Beranda blog Halaman 1071

Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang Hingga 2 Mei untuk Tiga Provinsi

Penulis
Syifa
-

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M berakhir pada 25 April 2025 Total ada 212.733 jemah yang telah melunasi biaya haji reguler.

“Tahap perpanjangan pelunasan biaya haji reguler berakhir. Sebanyak 212.733 jemaah reguler lunasi biaya haji reguler,’ terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Mereka yang melunasi, terdiri atas 184.029 jemaah berhak lunas yang telah melunasi pada tahap I maupun II, 27.500 jemaah dengan status cadangan, 1.520 Petugas Haji Daerah, dan 684 pembimbing ibadah pada KBIHU.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

Muhammad Zain menjelaskan, dari sisi jumlah, jemaah reguler yang melunasi biaya haji sudah melebihi kuota nasional. Namun demikian, secara kewilayahan, hingga hari ini, masih ada dua provinsi yang belum 100% terserap kuotanya. Dua provinsi tersebut adalah Jawa Barat (80 kuota) dan Gorontalo (11). Selain itu, masih ada 52 kuota PHD dan satu kuota pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang juga belum terisi.

“Kita akan kembali perpanjang pelunasan Bipih Reguler hingga 2 Mei 2025,” tegas Muhammad Zain.

“Perpanjangan ini hanya dibuka untuk tiga provinsi, yaitu: Jawa Barat, Gorontalo, dan Banten,” sambungnya.

Selain kuota yang belum terisi semua di Jawa Barat dan Gorontalo, jemaah status cadangan yang melunasi pada tiga provinsi ini juga masih perlu ditambah. Tujuannya, untuk mengantisipasi jemaah yang sudah melunasi tapi akhirnya menunda keberangkatan.

“Ada juga sejumlah jemaah yang ketentuan istitha’ahnya baru terbit sehingga baru bisa melunasi. Sebab, nama mereka masuk dalam kategori jemaah berhak lunas,” tegasnya.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta 29 April: Cerah dari Pagi hingga Malam

Penulis
Syifa
-

Warga Jakarta bisa menikmati aktivitas luar ruangan tanpa khawatir hujan hari ini, Selasa, 29 April 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah akan mendominasi langit Ibu Kota sepanjang hari.

Dilansir dari laman resmi BMKG, sejak pagi hari cuaca cerah sudah tampak di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. Kondisi cerah ini diprediksi akan bertahan hingga siang hari tanpa perubahan signifikan.

Memasuki sore dan malam hari, langit Jakarta diperkirakan tetap cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan atau mendung yang akan mengganggu kegiatan warga.

Suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 91 persen. Kondisi ini membuat suasana terasa cukup nyaman, meskipun bagi sebagian orang mungkin terasa sedikit lembap.

Dengan prakiraan cuaca cerah sepanjang hari, warga Jakarta diimbau tetap menjaga kesehatan, memakai pelindung dari paparan sinar matahari langsung, dan menjaga hidrasi tubuh selama beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Perpanjang SIM? Ini Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta, 29 April 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada Selasa (29/4/2025) untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah DKI Jakarta. Informasi ini diumumkan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (sebelumnya Twitter).

Layanan SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan lima lokasi berbeda yang tersebar di seluruh Jakarta, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir Arion Mall, Jalan Pemuda, Rawamangun

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM A atau SIM C dapat mendatangi salah satu gerai SIM Keliling tersebut dengan membawa beberapa persyaratan, seperti KTP asli dan fotokopinya, SIM asli dan fotokopinya, serta mengisi formulir permohonan. Selain itu, pemohon juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan di lokasi layanan.

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif. Bagi pemilik SIM yang sudah habis masa berlakunya, harus mengajukan permohonan SIM baru melalui Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Untuk biaya perpanjangan SIM, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tarif yang dikenakan adalah:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Dengan hadirnya layanan SIM Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor polisi utama. Pastikan membawa semua dokumen yang diperlukan dan datang sesuai jam operasional!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Serahkan LHP untuk Peningkatan Tata Kelola Ketenagakerjaan kepada Kemnaker

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa, 22 April 2025. Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara resmi oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Jakarta.

