.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia belum dapat mengabulkan permintaan Malaysia untuk mengimpor beras. Penolakan ini disampaikan Amran setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, YB Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/4).
Dalam konferensi pers, Amran menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas stok beras dalam negeri. “Menarik, tadi menanyakan ‘Apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’ Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu,” ucap Amran usai pertemuan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/4), dilansir detik.
Meski permintaan impor belum disetujui, Menteri Mohamad menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan teknologi pertanian Indonesia. Ia menyebut Indonesia berhasil meningkatkan hasil panen beras hingga mencapai rata-rata tujuh ton per hektare, dengan hasil tertinggi mencapai 12 hingga 13 ton.
“Beras ini kami ingin lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru, sehingga hasilnya sampai 12 ton, 13 ton, yang paling tinggi dan rata-ratanya sudah ada di peringkat 7 ton,” terangnya.
Malaysia juga menyatakan keinginan untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi pertanian. Hal ini dianggap penting sebagai langkah antisipasi terhadap dampak gejolak global, termasuk perubahan kebijakan tarif dari negara besar seperti Amerika Serikat.
“Kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang soal tarif baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain,” ucapnya.
Kebijakan Indonesia yang menolak ekspor beras ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah tengah mengupayakan swasembada pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula.
Khusus untuk beras, Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk membeli gabah kering panen (GKP) Rp6.500 per kilogram. Selain menambah stok pangan nasional, standardisasi harga ini dilakukan agar petani tetap untung.
Prabowo awalnya menargetkan swasembada pangan di akhir masa pemerintahannya. Namun, dia akhir-akhir ini optimistis rencana itu bisa terwujud tahun ini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
