Beranda blog Halaman 1094

BNN-KOWANI Perkuat Sinergi Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Perempuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menerima Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Nanik Hadi Tjahyanto, beserta jajaran, pada Rabu (16/4).

Kehadiran Kowani di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, adalah untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan perempuan dan keluarga, yang dikukuhkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga guna mendukung visi nasional. Ia menyampaikan bahwa program pencegahan BNN berbasis keluarga menempatkan perempuan sebagai benteng moral pertama dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

“Dengan demikian, yang pertama Kita akan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Kita mendukung cita-cita negara ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembinaan keluarga dan pemberdayaan sumber daya manusia,” ujar Marthinus Hukom.

Ketua Umum Kowani menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Kepala BNN RI dan menyebut momen ini sebagai langkah strategis, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

“Terima kasih Saya ucapkan kepada Kepala BNN RI yang hari ini telah menerima Kami untuk memperbarui MoU yang telah berjalan. Karena bertepatan dengan momentum Hari Kartini, Kami ingin mewujudkan Asta Cita ke-7, yaitu Indonesia bersih narkoba,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan rencana Kowani untuk memperingati Hari Kartini bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 21 April 2025 mendatang melalui peluncuran program 1.000 Profesi Perempuan.

“Banyak perempuan yang masih berada dalam kegelapan karena belum mengetahui arah dan potensi pekerjaannya. Hal tersebut dapat menjurus pada hal-hal negatif. Dengan adanya gerakan Seribu Profesi Perempuan yang mendorong kemandirian, perempuan akan menjadi terang dan bersinar,” jelasnya.

“Saya menerima amanah dari BNN, dan seluruh perempuan Indonesia akan menjaga amanah ini. Perempuan adalah pilar bangsa, rahim generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkelanjutan,” tutupnya.

Kerja sama antara BNN dan Kowani ini mencakup berbagai kegiatan strategis seperti penyebaran informasi, edukasi, pelatihan kader, layanan konsultasi, pemanfaatan call center untuk pendampingan korban penyalahgunaan narkoba, serta pemberdayaan komunitas perempuan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Optimis Kopdes Merah Putih Sukses di Kawasan Perhutanan Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto optimis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal sukses dan berkelanjutan di kawasan desa perhutanan sosial.

Menurutnya, desa-desa di Indonesia memiliki potensi yang amat besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan hutan desa.

“Kami di Inpres nomor 9 tahun 2025 itu bertugas melakukan pemantauan potensi dan evaluasi pelaksanaan pembentukan delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya di desa kawasan hutan,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat melakukan audiensi bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, di Kemenhut, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Mendes Yandri juga menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama Kemendes PDT dan Kemenhut, yang dispesifikasi dalam Kopdes Merah Putih.

Dengan ini, pemerintah telah menyiapkan program yang dapat memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan agar dapat dilakukan dengan model Koperasi Desa.

Dalam praktiknya ini, ke depan pemerintah menargetkan mampu menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pelestarian berbasis lingkungan.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari MoU kemarin Pak Menteri, karenanya kita akan detailkan kerjasama ini, khususnya dalam menyukseskan program Presiden tentang Koperasi Desa Merah Putih,” terang Mendes Yandri.

Merespons paparan Mendes Yandri, Menhut Raja Juli Antoni siap mendukung program Kopdes Merah Putih dengan pengelolaan hutan desa, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat kebersamaan masyarakat di level desa.

Ia juga meminta agar Kemendes segera mengidentifikasi potensi hutan desa ini untuk dapat menjadi dasar dan pengembangan program-program strategis pemerintah khususnya bagi Kopdes Merah Putih.

“Saya kira ini perlu disegerakan, dan mungkin nanti tinggal diidentifikasi potensinya, kita akan dorong program mulia presiden ini, salah satunya tadi itu Pak Menteri, desa dalam kawasan hutan,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Wamendes Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Khusus Menteri Muhammad Fahad At-Tamimi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron dan Ketua DPP PUI Teken MoU, Dorong Pemanfaatan Tanah Wakaf

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang meresmikan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI), di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/04/25).

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf.

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan harapannya terhadap kemajuan pengelolaan tanah wakaf.

“MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” ungkapnya.

