Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan harapan besar terhadap arah kebijakan pangan nasional. Ia menegaskan, ketahanan pangan adalah soal hidup-matinya bangsa, bukan sekadar urusan teknis atau proyek tahunan.

“Pangan adalah hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno pernah bilang ini adalah mati hidupnya suatu bangsa. Maka, kita tidak boleh main-main dengan urusan pangan,” ujar Herman saat ditemui oleh Parlementaria di sela-sela agenda agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Demi mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, menurutnya harus ada empat pilar utama yang harus diperkuat. Di antaranya pertanian, air, benih, dan pupuk. Akan tetapi, ia menilai kesiapan negara untuk memastikan keberlanjutan keempat pilar tersebut, khususnya benih unggul, masih jauh dari harapan.

“Kalau lahannya makin sempit, maka benih harus unggul. Kalau air terbatas, maka inovasi harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa business as usual lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, Herman turut menyinggung pentingnya regulasi dan anggaran yang mendukung sektor perbenihan nasional. Ia menjelaskan saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI, pada periode sebelumnya, anggaran Rp3 triliun dialokasikan setiap tahun untuk memperkuat sistem perbenihan. Namun kini, ia melihat ada kemunduran, baik dari sisi regulasi maupun dukungan teknis terhadap riset benih unggul.

“Benih unggul bukan sekadar biji yang ditanam. Ia hasil dari riset panjang, persilangan, dan perlakuan khusus agar tahan terhadap cuaca ekstrem, hama, dan bisa menghasilkan panen melimpah,” katanya.

FONDASI PEMBANGUNAN

Oleh karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI itu mendorong Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan nasional. Menurutnya, latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan Ketua Umum HKTI adalah modal besar untuk memahami langsung masalah dan potensi sektor pertanian Indonesia.

“Saya yakin, dengan pengalaman dan komitmen beliau, ini adalah momentum untuk benar-benar meletakkan dasar kebijakan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan agar para pembantu presiden, khususnya para menteri terkait, tidak hanya menyajikan laporan yang ‘asal bapak senang’, tapi memberikan masukan strategis dan faktual agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Terakhir, dirinya mengingatkan pemerintah tidak boleh kehilangan arah untuk membangun negara.

“Kita dulu dikenal sebagai negara agraris. Saat ini, jangan sampai kita hanya jadi pasar konsumtif dari industrialisasi tanpa inovasi. Sektor pertanian harus dibangkitkan kembali, berdampingan dengan sektor industri, seperti Korea Selatan yang berhasil dengan revolusi pertaniannya,” tutup Herman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News