Beranda blog Halaman 1159

Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (13/3/2025).

Serah terima jabatan didasari pada Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disusul petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan No 88/K/X-X.3/02/2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan kedua surat tersebut, Widhi Widayat, yang sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar kini mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V Badan Pemeriksa Keuangan.

Kursi Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, kini diduduki Eydu Oktain Panjaitan yang sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada kesempatan itu menghaturkan ucapan selamat baik kepada Widhi maupun Eydu yang sama-sama mengemban amanah baru.

Gubernur Dedi Mulyadi pun meminta BPK Perwakilan Jabar untuk memberikan atensi dan mengaudit alih fungsi lahan di wilayah Jabar baik yang dilakukan oleh Perhutani, PTPN, atau pun pihak lainnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan secara serampangan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

“Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya,” ucap Dedi Mulyadi.

Ia juga menyebut, ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan. Pertama, kerugian akibat alih fungsi lahan itu sendiri. Kedua, kerugian akibat hilangnya karbon dan sumber mata air.

Ketiga, kerugian yang mengakibatkan bencana. Keempat, kerugian yang dialami oleh negara.

Dedi, menuturkan, negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya.

“Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sektor publik lainnya,” katanya.

“Jadi bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya aspek-aspek yang berpengaruh pada ekologi, tapi juga ekosistem perekonomian dan keuangan negara,” ujar Dedi.

Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi mengucap syukur atas terlaksananya serah terima jabatan pada hari ini.

Bobby berujar bahwa serah terima ini bukan sekadar seremonial, tapi hakikatnya memiliki arti penting dalam rangka menjaga kontinuitas fungsi organisasi ke depan.

“Saya berikan apresiasi kepada Bapak Widhi yang sudah kerja keras mampu membangun jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders pembangunan di Jabar,” ucap Bobby.

Kepada Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, ia mengharapkan ada sinergi dengan seluruh kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar.

Mendukung kebijakan pemda

Sejalan Gubernur, Bobby mengaku pihaknya siap mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah.

“Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan,” ucapnya.

“Maka memerlukan sinergi dan dukungan dari Bapak/Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan,” kata Bobby.

Bobby pun menginstruksikan Kepala BPK yang baru untuk dapat berlari kencang dan bekerja secara akseleratif sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi atau pun para Bupati/Wali Kota di Jabar lainnya.

“Saya rasa semuanya (para kepala daerah di Jabar) berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Sampaikan Empat Pesan Penting kepada Peserta Pemagangan ke Jepang

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melepas 246 peserta pemagangan ke Jepang, di Jiritsu Nusantara, Bogor, Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Menaker mengatakan bahwa peserta pemagangan adalah salah satu Duta Indonesia di luar negeri, sehingga mereka harus memperhatikan 4 hal.

Pertama, menjaga nama baik Bangsa Indonesia. Menurut Menaker, saat di luar negeri, seseorang sering digeneralisasikan dengan bangsa asalnya. Manakala dia dianggap jelek maka akan mengeneralisasi bahwa satu bangsa jelek.

“Tapi jika kesannya orang baik, orang disiplin, ulet, pekerja keras, maka itu akan menjadi image yang baik bagi Bangsa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai duta bangsa, kita harus menjaga nama baik Bangsa Indonesia,” katanya.

Kedua, menggunakan waktu luang untuk belajar hal-hal lain di luar program pemagangan. Menurutnya, peserta pemagangan harus bisa mengeksplorasi banyak hal selama di luar negeri sebagai bekal diri untuk kembali ke Indonesia.

Ketiga, membangun jejaring atau relasi selama di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan berinteraksi dengan sesama pemagang dari Indonesia, pemagang dari negara lain, maupun orang lainnya. “Gunakan kesempatan magang untuk belajar sebanyak-banyaknya. Banyak hal yang bisa dipelajari di luar program magang,” ujarnya.

Keempat, menjaga akhlak. Menurutnya, Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki akhlak yang harus dijaga. Karena hal tersebut merupakan value Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dikenalkan ke bangsa lainnya.

“Tidak ada alasan, kita sudah punya akhlak kepada Tuhan, kepada orang tua, jadi lupa karena sibuk magang,” katanya.

