Beranda blog Halaman 1078

Herman Khaeron: Tata Kelola Pertanian dan Keuangan Negara Butuhkan Kepemimpinan Visioner

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menjelaskan persoalan utama tata kelola sektor pertanian dan keuangan negara selama ini adalah berupa lemahnya komitmen kepemimpinan pasca-rotasi jabatan. Sebab itu, ia menekankan pentingnya integritas dan visi jangka panjang dalam menjaga kesinambungan program pertanian.

“Saya mengawal selama tujuh tahun, tidak ada masalah dengan SHS (Sang Hyang Seri), tidak ada masalah dengan petani. Tidak ada utang, tidak ada konflik tapi setelah saya tinggalkan, mulai muncul masalah—bahkan ada yang berurusan dengan kejaksaan,” ujar Herman dalam agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Isu ini menjadi sorotannya lantaran ia menilai adanya ketidakkonsistenan manajerial yang menyebabkan program-program pertanian yang dulunya stabil malah kini masalah secara hukum, maupun di mata publik. Oleh karena itu, menurutnya, keberhasilan suatu program tidak bisa dilepaskan dari kualitas kepemimpinan di baliknya. “Kalau pimpinan sama-sama berkomitmen, tidak akan terjadi masalah,” tegasnya.

Ia mendukung secara tegas agar seluruh pimpinan sektor pertanian memastikan petani senang, hasil meningkat, dan institusi penunjang tumbuh sehat. Maka dari itu, dirinya menolak pendekatan pragmatis dalam pengambilan kebijakan.

“Saya tidak membangun solusi untuk pragmatisme. Masalah (sektor pertanian) ini menyangkut hajat hidup masyarakat kecil,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu pun menyoroti isu-isu bisnis benih, selisih harga impor, dan praktik distribusi yang tidak adil, yang sering kali membuat program pertanian menyimpang dari tujuan awalnya. “Kalau sudah bisnis, ya bisnis. Tapi jangan sampai mengorbankan rakyat kecil,” katanya.

Baginya, paradigma pengambil keputusan harus tepat sekaligus bertumpu pada kepedulian terhadap petani, bukan semata-mata kepentingan ekonomi jangka pendek. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program negara, khususnya di sektor pertanian, tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas kepemimpinan, transparansi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya dan TNI AL Gelar Panen Raya Padi Serentak

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V menggelar tanam dan panen raya padi serentak, di area persawahan Komplek AL Kenjeran, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Rabu, (23/4/2025). Tanam dan panen raya padi ini dilakukan serentak di 14 provinsi se-Indonesia.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si, jajaran Forkopimda Jawa Timur (Jatim), Komandan Kodim (Dandim) 0830/Surabaya, Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono S. Sos., M. Han, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, Erna Purnawati, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Antiek Sugiharti.
Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya mengatakan, panen raya serentak kali ini adalah kegiatan perdana yang dilakukan oleh TNI AL Koarmada II beserta Lantamal V. Panen raya perdana ini dilaksanakan di lahan milik TNI AL seluas kurang lebih 78 hektar di kawasan Kenjeran, Kota Surabaya.
“Setelah kita upayakan dengan Danlantamal V mengoptimalkan lahan ini dengan mencoba beberapa varietas unggulan yaitu Padi Inpari 32 dan Padi Inpari 42, juga Padi Ciherang. Selain di sini juga ada di lahan Semolowaru sekitar 7 hektar yang panennya mencapai 12 ton kalau yang di sini diperkirakan 6-8 ton per hektarnya, jadi total kurang lebih 600 ton,” kata Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya.
Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya menerangkan, panen raya padi ini merupakan bagian dari program prioritas TNI AL. Selaku Pangkoarmada II, tentunya mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Dalam program tersebut, TNI turut mendorong dan mensukseskan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.
“Ini wujud dukungan kami, apa yang sudah kami laksanakan di sini bisa mewujudkan program pemerintah tersebut,” terangnya.
Dirinya berkomitmen, dalam mendukung asta cita Presiden Prabowo, TNI AL akan terus mengembangkan lahan tersebut untuk penanaman padi. “Kami akan berupaya dan menjaga lahan ini untuk tetap bisa optimal menghasilkan, tentunya hasil padi yang sesuai,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan, tanam padi serentak kali ini dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Di kesempatan ini, Pemkot Surabaya turut berpartisipasi melakukan panen sekaligus tanam serentak di lahan TNI AL.
Dalam mewujudkan dan mendukung program swasembada dan peningkatan ketahanan pangan di Kota Surabaya, Antiek menyebutkan, perlu adanya kolaborasi dengan stakeholder, salah satunya TNI AL. “Karena 10 persen lebih lahan yang kita manfaatkan untuk ketahanan pangan itu lahan milik TNI AL, maka kami ingin mengucapkan terima kasih kepada TNI AL yang ikut memberikan kontribusi,” kata Antiek.
Antiek menjelaskan, berdasarkan data dari DKPP, kontribusi lahan atau sawah yang dimiliki oleh TNI AL mencapai 14,5 persen dari luas lahan sawah yang dimiliki Kota Surabaya. Sedangkan dari segi hasil produksinya, lanjut Antiek, 10 persen lebih berasal dari lahan TNI AL.

