Beranda blog Halaman 1151

Menteri PU Tinjau Perbaikan Jalan Nasional di Jawa Timur

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (15/3/2025) sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Selain jalan tol, ia juga mengecek kondisi infrastruktur di jalur utama Jombang-Mojokerto-Surabaya, termasuk Jalan Mastrip di Jombang, yang menjadi salah satu titik perbaikan prioritas.

Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali saat ini tengah melakukan pekerjaan rehabilitasi minor di Jalan Mastrip Jombang sepanjang 1,7 km dari total panjang 2 km. Selain untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi fungsional, perbaikan ini juga dilakukan guna mendukung kesiapan jalur mudik Lebaran 2025 agar aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Dalam tinjauannya, Menteri Dody menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat kinerja preservasi jalan nasional.

“Lakukan pekerjaan dengan hemat tetapi tetap jaga mutu pelaksanaan. Cari inovasi-inovasi skema pembiayaan untuk membantu menjaga kemantapan jalan nasional, misalnya melalui CSR (Corporate Social Responsibility),” ujar Menteri Dody.

Baca juga: Raker Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan

Berdasarkan data BBPJN Jawa Timur-Bali per 14 Maret 2025, perbaikan jalan berlubang di ruas jalan nasional Jawa Timur telah dilakukan sejak 1 Januari 2025 dan telah mencapai 11.775 titik dari total 11.868 titik yang diidentifikasi. Sisa 93 titik lainnya masih dalam proses perbaikan dan ditargetkan rampung pada H-10 Lebaran.

Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali, Gunadi Antariksa, menjelaskan bahwa dalam proses perbaikan, pihaknya menggunakan material tambalan cepat mantap (TCM) serta bongkaran aspal dengan metode Cold Milling Machine (CMM) dan hotmix. Selain itu, beberapa perbaikan juga mendapatkan dukungan dari program CSR sebagai langkah percepatan di tengah keterbatasan anggaran.

“Melalui berbagai upaya percepatan perbaikan jalan yang dilakukan BBPJN Jawa Timur-Bali ini, diharapkan jalur-jalur nasional di Jawa Timur siap digunakan secara optimal saat arus mudik Lebaran 2025,” kata Gunadi.

BBPJN Jawa Timur-Bali juga melaporkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan perusahaan swasta dalam pekerjaan preservasi ini. Beberapa di antaranya adalah Dinas PUTR Kabupaten Gresik, PT Petrokimia Gresik, dan PT Punakawan, yang menyumbangkan material Cold Paving Hot Mix (CPHM) sebanyak 10 ton.

Secara keseluruhan, panjang jalan nasional Lintas Utara di Jawa Timur mencapai 227,52 km, sementara jalan nasional Lintas Tengah membentang sepanjang 97,04 km. Dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan jalur mudik di Jawa Timur siap melayani masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Tegaskan Tak Ada Larangan Truk, Hanya Pembatasan Operasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, guna memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan balik pada masa Lebaran 2025, pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang.

Menhub Dudy menegaskan, adanya pembatasan tersebut tidak serta-merta melarang pengoperasian angkutan barang sama sekali. Sebab, angkutan barang tetap dapat beroperasi dengan memperhatikan beberapa hal.

“Aturan pembatasan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada pelarangan angkutan barang. Jadi angkutan barang dan arus mudik bisa berjalan beriringan,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Senin (17/3).

Pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

Adapun yang perlu diperhatikan yaitu perusahaan angkutan barang harus melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan. Kemudian terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang juga harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Menhub Dudy menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53%. Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar.

Sementara itu, untuk kendaraan pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan truk 3 sumbu, dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

“Untuk angkutan logistik tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman,” pungkas Menhub Dudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tinjau Smelter Freeport, Tegaskan Hilirisasi Industri Tambang

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung area smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 17 Maret 2025. Pada peninjauan ini, Presiden mengunjungi area electro refinery untuk melihat produksi katoda, serta area precious metal refinery (PMR) untuk melihat produksi emas dari hasil pemurnian bijih yang sebelumnya diekstraksi dari tambang.

PMR PTFI merupakan fasilitas pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga pemurnian logam mulia. Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian ini merupakan pencapaian besar bagi Indonesia dalam upaya hilirisasi industri pertambangan.

