Beranda blog Halaman 1154

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Simak Syarat Perpanjangan!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi Jakarta pada Selasa (18/3) untuk mempermudah masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui akun resmi X @tmcpoldametro, Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di beberapa titik strategis berikut:

📍 Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Biaya Perpanjangan SIM

Sebelum mengunjungi lokasi perpanjangan, pemohon diharuskan menyiapkan beberapa dokumen berikut:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku
  • SIM asli yang masih berlaku
  • Bukti pemeriksaan kesehatan
  • Bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis, bahkan hanya satu hari, pemilik harus membuat SIM baru di kantor Satpas yang telah ditentukan.

Tarif Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000
  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM tanpa harus mengantre di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP-WWF Kolaborasi Tekan Perdagangan Biota Laut Dilindungi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia akan berkolaborasi menekan perdagangan biota laut dilindungi dan terancam punah, atau termasuk dalam Appendix CITES.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengonfirmasi adanya beberapa rencana aksi yang akan dikolaborasikan bersama WWF untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

“Benar, ada potensi kerja sama baru dengan WWF dalam pelestarian sumber daya perikanan pada biota laut yang dilindungi dan terancam punah,” ucap Ipunk pada pernyataannya resmi di siaran pers KKP di Jakarta, Minggu (16/3).

Nantinya bentuk kerja sama tidak hanya sebatas pertukaran data, namun juga kolaborasi penindakan bersama Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) di Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSKDP untuk pengawasan kawasan konservasi atau sumber daya perikanan.

“Kerja sama dalam penelusuran modus operandi perdagangan hewan dilindungi melalui e-commerce melalui pendalaman aspek open source intelligence juga cukup penting,” tambah Ipunk.

Menurut Ipunk, WWF perlu mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas Ditjen PSDKP untuk dimasukkan dalam rencana aksi, seperti peningkatan kapasitas dan sertifikasi aparat penegak hukum, program PSDKP Mengajar untuk usia sekolah dasar, dan peningkatan fungsi Command Center sebagai platform pengawasan IUU fishing.

Sementara itu, Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, Imam Musthofa Zainudin, dalam pertemuan pembahasan kerja sama bersama Ditjen PSDKP, menyampaikan bahwa beberapa rencana aksi yang saat ini telah dirumuskan, antara lain dukungan pemberantasan perdagangan biota laut yang terancam punah (Appendix CITES), dukungan pemberantasan IUU fishing dengan keterlibatan komunitas, masyarakat dan pengusaha, serta penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kolaborasi berbagai pihak serta masyarakat untuk mewujudkan Ekonomi Biru.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN – RCMP Tingkatkan Kerja Sama Lawan Kejahatan Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom didampingi Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto menerima kunjungan kerja dari Atase Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Kedutaan Kanada, Wahid Hamidi, di BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (17/3).

Sebelumnya pada Agustus 2024, RCMP bertandang ke Badan Narkotika Nasional guna membahas sejumlah agenda kerja sama, di antaranya yaitu capacity building personel BNN di bidang hukum seperti penyidik dan analis intelijen, digital forensik, money laundering, dan pembiakan anjing pelacak.

Pada pertemuan kedua ini, RCMP meningkatkan penguatan hubungan pada sejumlah program pelatihan yang pernah ditawarkan kepada BNN tersebut.

Lebih lanjut, RCMP juga melakukan pertukaran informasi terkait OMCGs (Outlaw Motorcycle Gangs), yaitu kejahatan narkotika terorganisir yang dilakukan Geng Motor, seperti Hells Angels, yang ditengarai telah memasuki wilayah Indonesia, seperti di Bandung dan Bali.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kerja sama antara BNN dan RCMP semakin solid dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Teken Kontrak dengan Saudia Airlines, Kemenag Tuntaskan Tahap Penyediaan Angkutan Haji 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani perjanjian Transportasi Pengangkutan Udara Haji Tahun 1446H/2025M dengan Saudia Airlines. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan General Manager Saudi Arabian Airlines Mr. Amer G Alghamdy di Kantor Urusan Haji Jeddah, Minggu (16/3/2025).

Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Saudia Airlines, maka Kemenag telah menuntaskan tahap penyediaan transportasi udara untuk musim haji 2025. Sebelumnya, Kemenag juga telah meneken kontrak transportasi pengangkutan udara dengan maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.

“Alhamdulillah, tahapan penyediaan transportasi angkutan udara bagi jemaah dan petugas haji telah selesai dengan ditandatanganinya perjanjian dengan Saudia Airlines,” ungkap Dirjen PHU Hilman Latief di Jeddah.

