Beranda blog Halaman 1076

Gubernur Khofifah Dukung Rencana Pembentukan BUMD Pangan di Jawa Timur

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik dan mendukung rencana atau wacana komisi C DPRD Jatim mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Jatim. Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah usai paripurna di DPRD Jatim, Kamis (24/4/2025).

Mengingat, sumbangsih sektor agro (pertanian, ketuhanan dan perikanan) terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim hanya 10,66 perses. Bahkan peningkatannya di tahun 2024 hanya sebesar 0,07 persen.

Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menilai dalam BUMD ada hal-hal yang memang harus dihitung kembali. “Tapi kalau itu sebagai kebutuhan strategis, iya kenapa tidak?” tegasnya

Dijelaskan Khofifah, masalah pangan Itu kan bukannya soal padi (beras), melainkan juga ada daging, susu dan lain sebagainya. Faktanya, Jawa Timur saat ini sudah menuju kedaulatan pangan. Sedangkan Nasional baru menuju ketahanan pangan.

“Kita sudah di atas ketahanan. Jadi kalau misalnya itu memberikan nilai yang lebih kuat baik dalam upaya penguatannya, distribusinya, pembudidayaannya dan semuanya. Kenapa tidak, tapi kita lihat kembali apakah kita bentuk badan BUMD atau kah anak BUMD gitu,” ungkapnya.

“Kita lihat ya kawan-kawan, saya rasa pasti akan ada proses assesment yang dilakukan,” imbuhnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika mengaku senang karena wacana yang digagas Komisi bidang Keuangan untuk membentuk BUMD Pangan akhirnya mendapat respon positif dari Gubernur Khofifah.

“Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dengan melakukan assesment,” pungkas ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes RI dan Menkes AS Bahas Upaya Pencegahan Penyakit Kronis

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi G. Sadikin, melakukan pertemuan bilateral bersejarah dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., di Washington, D.C. Suasana pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban, dan meninggalkan kesan mendalam bagi Menkes Kennedy terhadap Indonesia.

Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk bertukar pandangan terkait transformasi sistem dan kebijakan kesehatan di kedua negara. Kedua Menteri berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi sistem kesehatan nasional masing-masing, serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama diskusi adalah tingginya beban sistem kesehatan akibat meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (non-communicable diseases/NCDs) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit ginjal.

“Penyakit-penyakit ini menjadi penyebab utama kematian, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Oleh karenanya perlu penanganan serius,” ujar Menkes Budi.

Keduanya sepakat bahwa penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk melalui gaya hidup sehat, merupakan kunci untuk menekan risiko NCDs.

Menteri Budi membagikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bertujuan untuk mengendalikan faktor risiko, mendeteksi penyakit secara dini, dan memberikan pengobatan yang cepat. Ia juga memperkenalkan sistem informasi digital yang mendukung pelaksanaan program ini secara efektif dan terintegrasi.

Dalam pembahasan lebih lanjut, kedua Menteri menekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, serta peningkatan kualitas lingkungan melalui akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH). Mereka juga mendukung penerapan Nutri-grade, sebuah sistem informasi gizi pada kemasan makanan dan minuman, untuk membantu masyarakat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat.

Menkes Kennedy dan Menkes Budi saling berbagi arah kebijakan transformasi kesehatan yang tengah dijalankan. Kementerian Kesehatan AS mengedepankan program “Make America Healthy Again (MAHA)”, sementara Indonesia fokus pada enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk penguatan layanan primer dan pemanfaatan teknologi digital, serta keberlanjutan pembiayaan melalui jaminan kesehatan nasional.

Menteri Budi juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membuka kolaborasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat.