“Saya kira ya kita bangga, bersyukur, akhirnya punya processing dari logam-logam murni. Kita sekarang tidak mau menjual sumber alam kita sebagai bahan baku, kita tidak mau lagi jual murah, kita mau di-processing di Indonesia, supaya nilai tambah bisa kita nikmati, ini nanti tambah kekayaan negara untuk rakyat Indonesia,” kata Presiden usai peresmian.

PMR yang dibangun dengan total investasi mencapai USD630 juta atau setara dengan Rp10 triliun tersebut menggunakan teknologi hidrometalurgi dalam proses pemurniannya. PMR memiliki kapasitas produksi yang signifikan yaitu sebesar 6.000 ton lumpur anoda per tahun, 50 ton emas per tahun, 210 ton perak per tahun, dan 0,03 ton platinum per tahun.

Selain itu, pabrik ini juga mampu memproduksi 0,375 ton paladium per tahun, 285 ton selenium per tahun, 220 ton bismuth per tahun, hingga 2.200 ton timbal per tahun. Dengan beroperasinya PMR ini, seluruh produksi lumpur anoda dari smelter PTFI kini dapat dimurnikan di dalam negeri.

Dalam keterangan terpisah, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa PMR ini adalah pemurnian emas modern dengan teknologi hidrometalurgi yang terbesar di dunia. Pada bulan Desember tahun 2024, PMR PTFI telah memulai produksi pertamanya dan diperkirakan sebanyak 32 ton bahan baku akan dimurnikan menjadi emas pada tahun ini.

“Tahun-tahun ke depannya sekitar 50 ton per tahun. Jadi ini tentu saja akan sangat membantu ekosistem generisasi emas. Dalam hal ini antara lain adalah untuk memasok juga bullion bank yang sudah dibentuk di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, produksi emas oleh PMR PTFI telah mencapai 1,062 ton atau setara dengan Rp 1,7 triliun per tanggal 9 Maret 2025. Keberadaan PMR PTFI ini pun diharapkan mampu mendukung strategi pemerintah dalam meningkatkan hilirisasi pada sektor pertambangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Usulkan Inovasi Mudik, Atasi Potensi Kemacetan

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti berbagai aspek persiapan mudik dan arus balik Lebaran 2025. Ia menggarisbawahi bahwa puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28 Maret (H-3), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 6 April (H+5) harus dipastikan perjalanan yang ditempuh oleh para pemudik tetap aman dan lancar.

Dirinya pun mengusulkan berbagai inovasi dan strategi baru untuk mengurangi kemacetan. Salah satu usulan utamanya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% yang tidak hanya diberikan pada hari-hari puncak, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya.

“(usulan kebijakan) diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan sehingga arus mudik dan balik lebih merata,” usul Herman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur dan Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Baca juga: Polemik Takaran MinyaKita, Herman Khaeron Desak Sanksi Tegas bagi Produsen

Ia pun menekankan perlunya kesiapan infrastruktur jalan tol yang lebih baik. Herman mengapresiasi peran Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, yang berupaya meningkatkan koordinasi antar-lembaga, terutama dalam menghadapi lonjakan pemudik yang diperkirakan lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Herman turut menyoroti kesiapan fasilitas pendukung, terutama terkait bahan bakar dan layanan bengkel darurat. Oleh karena itu, ia mengingatkan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan ketersediaan BBM di jalur mudik, serta meningkatkan armada pengiriman BBM dengan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan kemacetan.

“Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” ujarnya.

Terkait aspek kenyamanan pemudik, dirinya mengusulkan penambahan ‘mobile toilet’ di sepanjang jalur mudik, terutama di luar rest area utama. Menurutnya, antrean panjang di fasilitas umum sering menjadi sumber ketidaknyamanan bagi pemudik. Terkait rekayasa lalu lintas, dirinya menekankan penggunaan sistem contraflow yang harus dikelola lebih efektif.

