Beranda blog Halaman 1083

Firman Soebagyo: RUU Statistik Akan Tegas Soal Pemalsuan dan Penghalangan Data

Penulis
Syifa
-

Badan legislasi (Baleg) DPR terus menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (RUU Statistik). Sejumlah pihak para pemangku kepentingan dimintakan masukan dan pandangannya dalam rangka memperkuat penyusunan RUU tersebut.

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan bahwa penyusunan RUU Statistik merupakan carry over dari Baleg periode sebelumnya. Adapun harmonisasi RUU tersebut telah melalui berbagai forum diskusi maupun pelibatan mitra kerja.

Firman menyampaikan ketentuan RUU Statistik yang mengatur perlindungan organisasi profesi statistik. Sekaligus perlindungan dalam menjalankan kerja-kerja statistik dan data konsumen.

“Contohnya e-commerce dan operator seluler juga harus terbuka dalam hal data konsumen sehingga apabila BPS ingin melakukan survei kegiatan tertentu datanya akan cocok,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat RUU Statistik dengan e-commerce dan operator seluler di Gedung DPR, Senin (21/4/2025).

Ia mengatakan ketentuan pidana yang diatur RUU dalam hal pemalsuan data dan penghalangan kegiatan statistik juga akan membantu. Menurutnya pemalsuan data termasuk isu yang krusial.

“Perlu kita tegaskan nantinya dalam penyusunan RUU ini kita akan memperkuat keamanan dan keakuratan data bukan sebaliknya. Sehingga nantinya apabila para operator ini memberikan data yang tidak sesuai harus ada sanksi yang tegas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti kinerja operator seluler dalam menjaga data pelanggannya. Menurutnya banyak aduan mengenai data pelanggan yang diperjual belikan sehingga kerahasian data menjadi tersebar.

“Keamanan data konsumen patut dipertanyakan, saya sendiri juga mengalami hal seperti itu contohnya banyak sekali penawaran kredit pinjaman bank yang hamper setiap hari menghubungi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Berikan Beasiswa Rp100 Juta untuk Santri Yatim di NTB

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan komitmen tulusnya terhadap masa depan generasi muda Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada lima santri yatim piatu di Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mentan Amran memberikan beasiswa dengan total Rp100 juta yang bersumber dari gaji bulanan menteri. “Lima orang aku kasih beasiswa, Rp20 juta, total Rp100 juta. Gaji menteri Rp19 juta, jadi lima bulan gaji menteri sudah aku serahkan. Kenapa? Karena aku wakafkan diriku untuk Merah Putih tercinta,” kata Mentan Amran saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, Senin (21/4/2025).

Di hadapan ratusan santri, Mentan Amran juga mendorong generasi muda untuk menjadi pribadi yang tekun dan kerja keras. Sebab, masa depan Indonesia berada di tangan anak muda yang akan menjadi generasi emas Indonesia.

“Hari ini saya melihat cahaya muncul dari NTB, ada mutiara dari Sumbawa. Kalian adalah penerang obor Indonesia. Jangan sia-siakan umur yang dipinjamkan kepada Allah. Harus kerja keras, persisten, dan berani menghadapi tekanan,” katanya.

Mentan Amran menegaskan pentingnya membangun kepercayaan diri bagi anak-anak dari pelosok negeri. Ia juga menyoroti peran penting karakter dan tekanan dalam membentuk pribadi tangguh. “Kalau mau jadi berlian, harus tahan tekanan. Berlian terbentuk di perut bumi dengan suhu dan tekanan ekstrem,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan beasiswa atas nama pribadi, Mentan Amran juga memberikan bantuan 10 ekor sapi untuk digemukkan di lahan seluas 12 hektare yang dimiliki oleh pesantren.

”Ini dari negara (Kementerian Pertanian), bukan saya. Nanti 10 ekor sapi digemukkan. Kalau ada kebun seperti jagung, itu nanti bisa minta bantuan dari pusat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Din Syamsuddin, pendiri Pesantren Dea Malela mengapresiasi kehadiran Mentan Amran Sulaiman. Menurutnya, Mentan Amran merupakan tokoh yang menjadi harapan Indonesia saat ini.