“Ketertarikan yang tinggi dari Kemenkes AS atas implementasi reformasi kesehatan di Indonesia membuka peluang kunjungan resmi ke tanah air guna melihat langsung pelaksanaan kebijakan di lapangan,” ucap Budi.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mempererat kerja sama kesehatan bilateral yang telah terjalin melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan AS. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan kesehatan global yang berkelanjutan dan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Tegaskan ASEAN Harus Bersatu dan Tangguh Hadapi Tantangan Global

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya negara-negara ASEAN untuk bersatu, tangguh, responsif, dan relavan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Ibas juga menegaskan pentingnya diplomasi kebangsaan antar Parlemen dalam mewujudkan pembangunan ekonomi ASEAN yang inklusif dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ketika mengunjungi Parliament of Singapore, Kamis (24/4/25). Ibas bertemu langsung dengan Jesica Tan, (dissolved) Deputy Speaker of Parliament of Singapore dan ⁠Husien Khamis, Senior Assistant Director in the Parlimentary Relation.

“Bersama-sama, kita datang ke Singapura dengan semangat persahabatan, saling pengertian, dan solidaritas kawasan (ASEAN),” ungkap Ibas mengawali sambutannya.

Ibas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini kemudian menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran Perdana Menteri Singapura pada pelantikan Presiden Republik Indonesia. “Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Yang Mulia Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, pada pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Oktober lalu,” ujarnya.

Menurut Edhie Baskoro, Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini, kehadirannya tidak hanya menunjukan hubungan panjang mendalam antara kedua negara (Indonesia-Singapura), tapi juga komitmen Singapura dan Indonesia yang tak henti terhadap persatuan kawasan dan kohesi ASEAN.

“Kami juga menghargai kunjungan kenegaraan Singapura berikutnya yang kembali menegaskan kekuatan hubungan bilateral kita (Indonesia-Singapura),” imbuh Ibas.

Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Rakyat Partai Demokrat dari Dapil Jawa Timur VII ini kemudian mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama delagasi kali ini berlangsung ketika terjadi masa-masa kritis, mulai dari geo-politik global yang berubah hingga ketidakpastian ekonomi dunia.

“Saat ini kita menghadapi kondisi geo-politik yang rumit dan berubah (dinamis), menghadapi kebingungan dan ketidakpastian dalam ekonomi dunia, dan tantangan perkembangan teknologi (AI) yang membentuk kembali (prilaku) masyarakat kita,” paparnya.

Sehingga pada kesempatan ini Ibas menegaskan bahwa ASEAN harus bersatu, tangguh, responsif, dan relavan menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“Saya pikir, ASEAN Plus harus bersatu, tangguh, responsif, dan relavan, karena kami menyadari tantangan-tantangan masa depan bersifat transnasional,” tegasnya.

“Dari perubahan iklim hingga keamanan daerah, dari transformasi digital hingga ketidakpastian ekonomi. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menghadapi masalah ini sendiri,” kata Ibas.

Oleh karena itu, sebagai pemimpin parlemen, memiliki peran besar dalam menghadapi segala tantangan tersebut, dengan memastikan diplomasi tanpa batas yang membangun.

“Di sini, kita sebagai pemimpin parlemen (MPR RI & Parlemen Singapura), memainkan peran penting. Kita harus memastikan bahwa diplomasi kita tidak terbatas pada saluran eksekutif ke eksekutif, tapi juga membangun keterlibatan parlemen ke parlemen yang kuat, hubungan rakyat ke rakyat, dan saling menghormati identitas nasional setiap bangsa, nilai, dan aspirasi,” ungkapnya.

Ibas menyampaikan kehadirannya untuk memperdalam komitmen terhadap diplomasi kebangsaan. “Kami hadir di sini, hari ini untuk memperdalam komitmen kami terhadap diplomasi nasional. Apa yang sering kami sebut di Indonesia sebagai ‘diplomasi kebangsaan’.”

“Diplomasi yang berakar pada semangat rakyat, didukung oleh nilai-nilai bersama, dan dimaksud untuk memperkuat perdamaian, kesejahteraan, pengertian dan kerja sama.”

Pada akhir sambutannya, Ibas pun berharap langkah ini dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dua parlemen negara. “Dengan semangat ini, kami berharap untuk meningkatkan komunikasi antara dua anggota parlemen kami, melalui pertukaran pandangan, kerjasama legislatif, dan kunjungan bersama.”

