Beranda blog Halaman 1158

Efisien dan Punya Nilai Ekonomi, Luthfi Dorong Sampah Diolah Jadi RDF

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pemrosesan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Selain dapat digunakan sebagai pengganti batubara pada produksi semen, juga bernilai ekonomis.

Hal itu disampaikan Luthfi di tengah kunjungannya ke Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) RDF Cilacap, di Plered, Tritih Lor, Jeruklegi, Kamis (13/3/2025). Menurutnya, pemrosesan dengan cara tersebut patut menjadi contoh.

Menurutnya, RDF adalah proses pengolahan sampah yang bisa menghasilkan sampah tercacah, kering, dan dipadatkan. Hasil tersebut kemudian, bisa digunakan sebagai bahan bakar.

“Ini role model yang bagus sekali. Kalau kita maksimalkan kita baru bisa mengatasi sekitar 700 ton sampah. Padahal, untuk Cilacap setiap harinya hampir 900 ton, artinya masih kurang,” ujarnya.

Untuk itu, Lutfhi mendorong lebih banyak lagi pemrosesan sampah yang menggunakan konsep tersebut. Pemprov Jateng telah mendukung penyiapan tempat serupa di Kabupaten Magelang.

Ia berharap, selain menyelesaikan problem sampah. Juga memberi nilai manfaat sampah menjadi bahan bakar industri.

“Karena sampah TPA itu yang mengelola provinsi, kita juga coba siapkan di Magelang di mana itu bisa mengampu (tampung sampah) kabupaten/kota Magelang. Semen Grobogan kita, akan sama menggunakan ini (RDF). Doakan bisa akselerasi, sehingga tahun depan terkait penertiban sampah yang menjadi wewenang provinsi, bisa kita atasi,” imbuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng Widi Hartanto mengatakan, pihaknya telah membuat peta klasterisasi. Sehingga ketika nantinya TPST RDF diterapkan pada kabupaten/ kota, industri bisa menampung hasil sampah yang telah menjadi Refuse Derived Fuel.

“Misal pabrik semen di Cilacap, bisa menerima RDF dari Banyumas dan Kebumen. Kemudian Tegal dan Pemalang. Intinya, pabrik semen bisa menerima (RDF) sampah dari kabupaten sekitarnya,” ungkap Widi.

Menurutnya, di Jateng telah ada TPST RDF selain di Cilacap. Seperti di Banyumas dan calon TPST RDF terbaru adalah di Kabupaten Magelang. Nantinya, di TPST Magelang akan menampung sampah dari Kabupaten dan Kota Magelang.

“Harapannya, di akhir 2025 akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait TPST Regional Magelang. Mudah-mudahan 2026 bisa beroperasi,” tutup Widi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hasto Wardoyo Dukung Renovasi Masjid Ngadinegaran Bergaya Jawa-Indis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo kembali menyambangi masjid di wilayah, kali ini giliran Masjid Ngadinegaran pada Kamis (13/3/25) malam dalam rangka Safari Tarawih.

Pihaknya mengapresiasi konsep renovasi Masjid Ngadinegaran yang mengusung gaya arsitektur Jawa-Indis. Ditambah dengan letaknya yang berada di jalur Sumbu Filosofi Yogyakarta.

“Kami turut mendukung apa yang telah menjadi rencana dan konsep Masjid Ngadinegaran. Ini menjadi masjid pertama yang mengusung gaya arsitektur Jawa-Indis di kawasan Sumbu Filosofi,” ujar Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo menyatakan Masjid Ngadinegaran akan menjadi percontohan bangunan tempat ibadah, yang merepresentasikan konsep nilai keistimewaan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

“Harapannya nanti akan semakin banyak bangunan di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, yang mengusung gaya arsitektur sesuai dengan rekomendasi yang ada dalam Peraturan Gubernur DIY,” terang Hasto Wardoyo.

Pada kesempatan itu pihaknya juga mengajak jemaah warga masyarakat untuk turut mendukung program prioritas pembangunan daerah. Seperti halnya penanganan sampah di Kota Yogya.

“Dalam 100 hari pertama kerja ini sampah di Depo bisa bersih, mari semuanya ikut mendukung, tidak ada lagi pembuangan sampah liar. Bisa manfaatkan penggerobak sampah yang ada di masing-masing wilayah,” ajak Hasto Wardoyo.