“Kita ke luar negeri jangan sampai lebih barat dari orang barat, lebih Jepang dari orang Jepang. Kita punya value, nilai, jangan gaya-gayaan. Konsisten dengan value kita, mereka pasti respect kepada kita. Sehingga kita menjadi duta yang lengkap dalam hal kinerja, dalam hal disiplin, dalam hal akhlak,” tambahnya.

Kepada semua pihak, Menaker juga mengutarakan bahwa program pemagangan adalah program prioritas Kemnaker. Ia pun menyatakan pihaknya terus mengupayakan agar program pemagangan bagi peserta asal Indonesia dapat terus diperluas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Lanjutkan Normalisasi Sungai Ciliwung

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersinergi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.

“Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,” ujar Pramono di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

Pramono menegaskan, dalam proses normalisasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.

“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” jelas Pramono.

Pramono juga menyampaikan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.

“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati. Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.

“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.

Ia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.

“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear,” ujarnya.

Nusron mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dilakukan demi menjaga ekosistem serta mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Ia berharap melalui upaya ini, perekonomian masyarakat tidak terganggu akibat dampak banjir yang terjadi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, upaya pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung bisa berjalan baik sehingga mengurangi potensi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lamongan Lakukan Tanam Padi MT II Untuk Wujudkan Target LTT

Penulis
Syifa
-

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi melakukan tanam padi musim tanam kedua (MT II), di Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup pagi ini (13/3). Bupati Yes, sapaan akrabnya, menyampaikan penanaman MT II ini memang dilakukan langsung setelah panen MT I. Hal ini bertujuan untuk bisa mewujudkan target luas tambah tanam yang sudah ditargetkan, yakni 192.373 hektar.

“Alhamdulillah MT II sudah bisa dimulai di Lamongan. Semoga gencarnya MT II akan bisa memenuhi target kita menuju swasembada pangan tahun ini,” tutur Pak Yes dalam keterangan pers, Kamis (13/3/2025).

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, hingga bulan Maret luas tanam di Kota Soto sudah mencapai 15.043 hektar.

Upaya luas tambah tanam (LTT) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan ialah dengan menggunakan 7.773 hektar lahan bera, tegal, dan kebun untuk pertanian. Karena lahan baku pertanian Kabupaten Lamongan adalah 96,095,9 hektar.

“Ragam upaya yang kami lakukan, mulai dari memanfaatkan lahan bera untuk pertanian, penyusunan jadwal tanam disetiap kecamatan, monitoring lapangan harian, hingga identifikasi ketersediaan benih, pupuk, dan alsintan. Karena selain untuk memenuhi target, tujuan kita ialah mempertahankan predikat lumbung pangan nasional,” terang Pak Yes.

Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga berkesempatan melakukan panen padi MT I di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu.

Di atas 25 hektar lahan siap panen, provitas padi di Desa Kedungasri mencapai 7,53 ton per hektar. Dan mampu terjual dengan harga diatas 6.500 (gabah kering panen).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi Pemkab Banyuwangi dan BI dalam Perkuat Ketahanan Pangan

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan BI Jember, jalin kerjasama mendorong pengembangan sektor yang kini menjadi program nasional tersebut.

Kolaborasi ini mencakup berbagai program strategis guna meningkatkan produksi dan distribusi komoditas utama seperti cabai, beras, daging ayam ras, telur, dan bawang merah. Banyuwangi, salah satu daerah di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan pesat, khususnya di sektor pertanian, kembali menunjukkan potensinya sebagai penggerak ekonomi.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Gunawan, dalam High Level Meeting pengembangan ekonomi daerah yang digelar di Kabupaten Banyuwangi. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. “Dengan kerja sama ini, potensi besar Banyuwangi akan terus didorong untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi perekonomian daerah dan nasional,” ujar Gunawan, melansir laman resmi Pemkab Banyuwangi, Kamis (13/3/2025).

Gunawan mengatakan BI akan mendukung pengembangan ketahanan pangan di Banyuwangi melalui berbagai program, seperti penyaluran sarana dan prasarana (sarpras) digital farming, bantuan alat pertanian bagi kelompok tani, demplot pupuk organik, serta penguatan digitalisasi dan sistem data pangan. Selain itu beberapa program pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pangan juga akan dikembangkan. “Kami akan bantu meningkatkan produksi, kualitas, hingga distribusinya, sehingga hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi bahkan daerah lain, melalui skema kerja sama antar wilayah,” jelas Gunawan.

