Beranda blog Halaman 1093

Menhan Terima Kunjungan Kehormatan Panglima Angkatan Tentera Malaysia

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jenderal Datuk Hj. Mohd Nizam bin Hj. Jaffar, pada Rabu (16/4/2025), bertempat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kunjungan kehormatan ini diawali dengan upacara jajar kehormatan dan penandatanganan buku tamu, yang mencerminkan penghormatan dan persahabatan antara kedua negara. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan RI dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kerja sama.

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, peningkatan kapasitas, pendidikan, General Border Committee (GBC), dan latihan bersama.

Kerja sama di bidang pendidikan menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sejak tahun 1967 hingga 2025, tercatat sebanyak lebih dari 500 personel TNI/Kementerian Pertahanan telah mengikuti program pendidikan di Malaysia. Sementara itu, lebih dari 200 personel militer Malaysia telah menempuh pendidikan di Indonesia sejak tahun 1970. Program pendidikan yang dijalani mencakup antara lain Master Degree Ilmu Sosial (MAFDC), Sesko Matra, dan Lemhannas. Saat ini, terdapat sembilan perwira Indonesia yang sedang melaksanakan pendidikan di Malaysia dan lima personel Malaysia yang menempuh pendidikan di Indonesia.

Menhan RI juga mengapresiasi kerja sama latihan yang telah terjalin erat antara kedua negara.

Pertemuan berlangsung dalam suasana persahabatan dan menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan.

Sebagai penutup pertemuan dan wujud penghormatan dan apresiasi, kedua pejabat tinggi pertahanan melakukan pertukaran cendera mata, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Turut hadir mendampingi Menhan yaitu, Wamenhan, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, serta pejabat Eselon II Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Agung Nugroho Siap Bangun Pekanbaru Maju, Berbudaya, dan Sejahtera

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmennya dalam membangun Kota Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintahannya. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.

“Kami tidak bisa hanya bergantung pada APBD Kota Pekanbaru. Kami juga perlu dukungan dari APBD Provinsi, APBN, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” kata Wali Kota Agung saat membuka Acara Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2026 di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (16/4/2025).

Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki peran strategis sebagai kota penghubung dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan banyak pihak.

Saat pertama kali menjabat, kondisi keuangan Pemko Pekanbaru sangat memprihatinkan. Pemko menanggung defisit anggaran sekitar Rp500 miliar, belum termasuk utang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai Rp200 miliar.

“Ketika kami masuk, kondisi bukan di titik nol, tapi minus. Selain persoalan anggaran, banyak infrastruktur yang rusak. Dari total 1.700 kilometer jalan di kota ini, banyak yang rusak dan rawan banjir,” ungkap Agung.

Pemko terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk percepatan dalam penanganan aduan warga.

“Masukan dari masyarakat menjadi penting. Seperti tadi yang disampaikan soal pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar lainnya, itu akan menjadi fokus perbaikan ke depan,” ucap Agung.

Pemko Pekanbaru juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Para investor yang ingin menanamkan modal di Pekanbaru tidak akan dipersulit. Pemko siap memberikan dukungan penuh dan memastikan tidak ada pungutan liar maupun tindakan premanisme.

“Kami pastikan tidak ada pungutan apa pun kepada para investor. Kami ingin memastikan Pekanbaru menjadi kota yang ramah investasi. Tidak boleh ada premanisme yang merugikan siapa pun,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lucky Hakim Bersama Kejari Indramayu Musnahkan Barang Bukti 128 Perkara

Setelah mendapatkan ketetapan hukum tetap Kejaksaan Negeri Indramayu memusnahkan beberapa barang bukti hasil tindak kejahatan di wilayah hukum Indramayu, Kamis (17/04/25). Acara dipusatkan di halaman Kejaksaan Negeri Indramayu dengan membakar barang bukti tersebut.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan setelah penandatanganan berita acara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu (Kajari) didampingi dan disaksikan oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Kapolres Indramayu, Dandim 0616 Indramayu, Kepala Lapas Indramayu, Karupbasan, Kasatpol PP & Damkar, Kepala Dinas Kesehatan Indramayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu serta tamu undangan lainnya.