Berdasarkan pengalaman yang ia telah alami, sistem ini sering kali mempercepat arus di satu titik, tetapi justru menyebabkan kemacetan di titik keluar. “Evaluasi terhadap penerapan contraflow harus dilakukan agar tidak malah memperburuk kondisi lalu lintas,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelancaran mudik, Herman mendorong optimalisasi exit tol sehingga potensi kemacetan di gerbang tol yang dapat berdampak pada jalur utama bisa teratasi. Tidak hanya itu saja, imbuhnya, koordinasi dengan petugas di sekitar pintu keluar sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

Dengan berbagai usulan ini, Herman berharap agar mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lebih lancar dan nyaman. “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dasco Tegaskan DPR Tidak Terburu-Buru dalam Revisi UU TNI

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dilakukan dengan terburu-buru. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh pimpinan Komisi I DPR dan perwakilan dari masing-masing fraksi yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan telah dibahas secara mendalam oleh Komisi I DPR. Ia juga menekankan bahwa proses ini melibatkan partisipasi publik yang sangat diperhatikan.

“Bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat terbuka. Dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang, itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Dasco Lepas 100 Bus Pulang Basamo Gelombang Pertama ke Sumbar

Lebih lanjut, meskipun revisi ini hanya melibatkan tiga pasal, Dasco menekankan bahwa proses pembahasannya tetap membutuhkan waktu yang cukup. “Walaupun hanya tiga pasal, pembahasannya memerlukan waktu karena kita perlu merumuskan kata-kata yang tepat dalam naskah akademik dan pokok-pokok pembahasan,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun perencanaan awal untuk pembahasan ini dijadwalkan selama empat hari, rapat kemudian disingkat menjadi dua hari untuk efisiensi. Hal ini juga dilakukan karena melibatkan berbagai institusi terkait.

Selain itu, Dasco memastikan bahwa proses pembahasan sudah selesai dan saat ini revisi Undang-Undang TNI telah diajukan kepada Komisi I untuk ditindaklanjuti. “Proses ini sudah selesai dibahas, dan akan diteruskan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menambahkan bahwa dalam rapat panja yang digelar oleh Komisi I, sudah melibatkan berbagai pihak, mulai Mensesneg , Kementerian Pertahanan, hingga perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum. Semua partisipasi publik juga ditegaskannya sudah dilaksanakan dengan baik. Kami

Terkait dengan pertanyaan apakah revisi Undang-Undang TNI akan dibawa ke Rapat Paripurna, Dasco menegaskan bahwa hal itu tergantung pada penyelesaian pembahasan yang masih berlangsung. “Kalau apabila selesai kemudian sudah bisa dibawa, apabila kemudian belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa (ke paripurna),” tutup Dasco.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, Dave Laksono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono Suratto serta segenap Anggota Komisi I DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah: Jatim Jadi Barometer Pengendalian Inflasi Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (17/3/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Selain itu, turut hadir jajaran Bank Indonesia (BI) Jawa Timur dan instansi terkait lainnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan posisinya sebagai Lumbung Pangan Nusantara, inflasi di Jawa Timur menjadi barometer pengendalian inflasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu:

Baca juga: Gubernur Khofifah Optimis Lumbung Pangan EPIK Mobile Mampu Kendalikan Harga Sembako
  • Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan produksi dan cadangan pangan mencukupi.
  • Keterjangkauan Harga, melalui intervensi pasar dan subsidi yang tepat sasaran.
  • Kelancaran Distribusi, dengan memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok.
  • Komunikasi Efektif, agar masyarakat mendapat informasi harga dan stok yang transparan.

“Dengan target inflasi 2,5±1%, kami terus mengantisipasi tekanan inflasi menjelang HBKN serta bersinergi dalam menanggulangi tantangan struktural demi stabilitas ekonomi yang lebih kuat,” ujar Khofifah.

Inflasi Jatim sebagai Barometer Nasional

Dalam pertemuan ini, Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Muhammad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa TPID Jawa Timur telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran nasional. Meskipun pada Januari-Februari 2025 Jawa Timur mencatat deflasi kumulatif sebesar -1,13% (ytd), namun deflasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik selama dua bulan terakhir yang memberikan andil deflasi sebesar -1,88% (ytd).