“Jadi ini kerjasama yang bagus, kami dari DKPP melakukan pendampingan pada kelompok tani, kemudian bantuan sarana dan prasarana, mulai dari bibit, pupuk, juga alsintan (alat mesin pertanian) dan penggilingan padi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Paparkan Pelaksanaan Program Prioritas Pendidikan Bermutu untuk Semua

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program kerja prioritas di bawah visi besar Pendidikan Bermutu untuk Semua. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan pencapaian serta langkah-langkah konkret yang dilakukan Kemendikdasmen dalam mendukung arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama pada Asta Cita ke-4.

Salah satu program utama yang tengah digalakkan adalah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Program ini mencakup jenjang taman kanak-kanak sebagai langkah awal untuk menjamin akses pendidikan sejak usia dini.

Dalam hal peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, Mendikdasmen menyampaikan akan menyediakan bantuan pendidikan bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV atau S1. Pada tahun ini juga diberlakukan kebijakan baru, di mana tunjangan sertifikasi guru yang semula Rp1,5 juta kini naik menjadi Rp2 juta dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui pemerintah daerah.

Terkait transformasi pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyelesaikan kajian akademik dan uji publik untuk pembelajaran mendalam (deep learning). Saat ini, pelatihan bagi para guru tengah dipersiapkan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara bertahap di sekolah-sekolah.

Untuk mendukung pengembangan talenta dan prestasi siswa, Kemendikdasmen menyelenggarakan berbagai program lomba dan kompetisi. “Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI untuk program yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat, khususnya dalam bidang olahraga,” ungkap Mendikdasmen.

Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi prioritas Kemendikdasmen. “Kami sampaikan bahwa anggaran yang sebelumnya dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, sudah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 anggarannya sudah bisa dikelola oleh Kemendikdasmen,” jelas Mendikdasmen.

Kemendikdasmen juga terus mendorong penguatan karakter peserta didik melalui peluncuran program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria. “Khusus untuk video Senam Anak Indonesia Hebat ini sudah ditonton lebih dari 48 juta kali. Program Pagi Ceria juga sudah mulai berjalan dan dukungan dari pemerintah daerah juga cukup bagus,” kata Mendikdasmen.

Menghadapi tantangan zaman, Kemendikdasmen turut mengembangkan kurikulum yang memuat pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun 2025. “Naskah akademik sudah selesai dan sudah melakukan pelatihan untuk para gurunya. Beberapa sekolah akan mulai mengajarkan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan,” ungkapnya.