Bupati Lucky Hakim menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Forkompida dan Instansi terkait terus melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba, tindak kejahatan dan kenakalan remaja ke sekolah-sekolah di Indramayu.

“Jangan sampai generasi muda Indramayu melakukan tindak kejahatan dan mencoba serta menggunakan narkoba yang akan merusak masa depannya. Kita terus lakukan pembinaan untuk para pelajar dan usia sekolah lainnya,” ungkap Bupati Lucky Hakim.

Sementara Kajari Indramayu Arief Indra Kusuma Adhi dalam sambutanya menyampaikan, bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana tersebut merupakan upaya melaksanakan keputusan Pengadilan yang sudah mendapatkan ketetapan hukum tetap (Inkcracht) sebanyak 128 perkara.

Adapun tindak kejahatan tersebut antara lain peredaran narkoba dan psikotropika, tindak kekerasan, tawuran pelajar, pencurian dan lain sebagainya.

Arief menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lucky Hakim atas dukunganya serta sinergitas Forkopimda serta instansi lainnya sehingga suasana Indramayu kondusif, aman dan terkendali.

“Tidak ada ruang dan tempat bagi para pelaku tindak kejahatan, pengedar dan pengguna narkoba di Indramayu,” ungkapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Perampasan Kejaksaan Negeri Indramayu Taufik Hidayah dalam laporanya menjelaskan bahwa pada pemusnahan barang bukti tindak pidana umum ini sesuai dengan surat perintah Kajari Indramayu No. PRINT-669/M.2.21/Eku.3/04/2025 tanggal 14 April 2025 dan sudah mempunyai ketetapan hukum tetap (Inkracht).

Adapun barang bukti tersebut berasal dari tindak pidana umum berupa narkoba, psikotropika, obat palsu, uang palsu, senjata tajam (sajam) dan barang bukti lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Bogor Lakukan Peletakan Batu Pertama Gedung UPTD PSC Gesit 119

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melakukan peletakan batu pertama Gedung UPTD Public Safety Center Gerakan Emergensi Terpadu (PSC GESIT) 119 Kota Bogor di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan R.M. Tirto Adhi Soerjo, Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (15/4/2025).

UPTD PSC GESIT 119 Kota Bogor, jelas Dedie Rachim, merupakan salah satu layanan utama, khususnya dalam layanan medis dan kedaruratan.

Selain memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, UPTD PSC GESIT 119 Kota Bogor adalah program prioritas Wali Kota Bogor dan wakilnya dalam misi Bogor Sehat, sebagai bentuk quick response dalam penanganan pasien, kegawatdaruratan, bencana, dan sistem layanan rujukan yang terpusat serta terintegrasi ke seluruh rumah sakit, baik di dalam maupun di luar Kota Bogor.

“Tahun 2020 sudah berjalan, dan di tahun 2025 kita wujudkan gedung yang memang lebih representatif. Ini bentuk dari keinginan kita melayani masyarakat,” tutur Dedie Rachim.

Ia menambahkan bahwa akses UPTD PSC GESIT 119 Kota Bogor bisa digunakan untuk melaporkan apa pun, baik medis, kecelakaan, bencana, tawuran, maupun pencarian rumah sakit yang nantinya bisa didistribusikan kepada pihak penanggung jawab.

