Beranda blog Halaman 1118

Apel Halal Bihalal, Wali Kota Bekasi Pastikan PPPK Kota Bekasi Dilantik Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Apel yang dirangkaikan kegiatan Halal Bihalal di lingkup Pemerintah Kota Bekasi pada pagi ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono serta Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe beserta Wakil Ketua TP PKK, Wury Handayani menjadi momen silaturahmi usai bulan suci Ramadhan.

Dalam momen Halal Bihalal ini, Wali Kota Bekasi ungkap kepastian terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk para Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk tahap pertama, ia pastikan pada Bulan Juli Tahun 2025 akan dilantik untuk yang lolos. Hal ini dipastikan karena Wali Kota Bekasi sudah bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan Arif.

“Kita pastikan pada Bulan Juli 2025 kecemasan para pegawai TKK akan segera dilantik sebagai PPPK, diharapkan bersabar dan segera mempersiapkan segala bentuk adminitrasi kepada BKPSDM Kota Bekasi agar tidak ada yang terlewat.” kata Tri.

Hal ini menjadi kelegaan bagi para TKK yang selama ini cemas menunggu kepastian pelantikan, diharapkan untuk para pegawai yang lolos dalam tahap pertama dipastikan untuk administrasi tidak ada yang terlewat dan menjadi tugas dari BKPSDM Kota Bekasi dalam memantau hal tersebut.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam rangkaian juga saling Halal Bihalal bersama para peserta apel hari ini dengan ajang silaturahmi bersama untuk saling memaafkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Sukabumi Ajak ASN Tingkatkan Kekompakan Untuk Mencapai Target Peningkatan PAD

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, dan Ketua TP – PKK, Ranty Rachmatillah, bersilaturahmi dengan jajaran ASN Pemerintah Kota Sukabumi dalam apel perdana selepas masa cuti bersama Idul Fitri yang dilaksanakan pada 8 April 2025 di Balai Kota.

Wali Kota dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mengajak semuanya memperkuat persatuan dan kekompakan untuk mengejar target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan Kota Sukabumi bisa berjalan dengan pesat.

Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah membentuk The Winning Team yang beranggotakan 11 orang penanggung jawab dari kalangan ASN yang akan menyusun program peningkatan PAD.

“Tugas (laksanakan) secara kolektif dan kolegial. Saya akan menunjuk 11 orang PIC untuk percepatan peningkatan PAD. Mereka akan membuat program dan hari Jumat (11/04) kita akan melaksanakan rapat kerja,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada Bagian Kesra Sekretariat Daerah untuk menyusun jadwal Salat Jumat keliling di berbagai masjid di tujuh kecamatan. Menurutnya kegiatan ini akan dimanfaatkan untuk memaparkan berbagai program kerja termasuk memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Sukabumi. Diharapkan dengan hal ini partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan akan semakin meningkat.

“Setiap Jumat saya akan keliling ke masjid kecamatan dan satu bulan sekali di Masjid Agung. Saya akan menyampaikan (program kerja) kepada jemaah. Saya akan sampaikan data Pemkot seperti pemasukan PAD dan perkembangan BUMD setiap bulannya,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Dorong Pengembangan PLTP Wujudkan Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di tanah air, karena Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Mukhtarudin menjelaskan alasan pengembangan PLTP perlu dilakukan, mengingat potensi besar Indonesia yang memiliki cadangan panas bumi sekitar 23-28 GW itu tersebar di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku.

Sebagai contoh aktual, pada 7 April 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan PLN untuk membangun PLTP berkapasitas 40 MW di Provinsi Maluku.

Menurut Mukhtarudin, hal Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi panas bumi di wilayah timur Indonesia, yang selama ini kurang tergarap.

Namun, Mukhtarudin mengaku hingga 2025, baru sekitar 2.356 MW yang dimanfaatkan kurang dari 10% potensi totalnya.

“Dengan permintaan listrik terus naik. Maka PLTP ini saya kira bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin mahal dan terbatas saat ini,” tutur Mukhtarudin, Senin 7 April 2025.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai pentingnya pengembangan PLTP, karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Misalnya melalui pemanfaatan uap untuk pertanian atau pariwisata,” ungkap Mukhtarudin.

