Beranda blog Halaman 1095

Gubernur Gusnar Perjuangkan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ke BNPB

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bergerak cepat untuk memperoleh dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Bupati Gorontalo, Tonny Junus, dengan didampingi oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, berkunjung ke BNPB di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Kepada Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansyah, Gubernur Gusnar menyampaikan secara langsung kebutuhan dan urgensi dukungan dana hibah dari pemerintah pusat untuk percepatan proses pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Gorontalo. Gusnar juga mendorong percepatan usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo ke BNPB.

“Kami sangat membutuhkan dukungan BNPB untuk upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman masyarakat pasca bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Gorontalo. Kami berharap usulan ini segera mendapat respon untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Gusnar.

Sementara itu Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansyah, menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jarwansyah mengatakan, BNPB siap menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang masuk sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Jarwansyah.

BNPB selanjutnya akan segera melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dari proposal yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jika sudah lengkap, maka proposal dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat segera diajukan ke Kementerian Keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Lantik Inspektur Investigasi, Dorong Perluasan Cakupan hingga ke Luar Kemenkes

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, secara resmi melantik Sardi sebagai Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan pada Selasa (15/4). Dalam sambutannya, Menkes menegaskan pentingnya memperluas cakupan investigasi, tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Kementerian Kesehatan, tetapi juga mencakup sektor eksternal yang berkaitan erat dengan isu-isu kesehatan nasional.

“Selama ini investigasi hanya dilakukan terhadap kegiatan di lingkungan internal Kemenkes. Ke depan, saya harap cakupannya dapat diperluas, termasuk ke luar Kemenkes, selama masih terkait dengan isu kesehatan negara,” ujar Menkes Budi.

Ia menyoroti salah satu contoh permasalahan di rumah sakit pendidikan, yang menurutnya mengalami pergeseran dalam tata kelola pendidikan spesialis. Menkes Budi mengungkapkan bahwa fungsi pelayanan dan pendidikan di rumah sakit sering kali tumpang tindih.

“Permasalahan ini muncul karena adanya dua kementerian yang terlibat, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yang masing-masing memiliki prosedur kerja dan objek berbeda, yakni pasien sebagai objek layanan, dan peserta didik sebagai objek pendidikan,” jelasnya.

Menurut Menkes, situasi ini menciptakan kompleksitas tersendiri karena proses pendidikan dan pelayanan dilakukan di tempat yang sama, oleh pembimbing yang sama. “Seorang dokter konsulen harus berperan sebagai pengajar sekaligus pelayan kesehatan. Ini menciptakan kompleksitas dan ketegangan,” tambahnya.

Minimnya koordinasi antar kementerian berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu, Menkes menegaskan bahwa unit investigasi harus tetap dapat melakukan pemeriksaan, bahkan di lokasi-lokasi yang berada di luar struktur organisasi Kemenkes, tetapi menjadi tanggung jawabnya.

“Investigasi harus tetap masuk. Ini berbeda dari audit reguler karena melibatkan kementerian lain. Maka, kemampuan koordinasi dan kerja sama antar inspektorat menjadi hal yang wajib,” tegasnya kepada Sardi.

Lebih lanjut, Menkes juga menyoroti pentingnya penataan ulang struktur organisasi dan penguatan kompetensi auditor, khususnya di tingkat RSUD dan dinas kesehatan yang meskipun tidak berada langsung di bawah Kemenkes, namun tetap menjadi bagian dari tanggung jawab kementerian.

Ia berharap, mulai semester II tahun ini, program audit investigasi dapat dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas. Menkes juga menekankan pentingnya membangun sistem audit yang bersifat advokatif, melalui kolaborasi dengan inspektorat kementerian/lembaga lain maupun inspektorat daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Bakal Persolek Kawasan Pedestrian dari Mulai Baros Sampai Pacinan

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal melakukan penataan kawasan pedestrian agar lebih nyaman dan ramah bagi masyarakat. Penataan akan difokuskan di wilayah tengah terlebih dahulu.

