Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2025 di Jakarta.

Menurut Menag, tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius. Negara, katanya, tidak cukup hanya mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya.

“Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (22/4/25).

Menag menilai sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.

Menag juga menyoroti perlunya pendekatan mediasi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan perkawinan. Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan BP4.

“Kita perlu lebih fokus pada mediasi. BP4 menjadi pihak yang paling tepat dalam merespons dan mencegah meningkatnya angka perceraian. Bahkan, jika perlu, kita usulkan Undang-Undang baru tentang ketahanan rumah tangga,” ujar Nasaruddin.

Ada pun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi BP4 adalah:

1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.

2. Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.

3. Berperan sebagai “makcomblang” atau perantara jodoh.

4. Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.

5. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.

6. Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.

7. Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.

8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.

9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.

10. Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.

11. Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.

Menag juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyambut baik arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa tantangan keluarga Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari tingginya angka perceraian hingga rendahnya literasi perkawinan.

“Kami menyadari bahwa tantangan dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di era sekarang semakin kompleks. Tingginya angka perceraian, rendahnya literasi perkawinan, hingga tantangan budaya digital terhadap ketahanan keluarga merupakan masalah nyata yang harus kita hadapi dan sikapi bersama,” imbuhnya.

Abu menyatakan kesiapan jajaran Ditjen Bimas Islam untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan program strategis BP4. “BP4 adalah mitra strategis Direktorat Jenderal Bimas Islam,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian Agama menginisiasi gerakan penanaman satu juta pohon Matoa pada peringatan Hari Bumi 2025. Bersamaan itu, dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan Pesantren Istiqlal Internasional Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar.

Gerakan penanaman pohon ini dipusatkan di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan serentak diikuti ASN Kementerian Agama, tokoh lintas agama, dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami lakukan gerakan ini bersama keluarga besar Kementerian Agama dan para tokoh lintas agama untuk memberi teladan dalam pelestarian alam,” terang Menag Nasaruddin Umar di Cimanggis, Depok, Selasa (22/4/25).

Hadir, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Duta Besar Uni Emirat Arab, Duta Besar Kuwait, utusan Panglima TNI dan Kapolri, serta Wakil Menteri Pertanian dan Walikota Depok M Idris.

“Gerakan bersama masyarakat ini menjadi contoh nyata dan praktik baik dalam upaya pelestarian alam di tengah fenomena krisis iklim global,” sambungnya.

Menurut Menag, isu lingkungan menjadi agenda nasional yang melibatkan semua sektor, termasuk keagamaan. Gerakan ini juga sekaligus menunjukkan komitmen Kementerian Agama terhadap gerakan hijau yang berbasis nilai.

Dijelaskan Menag, Kementerian Agama tengah mencanangkan penguatan ekoteologi sebagai salah satu dari delapan program prioritas (Astaprotas). Menurutnya, ini menjadi program strategis di tengah ancaman krisis iklim. Indonesia harus terdepan dalam pelestarian lingkungan dan itu harus berangkat dari pemahaman dan kesadaran keagamaan akan pentingnya merawat bumi.

“Agama kaya akan nilai pelestarian lingkungan. Di Islam ada konsep khilafah yang harus dipahami manusia sebagai pelestari alam raya. Ada ajaran Tri Hita Karana dalam Hindu, Laudato Si’ dalam Katolik, dan banyak nilai sejenis dalam ajaran agama yang lain. Kita akan aplikasikan dalam gerakan nyata penanaman pohon matoa,” paparnya.

“Dalam Islam ada juga pesan bahwa jika hari Kiamat akan segera tiba dan di tangan kita ada bibit pohon yang bisa ditanam, maka tanamlah,” sambungnya.

Penguatan Harmoni Alam

Hadir memberikan sambutan, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya gerakan pelestarian alam. Selain relasi hamba dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan antarmanusia (hablun minan-nas), Menko Pratikno juga menggarisbawahi pentingnya penguatan harmoni alam (hablum minal alam).

“Kita tidak hanya memperkuat hablun minallah dan hablun minan-nas, tapi juga hablun minal alam. Kita diberi tugas menyelamatkan alam. Saya tanam pohon, saya wakafkan oksigen untuk makhluk hidup,” sebut Menko Pratikno.

Menko Pratiko juga mengajak para tokoh agama untuk memasukan muatan pesan dalam ceramahnya bahwa melestarikan alam menjadi salah satu kewajiban.

“UIII (Universitas Islam Indonesia Internasional), harus bisa jadi teladan dengan menjadi green campus. Dengan 140 hektar, kampus ini bisa menjadi konservasi berbagai kekayaan hayati Indonesia,” ujar Menko Pratikno.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menambahkan penanaman pohon Matoa ini dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Pada hari ini, ada sekitar 170 ribu pohon Matoa yang ditanam serentak pada 32 provinsi. Pohon Matoa dipilih karena merupakan tanaman khas Indonesia yang cepat tumbuh, kuat, serta memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Matoa juga dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang hingga Merauke.

Program ini mengusung tema “Energi Kita, Planet Kita”. Tema ini selaras dengan semangat Hari Bumi 2025 yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan global.

“Gerakan ini juga menjadi bagian dari diplomasi hijau Kemenag di tingkat global. Kita juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan lainnya dalam gerakan ini,” sebut Sekjen Kamaruddin Amin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News