Melanjutkan rangkaian kegiatan penandatanganan MoU, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi, termasuk milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, dan musala. Usai acara, Menteri Nusron bersama jajaran berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, yaitu pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Lembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Herman Saeri; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Agus Sutrisno. Turut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana; Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi; serta tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cara Daftar Kartu Layanan Gratis untuk Naik Transportasi Umum Jakarta

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mematangkan penerapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Layanan ini dihadirkan untuk mendukung sekaligus mempermudah mobilitas warga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menargetkan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tersebut mulai diterapkan pada pekan ketiga Mei 2025.

“Untuk yang 15 golongan rencananya diberlakukan pada minggu ketiga Mei,” ujar Syafrin, Kamis (17/4).

Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut yakni, PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP. Mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta berlaku bagi: penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

Adapun layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu, hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

Syafrin mengatakan, bagi masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, kartu tersebut dapat langsung digunakan untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Selain itu, Syafrin juga menyampaikan kabar gembira lainnya. Yakni pada 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta khusus untuk penumpang perempuan.

“Dalam rangka Hari Kartini tanggal 21 April gratis bagi penumpang perempuan di Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta,” kata Syafrin.

Tak hanya itu, untuk memperingati Hari Angkutan Umum pada 24 April 2025, seluruh masyarakat dapat menikmati layanan Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta juga secara gratis.

“Tanggal 24 April bertepatan hari angkutan umum, semua masyarakat gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait Luruskan Isu Gaji Rp14 Juta untuk Rumah Subsidi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, menegaskan bahwa gaji Rp14 juta bukanlah syarat minimal untuk membeli rumah subsidi, melainkan batas maksimal pendapatan yang diperbolehkan. Penjelasan ini disampaikan Ara menyusul polemik di media sosial terkait kebijakan rumah subsidi yang ramai dibicarakan publik.

Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4), Ara mengatakan bahwa masyarakat keliru memahami maksud dari kebijakan tersebut. Ia menjelaskan, batasan gaji sebesar Rp14 juta merupakan batas atas atau maksimal, bukan minimal, untuk bisa mengakses program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Batasan penghasilan saja. Jadi, yang kalian pahami itu, orang yang berpenghasilan Rp14 juta baru bisa beli rumah MBR, atau hingga Rp14 juta yang boleh? Berarti kebijakan saya prorakyat atau tidak?” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Selama ini, kategori MBR yang bisa mengakses rumah subsidi dibatasi oleh aturan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu lajang, dan Rp8 juta untuk yang sudah berkeluarga. Ara menilai batasan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan dianggap terlalu rendah.

“Kalau Rp7 juta, punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak,” ujarnya.

Ara menambahkan bahwa rencana revisi batas penghasilan untuk MBR masih dalam tahap kajian. Ia akan berdiskusi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, guna membahas kemungkinan perubahan regulasi tersebut.

Usulan pelonggaran syarat ini sempat menuai kesalahpahaman di media sosial. Sebagian netizen mengira rumah subsidi hanya boleh dibeli oleh mereka yang bergaji minimal Rp14 juta. Menanggapi itu, Ara kembali menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-AS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen kuat untuk terus memperluas kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi (16/4).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menlu AS, Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada 16 April 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

Menlu Sugiono juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

“Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing”, ujar Menlu Sugiono.

Menlu AS sampaikan momentum pertemuan dan penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan AS saat ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global.

Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Palestina, dan menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Terkait Palestina, Menlu RI menyoroti peran aktif Presiden Prabowo dalam mendorong proses perdamaian di Palestina, sebagaimana tercermin dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki.

“Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tambah Menlu Sugiono.

Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari tanah airnya.

Menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Umumkan Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek, dalam acara Taklimat Media pada Selasa (15/4) di Kemendiktisaintek Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keadilan dan penghargaan bagi dosen yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan.

Melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan. “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.

Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap. Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia.