Kedua laporan yang disampaikan meliputi LHP Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan untuk Industri Padat Karya Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2024 (LHP Kinerja) dan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang Bantuan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 (LHP Kepatuhan).

Dalam sambutannya, Anggota III BPK menyoroti beberapa area krusial dalam LHP Kinerja. Adapun area yang perlu diperbaiki tersebut meliputi belum adanya pembaruan pedoman pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan terbaru, tidak tersedianya pedoman perencanaan pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko, serta kurang memadainya laporan monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum adanya pedoman baku dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi catatan penting. “Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengawasan ketenagakerjaan berpotensi tidak tercapai,” tegas Akhsanul Khaq.

Sebelum penyerahan LHP, BPK telah meminta tanggapan Kemnaker atas konsep temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kemnaker.

“Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan komitmen pejabat terkait pada Kemnaker dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Anggota III BPK.

BPK berharap agar Menteri Ketenagakerjaan beserta jajarannya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP tersebut. “BPK juga sangat mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal Kemnaker untuk dapat mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai dengan kewenangannya,” tambah Akhsanul Khaq.

Hasil pemeriksaan BPK ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara di Kemnaker.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Dirjen PKN III) BPK, Dede Sukarjo, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemnaker dan para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (DJPKN III) BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

HD Gerak Cepat! Sumsel Targetkan 106.357 Ha Lahan Optimal untuk Swasembada Pangan

Penulis
Syifa
-

Sebagai tindak lanjut keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, Gubernur Sumsel H. Herman Deru memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah tahun 2025 di Provinsi Sumsel yang di hadiri dari berbagi unsur yang terlibat yakni Unsur TNI, Akademisi, Bupati/walikota dan OPD Sumsel. Griya Agung. Kamis malam, 24/04/2025.

Dalam penjelasannya Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan sebagai landasan awal optimalisasi lahan yakni melaksanakan SID ( Survey Investigasi Desain) pada lahan yang berpotensi optimalisasi lahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan Opla secara komprehensif, yang mana target Opla tahun 2025 sebanyak 106.357 ha.

“Kedepan kita harus ada peta besar, sehingga tau secara konprehensif, clean and clear tidak? Bermasalah tidak, dengan Opla ini kita sambut dengan gembira, kita target minggu pertama bulan Mei kita sudah selesai dengan kontrak SID”ungkapnya

Menurut Herman Deru dalam pelaksanaan percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah lahan ini perlu dukungan semua pihak. Makanya semua pihak terkait hadir pada malam ini untuk mendukung program ini sekaligus penandatangan
Memorandum of Understanding (MoU).

Ia melanjutkan untuk cetak sawah agar kedepan tidak tumpang tindih di HGU dan kawasan hutan sehingga permasalahan perluasan lahan dapat dioptimalkan.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri Bidang Investigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Suwandi, M.SI menjelaskan tentang Peta potensi cetak sawah sumsel dengan luas 1.000.000 Ha dengan potensi cetak sawah seluas 1.312.702 ha terdiri dari potensi lebak sawah pematang 169.529ha, potensi rawa lebak tengahan 321.630ha, potensi rawa pasang surut 824.543ha.

“Target Opla Sumsel tahun 2025 ini sebanyak 106.375 dan yang sudah kontrak SID sebanyak 6.923, nah malam ini kita harus kontrak 25.815 pak, mohon pak bupati dilihat angka-angka ini karna ini raport kita bersama, kita doakan Sumsel menjadi nomor satu”ungkapnya sembari menjelaskan statistik perkembangan progres Opla dan cetak sawah yang ada di Sumsel.

Selanjutnya di akhir acara dilakukan penandatanganan kontrak SID pada wilayah yang terdapat lahan Opla dan cetak sawah di wilayah Provinsi Sumsel seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Oku Timur,Pali dan Musi Banyuasi.