PLTP juga, kata Mukhtaridin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, apalagi Indonesia masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak.

“PLTP menawarkan alternatif energi bersih yang dapat mengurangi emisi karbon dan membantu mencapai target net-zero emission yang dicanangkan pemerintah,” imbuh Mukhtarudin.

Kendati demikian, Mukhtarudin mengatakan kolaborasi kemitraan antara BUMN (seperti PLN atau Pertamina Geothermal Energy) dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan PLTP tersebut.

“Karena sumber tenaga panas bumi ini penting mewujudkan ketahanan energi nasional,” beber Mukhtarudin.

Kata Mukhtarudun yang perlu diperhatikan juga adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat sangat penting guna untuk mengurangi resistensi lokal terhadap proyek PLTP.

Jadi, Fraksi Golkar Senayan menilai pengembangan PLTP sangat diperlukan untuk masa depan energi yang berkelanjutan.

“Tetapi membutuhkan strategi terpadu untuk mengatasi hambatan finansial, teknis, dan sosial,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin berharap tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, regulasi, dan dampak lingkungan lokal perlu segera diatasi agar PLTP dapat berkembang secara maksimal.

“Dengan pengelolaan yang baik, PLTP bisa menjadi tulang punggung transisi energi hijau di Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor RI ke AS Terancam, Dasco Ingatkan Bahaya ‘Produk Buangan’

Penulis
Syifa
-

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk resiprokal pada banyak mitra dagang beberapa negara di dunia. Trump menyebut hari di mana pengumuman itu disampaikan sebagai “Hari Pembebasan”. Indonesia tak luput dari sengatan “Hari Pembebasan” tersebut. Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Dasco menegaskan pentingnya pemerintah RI menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump itu.

“Menyikapi soal penerapan tarif oleh AS kepada Indonesia, AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” kata Dasco kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi pasar tempat ekspor ‘buangan’ bagi negara lain yang tak bisa memasarkan produknya ke AS. Dia juga mengingatkan program hilirisasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai gagal akibat kebijakan luar negeri tersebut.

“Tetapi, juga penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS. Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita,” ujar Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan ini.

“Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum,” pungkasnya.

Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

Sebelum mengumumkan tarif timbal balik baru itu, Trump telah mengenakan bea masuk sebesar 20 persen untuk semua produk yang diimpor dari China. Ia pun telah mengenakan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium yang diekspor ke AS.

Dunia diprakirakan akan segera bersikap atas langkah Trump. Sebelum pengumuman itu disampaikan, aktivitas manufaktur di seluruh dunia dikabarkan melambat. Pasar keuangan bergejolak karena investor menunggu pengumuman Trump.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Riau Peringatkan Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem dan Karhutla di Riau

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan peringatan serius terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Riau, menyusul prediksi cuaca ekstrem tahun ini. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau.

“Kita persiapan menghadapi kondisi cuaca ke depan, seperti Karhutla. Jadi ini kalau dari informasi BMKG, karena saya sudah diundang rapat pada bulan puasa lalu oleh Kemenko, pada tahun ini cuacanya memang agak ekstrem, maka kita harus hati-hati akan kemungkinan kebakaran ini,” ucap Gubri Abdul Wahid, Selasa (8/4/2025).

Ia menegaskan, bahwa status kewaspadaan Karhutla di Riau sudah ditetapkan mulai 1 April 2025 dan akan berlangsung hingga November. Penetapan status ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau waspada itu sangat tinggi, maka kita lebih persiapan ekstra melibatkan seluruh unsur. Maka kita minggu tanggal 13 nanti akan ada lari pagi Karhutla Run Fun,” ujarnya.

Dijelaskan, Karhutla Run Fun akan menjadi simbol kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kegiatan yang akan digelar tersebut bukan sekadar acara olahraga, melainkan bentuk edukasi publik yang melibatkan masyarakat.

“Jadi supaya kegiatan ini menjadi edukasi kepada masyarakat keseluruh kabupaten/kota. Kita ingin melibatkan masyarakat supaya jangan terjadi karhutla yang tidak terkendali,” jelasnya.