Menurut Hilman, tahun ini Saudia Airlines akan mengangkut 102.182 jemaah dan petugas selama musim haji 1446H/2025M. “Jemaah dan petugas yang akan diangkut oleh Saudia berasal dari lima embarkasi yang di dalamnya terdapat 11 provinsi,” jelas Hilman.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamanajemen Saudia Airlines yang telah bersedia kembali melakukan pengangkutan jemaah haji tahun ini,” kata Hilman.

Ia menuturkan, serangkaian tahapan penyediaan telah dilaksanakan mulai dari seleksi penyediaan, negosiasi harga, pembahasan draft, hingga penandatangan perjanjian kerjasama. Untuk mencapai penandatanganan kerjasama ini cukup berliku dan tidak mudah.

“Kedua pihak membutuhkan banyak kesabaran, kejelian, dan keuletan dalam bernegosiasi untuk bisa bersepakat untuk saling memahami dan bekerjasama antara Pemerintah Indonesia selaku pengirim jemaah dengan Saudia Airlines selaku penyedia transportasi udara,” terangnya.

Perjanjian kerjasama ini, lanjut Hilman, berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam rangka memenuhi standar layanan dalam transportasi udara, baik pada masa operasional, saat operasional, dan pasca operasional haji.

Informasi terkait dengan persiapan pengangkutan telah disampaikan oleh Saudia Airlines antara lain berupa kesiapan pesawat yang akan membawa jemaah haji Indonesia yang sudah memiliki jadwal penerbangan resmi yang disetujui GACA untuk mengangkut keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

Berdasarkan data jemaah yang akan berangkat tahun ini, masih akan diisi oleh jemaah haji yang sudah berusia diatas 65 tahun, berisiko tinggi, dan disablitas. Jemaah haji yang berangkat telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan (istitha’ah) untuk melaksanakan ibadah haji oleh Kementerian Kesehatan RI.

Guna memberikan keamanan dan kenyamanan penerbangan, khususnya bagi lanjut usia, risiko tinggi, dan disabilitas, diperlukan kerjasama kedua belah pihak untuk memberikan prioritas layanan kepada jemaah haji tesebut.

“Layanan saat akan naik pesawat, saat berada di pesawat, saat turun dari pesawat, hingga keluar dari bandara. Kami mengharapkan petugas darat dan udara dari Saudia Airlines dapat lebih ramah dan responsifdalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Melayani mereka seolah melayani orang tua kita sendiri,” ujarnya.

Ia berharap, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik, lancar, dan terkendali sehingga jemaah dapat beribadah tetap dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman.

“Kami sangat berharap semoga tahun ini layanan transportasi udara lebih berkualitas dari tahun lalu. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi langkah kita semua dalam melayani tamu-tamu Allah,” harapnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Agama, Tenaga Ahli Menteri Agama, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji Teguh Dwi Nugroho, Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron Ambary, Sekretaris Ditjen PHU M Arfi Hatim, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain, Direktur Dukungan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi BP Haji Abdul Haris, Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Kepala Biro Keuangan dan Umum BP Haji Slamet, Tenaga Ahli Wakil Kepala BP Haji Rachmat Tri Fahmi serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Sedangkan dari pihak Saudia turut dihadiri GM, Hajj and Umrah Revenue Management & Sales Coordination Saudia Airlines Mr. AMER ALGHAMDI, GM Packaged Travel Development and Delivery Mr. OSAMAH ALALSHIEKH, GM Hajj & Umrah Product & Operations Mr. Dr. Abdulrahman F Abdulbagi, Manager Hajj & Umrah Product Coordination Mr. Mohammad A Alwafi, Manager Hajj & Umrah Asia Pacific, Indian Sub, Far East Mr. Morad A Badahdah, serta Manager Seasonal Traffic Jeddah Mr. Ali N Moharak.

Berikut daftar lima embarkasi yang akan mendapatkan pelayanan Saudia Airlines selama musim haji 1446H/2025M:

1. Embarkasi Batam, jemaah dari Provinsi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat;
2. Embarkasi Palembang, jemaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
3. Embarkasi Jakarta, jemaah dari sebagian Provinsi Jakartadan sebagian Provinsi Jawa Barat;
4. Embarkasi Kertajati, jemaah dari sebagian Provinsi Jawa Barat;
5. Embarkasi Surabaya, jemaah dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan NTT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Mantapkan Revitalisasi Tambak Pantura dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa. Terbaru Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) KKP menggelar konsultasi publik (konblik) tahap I berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengatakan, konblik tahap I KLHS merupakan salah satu syarat penting dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan pada pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa.