Untuk menjamin proses penerimaan peserta didik baru yang lebih adil, Kemendikdasmen memiliki kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari PPDB. “Kami sudah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelaksanaan SPMB agar daerah-daerah kabupaten/kota dan provinsi segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” jelas Mendikdasmen.

Kemudian terkait penguatan karakter dengan pelatihan guru bimbingan konseling (BK) dan pelatihan konseling, Kemendikdasmen sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru BK yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
“Kami sudah mempersiapkan peraturan menteri di mana guru tidak harus mengajar 24 jam dalam satu minggu, tetapi cukup 16 jam saja,” kata Mendikdasmen. Sedangkan 8 jam sisanya dapat diisi dengan melaksanakan tugas bimbingan konseling, kewajiban mengikuti pelatihan, dan aktivitas di organisasi sosial kemasyarakatan.

Di bidang literasi, numerasi, dan sains teknologi, Kemendikdasmen baru saja meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional untuk mendampingi Gerakan Literasi yang telah berjalan lebih dahulu.

Dengan penyampaian perkembangan ini, Kemendikdasmen menegaskan keseriusannya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada peserta didik serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Temui Rektor dan Dekan FK Penyelenggara PPDS, Dorong Temukan Solusi Bersama

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mendorong kerja sama antara pemerintah dengan Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) agar dapat memberi solusi dari keinginan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran dari berbagai perguruan tinggi, Rabu (23/4).

“Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sangat memprihatinkan, sebuah ujian yang perlu dijawab dengan bekerja lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kami memerlukan bantuan Bapak-Ibu sekalian,” jelas Menteri Brian.

Dalam usaha memperbaiki sistem pendidikan kedokteran, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Kementerian Kesehatan membentuk suatu Komite Bersama. Harapannya, Komite Bersama menjadi ruang pertukaran gagasan dan pikiran terkait bidang pendidikan kedokteran dan kesehatan.

“Kami dari Kemdiktisaintek akan proaktif, menjadikan Komite Bersama untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada. Supaya, hal-hal yang menjadi polemik di publik dapat diselesaikan dalam bentuk kebijakan pemerintah,” janji Menteri Brian.

Kemdiktisaintek mendorong para Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran penyelenggara PPDS untuk mempercepat program-program yang direncanakan ke depan untuk memperbaiki sistem yang ada, sambil tetap menjaga kualitas program tersebut. Menteri Brian meyakini bahwa hal ini dapat dicapai apabila diformulasikan bersama.

Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Airlangga (Unair), Bambang Sektiari Lukiswanto menyambut baik ajakan Kemdiktisaintek untuk bekerja sama lebih jauh.

“Kita semua akan mendukung program ini sepenuhnya,” ujar Warek Bambang.

Kemdiktisaintek bersama para Rektor dan Dekan dalam forum ini, kini mulai menyusun langkah selanjutnya, dengan tujuan memperkuat kurikulum dan sistem pendidikan dokter di Indonesia.

“Semoga kolaborasi terus berjalan dan dapat kembali meyakinkan masyarakat terhadap pendidikan kedokteran. Saya yakin, cara meyakinkan yang terbaik adalah melalui aksi nyata,” pungkas Menteri Brian.

Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, dan Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Media Massa, Ezki Suyanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Perang Tarif dan Krisis Energi, Ibas Dorong Kerja Sama ASEAN Lebih Erat

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya Indonesia memperkuat diplomasi kebangsaan untuk menghadapi berbagai tantangan geo-politik dan ekonomi global. Salah satunya adalah dengan memperkuat kolaborasi ASEAN plus sebagai jangkar dari perdamaian dan keseimbangan kawasan.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryo Pratomo, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Rabu (23/4/23).

“Dengan kondisi geo-politik saat ini, belum berakhirnya perang di Rusia-Ukraina dan menegangnya kondisi di Timur Tengah. Kita juga harus terus ikuti dinamika di Laut Cina Selatan serta isyu strategis lainya berkaitan dengan keamanan siber, rantai pasok global dan transformasi energi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara ASEAN, ditambah lagi saat ini ada perang tarif dan tensi perang ekonomi semakin terasa” ungkap Ibas.