BI Jember juga akan mengadakan pelatihan dan kurasi produk bagi UMKM, serta program capacity building guna meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha para pelaku bisnis lokal di sektor tersebut. Untuk memastikan stabilitas harga pangan dan meningkatkan daya saing, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penyelenggaraan pasar murah.

Dalam kesempatan itu, Gunawan juga menyampaikan apresiasinya atas capaian kinerja sektor perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya secara umum kondisi perekonomian Banyuwangi cukup baik. Contohnya, di sektor penyaluran kredit terpantau tumbuh stabil selama 2024 yang dipicu oleh tumbuhnya kredit investasi (KI) maupun kredit konsumsi (KK).

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga terus tumbuh pada semua jenis DPK, seperti giro, tabungan dan deposito. Inflasi di Banyuwangi juga terpantau melandai dalam dua tahun terakhir.

“Jadi masyarakat Banyuwangi tabungannya meningkat. Banyak juga pelaku usaha yang mengajukan kredit untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Banyuwangi tumbuh,” kata Gunawan.

Bupati Ipuk menyampaikan kerjasama ini seiring dengan program prioritas yang dicanangkan Banyuwangi, yakni peningkatan pertanian untuk ketahanan pangan. “Kami terus berupaya agar sektor pertanian Banyuwangi terus terjaga, dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Terima kasih atas dukungan Bank Indonesia selama ini kepada Banyuwangi,” kata Ipuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Emil Komitmen Dorong Pelaku Usaha Menengah Lebih Maju

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan komitmennya untuk mendorong para pelaku usaha menengah menjadi lebih maju. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung para pengusaha yang termasuk dalam kategori menengah.

“Sebab, para pengusaha menengah ini memiliki peran penting sebagai bagian dari pilar perekonomian,” kata Emil Dardak usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI) Koordinator Wilayah Jawa Timur 2025 yang diselenggarakan di MPIX by the Basecamp Cafe, Manggisan, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.

“Pemerintah hadir untuk semua, bukan hanya untuk pelaku usaha mikronya, bukan hanya pelaku usaha besar, termasuk pelaku usaha yang berada di tengah,” imbuh Wagub Emil seperti dalam siaran pers, Rabu (12/3/2025).

Baca juga: Gubernur Khofifah-Wagub Emil Sampaikan Visi dan Misi di Hadapan Anggota DPRD Jatim

Wagub Emil mengatakan, pelaku usaha merupakan pilar yang imur berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. Posisi pengusaha menengah yang berada di level kedua, setelah pengusaha besar tidak bisa begitu saja diabaikan.

“Ini pilar yang harus kita perhatikan keberlangsungan usahanya,” tegasnya.

Oleh sebab itu pemerintah perlu menaruh perhatian pada para pengusaha menengah ini. Emil menjelaskan perhatian dalam hal ini memiliki arti bahwa pemerintah juga mendukung agar semua pengusaha termasuk yang menengah ini juga bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

“Yang di tengah inilah yang justru sebenarnya menciptakan lapangan kerja, masih mendorong pemerataan ekonomi dan perlu perhatian dari kita,” ucapnya.

Wagub Emil pun menyampaikan sebagai bentuk dorongan yang dapat dilakukan antara lain dengan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian nilai pajak yang tidak membuat pengusaha merasa khawatir, menyiapkan infrastruktur, serta menjaga kondisi tetap stabil dan kondusif.

“Tentu perlu kita buka ruang dialog, kalau ada yang kesulitan bisa menjangkau pemerintah kita bisa buat forum,” jelasnya.

Di sisi lain, acara yang digagas oleh ACMI ini mengusung tema Buka Bersama Menuju Jatim Emas juga mendapat apresiasi dari Wagub Emil. Pasalnya selain kekompakan, ACMI juga memiliki batasan yang tegas bagi siapa yang ingin bergabung di dalamnya yaitu berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Artinya para pengusaha menengah ini merupakan pengusaha yang tidak lagi menikmati pajak final UMKM, tidak menikmati pembiayaan murah bagi UMKM. Namun demikian, mereka berani untuk menjadi usaha yang maju dan banyak mempekerjakan orang, modern, serta berdaya saing.