Ibas percaya bahwa dialog yang teratur di tingkat parlemen akan memberikan kontribusi. “Stabilitas daerah yang lebih baik, pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan ASEAN yang lebih efektif, yang mencerminkan suara warga negaranya.”

Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur VII ini pun tak lupa menyampaikan selamat untuk Singapura yang sebentar lagi akan menyambut pesta demokrasi. “Singapura bersiap untuk kalender politik yang sangat sibuk, dengan pemilu umum yang akan datang. Kami mengucapkan selamat hari yang terbaik kepada rakyat dan pemerintah Singapura.”

“Kami percaya pada kekuatan demokrasi Singapura, dan berharap untuk melanjutkan hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan berikutnya,” pungkasnya.

Pada acara ini Ibas hadir bersama delegasi, beberapa anggota DPR/MPR/DPD RI, di antaranya ⁠Andreas Hugo Pareira, Mulyadi, Anton Sukartono Suratto, Abdul Bakri Haji Musa, dan Jialyka Maharani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Perkuat SDM Peternakan, Gelar Seleksi PPPK Tahap 2 di Surabaya

Penulis
Syifa
-

Rabu pagi, 23 April 2025, aula Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan tenaga honorer berseragam rapi berdatangan, wajah-wajah mereka mencerminkan harapan baru. Di bawah pengawasan langsung Kementerian Pertanian, seleksi tahap kedua untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimulai.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis. Sekretaris Ditjen PKH, Tri Melasari, turun langsung memantau jalannya seleksi.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan transparan, objektif, dan berintegritas tinggi,” ujarnya di sela-sela pemantauan.

Sebanyak 304 peserta mengikuti seleksi kompetensi teknis hari itu. Mereka datang dari enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian, antara lain Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Farma Pusvetma, BBPPTP Surabaya, hingga Polbangtan Malang.

Seleksi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui jalur PPPK. Pemerintah berharap skema ini menjadi solusi atas ketimpangan status pekerja yang selama bertahun-tahun membayangi pegawai honorer, terutama di subsektor vital seperti peternakan dan kesehatan hewan.

Tri Melasari mengungkapkan bahwa hasil seleksi menunjukkan capaian yang menggembirakan.

“Rata-rata nilai teknis peserta memuaskan. Ini membuktikan bahwa tenaga honorer kita bukan hanya loyal, tapi juga kompeten,” katanya.

Ditjen PKH mencatat, mayoritas peserta telah lama bekerja di lapangan, berperan langsung dalam layanan vaksinasi, produksi bibit unggul, hingga program kesehatan veteriner.

Setelah seleksi, para peserta yang dinyatakan lolos akan masuk tahap penetapan dan pengangkatan sebagai PPPK. Kementerian Pertanian memastikan proses ini berjalan berbasis sistem merit, menjadikan kompetensi dan integritas sebagai tolok ukur utama.

Lebih dari sekadar seleksi administratif, momen ini menjadi babak penting bagi pengakuan profesionalisme tenaga honorer di sektor pertanian. Di tangan mereka, ketahanan pangan nasional bertumpu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RI-AS Mulai Negosiasi Teknis Soal Tarif Resiprokal, Target Rampung 60 Hari

Penulis
Syifa
-

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan USTR (Ambassador Greer) dan Secretary of Commerce (Howard Lutnick), dan melanjutkan pertemuan teknis antara Tim Teknis RI dengan Tim dari pihak USTR yang telah dimulai sejak Jumat (18/04), maka pada hari Rabu (23/04) telah dilakukan pertemuan teknis lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis USTR.

Pada pertemuan teknis sebelumnya telah mulai dibahas kesepakatan mengenai format, mekanisme dan jadwal negosiasi, dengan target waktu 60 hari untuk penyelesaian pembahasan isu-isu teknis, sehingga masih ada waktu 30 hari dari 90 hari masa penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan. Juga telah dimulai pembahasan dan pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia, dan tahapan dari proses negosiasi. Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia, dan menyusun working document yang memuat cakupan dan substansi negosiasi.