“Mentan Amran merupakan cendekiawan masih muda berasal dari Sulawesi, bagaikan sang surya yang terbit dari timur. Inilah harapan Indonesia karena beliau sangat memiliki integritas, kapasitas, dan langkah-langkahnya cerdas, lugas dalam menegakkan disiplin, peraturan ,dan mewujudkan swasembada pangan atas perintah Bapak Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Bawa Indonesia Dapatkan Tambahan Kuota Tangkapan Tuna

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah kuota tangkapan tiga jenis tuna untuk Indonesia pada Sidang Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang berlangsung di La Reunion, Perancis pada 7 sampai 17 April lalu.

Kuota penangkapan ikan big eye tuna naik 2.791 ton, menjadi 21.396 ton untuk periode 2026–2028 dan kuota skipjack tuna (cakalang) ditetapkan menjadi 138 ribu ton. Sedangkan penyesuaian kuota yellowfin tuna telah disepakati menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025.

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda menegaskan komitmen KKP dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada forum IOTC dan rangkaian pertemuan teknis pendukung lainnya. “Kita berhasil mengawal berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kuota tangkapan tuna, penggunaan observer, perlindungan awak kapal perikanan, hingga penguatan kerja sama negara pantai (Coastal States Alliance/CSA),” ujarnya dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (19/4).

*Diplomasi Negara Pantai*

Indonesia juga berhasil mendorong pengecualian penggunaan observer nasional dalam kegiatan alih muatan oleh kapal rawai tuna. Ini merupakan wujud nyata diplomasi perikanan yang adaptif dan solutif, termasuk 14 proposal penting yang berhasil diadopsi diantaranya Proposal B oleh Indonesia terkait transhipment (alih muatan), serta proposal-proposal lain yang relevan seperti konservasi hiu, dan sistem pemantauan kapal (VMS).

Dalam forum IOTC kali ini, negara-negara anggota CSA seperti Indonesia, Maladewa, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka menunjukkan peran signifikan dalam mengawal kepentingan negara pantai. Konsolidasi posisi bersama terbukti mampu memperkuat suara negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan. Indonesia mendukung penuh inisiatif formalisasi Coastal States Alliance sebagai platform diplomasi kolektif di kawasan Samudera Hindia.

Delegasi Indonesia juga merekomendasikan pelibatan industri perikanan dalam program observer nasional, serta peningkatan kapasitas melalui kerja sama dengan konsorsium ROP IOTC untuk pelatihan dan review laporan. Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem pelaporan dan pemantauan sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan internasional.

*Utamakan Keberlanjutan*

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menyampaikan bahwa forum IOTC menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola perikanan tuna yang berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia. “Sejak awal telah disiapkan tim delegasi RI yang akan bernegosiasi disana dan telah mendapatkan arahan dari Bapak Menteri untuk terus memperjuangkan kepentingan perikanan Indonesia di tingkat dunia,” ujarnya.

KKP akan terus memastikan bahwa kepentingan nelayan, industri, dan sumber daya perikanan nasional terlindungi dalam kerangka kerja sama internasional yang adil dan berkelanjutan.

Tambahan kuota tangkapan tuna, menurut Latif harus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk mematuhi sistem penangkapan yang lebih berkelanjutan. Penangkapan ikan harus terukur, demikian pula kapal dan alat tangkap wajib memenuhi standar aturan tentang cara menangkap ikan yang baik dan benar. Pelaporan yang terdata dan jelas ketelusuran serta pelaporan ikannya harus ditaati.

“Dengan demikian, kita tidak dianggap sebagai pelaku penangkapan ilegal, justru ikut menjaga ekologi dan keberlanjutan ikan di laut. Hal ini tidak akan tercapai bila semua pihak baik nelayan dan pelaku usaha tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Pihaknya telah menggagas program-ekonomi biru guna memastikan terjaganya kepentingan ekologi tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Bandung Melangkah Menuju Kota Layak Anak Peringkat Utama

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menapaki langkah besar menuju predikat Utama dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Setiap anak di Kota Bandung dijamin dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bahagia.