Dengan adanya berbagai macam gejolak, tantangan, dan dinamika global, menurut Ibas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, semakin mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk meningkatkan diplomasi, menggali potensi, dan mencari peluang-peluang kerja sama yang lebih beragam.

“Maka, kita, Indonesia perlu mencari peluang yang berbeda-beda. Negosiasi tetap kita lakukan, kerja sama strategis kita perluas dalam konteks ‘million friends and zero enemy’,” paparnya.

Edhie Baskoro Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini kemudian menekankan pentingnya penguatan regional ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan keseimbangan kawasan.

“Termasuk peningkatan kolaborasi di ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan kesimbangan sehingga hubungan baik ini harus kita jaga. Lebih kita arahkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan dan investasi demi kepentingan kemajuan Indonesia, termasuk mendukung kemandirian pangan, energi dan kelestarian lingkungan,” paparnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan ini, Ibas juga menegaskan pentingnya peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam memberikan pelayanan, pengawasan, termasuk KBRI Singapura. “Selain itu tentu kami juga akan terus mendorong agar kedutaan Singapura yang saat ini yang telah melakukan banyak hal tetap memperhatikan pelayanan, pengawasan, perlindungan dan pembinaan untuk masyarakat kita yang ada di Singapura.”

“200rb jiwa lebih adalah angka yang cukup besar. Mereka adalah duta bangsa yang juga membawa nama baik merah putih,” imbuhnya.

Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur VII ini juga menegaskan bahwa diplomasi kebangsaan bukan hanya urusan pemerintah dan diplomat saja namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga-lembaga negara.

“Dalam semangat itulah kunjungan kami ini untuk lebih mempererat sinergi antara diplomasi formal yang dijalankan KBRI dengan diplomasi kebangsaan oleh MPR RI, baik dialog, pertukaran gagasan, maupun kerjasama strategis lainnya.”

Menurut Ibas yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, kerja sama dengan Singapura sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia, perlu diarahkan ke beberapa sektor prioritas.

“Singapura merupakan mitra dagang kedua terbesar di indoensia menjadi sumber investasi asing terbesar selama beberapa tahun terakhir. Dalam konteks geo-ekonomi kerja sama kita kini harus bergerak menuju arah yang lebih maju meliputi sektor energi hijau, ekonomi digital, hingga kolaborasi dalam membangun ekosistem industri berbasis teknologi tinggi,” jelasnya.

Di akhir pemaparannya, Ibas berharap sinergi yang terjalin antara MPR RI dan KBRI Singapura dapat terus memperkuat posisi Indonesia di percaturan dunia.
“Semoga sinergi antara MPR RI dan KBRI Singapura dapat terus ditingkatkan demi memperkuat posisi Indonesia dipercaturan internasional,” pungkasnya.

Pada acara ini Ibas hadir bersama beberapa anggota DPR/MPR/DPD RI, di antaranya ⁠Andreas Hugo Parerira, Mulyadi, Anton Sukartono Suratto, Abdul Bakri Haji Musa , dan Jialyka Maharani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Terus Ekspansi Perlindungan Pekerja Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Syifa
-

Pemkab Bekasi memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini bertujuan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal, guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Langkah ini ditandai dalam kegiatan Bincang Santai (Bisa) bertajuk “Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Bekasi Melalui Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)” yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (22/4/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bekasi, Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Asep Surya Atmaja, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kegiatan itu, Pemkab secara simbolis menyerahkan santunan dan bantuan jaminan sosial senilai total Rp1,1 miliar kepada ahli waris dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari Kantor Cabang Bekasi Cikarang. Wabup Asep menyampaikan bahwa manfaat program ini masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

Salah satu santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Syarifudin, pekerja sektor informal, dengan total nilai Rp105 juta. Santunan tersebut terdiri atas Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta dan beasiswa untuk satu anak senilai Rp63 juta. Selain itu, santunan tertinggi senilai Rp795,19 juta diserahkan kepada ahli waris almarhum Agus Ramadan, pekerja PT Enkei Indonesia. Santunan ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan beasiswa anak.