“Ini organisasi yang luar biasa punya syarat yang bergabung sudah harus berstatus pengusaha kena pajak artinya Sudah berani mendeclare omsetnya diatas 4,8 Milyar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Bersama, HD Respon Kebutuhan Infrastruktur Masyarakat Banyuasin

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Feby Herman Deru melaksanakan safari ramadhan 1446H/2025M bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Banyuasin dilaksanakan di Rumah Pribadi Bupati Banyuasin Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin, Kamis (13/3).

Mengawali sambutannya HD mengucapkan alhamdulillah karena dirinya beserta pejabat pendamping dapat hadir dan bertemu kembali dengan masyarakat Kab. Banyuasin.

“Hari ini istimewa kita sengaja menujukan berbuka puasa disuatu tempat dimana tempat itu juga menanti kehadiran kita. Hari ini kita bukan sekedar makan bersama tapi kita juga melepas rindu dimana kita sibuk dengan tugas masing – masing. Apalagi saya dan Bupati ini termasuk yang terjeda lama tidak dipemerintahan, dan hari ini kita dapat berkumpul. ini merupakan anugerah yang besar dari Allah SWT”, ungkap HD.

Baca juga: Resmikan Tiga Jembatan, HD Harapkan Perkuat Mobilitas dan Perekonomian Daerah

HD juga menyampaikan bahwa sebelum dirinya datang ke lokasi safari ramadhan, ia telah memerintahkan Asisten II untuk memanggil Kepala Balai Jalan dan Pelaksanaan Jalan Tol untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang – Betung, yang diperkirakan pada kuartal pertama mudah – mudahan akan terselesaikan.

“Kita berharap semoga pada kuartal pertama ini kita terlepas dari belenggu kemacetan. Selain itu ini juga diharapkan memberikan efek ekonomi yang dapat berjalan normal ditengah masyarakat banyuasin”, tutur HD.

Terkait pembangunan jembatan yang diharapkan oleh masyarakat Banyuasin. HD memerintahkan Kadis PU Provinsi Sumsel untuk segera berkoordinasi dengan Kadis PU Banyuasin serta pihak – pihak terkait agar Jembatan Rantau Bayur dan Jembatan Tanah Kering Pulau Rimau dapat segera dibangun.

Dalam kesempatan itu, HD juga memberikan bantuan berupa sembako secara simbolis kepada anak yatim piatu yang ada di Kab. Banyuasin.

Dikesempatan yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel yang telah menyempatkan diri untuk hadir di Kab. Banyuasin.

“Kami atas nama Pemda Banyuasin dan masyarakat Banyuasin mengucapkan terimakasih dan selamat datang kembali di Kab. Banyuasin”, tuturnya.

Askolani juga mengucapkan terimakasih atas telah diresmikannya KMP Putri Leanpuri angkutan penyeberangan yang melintasi Desa Sri Menanti-Desa Karang Baru, Banyuasin pada 11 Maret 2025 yang lalu di Pelabuhan Penyeberangan Srimenanti Tanjung Lago. Dimana Kapal tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan transportasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perairan.

Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, Para Kepala OPD Prov. Sumsel, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kab. Banyuasin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DTSEN Akan Dipakai untuk Penyaluran Zakat, Mensos Gus Ipul: Lebih Akurat

Penulis
Syifa
-

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah difinalisasi dan kini memasuki tahapan uji petik ke depan juga akan digunakan sebagai acuan penyaluran zakat oleh Baznas. Hal ini terungkap dalam Rapat Konsolidasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan DTSEN merupakan sumber data yang sangat kaya dan akurat untuk mendukung efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan maupun penyaluran dana umat.

“DTSEN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal dan Insya Allah akan lebih akurat,” kata Gus Ipul.

Ke depan pemerintah akan mengonsolidasikan pundi-pundi dana umat seperti yang ada di Baznas agar fokus digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Secara teknis, Baznas maupun lembaga filantropi lainnya akan tetap bekerja secara independen. Namun dalam hal penyaluran zakat serta bantuan lain, akan diarahkan menggunakan DTSEN sehingga betul-betul sampai ke tangan fakir miskin.