Wakil Wali Kota Cimahi, mengatakan penataan kawasan pedestrian itu akan dilakukan dari mulai Exit Gerbang Tol Baros menuju Jalan Sriwijaya, Jalan Gandawijaya, Kawasan Alun-alun Cimahi hingga Jalan Pacinan.

“Konsep awal kita punya beberapa ruas, pertama Exit Baros sebagai muka kota. Dari tengah kita mulai ditarik ke Jalan Sriwijaya masuk Jalan Gandawijaya terakhir Alun-alun Cimahi dari Alun alun ke Pabrik Aci sampai nanti terakhir di Pasar Atas. Itu yang akan kita tata ulang dan di desain dengan benar,” kata Adhitia, Selasa (15/4/2025).

Penataan kawasan tersebut, kata Adhitia, akan disesuaikan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Cimahi. Seperti di Jalan Pacinan bisa saja akan dibuat semacam China Town karena kawasan tersebut menjadi kawasan niaga warga Tionghoa zaman dulu.

“Ada beberapa kawasan yang akan dilakukan penyeragaman dari desain, kaya Jalan Gandawijaya kita seragamkan temanya art deco. Di sana ada pacinan kita bikin China Twon-nya Cimahi sehingga warga Cimahi gak usah jauh-jauh cari tempat rekreasi,” jelas dia.

Kemudian di kawasan Jalan Sriwijaya yang rencananya akan dibuatkan teras yang membentang di atas aliran Sungai Cimahi. Teras Sriwijaya itu akan digunakan untuk relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di bahu jalan.

Namun untuk kepastian konsep dan besaran anggaran untuk penataannya, pihaknya akan membuat perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) tahun ini. Kebutuhan anggaran akan tergambar dalam DED nanti.

“Perubahan di perubahan sekarang. Jadi paling tidak dianggaran perubahan tahun 2025 sehingga mungkin eksekusinya di anggaran murni 2026 untuk penataan,” ujar Adhitia.

Namun untuk anggarannya, lanjut dia, akan menggunakan dana bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor dari Pemprov Jabar.

“Sesuai arahan Pak Gubernur dana hasil opsen pajak yang diberikan pemerintah provinsi ke kota kabupaten itu harus kembali lagi ke jalan atau turunannya salah satunya pedestriannya, trotoar, draianse dan sebagainya,” kata Adhitia..

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Harap Komitmen RI Capai Target Pengurangan Emisi Karbon Terwujud

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menegaskan strategi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon harus memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup kebijakan prioritas.

Mengingat, kata Mukhtarudin, komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon ini tertuang pada visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kedaulatan energi.

Dalam visi tersebut, termaktub pasokan listrik Indonesia yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan.

“Saya kira salah satunya yakni percepatan transisi energi terbarukan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (potensi 207 GW), angin, geotermal (29 GW), dan hidro melalui investasi swasta dan BUMN,” tutur Mukhtarudin, Selasa 15 April 2025.

Selain itu, politisi Dapil Kalteng ini mengatakan prioritas efisiensi energi dengan menerapkan teknologi hemat energi di industri, transportasi, dan rumah tangga, seperti LED dan alat berlabel energi rendah.

Di sisi industri, Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai industri Semen di Indonesia, yang menyumbang konsumsi energi besar, saat ini mulai mengadopsi teknologi roller press dan vertical roller mill untuk mengurangi konsumsi listrik hingga 20-30%.

“Langkah ini berhasil meningkatkan produksi semen, hemat energi dan menurunkan emisi karbon,” imbuh Mukhtarudin.

Kendati demikian Mukhtarudin mendorong semua pihak mengedukasi masyarakat tentang transisi energi penting untuk mendorong perubahan perilaku dan menciptakan kesadaran kolektif.

“Gaya hidup ramah lingkungan memiliki banyak manfaat terutama untuk kesehatan dan keberlanjutan ekosistem di masa mendatang,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin berharap komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon sesuai tercantum pada Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) tahun 2030 dan Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat dapat terwujud.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon, meski sejumlah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris memutuskan untuk keluar dari kesepakatan iklim global tersebut.