Pemkab Bekasi juga memberikan bantuan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa pinjaman renovasi rumah senilai Rp200 juta kepada Yasin Zaenuri, pekerja PT Multichem Indojasa Artaprima.

Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa perlindungan sosial ini tidak hanya menyasar pekerja sektor formal, tetapi juga pekerja sektor informal melalui skema pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan anggaran desa. Saat ini, Pemkab tengah menyiapkan surat edaran kepada seluruh desa dan kelurahan agar mengalokasikan anggaran bagi pendaftaran pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Di desa ada anggaran yang bisa digunakan untuk melindungi pekerja informal. Program ini sangat membantu karena mencakup kecelakaan kerja, kematian, pensiun, kehilangan pekerjaan, hingga hari tua. Pemerintah harus hadir memfasilitasi ini,” jelasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang, Muhyiddin, melaporkan hingga Maret 2025, sebanyak 492.000 pekerja telah menjadi peserta aktif. Jumlah tersebut terdiri atas pekerja penerima upah, bukan penerima upah, dan sektor jasa konstruksi, termasuk 21.000 pekerja non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang merupakan mitra pemerintah.

Dalam periode yang sama, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim senilai Rp219 miliar untuk berbagai program perlindungan sosial. Selain itu, beasiswa senilai Rp5 miliar telah disalurkan kepada anak-anak pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Muhyiddin juga mengapresiasi dukungan Pemkab Bekasi, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang perlindungan sosial bagi aparat desa hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Saat ini, pihaknya sedang menyisir sekitar 19.000 jiwa tambahan untuk segera didaftarkan sebagai peserta.

Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan seluruh pekerja di Kabupaten Bekasi dapat memperoleh hak jaminan sosial secara menyeluruh. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Tokoh Penguat Demokrasi 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati raih penghargaan sebagai Tokoh Penguat Demokrasi dari beritajatim.com, Rabu (23/4/2025). Penghargaan ini diberikan dalam acara Beritajatim Award 2025, di Janaloka Ballroom, Whiz Lux Hotel Spazio, Surabaya.

“Alhamdulillah saya merasa bersyukur, bisa meraih penghargaan sebagai tokoh penguat demokrasi. Penghargaan ini memacu semangat saya agar bisa lebih baik lagi kedepannya dalam membangun Kota Kediri,” terang Mbak Wali.

Wali Kota Kediri dinobatkan sebagai Tokoh Penguat Demokrasi oleh Beritajatim.com, karena sebagai tokoh politik perempuan yang mampu memenangkan Pilkada di Kota Kediri tahun 2024, sekaligus mampu menyuarakan hak-hak perempuan di Kota Kediri.

Menurut wali kota termuda ini, demokrasi telah memberikan kemajuan di seluruh aspek baik pembangunan, sosial, ekonomi dan juga politik. Demokrasi juga membuka kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan kesempatan memimpin wilayah. “Seperti saya ini yang berkesempatan memimpin Kota Kediri melalui demokrasi. Sehingga saya bisa mewujudkan kemajuan kota dengan visi misi Mapan sebagai cara kerja generasi muda,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Trenggono Laporkan Pagu Efektif KKP Setelah Efisiensi Rp3,58 Triliun

Penulis
Syifa
-

Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. Hal ini dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4).

“Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat itu.

Pagu efektif ini dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud diantaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Menteri Trenggono.

Selain yang bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat.

Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Maesyal Luncurkan Program Beasiswa Tangerang Gemilang bagi Mahasiswa Tidak Mampu

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meluncurkan program Beasiswa Tangerang Gemilang bagi calon mahasiswa dan mahasiswa kurang mampu. Program tersebut diluncurkan oleh Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Yasmin Hotel Karawaci, Kamis (24/4/25).