“KLHS ini menjadi instrument kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar,” tegas Tebe dalam siaran resmi KKP di Jakarta.

Tahapan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk komoditas budi daya nila salin, tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.

Tebe menyampaikan, tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, tata kelola dan ekonomi. Kondisi eksisting tambak idle atau tidak produktif, budidaya masih dilakukan secara tradisional, tidak ada tandon dan IPAL sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan produktivitasnya pun rendah yakni hanya 0,6 ton/Ha/Tahun.

Program revitalisasi tambak Pantura Jawa pada tahap awal tahun 2025 dengan target 20 ribu hektare akan dimulai di Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu. Program untuk meningkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal tadi dan mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan.

“Kami proyeksikan target produksi ikan nila salin dari 20 ribu hektare dengan program revitalisasi di empat lokasi kabupaten tersebut akan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton ikan nila salin. Nah, dengan asumsi harga jual Rp 25 ribu per kg saja, maka akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan Rupiah per tahun,” ungkap Tebe.

*Dukungan berbagai pihak*

Untuk mencapai target revitalisasi tambak Pantura Jawa 2025, KKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal tahapan KLHS ini KKP membutuhkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sehingga penggunaan lahan kehutanan untuk program revitalisasi tambak Pantura Jawa dapat berjalan sesuai prosedur dan hasilnya optimal.

Program revitalisasi Pantura Jawa sendiri memiliki multiplier effect yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong daya saing nasional. Diantaranya pertumbuhan UMKM, peningkatan tenaga kerja, akses transportasi, arus logistik, fasilitas telekomunikasi, failitas jaringan listrik, sarana pendidikan dan pendapatan asli daerah.

“Tentunya terciptanya multiplier effect dari revitalisasi tambak di Pantura Jawa diharapkan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keberhasilan secara berkelanjutan,” ungkap Tebe.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program revitalisasi tambak Pantura sebagai solusi keberadaan tambak idle yang cukup banyak di sepanjang jalur pantura. Program ini sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengelola budidaya perikanan dengan cara lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN dan 4 K/L Perkuat Sinergi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah melalui lima kementerian/lembaga (K/L) sepakat memperkuat sinergi dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang. Hal ini diresmikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (17/03/25).

“Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai penandatanganan berlangsung, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara; Kepala BIG, Muh Aris Marfai; serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menegaskan, kerja sama yang dilakukan adalah langkah penting dalam upaya penanganan masalah pertanahan dan tata ruang. Terutama, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah daerah.

“Kenapa kami perlu kolaborasi dan berintegrasi dengan Bapak/Ibu sekalian, ini terkait dengan tiga permasalahan utama. Pertama, masalah Reforma Agraria. Kedua, permasalahan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, di mana penetapan lokasi (Penlok)-nya ditentukan oleh kepala daerah. Ketiga, perencanaan serta pengelolaan tata ruang,” jelas Nusron Wahid.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam implementasi proyek yang saat ini didanai oleh Bank Dunia, yaitu ILASPP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project.

“Pada awalnya, proyek ini hanya melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, terkait tapal batas desa yang implementasinya melibatkan Pemda, serta BIG. Namun, dalam perjalanannya, kami mengajak dua kementerian lainnya karena sering kali permasalahan yang muncul berkaitan dengan kawasan hutan dan transmigrasi,” ungkap Menteri Nusron.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian pun sepakat bahwa kepastian tata ruang adalah hal penting guna mendukung berbagai program pemerintah dan dunia usaha. Ia menyoroti beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan, terutama terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“RTRW dan RDTR ini sangat krusial karena mengatur posisi ruang hijau, permukiman, komersial, serta ruang yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional seperti program transmigrasi. Untuk Nota Kesepahaman ini, kami anggap penting melibatkan unsur dari ATR/BPN, Kehutanan, Transmigrasi, dan BIG karena kita memerlukan kejelasan dan kepastian, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha,” ujar Muhammad Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengapresiasi inisiatif kerja sama ini yang dianggap sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan transmigrasi.

“Terkait Nota Kesepahaman hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nusron Wahid karena beliau yang menginisiasi kerja sama ini. Betul sekali bahwa persoalan utama dalam transmigrasi adalah kepemilikan lahan, legalitas hak, konflik agraria, serta ketidaksesuaian tata ruang,” katanya.