Diungkapkan, partisipasi masyarakat terutama generasi muda, sangat penting dalam upaya pencegahan Karhutla di bumi lancang kuning. Ia berharap pemahaman tentang bahaya kebakaran dapat tersebar luas di tengah masyarakat.

“Walaupun ada kebakaran, semoga tidak memberikan efek yang luas kepada dampak kepada masyarakat. Kita melibatkan anak-anak muda untuk juga berpartisipasi karena informasi yang kita dapat tentang cuaca kita sangat ekstrem,” ungkapnya.

Selain kampanye publik, Gubri memastikan kesiapan alat dan personel di lapangan. Ia mengatakan, bahwa apel siaga Karhutla telah dilaksanakan di Dumai, salah satu daerah rawan kebakaran, sebagai bentuk kesiapsiagaan teknis.

“Kalau persiapan alat-alatnya, kita sudah kemarin di Dumai sudah melakukan apel siaga Karhutla dan perlengkapannya sudah siap.” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Halalbihalal ASN, Ahmad Luthfi Tekankan Profesionalisme dan Larang Jual Beli Jabatan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya, agar bekerja secara profesional melayani masyarakat. Dia menegaskan, melarang dengan keras tindakan jual beli jabatan.

Menurut Luthfi, ASN yang kasak-kusuk mencari-cari jabatan, dianggapnya bertindak tidak profesional. Hal itu justru menyalahi peran ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Jabatan itu amanah. Kita akan pelototi siapa yang profesional dan tidak,” tegas gubernur, saat memberikan arahan pada ASN pada acara Apel Pagi dan Halalbihalal bersama pegawai Pemprov Jateng, di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (8/4/2025).

Mantan Kapolda Jateng itu tak ambil pusing pada latar belakang ASN. Entah siapa orangnya, latar belakangnya apa, hingga bagaimana proses masuknya. Dia hanya melihat profesionalisme kerja semata. Jika seorang ASN bekerja secara profesional, sepenuh hati, ikhlas, dan mau melayani masyarakat, maka akan mendapat jabatan yang lebih tinggi.

“Saya tidak melihat bapak ibu siapa, dari mana, nggendong siapa, tidak dilihat. Saat ini yang dilihat adalah kinerja. Siapa yang profesional, nanti yang akan dapat jabatan. Mempersulit pelayanan pada masyarakat, adalah pantangan birokrasi kita,” tandasnya.

Ditambahkan, birokrasi ibarat sebuah kendaraan, sedangkan ASN bak bahan bakarnya. Agar pelayanan birokrasi kepada masyarakat itu baik, maka butuh bahan bakar yang baik pula.

Karenanya, Luthfi menyatakan, ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebagai tuan. Dalam menjalankan tugas, harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Pada momen halalbihalal itu, Gubernur Luthfi juga meminta maaf kepada semua pihak, atas kesalahan-kesalahan selama menjabat sebagai Gubernur Jateng yang telah berjalan kurang lebih dua bulan ini. Apalagi, dia memiliki program Ngopeni Nglakoni yang harus berkeliling 35 kabupaten dan kota di Jateng, sehingga belum banyak bertemu dengan semua ASN.

“Mungkin ada tutur kata dan tingkah laku kemarin-kemarin selama dua bulan, kalau ada kesalahan, kami mohon maaf,” ujar Luthfi.

Dia menyakini, ASN Pemprov Jateng sudah semakin profesional. Pada momen Idulfitri kali ini, usai bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan saudara, diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Cek Pelaksanaan Angkutan Logistik di Lampung

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melanjutkan kunjungan kerja di Kota Lampung dengan meninjau pelaksanaan angkutan logistik di Pelabuhan Wika Beton dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Senin (7/4). Pada Lebaran tahun ini, kedua pelabuhan tersebut memang difungsikan untuk membantu melayani kendaraan besar yang diizinkan beroperasi normal.