Pembangunan direncanakan berlangsung selama 180 hari dan selesai pada akhir Oktober, serta akan diresmikan pada November 2025. Anggaran yang digunakan sebesar Rp6,4 miliar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain mengapresiasi pembangunan tersebut, Dedie Rachim berharap pembangunan fisik gedung juga harus diimbangi dengan kesiapan para anggotanya, rumah sakit, dan pihak terkait lainnya. Hal ini, ditegaskan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, UPTD PSC GESIT 119 Kota Bogor diharapkan dapat terkoneksi dengan Command Center dan Call Center Kota Bogor, yang dokumen perencanaannya tengah berproses dan ditargetkan mulai beroperasi tahun depan.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat maupun pihak yang kompeten, ditekankan Dedie Rachim, sangat diharapkan sebagai wujud kolaborasi dalam membantu layanan darurat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, dalam laporannya menyebutkan bahwa UPTD PSC GESIT 119 Kota Bogor merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan dan keselamatan terpadu.

Layanan ini merupakan sistem penanggulangan pasien kegawatdaruratan yang mencakup pelayanan di dalam rumah sakit maupun antar rumah sakit, berpedoman pada prinsip pelayanan responsif dengan mengedepankan life saving.

“Peran serta masyarakat tentu dilibatkan, termasuk tenaga kesehatan, petugas medis layanan ambulans, sistem hingga jaringan telekomunikasi,” tutur Retno.

Turut hadir mendampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rudy Mashudi dan beberapa perwakilan perangkat daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jenguk Korban KDRT, Bupati Lucky Hakim: Jangan Ada Celah Perempuan Jadi Korban Kekerasan

Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan tidak ada lagi celah bagi perempuan Indramayu menjadi korban kekerasan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lucky Hakim saat menjenguk korban KDRT asal Kecamatan Gantar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rabu (16/4/25).

Seperti diketahui salah seorang perempuan beberapa waktu lalu mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya. Akibat kejadian tersebut si perempuan mendapatkan luka bakar kemudian dibawa ke RSUD Indramayu yang kemudian dirujuk ke RSHS Bandung.

“Saya sangat prihatin terhadap kondisi ini. Pemkab dengan pihak kepolisian memastikan untuk tidak ada lagi celah bagi perempuan Indramayu menjadi korban kekerasan dan KDRT,” tegas Bupati Lucky Hakim.

Bupati Lucky Hakim menambahkan, bagi masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya perempuan, remaja putri, maupun ibu-ibu harus lebih waspada dan hati-hati terhadap lingkungan sekitar maupun orang-orang terdekat yang dikenalnya.

Menurutnya, jika terjadi tindak kekerasan atau pun pelecehan bisa melaporkan ke Kuwu (kepala desa), ataupun UPT Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Disduk P3A) yang ada di tiap-tiap kecamatan atau juga di institusi terkecil Posyandu.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu, Cicih Sukarsih mengatakan, terhadap korban pihaknya terus melakukan pendampingan baik secara kesehatan maupun hukum.

“Perhatian dan komitmen Bupati Indramayu sangat besar terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Semoga ini kejadian terakhir di Indramayu tidak ada korban lagi,” kata Cicih.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Visi Besar Gubernur Rudy Mas’ud: Wujudkan Kaltim Sebagai Pusat Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan visi besar pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 pada Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim, Rabu (16/4/25).

Dalam rapat yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim itu, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” menjadi tonggak awal mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Visi ini mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata berfokus pada kemajuan daerah, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya,” ujar Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum.

Fondasi Pembangunan: Delapan Misi dan Tiga Transformasi

RPJMD 2025–2029 menjadi tahap awal dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang memperkuat fondasi transformasi melalui delapan misi daerah. Setiap tahapan pembangunan didasarkan pada tiga agenda transformasi utama, yaitu transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola pemerintahan.

Seluruh rancangan awal RPJMD ini disusun selaras dengan Asta Cita Prioritas Nasional, strategi pembangunan nasional, serta Trisula Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Gubernur Rudy Mas’ud menyebut bahwa RPJMD juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, sejalan dengan visi nasional “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sembilan Target Pembangunan dan Indikator Pencapaian

Dalam upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru di kawasan timur Indonesia, pemerintah provinsi menetapkan sembilan target pembangunan yang mencakup: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks modal manusia, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan melalui rasio Gini, hingga penurunan angka pengangguran terbuka.

Visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” kemudian dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan daerah, di antaranya:

1. Pembangunan sumber daya manusia,

2. Pembangunan ekonomi daerah,

3. Pembangunan infrastruktur,

4. Penguatan tata kelola pemerintahan,

5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan,

6. Pembangunan yang berkelanjutan.

Dari keenam misi tersebut, dirumuskan tiga tujuan besar, yakni:

1. Terwujudnya Kaltim Sukses sebagai pusat ekonomi kawasan timur Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan;

2. Terbangunnya Generasi Emas dengan SDM unggul, sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak;

3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dua Program Unggulan: Gratispol dan Jospol

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua program unggulan, yaitu Gratispol dan Jospol.

Program Gratispol mencakup tujuh layanan utama:

1. Pendidikan gratis dari tingkat SMA/SMK hingga S3,

2. Pelayanan kesehatan gratis,

3. Program makanan bergizi gratis,

4. Akses Wi-Fi gratis di seluruh desa,

5. Seragam sekolah gratis,

6. Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah,

7. Ibadah umrah gratis untuk petugas rumah ibadah.

Sementara itu, Program Jospol menghadirkan sembilan arah kebijakan pembangunan strategis, seperti:

1. Hilirisasi industri pertanian dengan perluasan lahan tanam modern,

2. Pengembangan teknologi di sektor perikanan, kelautan, dan industri layanan publik,

3. Insentif bagi guru dan tenaga pengajar di sekolah umum dan pesantren,

4. Penguatan ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM,

5. Pembangunan sektor pariwisata berbasis desa,

6. Peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan,

7. Revitalisasi Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi industri dan pariwisata,

8. Pembangunan pelabuhan internasional,

9. Kemudian, investasi dengan skema insentif dan kolaborasi antar-pemerintah.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk terus bersinergi dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.

Sebanyak 64 indikasi program prioritas telah ditetapkan untuk mengawal jalannya pembangunan demi mencapai tujuan besar Kalimantan Timur sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan motor kemajuan nasional dari Timur Indonesia.

“Momentum penting ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita bersinergi demi Kalimantan Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Serukan Transformasi Ekonomi Berbasis Kerakyatan di Berau

Saat momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Berau masa jabatan 2025–2030, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan arahan penting terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi dan pendidikan.

“Berau ini luar biasa. Luas wilayahnya 36 ribu kilometer, APBD besar hingga Rp5,2 triliun, kekayaan alamnya melimpah. Tapi jangan hanya bergantung pada sumber daya alam, harus kembangkan juga sumber daya manusianya,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud di Lamin Etam, Selasa (15/4/25).

Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Berau yang mencapai 7,28 persen patut diapresiasi, namun perlu dipastikan pertumbuhan itu merata dan berpihak pada sektor kerakyatan seperti UMKM, nelayan, dan petani.

“Ekonomi daerah jangan sampai didominasi oleh multi national company (MNC) tapi juga harus diimbangi dengan ekonomi berbasis kerakyatan di luar sektor pertambangan,” pesannya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung pentingnya akses pendidikan. Ia menyebutkan Pemprov Kaltim sedang mengupayakan pendidikan gratis hingga jenjang S3 dan berharap Berau bisa menyusul dengan kebijakan pendidikan gratis jenjang sekolah dasar hingga menengah (SD-SMP).

“Seperti di Kota Balikpapan, itu SD-SMP sudah gratis. Akan diikuti Kota Bontang, maka kita harapkan Berau juga menyusul. Apalagi APBD-nya besar,” pinta eks Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur periode 2019-2024 ini.