“Indonesia akan selalu berada pada bagian yang akan menjalankan komitmen itu menurunkan emisi, tetapi dengan penuh kehati-hatian,” ujar Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Wujudkan Impian Warga 7 Kecamatan di Muba Terang Benderang Nikmati Listrik PLN

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru akhirnya berhasil mewujudkan warga di 7 Kecamatan di Musi Banyuasin (Muba) untuk beralih menggunakan listrik dari PT. Muba Elektrik Power (MEP) ke PT. PLN yang ditandai dengan Penyalaan Sambungan Listrik PT. PLN Persero untuk 5 Desa di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/4/2025) siang.

Menurut Herman Deru, masyarakat harus berterimakasih kepada PT. MEP, karena merekalah yang menyediakan listrik saat PT. PLN belum dapat menjangkau beberapa kawasan saat itu. Sementara itu untuk menggunakan genset, masyarakat terkendala biaya yang mahal.

“Alhamdulillah dari kerja panjang kita, tanpa mengurangi rasa terimakasih kepada pemerintah-pemerintah terdahulu, PT. PLN dan juga PT. Muba Elektrik Power (MEP). Hari ini secara resmi kita nyalakan listrik peralihan pengelolaan dari PT. MEP ke PT. PLN resmi kita mulai,” ujar Herman Deru disambut tepuk tangan warga.

Makanya lanjut Herman Deru pada periode pertama dirinya menjabat Gubernur Sumsel periode 2028-2023 lalu, Ia bergerak cepat bersama PJ Bupati saat itu Apriyadi dan DPRD Muba, mengubah listrik curah yang dikelola PT. MEP ke PLN.

“Ini penegasan baru dengan limit terakhir untuk Serah Terima Operasi (STO) dari PT. MEP ke PLN paling lambat 17 April,” jelas Herman Deru.

Dia berharap dengan pengalihan ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat terutama nilai tagihan yang turun. Sehingga selisih pendapatan warga itu dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rumah tangga maupun pendidikan sekolah anak.

“Tak hanya di lima desa ini saja, nantinya secara bertahap pengalihan listrik ini jika dilakukan di 7 Kecamatan dengan Muba yang mencapai 54.000 sasaran,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Muba M. Toha mengatakan masyarakat Muba berterima kasih dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Sebab berkat gerak cepat dan kemurahan hatinya, proses peralihan ini dapat terwujud.

“Kita harus berterima kasih dengan Pak Gubernur. Berkat kemurahan hati beliau mau membantu Muba ini bisa terwujud. Ini bukan suatu kebetulan tapi perjuangan panjang sejak ia menjadi Gubernur periode pertama sampai periode kedua ini terealisasi,” ujar Toha bersemangat.

Masyarakat juga tampak antusias menanti moment tersebut. Salah satunya warga bernama Murni. Menurutnya sejak lama Ia ingin agar bisa menikmati listrik PLN dengan harga yang lebih murah. Sehingga dapat meringankan pengeluaran mereka.

“Ya tentu senang sekali. Kami sudah lama menunggu supaya dapat menikmati listrik PLN,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Buka Program Umrah Gratis untuk Marbut pada 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka program umrah gratis untuk marbut masjid pada tahun 2026, setelah terakhir kali digelar pada 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada marbut atau penjaga masjid yang telah mengabdi lebih dari belasan tahun di Jakarta.

Plt Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Setda Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaeni mengatakan, program umrah gratis ini didasarkan atas rekomendasi dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta. DMI juga menjadi pihak yang menyeleksi calon peserta umrah karena merupakan lembaga yang menaungi masjid-masjid dan para marbut.

“KTP DKI itu syarat mutlak, dan minimal sudah 15 tahun menjadi marbut. Yang menyeleksi adalah DMI,” ujar Aceng, Rabu (16/4).

Ia menyampaikan, program ini rencananya dialokasikan satu marbut dari tiap kelurahan di Jakarta. Namun, keputusan akhir akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2026.

“Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan jumlah pasti peserta yang akan diberangkatkan setelah anggaran disahkan,” katanya.