Komitmen ini terlihat jelas dalam pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang digelar secara hybrid di Balai Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmen kuat Pemkot Bandung terhadap pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Pemkot Bandung berkomitmen penuh dan menjadikan program Kota Layak Anak sebagai bagian integral dari arah pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan berkelanjutan,” kata Farhan.

Ia menyatakan, anak-anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek utama yang harus dilibatkan dan dilindungi dalam seluruh proses kebijakan publik.

Komitmen ini, lanjutnya, telah diwujudkan secara konkret melalui penguatan regulasi, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM di seluruh klaster KLA.

Selain itu, komitmen Pemkot Bandung diwujudkan dalam bentuk inovasi layanan dan kolaborasi multipihak.

Farhan juga menggarisbawahi pentingnya peran anak dalam pembangunan kota, mengingat jumlah anak di Bandung mencapai 28,33 persen dari total penduduk atau sekitar 710.113 jiwa.

“Angka ini menegaskan, anak merupakan kelompok strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gervianti menyampaikan, Kota Bandung berhasil memperoleh nilai verifikasi administrasi sebesar 841,32, naik signifikan dari peringkat sebelumnya, yaitu Madya.

“Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota Bandung. Dari hasil verifikasi, kami menilai Kota Bandung layak mendapatkan rekomendasi untuk naik ke peringkat Utama. Terutama karena penguatan kelembagaan dan capaian di berbagai klaster yang sangat menonjol,” ujarnya.

Siska menjelaskan, terdapat 20 aspek kelembagaan yang menjadi sorotan positif, menjadi dasar kuat rekomendasi peringkat Utama.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti mengingatkan pentingnya sistem perlindungan anak yang berbasis pada tujuh domain utama, termasuk kerangka kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga keterlibatan masyarakat.

“KLA tidak cukup dilihat dari terpenuhinya indikator, tetapi harus dipastikan bahwa sistem perlindungan anaknya berjalan. Ini akan menjadi kunci dalam pencapaian target nasional menuju Indonesia Layak Anak 2030,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jateng Resmikan Kecamatan Berdaya: Inisiatif Inklusif untuk Perempuan, Anak, dan Disabilitas

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah meresmikan program Kecamatan Berdaya di Taman Cerdas, Jebres, Kota Surakarta, Rabu (23/4/2025). Tentu saja hal itu mendapatkan respons positif dari kalangan pemanfaat, di antaranya Forum Anak Jawa Tengah.

Diketahui, Kecamatan Berdaya merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha, untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, anak, disabilitas, dan anak muda kreatif, serta mampu mengintegrasikan kepentingan/ aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan pelayanan publik dan tata ruang wilayah, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

“Adanya kegiatan ini menjadi bukti dari pemerintah memberikan atensi khusus pada golongan anak, perempuan, disabilitas. Khususnya, dari kelompok disabilitas, karena kelompok kami membutuhkan perhatian khusus dari pemangku kebijakan,” kata perwakilan Forum Anak Jateng, Neswari Tungga Dewi, di sela peresmian program Kecamatan Berdaya.

Menurutnya, Forum Anak memang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya kepedulian terhadap isu yang sedang mereka hadapi. Selain itu, mereka butuh pula fasilitas dan hak para anak serta kelompok lain.

Forum Anak Jateng sangat mengapresiasi langkah pemerintah membuat program Kecamatan Berdaya, yang disertai launching Kartu Milenial, dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Provinsi Jawa Tengah, di Taman Cerdas Jebres.

“Itu langkah bagus. Inovasi baru. Ibaratnya, di pemerintah sebelumnya sudah ada. Tapi di pemerintah ini lebih dikembangkan lagi. Terbukti adanya kartu Zilenial itu juga salah satu dobrakan,” imbuh Neswari.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, program Kecamatan Berdaya akan dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jateng. Program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat.

“Hari ini kita lauching di wilayah Solo, di mana di dalamnya ada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, ada disabilitas, ada anak milenial, yang semuanya nanti untuk memberdayakan potensi masyarakat dengan menggandeng wirausaha yang ada. Termasuk forum akademisi, termasuk wirausaha yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dan provinsi kepada desa,”kata Luthfi, di lokasi peresmian.