Soal akurasi DTSEN, Gus Ipul menegaskan berani menjamin lantaran akan dimutakhirkan secara berkala baik melalui metode formal maupun partisipatif. Pemutakhiran wajib dilakukan karena data kependudukan bersifat dinamis.

Gus Ipul menambahkan upaya pengentasan kemiskinan tak cukup hanya memenuhi aspek material. Aspek spiritual dan dan sosial juga harus dipenuhi. Menurutnya, kontribusi spiritual, dalam hal ini melalui lembaga zakat, merupakan salah satu sarana untuk memotivasi masyarakat agar bangkit dan mengambil peran di masa mendatang.

“Kita harus mulai mengikutkan ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat, keluarga miskin misalnya, untuk bisa lebih bangkit dan lebih berperan di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Dorong Modernisasi Kapal Perikanan Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap secara bertahap mulai mendorong modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi. Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan, pihaknya mencatat 65% kapal perikanan di Indonesia rata rata telah berusia lebih dari 10 tahun yang didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu.

“95% kapal perikanan yang terdaftar di KKP terbuat dengan bahan utama kayu. Meski lebih murah dari segi pembiayaan, penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kapal dapat mengarah ke isu lingkungan, dalam hal ini adalah deforestasi dan kurang memenuhi standar kapal perikanan dunia yg baik,” jelasnya dalam keterangan resmi KKP.

Lebih lanjut Latif menerangkan usia kapal kayu rata-rata 15-20 tahun tergantung dari perawatannya. Secara konstruksi kapal kayu memiliki kekurangan karena umumnya dibangun secara tradisional dan kurang memenuhi persyaratan standar kelaikan laut, laik tangkap dan laik simpan hasilnya.

“Jangka panjangnya dampak dari deforestasi ini dapat meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sedangkan dari sisi umur kapal, Apabila sudah lebih dari 10 tahun perlu segera dipertimbangkan untuk penggantian armadanya, dan ke depan kita secara bertahap mendorong pembangunan kapal dengan bahan dasar besi atau baja yang memenuhi standar kapal perikanan ideal,” imbuhnya.

Latif menambahkan mayoritas kapal perikanan saat ini menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar, sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.

“Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal, diantaranya ruangan akomodasi yang memadai sesuai ketentuan. Umumnya ruangan kapal lebih diarahkan untuk optimalisasi menampung hasil tangkapan dibandingkan memperhatikan kebutuhan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal”, papar Latif.

Modernisasi kapal perikanan dinilai Latif diperlukan untuk menjawab isu lingkungan, meningkatkan persaingan global dan dapat berpengaruh pada harga jual ikan karena menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, ikan tetap terjaga kesegarannya dan higienis sehingga nilai jual ikan tinggi dan berdaya saing tinggi untuk pasar domestik maupun eskpor.

Menurut Latif, sudah waktunya semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku usaha industri perikanan secara bertahap beralih menggunakan kapal besi yang sesuai standar kapal perikanan yang aman buat awak kapal, dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapannya sehingga punya nilai jual lebih tinggi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kapal perikanan di Indonesia sesuai dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga kapal yang berlayar menangkap ikan adalah kapal yang handal, memenuhi aspek kelaikan dan ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi BNN, TRC PPAI Bahas Perlindungan Pekerja Migran dari Bandar Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC PPAI), Jeny Claudya Lumowa, beserta jajaran mengunjungi BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu (12/3).

Pada kunjungannya, Jeny menyampaikan keprihatinannya kepada Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., terkait masih maraknya pekerja migran yang menjadi kurir narkoba.

Menurutnya, pekerja migran Indonesia sering didekati dan menjadi sasaran empuk para bandar narkoba dengan berbagai “iming-iming” yang ditawarkan.

Oleh karena itu, Jeny berharap kepada Kepala BNN RI dapat menjalin kerja sama dengan aktif memberikan sosialisasi kepada pekerja migran Indonesia terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan modus-modus pengiriman narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba.

Langkah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta perlindungan bagi pekerja migran maupun masyarakat calon pekerja migran asal Indonesia.

Sementara itu, Kepala BNN RI berharap TRC PPAI dapat memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan perkerja migran. Lebih lanjut Kepala BNN RI berencana akan menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan TRC PPAI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,1581,1591,160...4,931Halaman 1,159 dari 4,931