Adapun ruang lingkup dalam kerja sama kali ini antara lain mencakup percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain; pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang; dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional; penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri I dan II. Turut mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Ambon Terima Kunjungan Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menerima kunjungan kunjungan Konsul Kehormatan Karajaan Belanda di Ambon, Kun Kusno, Senin (17/3/25).

Dalam pertemuan yang dilaksanakan, di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon, Wattimena di dampingi Pj. Sekretaris Kota (Sekkot), Roby Sapulette, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Rico Hayat

Pertemuan tersebut membahas tentang Sister City antara Pemerintah Kota Ambon dan Kota Vlissingen di bidang kesehatan, masalah persampahan, pariwisata dan kebudayaan,” ujar Hayat usai pertemuan.

Dikatakan, Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda menyambut baik usulan dari Pemkot dan akan disinkronisasikan dengan representasi dan tugasnya yaitu untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi perwakilan Belanda di Indonesia.

Baca juga: Wali Kota Ambon Sambut Kontingen Pesparawi Juara Umum Maluku 2025

“Konsul Kehormatan Kerjaan Belanda juga berperan memfasilitasi hubungan ekonomi, kebudayaan, dan kesenian, serta mendukung kunjungan warga Belanda di Maluku,” tandasnya.

Untuk diketahui, hubungan kerjasama Sister City antara kota Ambon-Vlissingen telah berlangsung sejak 1996, dengan Fokus dibidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dalam kerjasama tersebut telah dibangun Klinik Mata Ambon-Vlissingen di kawasan Transit Passo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Kirim Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Sumedang

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan Dinas Sosial Sumedang dan Personil Tagana begerak cepat menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (16/3/2025). Hujan deras sejak Kamis (13/3/2025) merendam empat desa di Kecamatan Cimanggung dengan ketinggian muka air 70-110 cm.

Empat desa yang terdampak yakni Desa Cihanjuang, Desa Sindanggalih, Desa Sukadana, dan Desa Sindangpakuon. Akibatnya 752 KK atau 2.646 jiwa dilaporkan terdampak.

“Dari laporan yang kami terima warga yang terdampak masih mengungsi di rumah kerabat yang lebih aman. Untuk jumlah yang mengungsi masih dalam proses pendataan,” ujar Masryani Mansyur, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, Minggu (16/3/2025).

Baca juga: Kemenag & Kemensos Sinergi Penguatan Program Sosial Keagamaan, Termasuk Madrasah Rakyat

Masryani menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, Kemensos telah mengirimkan bantuan logistik melalui gudang logistik BBPPKS Lembang dan gudang Dinsos Provinsi Jawa Barat sebanyak dua tahap.

Bantuan tahap pertama yaitu 400 paket makanan siap saji, 30 lembar selimut, 50 lembar kasur, 50 paket family kit, dan 50 paket kidsware senilai Rp102.297.000.

Selanjutnya untuk bantuan tahap kedua terdiri dari 629 paket makanan siap saji, 100 paket kidsware, 50 paket sandang dewasa, 50 paket sandang anak, 100 lembar selimut dan 50 lembar tenda gulung dengan total nilai bantuan Rp139.579.500.

Sementara itu, untuk layananan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak Kemensos bersama Dinsos dan Tagana juga telah mendirikan dapur lapangan yang berlokasi di Kantor Kecamatan Cimanggung dengan total produksi 2.400 bungkus perhari untuk dua kali makan.

Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pembersihan sampah juga berlangsung dengan bantuan excavator, bantuan dari Pemda Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Sumedang telah menerbitkan SK penetapan Status Tanggap Darurat No : 300.2/KEP.168-HUK/2025 yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 22 Maret 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bogor Buka Layanan Pengobatan Gratis di Kampung Lebak Sari

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membuka kegiatan layanan pengobatan gratis bagi warga di RW 09 dan RW 10, Kampung Lebak Sari, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Sabtu (15/3/2025).

Layanan kesehatan gratis yang dipusatkan di RT 05 RW 09 ini merupakan bagian dari program ‘Ramadan Sehat Bercahaya’ yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bertujuan untuk mendukung kebijakan yang dipesankan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Baca juga: Bupati Bogor dan Menteri LH Soroti Perubahan Lanskap yang Sebabkan Bencana

Dedie A. Rachim juga mengingatkan warga untuk menjaga kesehatan selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, terutama dengan mengatur pola makan dan gaya hidup sehat.