Menurut orang nomor satu di Jateng ini, adanya program secara tidak langsung nanti tidak ada lagi kelompok disabilitas yang tidak diperhatikan, tidak ada lagi kelompok perempuan tak berdaya yang tidak dipedulikan dan tidak ada lagi anak muda tidak punya wadah sehingga masa depan kurang.

“Isinya adalah program yang sifatnya pembinaan maupun konseling. Sehingga, secara tidak langsung ini merupakan wadah yang sangat representatif, untuk dilaksanakan seluruh Jateng,” imbuh gubernur.

Nantinya, program Kecamatan Berdaya di Solo akan jadi model percontohan. Nantinya bupati/ wali kota membikin SK, dan menentukan kecamatan mana yang ditentukan sebagai penyeimbang antara pemerintah kota dengan desa, berupa pelaksanaan program Kecamatan Berdaya.

“Alasan Solo (jadi tempat pencanangan program) karena Solo lengkap, ya,” ungkap Luthfi.

Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya dan RPPA Kecamatan Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin menjelaskan, program Kecamatan Berdaya adalah kecamatan yang di situ dilakukan kegiatan menyatukan sumber daya masyarakat, menyatukan aspirasi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Dari Kecamatan Berdaya ini, pihaknya akan mendukung dan mengikutsertakan komunitas perempuan dan anak, disabilitas, anak muda kreatif untuk ikut serta dalam pembangunan. Di antaranya di Kecamatan Berdaya ini ada RPPA, yang nanti diisi para kader PKK Kader Perak, dan muslimat.

“(Di dalam program) ada pelatihan rumah kreatif untuk fasilitasi anak muda, bagaimana dia bisa belajar merintis usaha, ada juga seperti tempat bermain anak, memberdayakan disabilitas, sport center, rumah kreatif,” ujarnya.

Dalam menjalankan program, pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan OPD pemerintah provinsi, tapi juga sinergi dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), organisasi perempuan, Non Governmental Organization (NGO), dan lainnya.

“Target setiap kabupaten ada empat kecamatan. Di 35 kabupaten ada Kecamatan Berdaya. Harapannya nanti akan me-launching di kabupaten yang lain,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Jajaki Kerja Sama dengan PERURI untuk Digitalisasi Ijazah

Penulis
Syifa
-

Mendukung percepatan transformasi digital di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) jajaki kerja sama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Selasa (22/4).

Kerja sama ini diinisiasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Tujuan utama kerja sama ini adalah reformasi pelayanan publik dan membantu Kemdiktisaintek dalam digitalisasi, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan akurasi.

“Melalui kerja sama dengan PERURI, yang tentunya lebih menguasai secara teknologi, digitalisasi, ke depan kita berharap kerja sama ini bisa berdampak efektif untuk perguruan tinggi, seperti digitalisasi ijazah dan dokumen legal, serta surat berharga lainnya,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi Kemdiktisaintek berkaitan digitalisasi ijazah, dimana masih adanya pemalsuan ijazah. Tantangan ini berdampak luas seperti dalam proses seleksi penerimaan karyawan, dan kepentingan lain yang memerlukan validasi ijazah. Sehingga melalui kerja sama ini diharapkan dapat dicapai transparansi dan efisiensi dalam pelayanan.

Menyikapi hal ini, maka kebijakan yang diinisiasi ke depan adalah seluruh kampus diimbau untuk menerapkan sistem ijazah digital yang terintegrasi dengan transkrip nilai dan proses legalisasi, sehingga dapat diverifikasi oleh pemberi kerja atau penerima manfaat lain dari kebijakan ini. Kemdiktisaintek juga akan bekerjasama dengan PERURI terkait sistem dokumen legal lainnya melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdiktisaintek.

“Kita akan meyakinkan teman-teman PTN dan PTS terkait keuntungan atau kelebihan dari sistem digital ini dibandingkan dengan sistem yang ada. Tujuan kita bukan semata-mata mendigitalisasi atau mengubah bentuknya, tetapi memang ada banyak hal lain yang didapatkan oleh semua pihak terkait pentingnya kita lakukan transformasi digital,” ungkap Menteri Brian.