Aceng juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Pemprov DKI Jakarta juga akan memfasilitasi umat agama lain untuk melakukan perjalanan ziarah suci, seperti ke Holy Land bagi umat Kristen, serta tempat ziarah untuk umat Hindu dan Buddha, sesuai dengan proporsi dan alokasi yang tersedia di tahun anggaran yang sama.

“Semua agama diberi kesempatan yang sama. Bukan hanya marbut saja, tetapi juga dari agama lain akan difasilitasi untuk ziarah suci pada tahun 2026,” ucapnya.

Syarat Umrah Gratis Marbut DKI Jakarta 2026:

• Berstatus marbut minimal 15 tahun

• Wajib memiliki KTP DKI Jakarta

• Belum pernah menunaikan ibadah umrah

• Sehat jasmani dan rohani.

“Program ini diharapkan menjadi motivasi dan bentuk penghargaan nyata atas dedikasi para penjaga masjid dalam menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan rumah ibadah di Jakarta,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Pelatihan Anggota Linmas

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi besar pada LinMas (Perlindungan Masyarakat) atas perannya dalam membantu melindungi masyarakat, mitigasi bencana, hingga penguatan demokrasi negara melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Ibas mendorong pengembangan kemajuan LinMas dalam pembinaan dan peningkatan keterampilan, demi terciptanya LinMas yang cepat, responsif, komunikatif, dan tangguh.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini dalam aacara Audiensi Kebangsaan dengan topik “Perkuat LinMas, Lindungi Bangsa” yang diselenggarakan di Gedung MPR RI, Senin (14/4/25).

“Teman-teman LinMas semua adalah orang-orang terbaik, memiliki pengaruh dan terus menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat,” ungkap Ibas mengawali sambutannya.

“LinMas tentunya sebagai garda masyarakat terdepan dalam membantu pelaksanakan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat ini harus terus kita berikan apresiasi. Setuju, ya?” lanjutnya, yang langsung dijawab “Setujuu..!” peserta dengan penuh semangat.

“Kenapa? karena menurut kami LinMas ini sangat membantu dan miliki peran yang luas. Mempunyai cara yang baik untuk membantu kemajuan, menciptakan situasi yang aman, nyaman, kondusif, dan harmonis di antara masyarakat. Tepuk tangan untuk LinMas, cepat, responsif, komunikatif, dan tangguh,” kata Ibas yang langsung diikuti tepuk tangan seluruh peserta.

Ibas kemudian memaparkan sejarah panjang dari Linmas di Indonesia. Dimulai dari tahun 1936, zaman kolonial terdapat ‘Lucht Bescherming Dients’ atau LBD. “Di tahun 1962 kita tahu ada Hansip (Pertahanan Sipil), Saya selalu ingatnya Hansip. Hingga hari ini yang terbayang di kepala saya itu Hansip, gitu. Belum sadar kalau hari ini sudah berganti Linmas,” canda Ibas yang disambut tawa peserta. Tanggal 19 April adalah hari Hansip Nasional, Ya?!

Hansip dulu masih bergabung di Dephankam, tahun 1972 beralih ke Depdagri, dan 2002, Hansip berubah menjadi Linmas. Linmas juga berada dalam pemerintahan daerah, yang mana kita tahu Linmas juga tergabung dalam Persatuan Pamong Praja atau Satpol PP.

Menurut Ibas, banyak sekali Undang-Undang yang memuat yang dapat dijadikan dasar dari pergerakan Linmas. Mulai dari UU No 2 Kepolisian Negara, UU No 24 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, dan banyak lagi terkait Peraturan Kemendagri atau Permendagri Nomor 2, 84, 42, dan seterusnya.

Ibas kemudian menegaskan bahwa Linmas memiliki peran utama melindungi masyrakat dari berbagai ancaman konflik. “Tidak hanya konflik atau ancaman luar negeri, tapi konflik sosial yang kadang lebih dekat dengan kehidupan kita. Belum lagi untuk mengantisipasi pergerakan perdagangan, penggunaan narkoba, dan perjudian. Linmas lah yang ada, sebetulnya, dalam kehidupan kemasyarakatan,” tegas Ibas.