“Noor Nugroho menekankan bahwa meskipun diskon tarif listrik bersifat sementara, perlu dilakukan antisipasi terhadap dampak pasca kebijakan tersebut untuk memastikan inflasi tetap terkendali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, menambahkan bahwa sebagai lumbung pangan nasional, harga komoditas pangan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini berpotensi mendorong produsen untuk menjual pasokan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antar provinsi harus tetap memperhatikan keseimbangan pasokan di dalam daerah.

“Sinergi dan inovasi TPID perlu didorong untuk menjaga inflasi Jawa Timur tetap dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan bersama,” jelas Erwin.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Jawa Timur akan meningkatkan koordinasi dan memantau pergerakan harga bahan pokok secara intensif. Penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi lonjakan harga akibat faktor musiman. Selain itu, langkah-langkah preventif seperti operasi pasar murah, optimalisasi cadangan pangan, serta efisiensi jalur distribusi akan terus diperkuat.

Melalui High Level Meeting TPID ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang proaktif dan berbasis data, guna menjaga keseimbangan ekonomi serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Uji Petik DTSEN Capai 25 % Mensos Gus Ipul Targetkan segera Rampung

Penulis
Syifa
-

Tahap ground checking atau uji petik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah mencapai 25 persen. Demikian disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf usai bertemu pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” katanya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ia mengakui dalam proses ground checking memang ada sedikit kendala. Kendala tersebut di antaranya karena medan menuju lokasi warga cukup sulit.

“Ya di medannya itu kan ada yang harus pakai perahu. Ya enggak semua seperti Jakarta kan gitu,” katanya.

Ia menargetkan uji petik bisa rampung sebelum Mei. Sebab, DTSEN akan menjadi acuan bagi penyaluran bantuan sosial triwulan kedua pada Mei 2025.

“Itu akan kita jadikan pedoman nanti,” katanya.

Saat ditanya bagaimana hasil 25 persen dari uji petik DTSEN, ia mengatakan Sebagian besar hasilnya cocok dengan data. Meski begitu, datanya memang dinamis sekali.

“Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatanlah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adninggar Widyasanti mengatakan uji petik dilakukan dalam rangka pemutakhiran DTSEN. Ia memastikan pemutakhiran ini akan terus dilakukan tiap tiga bulan sekali.

“Karena kan namanya data terkait dengan manusia pasti kan dinamikannya tinggi sekali,” katanya.

Ia melanjutkan lewat DTSEN nantinya penduduk akan diperingkatkan berdasarkan desil.

“Jadi namanya desil itu 10 persen, desil 2, 20 persen, desil 3, 30 persen. Jadi, caranya itu nanti penduduk itu diperingkatkan dari yang paling bawah sampai paling atas berdasarkan 10 persen, 20 persen, 30 persen,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Tekankan RUU TNI Harus Kedepankan Supremasi Sipil

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) harus tetap mengedepankan supremasi sipil.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/3), Ibas menyampaikan bahwa keterlibatan TNI di ranah sipil harus bersifat memperkuat, bukan menyimpang dari tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan negara.

“RUU TNI ini adalah produk yang kita revisi bersama melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sejauh ini, sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal pasal tertentu. Kita ingin supremasi sipil tetap dikedepankan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya,” ucap dia.

Ibas menekankan bahwa peran TNI tidak hanya dalam pertahanan fisik dan senjata, tetapi juga menghadapi tantangan baru seperti penanganan terorisme, bencana, narkotika, serta ancaman digital seperti judi online dan pinjaman online ilegal.

“TNI adalah pengawal kedaulatan negara. Bayangkan, distorsi kita bukan fisik, senjata, bom, sekarang bahkan mengarah ke perangnya narkotika. Perangnya judi online dan perangnya pinjaman online ilegal,” kata Ibas.

Karena itu, ia menilai RUU TNI perlu mencantumkan batasan yang jelas terkait keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Ia menegaskan bahwa aturan ini bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi militer, melainkan sebagai langkah penguatan peran TNI sesuai dengan koridor yang tepat.

“Saya yakin, tidak akan masuk ke ranah-ranah yang tidak diperlukan. Untuk itu, ada pembatasan bagi TNI yang bisa terlibat di ranah-ranah sipil tersebut; karena itu bagian dari supremasi sipil dan bukan kembali ke dwifungsi,” katanya.

