Beranda blog Halaman 1152

Wali Kota Hasto Wardoyo Pererat Komunikasi dan Jaring Masukan dari Wartawan

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berbuka puasa bersama dengan para jurnalis atau wartawan yang biasa bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan itu menjadi media untuk mempererat komunikasi serta menjaring kritik, saran dan masukan dari wartawan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Hasto-Wawan.

Hasto Wardoyo mengatakan para jurnalis media memiliki peran besar karena bisa memandang suatu permasalahan dari sudut yang berbeda. Sedangkan dirinya dan Wawan maupun kepala dinas biasanya memandang masalah dengan sudut yang itu-itu saja karena ketugasan dari pemerintah atau eksekutif. Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat, termasuk wartawan.

“Oleh karena itu saya minta masukan, kritik dan saran dari teman-teman media untuk memberikan masukan dan pandangan dari sudut yang berbeda. Termasuk tiap Rabu pagi kita melakukan open house tujuannya untuk mendapatkan pandangan yang berbeda,” kata Hasto Wardoyo saat berbuka puasa bersama wartawan di Rumah Dinas Wali Kota Yogyakarta, Senin (17/3/20225).

Menurutnya tugas pemerintah selama ini jarang yang betul-betul jauh dari pakem. Kadang-kadang perlu memaksakan diri untuk meloncat keluar dari pakem agar hasilnya berbeda atau tidak mudah ditebak. Dicontohkan jika dirinya hanya mengikuti anggaran pemerintah seperti biasanya terus dibelanjakan selama 5 tahun, hasilnya sudah bisa ditebak. Tetapi bisa bersama-sama memberikan masukan sudut pandang yang berbeda, baru bisa mempunyai sesuatu yang tidak biasa.

“Kondisi sekarang ini adalah kondisi yang butuh ikatan yang berbeda karena pemerintah dalam keadaan perlu efisiensi. Makanya kita ini terus berusaha bagaimana mengurus segala urusan di Pemkot Yogyakarta ini kalau bisa kita tidak menggunakan cara yang biasa harus dengan berbagai macam kreasi dan kreativitas,” terang Hasto Wardoyo.

Salah satu target 100 hari kerja Hasto-Wawan adalah membersihkan sampah di depo-depo. Hasto Wardoyo menyatakan persoalan sampah yang dihadapi di Kota Yogyakarta menjadi pengungkit untuk membangun kedisiplinan. Oleh karena itu nanti kalau 100 hari kerja ini sudah jalan pola dan tampak hasilnya langkah berikutnya membangun mindset. Pembangunan mindset tidak hanya masalah sampah dan kebersihan, tapi juga dikaitkan dengan kedisiplinan yang lain.

“Yang jelas kami tetap menjaga Kota Yogya ini kota budaya, kota pendidikan sebagai centre of excellence dan centre of reference tempat bertanya dan tempat rujukan di Kota Yogyakarta,” papar Hasto Wardoyo.

Sementara itu mewakili Paguyuban Wartawan Balai Kota Yogyakarta, Heri Susanto menilai Hasto dan Wawan cukup terbuka dan transparan dalam memberikan informasi. Hal tersebut mendukung kerja-kerja jurnalis untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan Pemkot Yogyakarta serta menyampaikan informasi kepada publik. Diharapkan sinergi dan kemudahan komunikasi yang lancar antara kepala daerah itu dapat terus terjalin.

“Keterbukaan informasi dan transparansi memudahkan kerja-kerja wartawan. Apa yang disampaikan Pak Hasto “daging’ semua kalau istilah medianya. Bisa menjadi berita,” ucap Heri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Eri Minta DLH Sosialisasikan Keterbatasan Lahan Makam pada Warga

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal keterbatasan lahan makam. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu menyadari, tidak ada lagi lahan tanah yang dapat digunakan untuk makam di Kota Pahlawan.

Wali Kota Eri mengatakan, pemkot sudah tidak bisa lagi menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk warga karena keterbatasan lahan. Selain itu, juga karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pemkot tidak bisa melakukan pembebasan lahan lebih banyak lagi untuk makam.

