan. Karena kalau tidak segera dimusnahkan justru akan membahayakan,” kata Kristomei dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (12/5).

Lokasi ledakan diketahui berada di area milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, yang memang selama ini digunakan sebagai tempat rutin pemusnahan amunisi kedaluwarsa.

“Lahan ini kan memang lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan munisi-munisi yang sudah expired,” ujarnya.

Saat ini, TNI sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Salah satu kemungkinan yang disoroti adalah adanya munisi yang belum meledak sempurna setelah ledakan awal, atau kesalahan teknis dalam proses detonasi.

“Nanti kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi, misalnya apakah setelah ledakan pertama dianggap sudah selesai, ternyata masih ada munisi yang belum ledak atau karena belum terdetonasi,” katanya.

Data resmi menyebutkan, dari total 13 korban jiwa, empat di antaranya merupakan anggota TNI, sementara sembilan lainnya adalah warga sipil. TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa seluruh prosedur keamanan telah dijalankan sebelum pelaksanaan pemusnahan.

Insiden ini menjadi sorotan nasional dan memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, terutama terkait keamanan prosedur pemusnahan bahan peledak dan pentingnya evaluasi lokasi serta metode yang digunakan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0461,0471,048...4,923Halaman 1,047 dari 4,923