Sehingga menurut Edhie Baskoro Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, tugas-tugas itu menjadi lebih relevan bagi Linmas untuk terus kita perkuat dan kita dukung, terutama peran Linmas dalam mitigasi bencana. “Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat tahu Linmas ini juga yang selalu terdepan dalam meningkatkan titik fokusnya memitigasi bencana,” katanya.

“Siang dan Malam hari, tidak hanya kebakaran, kadang gempa bumi, kalau di Jawa Barat kan lumayan sering, banjir, apalagi di Jabodetabek belakangan ini. Linmas juga ada di situ. Linmas tidak pernah kenal lelah dan takut untuk langsung membantu mengevakuasi, menolong, dan bergerak tanpa batas,” ungkap Ibas dengan penuh bangga.

“Dan budaya gotong-royong itu hingga hari ini juga dipertontonkan dengan sangat positif dan baik. Saya punya daerah pemilihan (dapil) di Jawa Timur VII, dan saya selalu memberikan apresiasi bagi para Linmas di sana yang juga senantiasa hadir dalam kehidupan kemasyarakatan, termasuk dalam suka dan duka kehidupan bangsa ini,” lanjutnya.

Tak hanya peran Linmas dalam mitigasi bencana, Ibas juga menyoroti bagaimana Linmas berperan besar dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

“Kita juga tahu bahwa Llinmas berperan dalam penguatan demokrasi negara. Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Linmas ini juga hadir, betul ya?” yang langsung dijawab peserta “Betul Pak, siang malam”.

“Siang malam, capek itu. Kadang tidak sesuai dengan tingkat kelelahannya, tapi bersyukur saudara-saudara semuanya masih terlibat dan dilibatkan, dan siap terus untuk mengawal penugasan-penugasan tersebut,” Ibas menanggapi.

“Dan alhamdulillah, 5 tahun terakhir ini tidak banyak korban dalam penyelenggaraan Pemilu, dengan perbaikan penyempurnaan sistem dari waktu ke waktu, dan tentunya kekuatan mental, fisik para Linmas kita yang semakin tangguh, yang membuat proses penyelenggaraan pengawalan Pemilu itu menjadi baik dan lancar,” katanya.

Oleh karena itu, khususnya dalam kesempatan ini, Ibas memberikan apresiasi tinggi untuk peran Linmas dalam menjaga keamanan ketertiban bangsa. Ibas juga mendukung kemajuan kelengkapan alat sarana prasarana dan kesejahteraan Linmas dalam hal pembinaan dan peningkatan keterampilan.
“Selanjutnya, kami juga ingin memberikan dukungan agar Linmas tidak hanya melakukan rekrutmen saja, tapi juga melakukan pengayaan dalam pembinaan dan peningkatan keterampilan agar tetap hadir dalam kemajuan zaman.”

Tidak hanya isyu nasional dan daerah; Dengan adanya berbagai konflik dunia seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina dan Israel, perang dagang (tarif), menyebabkan tensi negara semakin meningkat, mempengaruhi ekonomi masyarakat, Ibas berharap Linmas terbuka akan informasi dan memahami perkembanagn dunia, sehingga dapat berperan aktif menjadi solusi sesuai dengan perannya.

“Nah, untuk itu kita harus paham dan mengetahui apa yang terjadi di dunia, dan kita harus mempersiapkan agar di Indonesia kita juga kuat dan sesuai dengan solusi yang dibutuhkan.”

“Kami harap Linmas selain sebagai keamanan untuk melindungi dan menertibkan terjadinya huru-hara misalnya, juga harus bisa melakukan kolaborasi bersama TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanganan Bencana, baik di pusat dan di daerah,” harapnya.

Senada dengan Ibas, salah satu peserta, Sugianto, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi menyampaikan aspirasinya, terutama kurang maksimalnya pelatihan dan pembinaan bagi Linmas.