“Terima kasih kepada pengusaha yang selama periode pembatasan angkutan Lebaran 2025 mengoperasikan armadanya dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut membantu kelancaran distribusi barang dan menjaga keselamatan di jalan raya,” ujar Menhub Dudy.

Aturan terkait operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H.

SKB tersebut membatasi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan, di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

Adapun kendaraan yang dikecualikan dari pembatasan adalah pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok.

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga mengecek fasilitas yang ada di Pelabuhan BBJ. “Layanan untuk masyarakat harus optimal. Di Pelabuhan BBJ sudah disediakan konsumsi, toilet, ruang istirahat, serta ruang cuci,” kata Menhub Dudy.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, serta Direktur Utama ASDP Heru Widodo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalsel Berikan Bantuan Pertanian Sebesar Rp8,5 Miliar ke Kabupaten Batola

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui dana APBD Tahun 2025 memberikan bantuan pertanian sebesar Rp8,5 miliar kepada Kabupaten Barito Kuala (Batola) dalam rangka mendukung program optimalisasi lahan dan cetak sawah. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Bantuan tersebut terdiri dari berbagai komponen untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Berikut adalah rincian bantuan yang diberikan bantuan Padi Inbrida (475 ha) senilai Rp549.100.000, Padi Lokal (450 ha) senilai Rp747.900.000, Padi Apung (250 Styrofoam) senilai Rp 70.909.000, Penangkaran Padi (100 ha) senilai Rp111.250.000, Oplah (700 ha) senilai Rp1.277.150.000, Jagung Hibrida (50 ha) senilai Rp85.300.000, Pengembangan Durian (15 ha) senilai Rp202.800.000, Pengembangan Jeruk (20 ha) senilai Rp177.900.000, Pengembangan Cabe Besar (5 ha) senilai Rp127.172.500, Kendaraan Roda 3 (1 unit) senilai Rp40.000.000.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga memberikan bantuan dalam rangka Optimasi Lahan, Perbaikan Infrastruktur Lahan, dan Cetak Sawah sebagai berikut, Olah Lahan Optimasi (1.696 Ha) senilai Rp 1.526.400.000, Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan (1.696 Ha) senilai Rp7.801.600.000, Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan (18.191 Ha) senilai Rp16.371.900.000, Cetak Sawah Rakyat (696 Ha) senilai Rp24.360.000.000, Pengembangan Jalan Usaha Tani (2.250 meter) senilai Rp855.000.000.

Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) juga diserahkan, antara lain, Traktor Roda 4 (58 unit), Traktor Roda 2 Rotary (191 unit), Crawler (53 unit), Pompa Air 4 inci (210 unit), Transplanter (10 unit), Premi 100% AUTP (1.000 Ha) senilai Rp180.000.000, Alokasi Pupuk Subsidi (22.311 ton).

Selain itu, bantuan hibah untuk rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa Rehabilitasi Lumbung (1 unit) senilai Rp 150.000.000 dan Rehabilitasi Lantai Jemur (2 unit) senilai Rp 170.000.000 per unit.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang diwakili oleh Pj. Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, dalam acara Panen Raya di Desa Panca Karta, Kecamatan Alalak Raya, Kabupaten Barito Kuala, Senin, (7/4/2025).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan bahwa bantuan ini tidak hanya untuk Kabupaten Barito Kuala, tetapi juga untuk kabupaten lainnya di Kalsel. Bantuan pertanian tersebut berjumlah sekitar Rp6 miliar hingga Rp8 miliar untuk masing-masing kabupaten.

“Untuk tahun 2025, bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memperkuat sektor pertanian, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung optimalisasi lahan pertanian di seluruh kabupaten di Kalsel,” ungkap Syamsir Rahman.

Selain itu, Syamsir menambahkan bahwa pemerintah provinsi juga mendukung pembangunan saluran tersier dan sekunder di lahan pertanian yang kurang dari 20 hektare. Untuk lahan yang lebih besar dari 20 hektare, kewenangan pembangunan saluran dan pintu air berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air.

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan sektor pertanian di Barito Kuala dan seluruh Kalimantan Selatan dapat berkembang pesat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Dampingi Presiden Panen Raya Padi Serentak di Majalengka

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).