Pelantikan ini menjadi momentum awal kepemimpinan baru di Kabupaten Berau, sekaligus wujud komitmen untuk membangun masa depan yang inklusif dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP: Pemasangan VMS Berikan Banyak Manfaat Bagi Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menekankan banyaknya manfaat teknologi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bagi kapal perikanan dan nelayan. Diantaranya untuk mendukung keselamatan kapal perikanan beserta awaknya ketika mengalami kendala seperti kerusakan mesin, tenggelam atau kecelakaan di laut.

Kemudian bagi produk perikanan yang termasuk dalam komoditas ekspor, hasil pemantauan VMS akan menjadi bukti bahwa produk tersebut bukan kategori ditangkap secara ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Selasa (15/4). Ipunk terus mengimbau kapal-kapal perikanan khususnya kapal migrasi untuk memasang dan mengaktifkan VMS demi keselamatan diri saat melaut.

“VMS ini kita dorong untuk dipasang sebagai alat keamanan serta keselamatan nelayan saat melaut dan bukti ketertelusuran (traceability) bagi produk perikanan yang termasuk komoditas ekspor, bukan hanya sekedar alat pengawasan,” ungkap Ipunk dalam siaran pers KKP.

Kewajiban pemasangan dan pengaktifan VMS diwajibkan bagi kapal perikanan yang telah melakukan migrasi perizinan berusaha dari daerah ke pusat. Ia melanjutkan bahwa proses pemasangan VMS terus dilakukan evaluasi secara regular setiap triwulan. Mempertimbangkan hasil evaluasi, maka proses pemasangan VMS dilakukan secara bertahap untuk tetap memberikan kesempatan melaut bagi kapal-kapal perikanan.

“Kami melakukan evaluasi pemasangan VMS secara regular setiap triwulan, dan terus memastikan bahwa kapal-kapal memasang VMS secara bertahap sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Ipunk.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengendalian Operasi Armada, Saiful Umam turut menjelaskan bahwa mengenai harga perangkat VMS, Saiful memastikan KKP terus mendorong penyedia untuk memberikan harga yang terjangkau, dan saat ini telah terdapat penyedia yang menawarkan harga di bawah Rp 10 juta termasuk biaya langganan (airtime). Hal ini juga telah disampaikan KKP melalui Ditjen PSDKP saat menggelar dialog bersama Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) tentang manfaat VMS bagi nelayan di kantor KKP, Gedung Mina Bahari IV Jakarta pada awal Maret 2025.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menyampaikan bahwa kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha juga semakin tumbuh seiring dengan dialog dan sosialisasi yang semakin diintensifkan.

“Kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan tata kelola perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan makin tumbuh dari waktu ke waktu. Terbukti kapal yang beroperasi di atas 12 mil yang semula tidak menggunakan izin pusat sesuai ketentuan perundang-undangan mulai mematuhi ketentuan,” ujar Latif.

“Ada sekitar 5.190 kapal bermigrasi menjadi izin pusat karena beroperasi di atas 12 mil laut, dan bahkan di 756 kapal di antaranya telah memasang VMS secara sukarela,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen penuh akan membenahi tata kelola perikanan di Indonesia menjadi lebih baik melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Untuk itu, Menteri Trenggono berharap kerja sama dan dukungan seluruh pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia sebab kebijakan ini sepenuhnya dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Bakal Bentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar akan membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU). Lembaga ini bentuk untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengelolaan dana umat.

LPDU akan melibatkan Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPJPH, BPKH, dan instansi terkait lainnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mulai bangun LPDU. Yang di satu gedung itu rencananya akan diisi oleh Baznas, BWI, BPJPH, BPKH, dan semua yang berkaitan dengan dana-dana umat,” ungkap Menag dalam FGD (Focus Group Discussion) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), di Jakarta, Rabu (16/4/25).

Giat ini mengusung tema ‘Konsinyering Pengembangan Pengelolaan ZIS DSKL Nasional’. Hadir, Ketua Baznas Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA beserta jajarannya.