“Semoga penghargaan ini tidak hanya memacu semangat para dosen dalam melaksanakan tugas mulia mencerdaskan bangsa, tetapi juga mendukung reformasi birokrasi Indonesia,” tutup Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada Hujan Seharian di Jakarta Hari Ini, Berpotensi Petir dan Angin Kencang

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta hari ini, Kamis (17/4). Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diperkirakan akan mengguyur hampir seluruh area ibu kota dari siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui laman BMKG, cuaca di Jakarta diprediksi berawan sejak pagi. Namun, perubahan kondisi atmosfer akan membawa hujan mulai siang hari, yang berpotensi disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya pada siang hingga malam hari karena adanya potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang,” tulis BMKG dalam laporannya.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 68 hingga 99 persen. Kondisi ini mendukung terbentuknya awan-awan hujan yang berpotensi mengguyur dalam durasi cukup lama.

BMKG juga mengingatkan warga untuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat hujan deras terjadi, serta memperhatikan informasi terkini terkait perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG.

Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sepanjang hari, masyarakat Jakarta diharapkan tetap waspada terhadap kemungkinan genangan air atau banjir di titik-titik rawan, serta mengantisipasi keterlambatan dalam perjalanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lima Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Kamis 17 April 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling untuk mempermudah masyarakat Jakarta dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kamis, 17 April 2025.

Layanan SIM Keliling ini dibuka di lima titik strategis di wilayah Jakarta dan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Informasi resmi terkait lokasi dan jadwal layanan disampaikan melalui akun media sosial resmi @TMCPoldaMetro di platform X (sebelumnya Twitter).

Berikut daftar lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Untuk SIM yang masa berlakunya sudah habis, pemohon harus mengurus penerbitan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Syarat Perpanjangan SIM Keliling:

  1. KTP asli dan fotokopi

  2. SIM asli yang masih berlaku dan fotokopinya

  3. Bukti keikutsertaan aktif dalam program BPJS Kesehatan atau JKN

  4. Formulir permohonan

  5. Mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi di lokasi gerai SIM Keliling

Biaya perpanjangan SIM sesuai dengan PP No. 76 Tahun 2020:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000
    Tambahan biaya lainnya:

  • Tes psikologi: Rp60.000

  • Tes kesehatan: Rp35.000

Perlu diketahui, masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik. Perubahan ini bertujuan untuk menyeragamkan sistem kedaluwarsa SIM secara nasional.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengingatkan, pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 288 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya bisa berupa kurungan hingga satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.

Untuk menghindari antrean dan sanksi, masyarakat diimbau untuk segera melakukan perpanjangan SIM sebelum masa berlakunya habis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Siap Bantu Kelanjutan Pembangunan RS Ainun Habibie

Penulis
Syifa
-

Upaya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail “bergerilya” ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan dukungan anggaran pembangunan daerah, membuahkan hasil. Pada pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (15/4/2025), di Jakarta, dipastikan Kementerian Kesehatan akan membantu kelanjutan pembangunan gedung rawat inap rumah sakit umum Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie.

“Alhamdulillah Menteri Kesehatan siap membantu Gorontalo untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Ainun. Bukan hanya fisiknya saja, tetapi akan ada pendampingan tenaga ahli Kemenkes untuk manajemen rumah sakit. Ini sungguh luar biasa karena merupakan sesuatu hal yang baru dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Gusnar.

Pada pertemuan itu Menkes Budi Gunadi Sadikin mengutarakan hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh pihak rumah sakit Ainun Habibie maupun Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Mulai dari teknis awal seperti proses audit, penggunaan tim ahli, serta penerapan layanan sesuai standar rumah sakit.

“Hal-hal yang menjadi saran pak Menteri segera kita tindaklanjuti. Kita akan terus mengomunikasikan progres pembenahan manajemen kepada Pak Menteri. Setelah selesai pembangunan lantai pertama, kita akan mengundang pak Menteri berkunjung ke Gorontalo dapat melihat langsung progresnya,” tutur Gusnar.

Pembangunan gedung rawat inap rumah sakit Ainun Habibie dicanangkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Mei 2024. Pembangunan gedung lima lantai yang diberi nama Menara Bumi Gorontalo Sehat (BGS) itu memperoleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp25,9 miliar pada tahun 2024.

Pada pertemuan dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Gusnar Ismail didampingi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie. Sementara Menkes didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Direktur RS Harapan Kita, serta Direktur Fasyankes Rujukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0931,0941,095...4,923Halaman 1,094 dari 4,923