Kemdiktisaintek bersama PERURI akan berupaya optimal demi sistem digitalisasi yang ramah publik. Hal ini juga berkaitan dengan tugas dan fungsi PERURI. “Digitalisasi seperti digital ID, satu data, dan lainnya adalah sesuatu yang memang harus dibangun sebagai hal mendasar dalam pelayanan publik serta pendidikan. Karenanya kami akan senang sekali bisa terus melanjutkan kerjasama ini, membantu pemerintah untuk berbagai kebijakan yang lebih efektif dan efisien,” ujar Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya.

Pada kesempatan ini Mendiktisaintek Brian didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Togar Mangihut Simatupang, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Sistem Perguruan Tinggi, Hasan Chabibie, Direktur Sumber Daya, Sri Suning Kusumawardani. Turut Hadir pula dari Peruri antara lain Direktur Utama, Dwina Septiani Wijaya beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Awasi Penyaluran Bantuan Baznas

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho memastikan bantuan yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru harus tepat sasaran.

Bantuan harus diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Karena yang paling penting di Baznas ini adalah menjaga kepercayaan umat.

Hal ini disampaikan Agung Nugroho, usai memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi program Baznas Kota Pekanbaru tahun 2025, di ruang rapat rumah dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani, Selasa (22/4/2025) sore.

“Kami selaku pembina, dan juga pengawas tentu pertama mengecek tentang berapa kas atau program Baznas Pekanbaru,” kata Agung Nugroho.

Ia juga ingin mengklarifikasi terkait penggunaan aset yang ada, sebagai bentuk binaan yang dilakukan terhadap Baznas Pekanbaru.

“Karena Baznas ini yang paling terpenting kepercayaan, dan dimana saja akan mereka salurkan bantuan itu,” jelasnya.

Karena Baznas ini mayoritas juga dibantu dari potongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemko Pekanbaru. Mereka menyisihkan zakat mereka ke Baznas Pekanbaru.

“Makanya kami tadi diskusi supaya di sejalankan dengan program pemerintah, khususnya membantu orang-orang yang tidak mampu di Pekanbaru. Kita pastikan ke depan harus tepat sasaran,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Industri Dalam Negeri Siap Sokong Kebutuhan Food Tray untuk Program MBG

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian terus mendorong optimalisasi peran industri dalam negeri sebagai rantai pasok program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Salah satu komponen pendukung utama dalam program ini adalah penyediaan peralatan makan dan minum yang layak, aman, dan memenuhi standar.

Para pelaku industri dalam negeri telah menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam pengadaan food tray (wadah makan) dan peralatan pendukung lainnya. “Bahkan, beberapa industri di luar produsen alat dapur turut antusias untuk ikut memproduksi food tray atau ompreng ini guna mendukung berjalannya program MBG,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/4).

Beberapa perusahaan yang telah menyatakan kesiapannya antara lain PT Almasindo, PT Arwana Gemilang Sejahtera, PT Inomec Jaya, PT Maspion, PT Multimegah Indahjaya, PT Supra Teratai Metal, serta pelaku industri permesinan di Malang. Masing-masing perusahaan mampu memproduksi food tray sebanyak 100 ribu unit per bulan. Tak hanya itu, sebanyak 15 produsen lainnya dari luar sektor peralatan dapur juga menyatakan siap untuk ikut serta dalam produksi food tray, tentu para produsen berharap adanya kepastian produksi mereka akan diserap oleh pengelola dapur MBG.

Kebutuhan peralatan makan dan minum untuk program MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta unit, terdiri dari sendok, garpu, serta food tray. Khusus food tray, ketentuan yang ditetapkan untuk memenuhi standar meliputi barang berbahan stainless steel 304 dengan ketebalan 0,6 mm.

Potensi suplai food tray dari dalam negeri hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai 15 juta set, dengan realisasi saat ini sebesar 300 ribu set, sementara itu penggunaan food tray impor masih mendominasi. Hal ini menunjukkan potensi yang besar untuk pemenuhan kebutuhan food tray dengan produk dalam negeri. Adapun tantangan yang masih dihadapi produsen food tray di dalam negeri seperti bahan baku yang masih bergantung pada impor, karena bahan baku lokal cenderung terlalu tebal, sehingga lebih mahal serta sulit memenuhi deep drawing quality.