“Perlu kami sampaikan bahwa, insentif untuk Linmas itu sesuai dengan kemampuan daerah, tidak ada standar. Besar harapan kami minimal separuh UMK, karena standar hidup kan UMK. Kami juga merasa belum ada pelatihan yang maksimal untuk anggota Linmas, terutama saat terjun ke lapangan. Hanya pelatihan dasar saja, dari kita untuk kita. Misal jika mereka berhadapan dengan penjahat, harus ada skill bela diri seperti karate atau pencak silat. Selain itu, dibutuhkan juga alat yang memadai seperti HT dan kendaraan operasional,” jelasnya di hadapan Ibas.

Dalam audiensi ini hadi beberapa peserta di antaranya: Herry Purnama Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP DKI Jakarta; Dwi Ratnawati PLH Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bogor; Rizal Adhiansyah Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Depok; serta beberapa anggota Linmas seJabodetabek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Gelar Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2024 dan Sertijab Kepala Perwakilan Banten

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sekaligus melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah di wilayah Jawa dan Sumatera secara luring dan daring, serta dipimpin langsung oleh Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (11/4).

Dalam sambutannya, Anggota V BPK menegaskan bahwa entry meeting menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan yang menandai dimulainya pelaksanaan pemeriksaan interim maupun terinci atas LKPD Tahun 2024. Beliau menyoroti prestasi seluruh pemerintah provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera yang secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode 2021-2023.

Namun, perolehan opini WTP pada tingkat kabupaten dan kota menunjukkan dinamika. Dari 63 pemerintah kota, sebanyak 56 kota (88,89%) memperoleh opini WTP pada 2021 dan 2022, meningkat menjadi 60 kota (95,24%) pada 2023. Sementara itu, dari 204 pemerintah kabupaten, sebanyak 191 kabupaten (93,63%) memperoleh opini WTP pada 2021, menurun menjadi 189 kabupaten (92,65%) pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 192 kabupaten (94,12%) pada 2023.

“Dengan kata lain, opini laporan keuangan bersifat dinamis dan dapat berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara,” jelas Anggota V BPK.

Beliau juga menekankan agar pemerintah daerah dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk meraih dan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.

Sebelum entry meeting, dilaksanakan sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten dari Dede Sukarjo kepada Firman Nurcahyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat I.D pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I/Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I BPK. Anggota V BPK berharap kepemimpinan baru ini akan memperkuat sinergi, inovasi, dan integritas di BPK Perwakilan Provinsi Banten.

“Dengan pengalaman, visi, dan dedikasi yang beliau miliki, kami berharap kehadiran Saudara Firman Nurcahyadi akan membawa BPK Perwakilan Provinsi Banten ke arah yang lebih baik, lebih profesional, lebih transparan, dan semakin berkontribusi bagi akuntabilitas keuangan negara,” tambah Anggota V BPK.

Mengakhiri sambutannya, Anggota V BPK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai fondasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini tidak hanya memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan melayani, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara di seluruh tingkat pemerintahan.

Kegiatan ini dihadiri secara luring dan daring oleh Gubernur Banten, Andra Soni; Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim; para kepala daerah di wilayah Jawa dan Sumatera; para Ketua DPRD di wilayah Jawa dan Sumatera; Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) V BPK, Widhi Widayat; jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasikan Tiga Program Keamanan Pangan Pemkot-BPOM Gelar Kegiatan Advokasi

Guna merealisasikan tiga program keamanan pangan yakni; Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melaksankan giat advokasi guna menyuarakan pentingnya menjaga kemanan serta kebersihan pangan.

“Kita berharap bahwa pangan aman ini, dia menjamin selain untuk Kesehatan masyarakat tetapi dia juga membantu kita untuk menekan angka Stunting di kota ini,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai membuka kegiatan tersebut, di Balai Kota, Selasa (15/4/25).

Lanjutnya, pangan aman ini memiliki dampak besar bagi berbagai hal salah satunya adalah menjamin Kesehatan masyarakat tetap juga membantu kita untuk menekan angka stunting di Kota ini.