Dalam Safari Tarawih tersebut pihaknya juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 juta dari Pemkot Yogyakarta untuk rehab masjid serta 50 eksemplar buku dari Perpustakaan Kota. Kemudian uang tunai dari Baznas Kota Yogya dan Bank Jogja masing-masing Rp 2 juta, juga Mushaf Al Quran dari Kementerian Agama Kota Yogya.

Sementara itu perwakilan Takmir Masjid Ngadinegaran, Yuwono Sri Suwito mengatakan proses renovasi dimulai sejak bulan Januari 2024. Dengan harapan bangunan baru bisa selesai dikerjakan di akhir tahun 2025.

“Selain menjadi masjid pertama yang mengusung gaya arsitektur Jawa-Indis di kawasan Sumbu Filosofi, nantinya juga akan diajukan sebagai masjid berstandar nasional,” katanya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi serta bantuab yang telah diberikan dari Pemkot Yogyakarta dan jajaran. Di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung proses renovasi masjid.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KPAI Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Kasus Asusila yang Menjerat AKBP Fajar

Penulis
Syifa
-

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kinerja Polri mengungkap kasus asusila yang menjerat mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

KPAI menilai Polri sangat transparan dalam mengungkap kasus sehingga menjawab keresahan publik.

“Saya bersyukur sudah dibuka dengan terang, tidak ada istilah tidak transparan. Ini yang harus kita lihat sebagai bentuk kinerja Polri yang saya kira menjawab keresahan publik. Kita sudah mendengar seluruhnya bahwa sudah terjadi kekerasan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Tentu saya juga mengapresiasi langkah ini,” ujar Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, Kamis (13/3/2025).

Ketua KPAI juga mengapresiasi pengungkapan kasus dilakukan dengan metode scientific crime investigation. Kasus ini, jelasnya, mengungkap kejahatan di ranah digital.

“Selain transparan juga dilakukan secara scientific crime investigation karena ini sudah menunjukkan, yang bermula banyak sekali pertanyaan apakah berawal dari video, dari website dan lain sebagainya. Dari siber sudah menyampaikan informasi yang saya kira sangat penting bahwa di sinilah tingkat kejahatan yang dilakukan apabila sudah masuk ranah digital berhasil kita ungkap,” jelasnya.

Ketua KPAI menuturkan pihaknya melihat dua sisi krusial dalam kasus yang melibatkan anak ini. Pertama, KPAI memastikan korban mendapatkan pengawasan hingga rehabilitasi.

Kedua, KPAI juga memastikan akan terus memantau perkembangan penegakan hukum secara simultan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan korban yang sudah di dalam penjangkauan teman-teman yang lakukan layanan ini akan terus dipastikan rehabilitasi secara fisik dan psikis dan keselamatan. Kenapa, banyak di antaranya kekhawatiran dugaan intimidasi dari pihak tertentu ataupun tekanan terhadap korban dan keluarga,” ucap Ketua KPAI.

“Kami sekali lagi menyatakan terima kasih sudah diberi ruang cukup terang, cukup transparan bahwa sudah dalam ruang lingkup saksi bahkan keterangan sudah diperoleh secara terang benderang,” jelasnya.

Seperti diketahui, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Ia saat ini ditahan di Bareskrim Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Lanjutkan Penetapan NIP CASN 2024 Sampai Penetapan SK Pengangkatan

Penulis
Syifa
-

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bergerak terus untuk memastikan SK Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 tetap terlaksana sampai selesai. Proses penetapan Nomor Induk atau NIP bagi pelamar seleksi CASN T.A 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 07 Maret 2025.

BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 30 November 2025 bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 8 Maret 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024.

Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi T.A 2024 yang belum ditetapkan Nomor Induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal ini sendiri dilakukan karena banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

Lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal atau TMT 1 Oktober 2025 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Selanjutnya, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 01 September 2025.

Sementara itu, bagi peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) akan diangkat menjadi PPPK TMT 01 Maret 2026 dan keputusan pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 01 Februari 2026.

Selain itu, Pertimbangan Teknis atau Pertek Penetapan Nomor Induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi TMT 01 Oktober 2025. Sementara untuk Pertek Penetapan Nomor Induk PPPK menjadi TMT 01 Maret 2026.

Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 01 Oktober 2025 dan PPPK dengan TMT selain 01 Maret 2026, diminta untuk menyesuaikan berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN.

Adapun bagi pelamar PPPK yang pada tanggal 01 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, akan tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

Terkait ini, Kepala BKN Prof. Zudan Arif mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai Non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024.

“BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal ini,” terang Kepala BKN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apkasi Siap Gelar Munas VI Tahun 2025 di Minahasa Utara: Momentum Refleksi dan Sinergi Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kembali mempersiapkan agenda besar bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi akan digelar pada 30 Mei 2025 mendatang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Likupang ini dipilih sebagai tuan rumah untuk menyambut perhelatan akbar yang juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Apkasi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Apkasi Jakarta, Kamis (13/03/2025), Pjs Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan bahwa Munas kali ini akan menjadi momen penting bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. “Munas VI Apkasi tidak hanya menjadi ajang pemilihan Ketua Umum definitif untuk masa bakti 2025-2030, tetapi juga wadah untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan daerah,” ujar Bupati Trenggalek yang akrab disapa Cak Ipin ini.

Cak Ipin menjelaskan, beberapa isu krusial yang akan dibahas dalam Munas antara lain wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD). “Kita juga akan membahas strategi alternatif pembiayaan daerah, terutama pasca efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini penting agar daerah tetap mandiri secara fiskal,” tegasnya.

Selain itu, Apkasi juga akan mengusung potensi perdagangan karbon (carbon trading) sebagai salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. “Kami telah menjajaki kerja sama dengan PT PLN Icon Plus untuk membangun proyek rendah karbon yang dapat disertifikasi dan diperdagangkan. Ini adalah peluang besar bagi daerah,” tambah Cak Ipin dengan semangat.

Munas VI Apkasi rencananya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Kami telah mengirimkan undangan ke Sekretariat Negara untuk menjadwalkan kehadiran Bapak Presiden. Kehadiran beliau sangat penting untuk memberikan arahan langsung kepada para bupati,” harap Cak Ipin. Ia menegaskan, 85% wajah Indonesia berada di kabupaten, sehingga pembangunan nasional tidak akan berarti tanpa kontribusi nyata dari tingkat daerah.

Refleksi 25 Tahun Apkasi: Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, dalam kesempatan yang sama memaparkan peran strategis Apkasi selama 25 tahun terakhir. “Sejak didirikan pada 30 Mei 2000, Apkasi telah menjadi wadah perjuangan bagi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sarman menambahkan, Apkasi telah bertransformasi menjadi organisasi yang diperhitungkan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

Tema peringatan 25 tahun Apkasi, “25 Tahun Apkasi, 80 Tahun Indonesia, Bersatu Padu Membangun Persada”, menjadi penegasan komitmen organisasi ini untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Kami ingin menjadikan momen ini sebagai refleksi sekaligus pengukuhan komitmen Apkasi untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tegas Sarman.

Selain Munas, rangkaian acara HUT ke-25 Apkasi juga akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik, seperti Pemilihan Puteri Otonomi Indonesia (POI) 2025, Women Program yang melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK se-Indonesia, serta Likupang Fun Walk di Pantai Paal. “Kami juga akan menggelar Apkasi Otonomi Expo pada Juli 2025, peluncuran Buku Best Practices Kabupaten, dan Apkasi Golf Tournament,” tambah Sarman.

Minahasa Utara Siap Menjadi Tuan Rumah

Sebagai tuan rumah Munas VI Apkasi, Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menyambut para peserta. “Kami merasa terhormat dan bangga menjadi tuan rumah acara besar ini. Semua persiapan, mulai dari venue acara, penginapan, hingga destinasi wisata, telah kami siapkan dengan baik,” ujar Joune Ganda.

Hotel Sentra akan menjadi lokasi utama Munas dan syukuran HUT Apkasi, sementara Hotel Sutan Raja akan digunakan untuk malam final Pemilihan Puteri Otonomi Indonesia 2025. “Kami juga akan menyediakan city tour ke destinasi wisata unggulan, seperti Likupang, yang merupakan salah satu destinasi prioritas nasional,” tambahnya.

Cak Ipin, yang pernah menjadi tuan rumah HUT Apkasi tahun lalu, menyebutkan bahwa acara semacam ini tidak hanya berdampak positif bagi silaturahmi antardaerah, tetapi juga bagi perekonomian lokal. “Perputaran uang langsung selama acara bisa mencapai Rp 15-20 miliar. Ini belum termasuk transaksi tidak langsung yang terjadi antara tamu dengan pelaku UMKM,” ujarnya.