“Saat berbuka puasa, penting untuk memperhatikan asupan makanan agar kesehatan tetap terjaga. Jangan langsung mengonsumsi gorengan, perhatikan juga asupan gula. Selain itu, imbangi dengan pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang bergizi,” ujar Dedie A. Rachim.

Mengingat kondisi geografis Kelurahan Paledang yang berbukit, Dedie A. Rachim menyoroti aparatur wilayah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempermudah akses warga dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Ia juga meminta Puskesmas Gang Aut untuk lebih proaktif dalam memeriksa kondisi kesehatan warga, terutama bagi mereka yang sudah tidak mampu bergerak dan membutuhkan tindak lanjut medis.

“Saya ingin pemetaan dilakukan di Lebak Sari. Jika ada warga yang benar-benar tidak bisa bergerak untuk mendapatkan layanan kesehatan, tim puskesmas harus datang langsung ke rumahnya. Ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan semua warga mendapatkan akses pengobatan gratis,” tegas Dedie.

Sementara itu, Wakil Kepala Baznas Kota Bogor, Subhan Murtadla, mengungkapkan bahwa layanan kesehatan gratis di Kampung Lebak Sari ini merupakan lokasi kelima dalam rangkaian ‘roadshow’ layanan kesehatan gratis di Kelurahan Paledang.

Melalui kegiatan ini, Subhan berharap warga semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan, terutama dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan dan menghadapi musim penghujan.

Selanjutnya, layanan kesehatan gratis akan digelar di Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, sebagai bagian dari upaya Pemkot Bogor dalam memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM Tekankan Kolaborasi Jadi Kunci UMKM Berdaya di Negeri Sendiri

Penulis
Syifa
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keberhasilan UMKM untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

“Tanpa adanya sinergi mustahil kita bisa mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk mendukung para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Menteri UMKM Maman dalam sambutannya dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha di Pontianak, Selasa (12/03).

Dalam acara tersebut, Kementerian UMKM bersama berbagai mitra strategis, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Hukum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta BPJS Ketenagakerjaan, Askrindo, Jamkrindo, BPD Kalbar dan Bank Himbara menginisiasi program percepatan perizinan dan sertifikasi bagi pengusaha UMKM.

“Hari ini kita telah berhasil memberikan fasilitas kemudahan berusaha kepada 1.200 UMKM; dan sekitar 7.000 lainnya berupa alokasi fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM se Kalimantan Barat. Jadi, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi sarana memudahkan Usaha Mikro untuk mendapatkan NIB, sertifikat halal, izin edar P-IRT, sertifikasi merek, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan asuransi, dan layanan bantuan hukum,” katanya.

Menteri Maman menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan langkah awal bagi UMKM untuk berkembang dan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pembinaan dan pembiayaan.

“Kami ingin memastikan agar para pengusaha UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga memperoleh NIB dan akses yang lebih mudah ke program-program pemerintah,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan UMKM, Kementerian UMKM juga menggandeng lembaga keuangan dan asuransi untuk memberikan pelindungan bagi pegiat usaha dan tenaga kerja.

“Semua ini adalah bentuk nyata bagaimana kolaborasi bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM,” katanya menambahkan.

Menteri Maman mengungkapkan, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha ini merupakan implementasi PP7/2021 dan sebuah gerakan besar yang akan berlangsung di 18 provinsi di seluruh Indonesia.

Acara ini menghadirkan berbagai program pendukung UMKM, seperti fasilitasi dan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, SP-PIRT, merek/HAKI, BPOM, akses permodalan, asuransi usaha dan jaminan ketenagakerjaan, serta bantuan hukum bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Maman juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, juga diresmikan Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) Kalimantan Barat.

Kepala BPJPH menambahkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi tameng bagi UMKM dalam menghadapi persaingan di pasar domestik maupun internasional.

“Jadikan halal sebagai tameng, melalui sertifikasi halal, kita bisa menjadi juara di negara kita sendiri. Masyarakat juga punya pilihan untuk memilih yang halal, yang baik, dan produk dalam negeri, hal itu yang akan mendorong pertunbuhan UMKM,” katanya.

Haikal juga mengingatkan, batas akhir kewajiban sertifikasi halal adalah tahun 2026. Oleh karena itu, pengusaha UMKM diimbau segera melakukan sertifikasi melalui sistem resmi BPJPH. “Seluruh proses sertifikasi harus melalui BPJPH. Pengusaha UMKM dapat mengakses platform resmi kami di sihalal.go.id,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1531,1541,155...4,931Halaman 1,154 dari 4,931