Turut hadir Bupati Muba M. Toha, Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin,Ap.,M.M, Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, S.H., M.H dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

Pemkot Cimahi Punya Jurus Jitu agar Guru Terhindar dari Masalah Hukum dalam Mendidik Siswa

Penulis
Syifa
-

Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya ketika mendidik siswa perlu dibarengi dengan literasi hukum dan kemampuan menjalankan disiplin positif. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira usai membuka Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terkat Penyuluhan Hukum di SDN Mandiri 1 Cimahi, Jumat (25/4/2025). Dia mengatakan, melek terhadap hukum sangat penting untuk mencegah adanya kekerasan hingga kriminalisasi yang dialami guru, khususnya dalam konteks pengajaran dan pendisiplinan siswa hingga berujung jeratan hukum.

“Kalau saya lebih kepada si guru ini sebagai tenaga pendidik disekolah itu memiliki kesadaran hukum dan tentunya harus punya pencerahan tentang hukum. Jangan sampai guru ngasih punishment ke siswa jadi salah,” kata Adhitia.

Pihaknya, kata Adhitia, tak ingin guru di Kota Cimahi mengalami kasus seperti guru honorer di Konawe Selatan yang dituduh menganiaya siswa terjadi di Kota Cimahi. Menurut dia, ditengah perkembangan hukum dan teknologi hingga mental siswa membuat guru terkadang merasa serba salah dalam mendisiplinkan siswa.

Untuk itu, penyuluhan tentang hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di Kota Cimahi terus dilakukan. Pemkot Cimahi bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan pembinaan terhadap para guru.

“Mudah-mudahan dengan penyuluhan hukum kepada tenaga pendidik dan guru yang ada di Cimahi memberikan ketenangan supaya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar sebagai pengasuh juga buat anak-anak di sekolah, mereka tenang, apa yang dia lakukan tidak menimbulkan potensi permasalahn hukum,” imbuh Adhitia.

Dirinya melanjutkan, jika terjadi permasalahan di sekolah harus bisa diselesaikan antara guru dan siswa beserta orang tuanya. Seorang wali kelas, kata Adhitia, memiliki perang penting untuk menjembatani masalah yang dialami guru maupun siswa di sekolah.

“Baiknya memang seperti itu, dari awal wali kelas ketemu dengan para orang tua siswa ketika anaknya misalkan melakukan kesalahan di sekolah, kira kira hukuman yang diberlakukan seperti apa,” kata Adhitia.

“Tapi kembali lagi saya mengimbau kepada seluruh guru dan tenaga pendidik mari kita sikapi bahwa generasi makin ke sini itu mentalnya makin rapuh, beda ketika kita zaman masih kecil. Razia kuku dijepret pakai penggaris udah biasa, beda dengan sekarang,” tambah dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