“Kita sudah tidak bisa menyediakan lahan makam untuk warga Surabaya, tanahnya siapa? Di (TPU) Keputih pun dibuat panggung (ditumpang), kalau ada saudara-saudaranya yang meninggal ya sudah ditumpang, tanahe wis nggak onok (sudah tidak ada lahannya). Ada tanah yang kita manfaatkan untuk pergerakan ekonomi dan lain-lainnya,” kata Wali Kota Eri, Senin, (17/3/2025).

Baca juga: Eri Cahyadi Janji Wujudkan Surabaya Maju dan Berkelanjutan

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta kepada jajarannya untuk mendata jumlah warga di setiap perkampungan yang memiliki TPU aktif. Dengan begitu, maka akan diketahui jumlah warga yang bisa dimakamkan di TPU tersebut.

Berdasarkan data dari DLH, terdapat 13 lahan makam dan 1 krematorium yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Sementara itu, lahan makam yang berada di kawasan perkampungan ada sebanyak 535.

“Selagi makam itu aktif dihitung RW itu masih ada berapa jiwa, dilihat masih bisa apa tidak makam ini menampung total jiwa di kampung tersebut. Nah, kalau bisa, otomatis harus dimakamkan di makam situ dan tidak boleh di TPU Keputih, karena makam di Keputih itu khusus untuk kampung yang tidak menyediakan makam” tuturnya.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak bisa jika harus melakukan pembebasan lahan untuk makam. Sebab harga tanah di Surabaya semakin mahal. Maka dari itu, ia ingin sistem tumpang ini dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Tidak hanya sosialisasi ke masyarakat, wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPRD Surabaya sebagai bahan diskusi. Karena, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas, mulai dari untuk biaya rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan hingga kesehatan gratis.

“Tanah sudah tidak ada, lalu mau bebaskan tanah? Duitnya berapa? Pembebasan tanah itu bisa Rp 4 – Rp 5 juta per meter, sama saja beli rumah. Mau pilih mana? Mau membebaskan tanah atau lebih manfaat untuk menyelesaikan kemiskinan? Warga Surabaya juga harus tahu itu,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Catat Sudah 777 Ribu Orang Mendaftar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa hingga 16 Maret 2025, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah menarik lebih dari 777 ribu pendaftar dari 9.285 Puskesmas di 502 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Selama periode 10 Februari hingga 15 Maret 2025, tercatat 20 kabupaten/kota dengan tingkat kehadiran tertinggi. Kabupaten Lamongan menempati posisi pertama dengan 27.284 peserta, diikuti oleh Mojokerto dengan 24.361 peserta, serta Kota Semarang dengan 19.997 peserta.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa PKG merupakan salah satu inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI. Program ini ditargetkan untuk menjangkau lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh.

Baca juga: Cek Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun, Begini Cara Daftarnya!

Melalui PKG, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari skrining penyakit jantung dan kanker hingga pemeriksaan kesehatan mental. Secara khusus, program ini memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil dan balita dengan pemeriksaan dini untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak awal.

“Khususnya bagi ibu hamil dan Balita, program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” ujar Menkes Budi dalam Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah pada Senin (17/3).

PKG disusun berdasarkan siklus hidup masyarakat dan berfokus pada tiga momentum utama: ulang tahun, sekolah, serta pemeriksaan khusus bagi ibu hamil dan balita. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, pemeriksaan bagi masyarakat usia 0-16 tahun dan 18 tahun ke atas dilakukan sesuai tanggal ulang tahun masing-masing individu.

Mulai Juli 2025, PKG akan diperluas ke lingkungan sekolah, menyasar anak usia 7-17 tahun guna memastikan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa. Sementara itu, pemeriksaan untuk ibu hamil dan balita akan dilakukan di Puskesmas dan Posyandu, mencakup skrining hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gigi, serta kesehatan mata, telinga, dan tekanan darah.

Untuk orang dewasa dan lansia, program ini menitikberatkan pada pemeriksaan risiko stroke, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Selain itu, PKG juga mencakup skrining kesehatan jiwa sejak usia sekolah dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental.

“Yang terbaru, program PKG juga akan mencakup skrining kesehatan jiwa yang menyasar mulai dari tingkat SD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental yang sering kali terabaikan,” ucap Menkes Budi.