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, Program Beasiswa Tangerang Gemilang merupakan komitmen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas serta memperluas akses pendidikan tinggi. Program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi di sektor pendidikan.

“Program beasiswa ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak kita, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah. Kami ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik,” jelas Bupati Maesyal.

Ia menuturkan, anak-anak muda Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang besar. Hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita besar di tengah kendala ekonomi. Untuk itu, dia berpesan kepada para mahasiswa dan calon mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Kepada para mahasiswa dan calon mahasiswa, jadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk belajar lebih giat, berkarya lebih besar, dan nantinya jangan lupa kembali memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Tangerang, bagi Provinsi Banten, dan tentunya bagi negara Indonesia,” tandasnya.

Dalam kesempatannya, Bupati Maesyal mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta untuk bergandeng tangan mendukung dan mengawal program ini. Ia juga mengapresiasi mitra perguruan tinggi dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam perancangan dan pelaksanaan program ini.

“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama dan melalui kolaborasi yang kuat, kita akan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang cerdas, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ucapnya.

Lanjut dia, dalam program beasiswa Tangerang Gemilang ini, Pemkab Tangerang menggandeng sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Swiss German University, dan juga Universitas Kairo Mesir.

Program beasiswa Tangerang Gemilang ini diperuntukkan bagi 235 orang dalam kategori kurang mampu dengan menyasar 3 (tiga) kategori penerima yaitu calon mahasiswa baru, mahasiswa aktif dan juga mahasiswa tingkat akhir.

“Untuk kriteria penerima beasiswa ini, masyarakat dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan mekanisme nantinya para kepala sekolah akan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan kita akan melaporkan kepada Gubernur, karna wewenang terkait dengan SLTA itu ada di Pak Gubernur,” katanya.

Sementara itu, Aldi Hermawan selaku mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi mengaku program beasiswa tersebut sangat membantu, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Alhamdulillah, dengan adanya program ini, saya sangat terbantu. Harapannya informasi program beasiswa ini dapat disebarluaskan lagi karna masih banyak warga sekitar yang kurang mampu dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung akan Susun Standar Pelayanan Daycare

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal menyusun standar pelayanan untuk fasilitas penitipan anak atau daycare. Selama ini, layanan daycare tersebar di berbagai wilayah, tetapi belum memiliki standar pelayanan yang seragam.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini terdapat daycare di lima Perangkat Daerah (PD), yakni DP3A, DPPKB, Disnaker, Disdagin, dan Disdik.

“Daycare itu sekarang sebetulnya ada di banyak OPD ya. Pertama ada di DP3A, DPPKB, Disnaker, Disdagin, dan ada di Disdik. Ada lima ya,” katanya, Senin (21/4/2025).

Kendati demikian, seluruh fasilitas daycare tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan belum memiliki acuan pelayanan yang terstandarisasi.

“Kita memang tidak bisa membuat daycare, tetapi kami akan memastikan bahwa standarisasi daycare di semua titik memiliki standar pelayanan yang sama,” ucapnya.

Untuk mengawal hal itu, Pemkot Bandung akan membentuk tim pengawasan lintas PD.

“Kami sedang berencana untuk membentuk sebuah tim yang mengawasi kerja dari setiap daycare tersebut. Nanti tim pengawasannya akan dipimpin oleh DP3A,” ujarnya.

Di luar fasilitas milik pemerintah, Farhan menyebut banyak juga daycare mandiri yang dikelola warga.

“Banyak yang mandiri. Banyak yang berbasis wilayah di RW-RW dan rata-rata bagus kok saya lihat,” katanya.

Meskipun demikian, Farhan mengingatkan pentingnya pengawasan untuk menghindari risiko.

“Hal yang paling perlu kita hindari adalah jangan sampai terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0771,0781,079...4,923Halaman 1,078 dari 4,923