“Ini semua dalam upaya kita untuk menciptakan Ambon sebagai kota pangan aman di Indonesia, ini merupakan harapan besar bagi Pemerintah Kota, oleh sebab itu kami butuh keterlibatan semua pihak termasuk BPOM dan OPD terkait,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan penyediaan alat-alat yang tentunya dapat menjamin Kesehatan pangan, Wattimena mengungkapkan kami akan mengadakan etalase kaca dan penutup plastik guna menjaga keshatan pangan yang nantinya akan dikonsumsi oleh warga dan anak-anak.

“Etalase itu adalah salah satu cara kita untuk menjamin keamanan pangan. Sejauh ini kami melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Baznas Kota Ambon mebagikan plastic penutup makanan dan pembagian etalase kaca satu tingkat dan dua tingkat sebagai media penjualan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Apresiasi Penyelenggaraan Program Bahasa Inggris BERCERITA di Kabupaten Belitung

Sebagai wujud peningkatan literasi bahasa asing bagi peserta didik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengapreasisi penyelenggaraan program bahasa Inggris “BERCERITA”. Program ini merupakan upaya peningkatan kompetensi bahasa inggris untuk peserta didik Kabupaten Belitung yang diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Fransisco dan Yayasan Diaspora Indonesia San Fransisco.

“Kemendikdasmen mengapresiasi sekaligus mendukung penyelenggaraan BERCERITA di Kabupaten Belitung sebagai bagian dari partisipasi semesta dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Sejatinya, upaya peningkatan kompetensi bahasa asing membuka peluang para peserta didik untuk menuju cakrawala dunia dan bersaing di level global,” ungkap Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat, di Kabupaten Belitung, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Wamen Atip menyoroti kisah pahlawan nasional Agus Salim yang memiliki kemampuan bahasa asing sebagai alat diplomasi bangsa Indonesia. Ia mengatakan, Agus Salim merupakan sosok yang bisa menjadi inspirasi untuk peserta didik dalam mempelajari bahasa asing dengan sebaik-baiknya dan meraih praktik baik dalam implementasinya.

“Praktik peningkatan kompetensi bahasa asing juga menjadi bagian dari Trigatra Bangun Bahasa. Dimana peserta didik harus mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan,” tutur Wamen Atip.

Mengakhiri pidatonya, Wamen Atip berharap peserta didik mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. “Selamat untuk program ini semoga ke depannya semakin banyak peserta didik Indonesia yang berkemampuan bahasa asing dengan baik sebagai bekal meraih masa depan gemilang,” tutup Wamen Atip.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan program BERCERITA, Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas terselenggaranya program ini. Ia menilai, program ini membawa dampak positif yang sangat nyata kepada peserta didik dan masyarakat di Kabupaten Belitung.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Belitung saya mengapresiasi atas peluncuran program BERCERITA. Tentunya pemerintah daerah akan terus mendukung penuh kegiatan ini dan berharap bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas di tahun mendatang. Melalui program ini, saya berharap masyarakat Kabupaten Belitung mampu bersaing di dunia global dalam berbagai aspek, baik dunia pendidikan, dunia kerja, wirausaha, dan lain sebagainya,” papar Djoni.

Tentang dan Praktik Baik BERCERITA

Selaku KJRI San Fransisco, Prasetyo Hadi, menuturkan bahwa BERCERITA merupakan misi sosial budaya untuk kolaborasi dengan berbagai elemen untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kegiatan ini dilakukan untuk menjembatani masyarakat dalam penguatan komunikasi di daerah untuk berdiaspora di dunia Global.

“Kami merasa pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan SDM. Untuk itu, dengan pengalaman bahasa asing yang baik dari para mentor kami membuat program ini sebagai upaya membantu peningkatan kompetensi bahasa inggris murid Indonesia menjadi jauh lebih baik,” ujar Prasetyo.

Salah satu penerima manfaat program BERCERITA, Muyassar Fatih Romadhon, mengatakan bahwa program ini membawa dampak positif yakni meningkatnya kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan bahasa inggris. “Program ini saya ikuti hampir selama satu tahun dengan belajar secara daring di hari Minggu. Sangat seru mentornya dan semoga program ini juga bisa dirasakan oleh murid lainnya ke depan,” ujar Fatih, siswa kelas 5 SD Negeri 27 Membalong, Kabupaten Belitung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News