Kemenkes Ajak Perusahaan Selenggarakan Cek Kesehatan Gratis untuk Karyawan

Penulis
Syifa
-
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengimbau seluruh perusahaan untuk aktif menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi karyawan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Ajakan ini disampaikan oleh Direktur Promosi Kesehatan Kemenkes, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid, saat meninjau langsung pelaksanaan program CKG yang digelar oleh Halodoc di kantornya. Menurut dr. Elvieda, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan rutin di kalangan pekerja.
“Kami mengapresiasi mitra kami, yaitu Halodoc, atas dukungannya terhadap program Cek Kesehatan Gratis pemerintah. Cek kesehatan bukan hanya dilakukan saat sudah sakit, tapi justru penting untuk dilakukan secara rutin,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif semacam ini perlu dijadikan contoh dan diadopsi oleh lebih banyak perusahaan dan instansi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan langkah nyata dalam membentuk budaya hidup sehat di tempat kerja.
Selama tiga hari pelaksanaan program, Halodoc memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada para karyawan. Layanan ini meliputi skrining kesehatan hingga vaksinasi, disertai konsultasi medis dengan tenaga profesional.
Ratusan karyawan turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Selain memperoleh pemeriksaan menyeluruh, mereka juga mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Hal ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem kerja yang mendukung produktivitas berkelanjutan.
Chief Human Capital Halodoc, Thomas Suhardja, menyatakan bahwa program CKG merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurutnya, upaya preventif sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara performa kerja dan kesejahteraan karyawan.
“Secara rutin kami menghadirkan program kesehatan preventif untuk karyawan. Tahun ini, bertepatan dengan ulang tahun Halodoc, kami perluas dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh,” ujar Thomas.
Menurutnya, sebelum karyawan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari lingkungan kerja mereka sendiri. Prinsip ini menjadi dasar penguatan internal Halodoc.
Ia menekankan bahwa sasaran utama kegiatan ini adalah kelompok usia produktif, karena dari segmen inilah dampak paling besar terhadap target nasional pemeriksaan kesehatan dapat dicapai.
Program CKG yang dilaksanakan Halodoc dinilai sejalan dengan misi perusahaan dalam mempermudah akses layanan kesehatan (simplifying health access) bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga menjadi wujud nyata dari peran aktif sektor swasta dalam mendukung agenda kesehatan nasional.

Kementerian Kesehatan berharap program serupa dapat direplikasi oleh lebih banyak perusahaan, sehingga semakin banyak masyarakat produktif yang mendapatkan manfaat dari deteksi dini kondisi kesehatan mereka. Dengan dukungan sektor swasta, Kemenkes yakin program Cek Kesehatan Gratis dapat menjangkau lebih luas dan mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

BPK Dorong Pimpinan Satker Tingkatkan Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Penilaian Risiko

Penulis
Syifa
-

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja daerah pada objek pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) se-Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian internal, dan penilaian risiko di satuan kerjanya masing-masing. Hal ini disampaikan saat memimpin supervisi atas pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2024 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (24/4).

Dalam sambutannya, Anggota I BPK menyampaikan bahwa BPK setiap tahun melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang bersifat mandatory. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran LK yang tercermin pada opini, didasarkan empat kriteria, di mana salah satunya adalah efektivitas pengendalian internal.

“Dalam dua tahun terakhir, pengendalian internal di pemerintah masih sangat lemah atau tingkatnya menurun dibandingkan tiga tahun yang lalu. Padahal pengendalian internal merupakan bagian dari mengukur risiko,” ujar Anggota I BPK.

BPK juga menekankan bahwa pengendalian internal bukan hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal saja, namun juga dilakukan oleh atasan di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Pengawasan dilakukan mulai dari sejak menerima DIPA. Karena tanpa itu, pengawasan pasti tidak optimal. Oleh sebabnya, pengendalian internal ini terkait dengan bagaimana tata kelola manajemen di organisasi,” lanjutnya.

Terdapat beberapa kelemahan dalam tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Seperti inkonsistensi komitmen pimpinan dan manajemen terhadap tata kelola keuangan yang baik, dan kelemahan implementasi manajemen risiko.

Sebagai upaya meminimalisir dampak dari risiko, BPK menghimbau segenap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Hal ini dikarenakan pada siklus pengelolaan keuangan negara terdapat risiko di setiap tahapannya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, Inspektur Utama KPU, Nanang Priyatna, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, para Direktur di lingkungan Ditjen PKN I, serta segenap pimpinan dan perwakilan yang berasal dari satuan kerja vertikal kementerian/lembaga di wilayah Sumatera Utara sebagai objek pemeriksaan Ditjen PKN I.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

Mukhtarudin Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Melalui Digitalisasi

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menegaskan pentingnya konektivitas dan digitalisasi dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat, kata Mukhtarudin, Kalimantan Tengah memiliki tantangan aksesibilitas wilayah terpencil, terutama di daerah pedesaan, karena didominasi oleh hutan dan perairan.