Panen raya padi ini juga serentak dilakukan di 14 Provinsi dan 157 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dipilihnya Jawa Barat menjadi pusat panen raya padi karena menjadi lumbung padi nasional. Dalam panen tersebut Prabowo turun ke sawah mengoperasikan “combine-harvester”, alat pertanian modern untuk memanen padi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut menaiki alat tersebut. Panen raya ini merupakan simbol keberhasilan musim tanam sekaligus bukti peningkatan produktivitas pertanian lokal dan momentum mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dari laporan Menteri Andi Amran Sulaiman, produksi beras nasional saat ini berada dalam tren yang menggembirakan. Tercatat stok gudang sebanyak 2,4 juta ton dan diperkirakan setelah panen raya ini menjadi 3 juta ton, tertinggi selama 10-20 tahun terakhir. Bahkan saking berlimpahnya produksi beras kapasitas penyimpanan tak lagi mencukupi.

Usai panen padi, Presiden Prabowo menyapa kepala daerah dan petani dari 14 provinsi yang ikut panen padi serentak lewat konferensi video.

Gubernur Dedi Mulyadi juga turut menyampaikan aspirasi petani ke Presiden secara langsung. Ia mengatakan, pasokan pupuk untuk petani di Jabar sudah lancar. Namun yang menjadi kendala adalah biaya untuk obat-obatan pengusir hama.

“Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan karena sebelum mulai menanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong atau hama. “Nyemprot” -nya itu dua kali sehari,” ungkap Dedi.

Ia juga meminta asuransi kesehatan untuk petani ditingkatkan. Dedi menyebut tak sedikit petani yang belum terkover BPJS kesehatan.

“Mohon peningkatan asuransi kesehatan petani karena banyak petani yang ketika sakit tidak terkover BPJS atau BPJS mandirinya tidak terbayar,” sebutnya.

Sebagai pusat lumbung padi nasional, Dedi juga berharap Kementerian Pertanian menambah peralatan untuk peningkatan produksi.

“Karena Jabar pusat lumbung padi nasional, ya seluruh alatnya harus banyak (supaya) ditambah kalau ingin peningkatan produksi,” ucap Dedi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Ingin Aset Terbengkalai Diubah Jadi Ruang Terbuka Hijau

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah menaruh perhatian serius terhadap sejumlah aset milik daerah yang terbengkalai. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi aset yang sudah lama tidak difungsikan.
Salah satu aset yang dikunjungi adalah gedung bekas Pasar Higienis di Jalan Teratai (area sekitar Pasar Kodim), serta sejumlah bangunan milik pemko lainnya. Pendataan terhadap aset-aset ini menjadi langkah awal untuk proses alih fungsi ke depan.
“Setelah mengunjungi gedung Pasar Higienis Teratai, saya juga meninjau beberapa aset lainnya yang saat ini dalam kondisi terbengkalai,” kata Agung, Minggu (6/4/2025).
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan banyak aset yang tampak tidak terawat. Bahkan, aset tak bergerak itu ditumbuhi semak belukar yang mencemari estetika kota.
“Keadaan ini tidak hanya merugikan secara visual, tetapi juga berpotensi menurunkan nilai guna aset tersebut. Kami akan rapikan dan percantik supaya tidak tampak semak dan tidak mengganggu keindahan,” ucap Agung.
Salah satu yang paling memprihatinkan adalah eks kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru di persimpangan Jalan Melur, Sukajadi. Bangunan itu kini dipenuhi rerumputan liar karena sudah lama tidak difungsikan.
Sebagai langkah konkret, Agung mengusulkan agar beberapa aset yang tidak lagi digunakan dapat dialihfungsikan menjadi taman kota atau ruang terbuka hijau (RTH). Selain menjaga keberlangsungan aset milik pemerintah, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kani bisa mengubahnya menjadi taman sudut kota. Dengan begitu, selain merawat aset pemerintah, kami juga menghadirkan ruang publik yang dapat dinikmati warga Pekanbaru,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1171,1181,119...4,923Halaman 1,118 dari 4,923