Menag menegaskan bahwa potensi dana zakat dan wakaf di Indonesia belum terkelola dengan optimal. Padahal itu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan mutlak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa potensi zakat dari dana yang tersimpan di bank bahkan dapat mencapai Rp320 triliun.

“Diperoleh data bahwa uang yang tersimpan di bank, apakah dalam bentuk wadiah atau tabungan atau bentuk deposito. Kalau kita kenakan zakat maka zakatnya itu terkumpul Rp320 triliun,” ujarnya.

Hal itu belum menghitung potensi zakat dari aset yang tidak tersimpan di bank, baik dalam bentuk perhiasan, tanah, dan rumah kontrakan. “Itu bisa lebih dari Rp320 triliun,” katanya. Selain itu, ada wakaf produktif yang potensinya mencapai sekitar Rp178 triliun per tahun.

Menteri Agama dalam forum itu juga berbagi cerita tentang hasil kunjungan kerjanya ke Yordania. Menag bertemu dengan Menteri Wakaf Jordan, Menteri Wakaf Kuwait, dan juga Direktur Urusan Keagamaan Turki. Menag lalu menjelaskan data-data yang didapat dan membandingkan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dengan sejumlah. Ia menyampaikan bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk kecil memiliki capaian pengumpulan dana wakaf yang sangat besar.

“Yordan, zakat itu 20 Miliar Dinar per tahun. Tapi Wakaf uangnya, per tahun itu 600 miliar. Padahal negara kecil 10 juta orang kan penduduknya Yordan,” ujarnya.

Menag juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman dan optimalisasi infaq dan sedekah dalam skema ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Kepada Baznas, Meneg berpesan agar tidak hanya fokus pada zakat, tapi juga pada infaq dan sedekah.

“Teman-teman Baznas mungkin ke depan (perlu dipikirkan), bagaimaan caranya supaya dari ZIS tidak hanya Z-nya saja yang dominan, tapi juga infaq dan sedekah,” jelasnya.

Menteri Agama menutup dengan menegaskan bahwa pengelolaan dana umat secara terorganisir melalui LPDU akan membawa dampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

“Tidak boleh lagi ada orang miskin. Karena orang miskin mutlak sekitar 2 juta orang ya kan. Nah membutuhkan dana sekitar 24 triliun. Nah separuhnya Baznas saja itu sudah bisa menghilangkan kemiskinan mutlak di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut Penyiapan Layanan Jemaah Haji Indonesia di Saudi Hampir Final

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, menyampaikan proses penyiapan layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi sudah hampir selesai. Hal ini disampaikan Menag setibanya di Tanah Air usai kunjungan kerja ke Yordania​​​​​​.

Dari Yordania, Menag ke Arab Saudi untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurutnya, secara umum layanan di Arab Saudi telah siap untuk menyambut jemaah haji.

“Alhamdulillah, untuk urusan haji, Makkah dan Madinah itu sudah hampir 100% rampung,” ujar Menag di Badara Halim perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (16/4/25).

Saat di Saudi, Menag menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. Dijelaslan Menag, tahun ini pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penyelenggaraan haji. Meski biaya lebih terjangkau, ia menegaskan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun.

“Murah tidak berarti pelayanannya kurang. Justru kita akan menampilkan pelayanan terbaik dengan harga yang sangat terjangkau,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia dikenal sebagai penyelenggara haji terbaik, dengan tingkat pelanggaran jemaah yang sangat rendah. Hal tersebut menurutnya disampaikan langsung oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.

“Ini diakui sendiri oleh Kerajaan Saudi Arabia. Seperlima jamaah haji dunia berasal dari Indonesia, namun tingkat pelanggarannya sangat minim. Itu membanggakan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Menag menyebutkan bahwa sejumlah terobosan baru juga telah disiapkan untuk meningkatkan pelayanan agar pelaksanaan haji 2025 berjalan sukses. “Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” pungkas Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News