“Maka, infrastruktur konektivitas seperti jembatan dan jaringan internet membantu menghubungkan komunitas pedesaan dengan pusat ekonomi dan layanan publik,” tutur Mukhtarudin, Minggu 27 April 2025.

Untuk itu, politisi Dapil Kalteng ini mendorong adanya dukungan digitalisasi di Kalimantan Tengah sebagai kunci mempercepat pembangunan dan meningkatkan konektivitas.

Artinya, lanjut Mukhtarudin, digitalisasi bukan sekadar respons atas perubahan zaman, melainkan komitmen semua pihak guna memperluas akses layanan publik untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

“Digitalisasi dapat menjadi katalis kuat untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah,” beber Mukhtarudin.

Adapun, tantangan seperti medan geografis (sungai, hutan) dan biaya pembangunan tinggi, menurut Mukhtarudin perlu diatasi dengan investasi strategis dan teknologi tepat guna.

Salah satunya, kata Mukhtarudin yakni pendekatan terpadu untuk memastikan keberhasilan digitalisasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.

Pendekatan ini, lanjut Mukhtarudin, dapat mengintegrasikan berbagai elemen, teknologi, kebijakan, komunitas, dan sumber daya untuk menciptakan dampak yang holistik.

Peraih penghargaan Tokoh peduli daerah terbaik parlemen Award 2023 ini menjelaskan bahwa pendekatan terpadu memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi pemberdayaan masyarakat, kebijakan yang mendukung, dan dampak ekonomi yang merata.

“Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan infrastruktur, dan dukungan ekonomi, Kalimantan Tengah dapat mempercepat digitalisasi, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

Mentan Amran Dorong Sumbawa Jadi Sentra Hilirisasi Jagung dan Penggemukan Ternak

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaksanakan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela serta mengikuti kegiatan Panen Raya Jagung di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (21/4/2025).

Di Pondok Pesantren Dea Malela, Menteri Amran menyerahkan bantuan berupa 10 ekor sapi untuk program penggemukan yang akan dikelola di lahan seluas 12 hektare milik pesantren. “Ini dari Kementerian Pertanian 10 ekor sapi untuk digemukkan. Kalau ada kebun seperti jagung, itu nanti bisa minta bantuan benih dari pusat,” ungkap Amran.

Setelah dari pesantren, Menteri Amran melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menghadiri Panen Raya Jagung di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumbawa per Maret 2025, Kabupaten Sumbawa menargetkan luas tanam jagung mencapai 105.169 hektare, dengan realisasi sebesar 79.105 hektare dan produksi jagung mencapai 574.302 ton.

Mentan Amran menekankan pentingnya hilirisasi jagung sebagai bagian dari pengembangan sektor pertanian. “Saya ingin Sumbawa menjadi sentra hilirisasi hasil produksi jagung, menjadi sosis daging sapi, ayam dan lain sebagainya karena kita punya semuanya,” ujar Amran.

Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dan kemandirian dalam pengolahan hasil pertanian. Jika lompatan ini bisa dilakukan, maka lompatan harga hasil produksi (jagung) bisa 10 kali lipat jika sudah dalam bentuk jadi.

“Kita ingin lompatan eksponsial, lompatan luar biasa di bawah gagasan besar atau skala prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami hanya operator kemudian petani bergerak luar biasa” ungkap Amran saat pane raya jagung.

Dalam upaya peningkatan produksi, Mentan Amran juga memperkenalkan program pompanisasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pertanian. “Pompanisasi biayanya rendah, tetapi hasilnya luar biasa. Dengan teknologi ini, kita bisa menanam jagung hingga tiga kali setahun,” ujarnya.

Untuk mendukung program ini, Amran menargetkan penyelesaian 2.000 unit pompa dalam dua tahun, dengan dukungan anggaran dari Badan Wali Penyuluh Sumber Daya Air (BWS) Kementerian PUPR sebesar Rp80 miliar untuk irigasi pendukung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

1...1,0701,0711,072...4,923Halaman 1,071 dari 4,923