Beberapa daerah, seperti Lamongan, telah berhasil menjalankan PKG dengan baik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pemerintah daerah, sosialisasi yang efektif, serta ketersediaan fasilitas dan tenaga medis di Puskesmas. Pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program ini dengan memanfaatkan anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa target pemeriksaan PKG akan terus ditingkatkan. Saat ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 50 ribu pemeriksaan per hari, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 100 ribu, hingga mencapai 300 ribu pemeriksaan per hari guna mencapai 100 juta pemeriksaan setiap tahunnya.

“Lamongan, Mojokerto, Semarang, Jember, Demak berhasil karena ada instruksi kepala daerahnya jelas, kemudian data-data nya juga bagus, ada data yang diberikan dari pimpinan wilayah, Kades atau Lurah,” ujar Bima.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Industri Ritel sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Pemerintah terus memperkuat industri ritel sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional. Dengan dukungan kebijakan yang progresif, sektor ritel semakin berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa optimisme dalam sektor ritel menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

“Seluruh pelaku ritel harus optimis terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa ini penting? Karena Indonesia memiliki domestic market yang kuat dan resiliensi tinggi,” ujarnya dalam acara yang bertajuk Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, pada Senin (17/03) di Jakarta.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa industri ritel memiliki peran sentral dalam mendorong daya beli masyarakat, mengingat sektor konsumsi masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 52%.

Baca juga: THR ASN Mulai Didistribusikan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan bagi UMKM, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha serta memperluas peluang bagi wirausaha baru.

Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi dalam sektor ritel guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi, UMKM dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Menko Airlangga menuturkan bahwa dengan hampir 4 juta retail store yang ada di Indonesia, jika seluruhnya dapat naik kelas, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden diyakini dapat tercapai pada tahun 2028-2029. Dengan optimisme yang kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia siap melangkah menuju masa depan ekonomi yang maju dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

THR ASN Mulai Didistribusikan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai didistribusikan pada hari Senin (17/3). Hingga Senin sore, pembayaran THR telah disalurkan kepada 1.541.373 personil Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi mencapai Rp9,36 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pencairan THR ini mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk PNS, PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan PPNPN.

“THR ini kami bayarkan kepada berbagai aparatur negara sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Menkeu pada Senin (17/3).

Baca juga: THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Cair, Ini Rincian dan Jadwal Pembayarannya

Secara rinci, THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai. Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil, THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil, dan THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai. Hingga Senin sore kemarin, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84% dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran.

Selain bagi ASN aktif, pembayaran THR juga diberikan kepada para pensiunan yang dilakukan melalui bank penyalur. Hingga hari ini, pencairan THR bagi pensiunan telah mencapai Rp11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target. Pembayaran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan melalui PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan.

Dengan pencairan THR ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri. Pemerintah terus memastikan kelancaran penyaluran THR agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penerima dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Optimis Lumbung Pangan EPIK Mobile Mampu Kendalikan Harga Sembako

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/3/2025).

Didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Prov. Jatim selaku Wakil Ketua II TPID Prov Jatim, Erwin Gunawan Hutapea dan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, M. Noor Nugroho, pemberangkatan mobil truk tersebut ditandai dengan pemecahan kendi.

Truk Lumbung Pangan EPIK Mobile ini merupakan bantuan dari BI untuk Pemprov Jatim dan diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur M. Noor Nugroho kepada Gubernur Khofifah.

Baca juga: Gubernur Khofifah Kenalkan Alpukat Kelud Berukuran Jumbo Asli Kediri

Program Lumbung Pangan EPIK Mobile ini memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, yang merupakan kolaborasi bersama Pemprov Jatim dan KPw BI Jatim.

Gubernur Khofifah menyebut, mobil EPIK ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pengendalian harga. Dengan tujuan pengendalian inflasi yang menyasar lokasi di seluruh Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi.

“EPIK ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Jadi program ini berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako,” kata Khofifah.

Menurutnya, truk EPIK yang dilepas ini mengangkut 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang sudah bekerjasama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor. Antara lain Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab Jombang dan Kab Ngawi.

“Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium 5 kg. Nanti akan disiapkan juga yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya,” jelas Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, Program Lumbung Pangan EPIK merupakan langkah konkrit Kerjasama Intra Provinsi (KIP) dalam mengendalikan inflasi.

Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.

“Dengan adanya program EPIK ini, maka upaya pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi,” terang Khofifah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim M. Noor Nugroho mengatakan bahwa kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi tersebut akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya.