Dengan peningkatan kapasitas produksi dan penambahan lini, beberapa industri telah meningkatkan utilisasi produksi menjadi 350 ribu pcs per bulan, dan total kapasitas nasional dari enam produsen diproyeksikan mencapai 15 juta pcs pada akhir tahun 2025. Saat ini, utilisasi masih berada di angka 50% dari kapasitas yang tersedia yakni 600 ribu pcs per bulan.

“Langkah subtitusi impor ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” kata Dirjen ILMATE.

Dari sisi bahan baku, setiap set food tray membutuhkan sekitar 0,7 kg stainless steel, menghasilkan produk jadi seberat 0,5 kg. Dengan target produksi 15 juta pcs, kebutuhan bahan baku mencapai sekitar 7.500 ton. Untuk mempercepat proses produksi, opsi impor barang setengah jadi dapat diterapkan. Para produsen lokal cukup melakukan proses akhir yaitu trimming, folding, dan finishing.

Dukungan regulasi juga terus diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk cookware dan flatware, yang berlaku efektif mulai 18 April 2025. Adapun SNI yang diberlakukan meliputi SNI 8752:2020 untuk peralatan masak logam dan SNI 8753:2020 untuk peralatan makan dari baja tahan karat. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mencakup food tray, termasuk yang digunakan dalam program MBG. Oleh karena itu, produk impor wajib mengajukan Pertek pengecualian SNI.

Standar khusus untuk food tray MBG juga dinilai penting mengingat penggunanya meliputi anak di bawah llima tahun (Balita), ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik dalam jumlah yang besar, sehingga aspek Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan (K3) perlu menjadi perhatian utama.

Selain food tray, industri nasional juga memiliki kapasitas untuk memproduksi berbagai kebutuhan lainnya dalam program MBG, seperti peralatan masak, kompor gas, wastafel, peralatan makan lainnya, dan material kaleng aluminium yang akan diproduksi menjadi peralatan minum.

“Kemenperin akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memastikan ekosistem industri nasional mampu menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program strategis nasional, sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk lokal,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Tangguh Hadapi Perang Dagang AS-Tiongkok dengan Fiskal Sehat

Penulis
Syifa
-

Di tengah tantangan akibat perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Indonesia tetap optimis ditunjukkan dengan kinerja fiskal yang cukup baik. Hal itu ia sampaikan dalam pidato kuncinya di HSBC Summit 2025 pada Selasa (22/4) di Jakarta.

Di tengah tantangan akibat perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan

“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%, dan pada kuartal IV-2024, PDB tumbuh 5,02% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif. Inflasi juga terkendali di level 1,03% (yoy) pada Maret 2025, dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03% pada tahun 2024,” kata Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Menurut Wamenkeu Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa.

“Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” jelasnya.

Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo dan WPM Malaysia Bahas Isu Global hingga Gaza di Istana Merdeka

Penulis
Syifa
-

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 April 2025 menjadi momentum meningkatkan hubungan bilateral kedua negara serta mempererat tali persahabatan kedua pemimpin.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung penuh kehangatan dalam suasana persahabatan yang kental. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia bernostalgia dengan Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi sebagai kawan lamanya.

“Ngobrolin, ketawa kan, banyak ketawa kan” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa keduanya banyak bertukar pandangan dan informasi terkait isu-isu global dan isu-isu ekonomi. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas terkait kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi turut mendiskusikan terkait Trump Tarif yang saat ini tengah menjadi pembahasan global. “Bagaimana kita nggak bahas, ini kan lagi ramai se-dunia lagi bahas,” imbuh Presiden.

Isu terkait Gaza juga tidak luput dari pembahasan keduanya. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan pemimpin dari negara yang memiliki banyak penduduk beragama Islam.

“Ya, kita bicara Gaza. Bagaimanapun rakyat kita sebagian besar Muslim,” imbuhnya.

Presiden Prabowo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan sahabat lamanya ini. Ia berharap hubungan kedua negara dapat semakin erat dan memberikan dampak positif bagi kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0821,0831,084...4,923Halaman 1,083 dari 4,923