Sebelum acara konferensi pers dimulai, Pjs. Ketua Umum Apkasi didampingin Bupati Minahasa Utara dan Direktur Eksekutif memberikan santunan kepada anak yatim piatu secara simbolis. Apkasi telah menyiapkan paket sembako dan uang tunai yang akan disalurkan melalui Yayasan Nurul Jannah yang berlokasi di Joglo Raya, Jakarta Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Fadia Pantau Harga dan Ketersediaan Komoditas Pangan di Pasar Kesesi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pekalongan (TPID) akan menggelar pasar murah di berbagai lokasi strategis. Hal Tersebut Disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, selepas melakukan pantau harga dan ketersediaan komoditas pangan pokok di Pasar Kesesi pada Kamis (13/03) Pagi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat menjelang Lebaran.

“Kami akan menurunkan bantuan berupa pasar murah apabila harganya terlalu tinggi,” ujar Bupati Fadia.

Bupati Fadia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Beberapa lokasi yang akan dijadikan pasar murah antara lain di Kajen, Kedungwuni, Wonopringgo dan Wonokerto.

“Pokoknya tempat-tempat pasar besar kami buka kalau harga terlalu tinggi,” kata Bupati Fadia.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Sesuai perintah Bapak Presiden, kami akan terus mendukung agar harga-harga tetap stabil sehingga daya beli masyarakat terjaga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Permudah Layanan Adminduk, Wali Kota Pekanbaru Launching Mobil AMAN Keliling

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, akan melaunching mobil AMAN sebagai sarana bagi pencetakan administrasi kependudukan (Adminduk) keliling, Jumat (14/3/3/2025).

Mobil Adminduk keliling yang akan dilaunching Wali Kota Pekanbaru ini diberi nama Mobil AMAN, yakni Administrasi Kependudukan sampai Tuntas, Aman dan Nyaman.

“Besok kami launching mobil AMAN. Administrasi Kependudukan sampai Tuntas, Amanah dan Nyaman,” kata Agung Nugroho, Kamis (13/3/2025) malam.

Peluncuran Mobil AMAN besok akan dilakukan di Kecamatan Bukitraya. Diestimasikan, akan ada 1.800-an warga yang memanfaatkan layanannya.

“Peluncuran mobil AMAN di Bukitraya. Ada 1800-an orang mau cetak,” ulasnya.

Realisasi mobil AMAN ini merupakan gerak cepat Agung Nugroho pasca dirinya dilantik bersama sang wakil Markarius Anwar pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Mobil AMAN sendiri merupakan salah satu inovasi yang dicetuskan oleh Wako Pekanbaru pasca dilantik. Sebelumnya dia juga sudah menurunkan tarif parkir bagi sepeda motor menjadi Rp1.000,- dari sebelumnya Rp2.000,- dan kendaraan roda empat menjadi Rp2.000,- dari sebelumnya Rp3.000,-. Dia juga sudah menggratiskan layanan Trans Metro Pekanbaru (TMP) bagi anak sekolah.

“Kita memang gerak cepat, untuk rakyat kita tak boleh lambat. Ini baru beberapa inovasi, masih banyak lagi mudah-mudahan ini bisa meringankan masyarakat tidak jauh-jauh lagi ngurus Adminduknya,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sufmi Dasco: Polri Sudah Tepat Tangani Kasus Pelecehan oleh AKBP Fajar

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menginstruksikan Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Menurutnya, Polri telah mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus tersebut.

“Ndak, saya pikir langkah yang dilakukan Polri sudah tepat bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya,” kata Dasco seperti dilansir dari MetroTv di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 14 Maret 2025.

Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap AKBP Fajar. Ia menilai bahwa hukuman berat harus dijatuhkan jika terbukti bersalah, termasuk pemecatan dari kepolisian.

“Tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan disertai dengan saya pikir harus di selain pidana juga harus di pecat dari Polri,” ucap Dasco.

Sebelumnya, Karo Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, mengungkapkan bahwa AKBP Fajar terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap empat korban, tiga di antaranya anak di bawah umur. Selain itu, ia juga terbukti menggunakan narkoba.

“Divpropam melaksanakan gelar perkara dan ini adalah kategori berat. Sehingga, dikenakan pasal yang berlapis dengan kategori berat dan kita juncto kan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

Tidak hanya itu, AKBP Fajar juga diduga menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke internet. Pelecehan seksual yang dilakukannya melibatkan empat korban, yakni seorang anak berusia 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, serta seorang korban dewasa berusia 20 tahun dengan inisial SHDR.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (13/3/2025).

Serah terima jabatan didasari pada Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disusul petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan No 88/K/X-X.3/02/2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan kedua surat tersebut, Widhi Widayat, yang sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar kini mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V Badan Pemeriksa Keuangan.