“Selain itu, belajar dari pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak atau KMP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” pungkas dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Dorong PALI Jadi Segitiga Emas, Fokus Pembangunan Infrastruktur dan SDM

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menerima kunjungan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, S.T., di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (17/3/2025).

Pertemuan tersebut membahas sinergi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan di Kabupaten PALI. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan merespons cepat setiap permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah di kabupaten/kota di Sumsel

“PALI adalah salah satu kabupaten yang menjadi perhatian Pemprov Sumsel. Sebelumnya, kami telah memberikan dukungan dalam berbagai program, termasuk sanitasi, pembangunan rumah sakit pratama, kebinamargaan, dan lainnya,” ujar Herman Deru.

Baca juga: Herman Deru Tinjau Kesiapan Tol Musi Landar untuk Arus Mudik

Gubernur Herman Deru memiliki visi untuk menjadikan PALI sebagai “segitiga emas” yang menghubungkan Musi Banyuasin (Muba), Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Sumsel telah mengalokasikan anggaran setengah triliun rupiah untuk membuka jalan PALI-Musirawas. Bahkan, pada tanggal 19 Maret 2025 nanti jembatan penghubung akan diresmikan.

“Tentu, Pemkab PALI harus menyadari beban yang diletakkan di pundaknya sebagai ‘segitiga emas’, PALI secara spesifik ingin dijadikan ‘segitiga emas’ bagi Muba, Linggau, Musi Rawas, dan Muratara,” kata Herman Deru.

Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya integrasi program pembangunan antara Pemkab PALI dan Pemprov Sumsel. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan daerah.

“Termasuk dulu saya berikan bantuan untuk dibangunkan stadion, artinya tugas kita melanjutkan pembangunan sebelumnya dengan visi misi sendiri. Kepada pak Asgianto bagaimana legasi pemimpin lama tetap bermanfaat tanpa terbengkalai justru kita integrasikan dengan kepemimpinan saat ini,” ujar Herman Deru.

Pemprov Sumsel membagi bantuan menjadi tiga klaster, yaitu prioritas (seperti perkantoran), super prioritas ( seperti program mangkrak dan janji jangka pendek kepala daerah yang berupa infrastruktur), dan reguler.

“Pelayanan dasar harus ada, itu ada tahapannya juga, tahun ini kita fokus menyelesaikan apa, harus yang tidak ada jadi ada. Yang sifatnya pelayanan dasar yang menonjol dimana ini wajah daerah. Angan-angan masyarakat jangan dikecewakan,” tegas Herman Deru.

Sementara itu, Bupati PALI, Asgianto, S.T., memaparkan tentang sinkronisasi program pembangunan daerah PALI dengan Pemprov Sumsel. Ia menjelaskan bahwa Pemkab PALI memfokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan karena infrastruktur tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

“Bantuan ini sangat besar kami harapkan untuk pembangunan PALI,” ujar Asgianto.

Asgianto juga melaporkan Pemkab PALI menerapkan program kesehatan gratis yang mengadopsi program Pemprov Sumsel, yaitu Sumsel Berkat. Pada tahun 2026, Pemkab PALI akan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan serah terima surat pengajuan bantuan keuangan yang bersifat khusus pada tahun 2025 dari Pemkab PALI kepada Pemprov Sumsel.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Bansos yang Cair Sebelum Idul Fitri 2025, Cek Sekarang!

Pemerintah memastikan pencairan bantuan sosial (bansos) sebelum Idul Fitri 2025 guna membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan perayaan Lebaran.

Menjelang Hari Raya, permintaan terhadap kebutuhan pokok, pakaian, dan berbagai keperluan lainnya meningkat tajam. Oleh karena itu, pencairan bansos ini bertujuan meringankan beban finansial keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain memberikan bantuan, langkah ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial dan meningkatkan solidaritas masyarakat, terutama di momen penting seperti Idul Fitri.

Jenis Bansos yang Cair Sebelum Lebaran 2025

Pemerintah telah mengumumkan beberapa program bansos yang akan cair sebelum Idul Fitri, di antaranya:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    • Bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    • Bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
  3. Bonus Tambahan

    • Bonus saldo Rp500.000 diberikan kepada penerima PKH dan BPNT, khusus bagi yang memiliki anggota keluarga lansia atau penyandang disabilitas berat.
  4. Bantuan Beras

    • Bantuan beras 10 kg per bulan, dengan total 30 kg untuk periode Januari-Maret 2025.

Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status penerimaan bansos agar dana bantuan bisa digunakan secara optimal menjelang Lebaran.

Cara Cek Penerima Bansos 2025

Penerima bansos dapat melakukan pengecekan melalui dua cara, yaitu website resmi Kementerian Sosial dan aplikasi Cek Bansos di smartphone.

1. Melalui Situs Resmi Kemensos

  • Akses cekbansos.kemensos.go.id
  • Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa sesuai KTP
  • Masukkan nama lengkap sesuai KTP
  • Isi kode verifikasi
  • Klik “Cari Data” dan tunggu sistem memproses validasi data

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

  • Download aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store
  • Registrasi akun dengan mengisi NIK, KK, dan data diri lainnya
  • Unggah swafoto bersama KTP untuk verifikasi
  • Login ke aplikasi setelah akun terverifikasi
  • Pilih menu “Cek Bansos”
  • Masukkan data sesuai KTP, lalu klik “Cari Data”

Dengan adanya berbagai bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang dan sejahtera. Pastikan untuk mengecek status penerimaan bansos agar bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Cara Mudah Cek Pengumuman SNBP 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 menjadi momen krusial bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jalur seleksi ini mengutamakan prestasi akademik dan non-akademik, memberikan peluang besar bagi siswa berprestasi untuk diterima di kampus impian mereka.

Agar tidak ketinggalan informasi penting, peserta harus memahami cara cek pengumuman SNBP 2025 serta tahapan berikutnya setelah hasil diumumkan.

Cara Cek Pengumuman SNBP 2025

Peserta dapat mengecek hasil seleksi SNBP 2025 secara online melalui laman resmi yang telah disediakan. Pastikan telah menyiapkan nomor peserta dan tanggal lahir sebelum melakukan pengecekan.

🔹 Link Resmi Cek Pengumuman SNBP 2025

🔹 Langkah-langkah Mengecek Hasil SNBP

  1. Buka laman pengumuman SNBP 2025 melalui salah satu link di atas.
  2. Masukkan nomor peserta SNBP dan tanggal lahir pada kolom yang tersedia.
  3. Klik “Lihat Hasil Seleksi”.
  4. Hasil akan muncul dengan dua kemungkinan warna header:
    • Header biru 🟦 → Berarti peserta lolos SNBP.
    • Header merah 🟥 → Menunjukkan peserta tidak lolos SNBP.

📌 Catatan Penting:
✔ Peserta yang lolos wajib melakukan registrasi ulang di PTN tujuan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
✔ Peserta yang lolos dilarang mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
✔ Bagi yang belum lolos, masih ada kesempatan melalui SNBT atau jalur seleksi mandiri di PTN masing-masing.

Tahapan Setelah Pengumuman SNBP 2025

Bagi peserta yang lolos SNBP 2025, langkah selanjutnya adalah registrasi ulang dan verifikasi berkas di PTN yang menerima. Berikut tahapannya:

1. Pahami Aturan SNBP di PTN Tujuan

Setiap PTN memiliki aturan berbeda mengenai registrasi ulang, jadwal, dan prosedur. Oleh karena itu, peserta harus memantau informasi resmi di laman PTN masing-masing.

2. Verifikasi Berkas

Peserta yang lolos wajib menyerahkan berkas yang telah diunggah saat pendaftaran SNBP. Proses verifikasi ini akan dilakukan oleh pihak kampus sebelum mahasiswa dinyatakan resmi diterima.

3. Daftar Ulang di PTN yang Menerima

Langkah terakhir adalah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan oleh PTN. Pastikan semua dokumen lengkap agar tidak mengalami kendala dalam proses registrasi.

📢 Sanksi Bagi Peserta yang Melanggar Aturan
Peserta maupun sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses SNBP akan mendapatkan sanksi dari panitia SNBP. Hal ini telah diumumkan dalam sosialisasi sebelum pendaftaran dilakukan.

Kesimpulan

Pengumuman SNBP 2025 menjadi penentu langkah calon mahasiswa menuju perguruan tinggi impian. Peserta yang lolos harus segera melakukan registrasi ulang dan verifikasi berkas sesuai ketentuan PTN yang menerima.

Bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati! Masih ada kesempatan melalui SNBT atau jalur seleksi mandiri di berbagai PTN. Pastikan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari SNPMB dan perguruan tinggi terkait agar tidak melewatkan tahapan penting.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Cepat Tambah Anggota Keluarga di BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan terus meningkatkan layanan digital untuk mempermudah peserta dalam mengelola kepesertaan mereka. Kini, masyarakat dapat menambah atau mengeluarkan anggota keluarga dari BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN dan layanan WhatsApp Pandawa.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memberikan kemudahan bagi peserta, terutama dalam situasi perubahan komposisi keluarga seperti kelahiran, kematian, perceraian, atau perubahan status pekerjaan.

Cara Menambahkan Anggota Keluarga di BPJS Kesehatan

Untuk menambahkan anggota keluarga, peserta dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN, yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka aplikasi Mobile JKN dan login menggunakan NIK, password, dan kode captcha.
  2. Jika belum memiliki akun, klik “Daftar” untuk melakukan registrasi.
  3. Setelah login, pilih menu “Penambahan Peserta” di halaman utama.
  4. Baca dan setujui syarat serta ketentuan, lalu klik “Selanjutnya”.
  5. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan kode captcha, lalu pilih “Proses”.
  6. Data peserta yang sudah terdaftar akan muncul, kemudian klik “Selanjutnya”.
  7. Pilih “Tambah”, lengkapi formulir pendaftaran, lalu tekan “Simpan”.
  8. Pilih kelas rawat inap dan masukkan data kontak keluarga, kemudian klik “Selanjutnya”.
  9. Setujui persetujuan peserta dan pilih metode pembayaran auto debit.
  10. Virtual account akan diberikan untuk pembayaran. Segera lakukan pembayaran jika diminta.
  11. Anggota keluarga berhasil ditambahkan ke BPJS Kesehatan.

Syarat Penambahan Anggota Keluarga BPJS Kesehatan

Penambahan anggota berlaku untuk peserta dari segmen PBPU/BP Perorangan, BP Penyelenggara Negara, dan PPU. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

  • Memiliki NIK/e-KTP untuk validasi sistem.
  • Menyediakan dokumen seperti NIK, KK, dan nomor rekening aktif.
  • Untuk bayi baru lahir di PBI JK, kelas rawat otomatis mengikuti peserta induk.

Syarat Mengeluarkan Anggota Keluarga dari BPJS Kesehatan

Anggota keluarga dapat dikeluarkan dari BPJS Kesehatan jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

  • Peserta meninggal dunia (wajib menyertakan akta kematian).
  • Perceraian, dengan menunjukkan dokumen pendukung.
  • Anggota keluarga bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri (kepesertaan dapat diberhentikan sementara selama 6 bulan berturut-turut).
  • Peserta tidak lagi bekerja di perusahaan yang mendaftarkannya, baik karena PHK, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Cara Mengeluarkan Anggota Keluarga dari BPJS Kesehatan Secara Online

BPJS Kesehatan menyediakan layanan penghapusan anggota keluarga melalui WhatsApp Pandawa dengan langkah-langkah berikut:

  1. Hubungi WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165 (Senin–Jumat, pukul 08.00–15.00).
  2. Pilih menu “Administrasi” dan klik link formulir online yang dikirimkan.
  3. Isi formulir dengan identitas peserta yang ingin dikeluarkan.
  4. BPJS Kesehatan akan menghubungi pelapor dengan nomor WhatsApp berbeda dan meminta dokumen pendukung, seperti:
    • Foto pelapor dengan KTP
    • Foto KTP pelapor
    • Foto KK
    • Foto akta kematian (jika peserta meninggal dunia)
  5. Kirim dokumen yang diminta, lalu ketik “SELESAI”.
  6. BPJS Kesehatan akan mengirimkan link untuk konfirmasi data.
  7. Setelah konfirmasi selesai, penghapusan anggota berhasil diproses. Jika ada kelebihan atau tunggakan pembayaran, peserta akan diinformasikan lebih lanjut.

Layanan BPJS Kesehatan Makin Mudah dan Praktis

Dengan adanya layanan digital ini, peserta BPJS Kesehatan dapat lebih mudah dan cepat mengelola kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Upaya ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan digital di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengakses situs resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi layanan pelanggan yang tersedia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News