Dalam pertemuan teknis lanjutan sekarang ini, telah dilakukan penandatanganan Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, secara resmi mulai dilakukan proses negosiasi tingkat teknis untuk membahas posisi kedua negara dalam isu Tarif Resiprokal Amerika Serikat ini.

Kedua belah pihak sepakat untuk segera membahas isu-isu teknis dalam perundingan yang rencananya akan dimulai pembahasan substansi teknis dalam waktu 2 pekan mendatang. Hasil-hasil perundingan tingkat teknis ini akan dituangkan dalam suatu framework agreement yang nantinya akan memuat hal-hal yang akan disepakati kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui, pada 17 April 2025 Menko Airlangga telah bertemu dengan USTR dan Secretary of Commerce, dan telah menyampaikan proposal Indonesia dalam menanggapi kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Trump. Kedua belah pihak sepakat untuk memulai perundingan dalam 2 minggu ke depan. Kedua Tim Teknis akan bergerak cepat untuk membahas berbagai isu dengan target maksimal selesai sebelum jangka waktu 90 hari yang telah ditetapkan dan diumumkan Presiden Trump pada 9 April 2025 yang lalu.

Berbagai komponen substansi yang akan dibicarakan kedua Tim Teknis mencakup antara lain akses pasar dan National Tariff Estimate (NTE). Pihak USTR juga menekankan pentingnya paket final sebagai bahan pertimbangan Presiden Trump sebagai penentu akhir keputusan.

Pemerintah RI segera menindaklanjuti dengan penunjukan Tim Negosiasi yang akan melakukan perundingan, dan mempersiapkan semua dokumen serta akses informasi yang berhubungan dengan perundingan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI, Akan Dikaji Mendalam

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Meski demikian, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut. Menurutnya, Presiden perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

“Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental,” jelasnya.

Wiranto juga menyampaikan bahwa kewenangan Presiden berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh sebab itu, usulan yang berada di luar domain eksekutif tidak akan ditanggapi secara langsung.

“Dalam negara yang kita menganut trias politica, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” tegas Wiranto.

Di akhir pernyataannya, Wiranto menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar masyarakat tidak terpancing dalam polemik yang berkembang di media sosial terkait usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Hal tersebut penting agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

“Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja, hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden,” kata Wiranto.

Wiranto juga menambahkan bahwa penjelasan resmi terkait usulan tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat. Ini dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman dan keharmonisan di tengah masyarakat.

“Kita mengharapkan bahwa saatnya nanti tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini,” pungkas Wiranto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Kini Siap Ekspor Pangan, Tak Lagi Bergantung pada Impor

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. Kebanggaan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, 23 April 2025.

Menurut Presiden, hasil produksi pertanian dalam empat bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini dianggap sebagai lompatan besar dari posisi Indonesia sebelumnya yang dikenal sebagai pengimpor pangan.

“Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan,” katanya.

Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Namun, tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global.

“Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain,” tambahnya.

Sebagai bagian dari program besar ini, pemerintah juga mendorong pembangunan gudang dan pendingin hasil panen di setiap desa, serta memberikan truk pengangkut agar hasil pertanian tidak terbuang sia-sia. Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyak hasil panen petani yang rusak karena tidak sempat dipasarkan.

“Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap kooperasi akan kita beri truk,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri.

“Kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah bukan bangsa yang minta-minta,” ucap Presiden.

Peluncuran Gerina menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan Indonesia menuju ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah optimistis setiap desa di Indonesia akan menjadi simpul penting dalam rantai pangan nasional yang kokoh dan mandiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Ajak Jemaah Katedral Jaga Warisan Pemikiran Paus Fransiskus

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan sambutan sebelum pelaksanaan Misa Requiem bagi Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta. Turut hadir, Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo.

Pada momen ini, Menag mengajak seluruh umat untuk meneladani warisan pemikiran dan nilai-nilai yang pemimpin umat Katolik dunia tersebut tinggalkan.

“Meski beliau telah wafat, pesan-pesannya akan tetap hidup di dalam batin kita. Orang bijak tidak pernah benar-benar wafat, tetapi justru semakin hidup, seperti lilin yang terus menyala dalam kalbu dan pikiran kita. Ke mana pun kita pergi, cahaya itu akan selalu ada bersama kita,” ujar Menag, Kamis (24/3/2025).