Ibas juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan, khususnya terkait keharusan prajurit TNI untuk mengundurkan diri jika ingin berkarier di ranah sipil.

Sebagai contoh, ia menyebut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang telah melepaskan karier militernya sebelum terjun ke dunia politik.

Ibas menyebut aturan pelibatan TNI di ranah sipil dibentuk bukan untuk penyimpangan, tetapi justru penguatan. Ia mengaku akan berada di garda terdepan jika ada aturan yang berdampak buruk bagi bangsa.

“Saya pun akan protes jika ada yang tidak sesuai, dan saya akan berada di depan menyampaikan pandangan-pandangan yang objektif,” katanya.

Jangan sampai, imbuh Ibas, jasa TNI sejak masa lampau dalam menjaga kedaulatan negara rusak karena isu RUU TNI. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mengawal proses legislasinya.

Ibas menyampaikan pandangannya itu ketika menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/3).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu BPJS Kesehatan, Bupati Lucky Hakim Sampaikan Peningkatan Kesehatan untuk Indramayu Sehat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Lucky Hakim memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kabupaten Indramayu pada hari ini, Selasa (18/3/25). Rapat yang dilaksanakan di Pendopo Indramayu ini dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD terkait, perwakilan BPJS Kesehatan, serta lainnya.

Agenda rapat difokuskan pada evaluasi pelayanan, cakupan, pembahasan kendala di lapangan, dan rencana perbaikan guna meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan pentingnya perbaikan kualitas layanan BPJS Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses kesehatan yang layak.

“Kami akan terus berupaya memperkuat koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan serta seluruh fasilitas kesehatan agar pelayanan yang diberikan makin optimal. Apalagi kami punya program percepatan Indramayu Sehat,” ujar Bupati Lucky Hakim.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Indramayu Rahmat Ritonga mengatakan, beberapa permasalahan yang mengemuka di Kabupaten Indramayu saat ini antara lain kendala administrasi, ketersediaan tenaga medis, serta pemenuhan fasilitas kesehatan. Selain itu, dibahas pula upaya peningkatan kepesertaan BPJS dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lucky Hakim memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait untuk segera melakukan pemetaan masalah secara terperinci dan menyusun langkah strategis guna mengatasi kendala yang ada. Dia juga meminta agar dilakukan pemantauan berkala terhadap pelayanan BPJS di setiap fasilitas kesehatan sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap mampu meningkatkan sinergi antar instansi guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa evaluasi rutin akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lucky Hakim Kunjungi Korban Bencana Puting Beliung Desa Bugis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengunjungi korban bencana angin puting beliung yang menerjang Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, pada Minggu (16/3/25) sekitar pukul 16.00 WIB.

Bencana alam ini mengakibatkan kerusakan pada 193 rumah warga, dengan rincian 5 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, 47 unit rusak ringan dan 132 unit rusak sangat ringan. Bupati Lucky Hakim memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam kunjungannya, Ia berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, TNI, Polri, dan aparat desa setempat.

Bupati Lucky Hakim menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warga Desa Bugis dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beliau juga memastikan bahwa bantuan darurat, seperti terpal, kasur, dan makanan, segera disalurkan kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

“Saya sangat prihatin terhadap musibah yang melanda Desa Bugis dan sekitarnya. Semoga para korban diberikan ketabahan, dengan kebersamaan dan gotong royong kita berharap pemulihan segera terlaksana,” katanya, Senin (17/3/2025) ketika mengunjungi Desa Bugis.

Selain itu, Bupati Lucky Hakim menginstruksikan BPBD dan instansi terkait untuk melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk fasilitas umum seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang turut terdampak. Beliau juga mengapresiasi respons cepat dari personel TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan relawan dalam proses evakuasi dan pembersihan puing-puing.

Bupati Lucky Hakim juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang. Beliau menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara semua elemen masyarakat dalam menghadapi bencana alam guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Dengan langkah-langkah cepat dan terkoordinasi, diharapkan proses pemulihan pasca-bencana di Desa Bugis dapat berjalan lancar, sehingga warga dapat segera kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,1501,1511,152...4,931Halaman 1,151 dari 4,931