Kursi Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, kini diduduki Eydu Oktain Panjaitan yang sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada kesempatan itu menghaturkan ucapan selamat baik kepada Widhi maupun Eydu yang sama-sama mengemban amanah baru.

Gubernur Dedi Mulyadi pun meminta BPK Perwakilan Jabar untuk memberikan atensi dan mengaudit alih fungsi lahan di wilayah Jabar baik yang dilakukan oleh Perhutani, PTPN, atau pun pihak lainnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan secara serampangan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

“Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya,” ucap Dedi Mulyadi.

Ia juga menyebut, ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan. Pertama, kerugian akibat alih fungsi lahan itu sendiri. Kedua, kerugian akibat hilangnya karbon dan sumber mata air.

Ketiga, kerugian yang mengakibatkan bencana. Keempat, kerugian yang dialami oleh negara.

Dedi, menuturkan, negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya.

“Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sektor publik lainnya,” katanya.

“Jadi bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya aspek-aspek yang berpengaruh pada ekologi, tapi juga ekosistem perekonomian dan keuangan negara,” ujar Dedi.

Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi mengucap syukur atas terlaksananya serah terima jabatan pada hari ini.

Bobby berujar bahwa serah terima ini bukan sekadar seremonial, tapi hakikatnya memiliki arti penting dalam rangka menjaga kontinuitas fungsi organisasi ke depan.

“Saya berikan apresiasi kepada Bapak Widhi yang sudah kerja keras mampu membangun jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders pembangunan di Jabar,” ucap Bobby.

Kepada Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, ia mengharapkan ada sinergi dengan seluruh kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar.

Mendukung kebijakan pemda

Sejalan Gubernur, Bobby mengaku pihaknya siap mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah.

“Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan,” ucapnya.

“Maka memerlukan sinergi dan dukungan dari Bapak/Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan,” kata Bobby.

Bobby pun menginstruksikan Kepala BPK yang baru untuk dapat berlari kencang dan bekerja secara akseleratif sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi atau pun para Bupati/Wali Kota di Jabar lainnya.

“Saya rasa semuanya (para kepala daerah di Jabar) berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Sampaikan Empat Pesan Penting kepada Peserta Pemagangan ke Jepang

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melepas 246 peserta pemagangan ke Jepang, di Jiritsu Nusantara, Bogor, Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Menaker mengatakan bahwa peserta pemagangan adalah salah satu Duta Indonesia di luar negeri, sehingga mereka harus memperhatikan 4 hal.

Pertama, menjaga nama baik Bangsa Indonesia. Menurut Menaker, saat di luar negeri, seseorang sering digeneralisasikan dengan bangsa asalnya. Manakala dia dianggap jelek maka akan mengeneralisasi bahwa satu bangsa jelek.

“Tapi jika kesannya orang baik, orang disiplin, ulet, pekerja keras, maka itu akan menjadi image yang baik bagi Bangsa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai duta bangsa, kita harus menjaga nama baik Bangsa Indonesia,” katanya.

Kedua, menggunakan waktu luang untuk belajar hal-hal lain di luar program pemagangan. Menurutnya, peserta pemagangan harus bisa mengeksplorasi banyak hal selama di luar negeri sebagai bekal diri untuk kembali ke Indonesia.

Ketiga, membangun jejaring atau relasi selama di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan berinteraksi dengan sesama pemagang dari Indonesia, pemagang dari negara lain, maupun orang lainnya. “Gunakan kesempatan magang untuk belajar sebanyak-banyaknya. Banyak hal yang bisa dipelajari di luar program magang,” ujarnya.

Keempat, menjaga akhlak. Menurutnya, Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki akhlak yang harus dijaga. Karena hal tersebut merupakan value Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dikenalkan ke bangsa lainnya.

“Tidak ada alasan, kita sudah punya akhlak kepada Tuhan, kepada orang tua, jadi lupa karena sibuk magang,” katanya.

“Kita ke luar negeri jangan sampai lebih barat dari orang barat, lebih Jepang dari orang Jepang. Kita punya value, nilai, jangan gaya-gayaan. Konsisten dengan value kita, mereka pasti respect kepada kita. Sehingga kita menjadi duta yang lengkap dalam hal kinerja, dalam hal disiplin, dalam hal akhlak,” tambahnya.

Kepada semua pihak, Menaker juga mengutarakan bahwa program pemagangan adalah program prioritas Kemnaker. Ia pun menyatakan pihaknya terus mengupayakan agar program pemagangan bagi peserta asal Indonesia dapat terus diperluas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1571,1581,159...4,931Halaman 1,158 dari 4,931