Menag dalam kesempatan ini menyampaikan dua pesan penting terkait Deklarasi Istiqlal yang ia tandatangani bersama Paus Fransiskus. Pesan pertama, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara konstruktif.

“Kedua, penting bagi kita untuk menggunakan bahasa agama dalam mengajak umat bersahabat dengan alam. Jangan sampai kita menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang justru mempercepat kehancuran dunia ini,” ungkap Menag.

“Atas nama pribadi, Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan duka mendalam atas kepergian sosok luar biasa ini,” tutupnya.

Selepas sambutan, Menag langsung bergegas ke Masjid Istiqlal pada pukul 17.45 WIB untuk menunaikan Salat Magrib Berjama’ah. Sementara Jemaah Gereja Katedral memulai rangkaian Misa Requiem pada pukul 18.00 WIB.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi BPN Riau, Menteri Nusron Dorong Penyelesaian HGU dan Pemetaan Tanah Jadi Prioritas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan penataan dan pemetaan pertanahan di Provinsi Riau. Pesan ini ia sampaikan dalam pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau pada Kamis (24/04/2025).

“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan Hak Guna Usaha (HGU) dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Menteri Nusron mengimbau jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dilakukan identifikasi dari 126 itu yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain persoalan HGU, Menteri Nusron menyoroti pentingnya percepatan pendaftaran tanah. Di Provinsi Riau sendiri, estimasi bidang tanah sebanyak 3,531 juta bidang, dengan capaian total bidang tanah terdaftar 2,152 juta atau sebanyak 60,93%.

“Minta tolong juga dipetakan ini, masih sisa 1,4 juta bidang tanah yang masih berpotensi untuk diurus, berarti sisa 39% dari 3,531 juta bidang tanah,” jelas Menteri Nusron.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam paparannya menjelaskan, 126 perusahaan ber-IUP yang belum memiliki HGU ini, telah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Provinsi Riau.

“Setelah diverifikasi, saat ini 56 telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB); 13 belum mengajukan HGB; 10 telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU); 25 dalam proses HGU; 19 belum mengajukan HGU; dan 3 tidak ada data,” ungkap Nurhadi Putra.

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis berserta jajaran. Pada pembinaan tersebut, hadir para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Operasi Perdana 2025: BNN Musnahkan 12 Ton Ganja di Aceh Besar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan pemusnahan lahan ganja pertama di tahun 2025, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si., di dua lokasi berbeda dengan total luas lahan mencapai ± 3 hektare.

Penemuan dua titik ladang ganja ini merupakan hasil kerja sama strategis antara BNN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui pemantauan udara menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) dan kegiatan penyelidikan intensif, tim berhasil mengidentifikasi dan memverifikasi ladang ganja dengan rincian sebagai berikut:
1. Lokasi 1
Terletak pada ketinggian 224 MDPL di Desa Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar, dengan total lahan seluas ± 2 hektare.Terdapat ± 15.000 batang pohon dengan tinggi tanaman 50 cm hingga 250 cm, memiliki jarak tanam antara 100 cm dengan berat basah ± 7,5 Ton (7.500 kg).

2. Lokasi 2
Desa Mesalee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berada pada ketinggian 172 MDPL, dengan total lahan seluas ± 1 hektare. Terdapat ± 9.500 batang pohon dengan tinggi tanaman 100 cm hiingga 250 cm, memiliki jarak tanam antara 50 cm dengan berat basah ± 4,5 Ton (4.500 kg).

Pemusnahan dilakukan langsung di lokasi penemuan, pada Kamis (24/4), dengan melibatkan 158 personel Tim Gabungan yang terdiri dari BNN Pusat, BNN Provinsi Aceh, TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan Tinggi Aceh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan pemusnahan tanaman narkotika yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia.

BNN mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika di lingkungan sekitar. Pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,0751,0761,077...4,923Halaman 1,076 dari 4,923