Beranda blog Halaman 1167

Wali Kota Ambon Sambut Kontingen Pesparawi Juara Umum Maluku 2025

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menerima kontingen Kota Ambon yang menjuarai ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Ke IX Tingkat Provinsi Maluku, Selasa (11/3/25) di pelataran Balai Kota Ambon.

Dalam sambutannya Wattimena memberikan apresiasi yang tinggi atas perjuangan kontingen yang di tahun ini telah dapat mempertahankan gelar juara umum selama 3 (tiga) kali Pesparawi berturut-turut.

“Ini menunjukan bahwa Ambon City Of Music tidak hanya membuat kita semua bangga karena diberikan sebagai Kota Kreatif Berbasis Musik, tetapi terimplementasi dalam kehidupan seluruh warga kota, termasuk kontingen Pesparawi hingga bisa menjadi juara umum,” katanya.

Menurut Wali Kota, lebih mudah merebut daripada mempertahankan gelar juara, sehingga Juara umum kali ini menjadi kado yang bermakna bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dibawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisuta.

“Ini hadiah yang luar biasa di awal kepemimpinan kami di Kota ini,” tukas Wattimena.

Dirinya mengingatkan, dalam Pesparawi kontingen Kota Ambon tidak hanya bernyanyi untuk mendapatkan juara namun lebih dari itu, untuk memuliakan nama Tuhan.

“Juara itu urusan kedua, tetapi apa yang ditunjukan anak-anakku (anggota kontingen) adalah membuktikan bahwa kita benar-benar memuji Tuhan,” katanya.

Wattimena dalam kesempatan itu, juga mengucapkan terima kasih kepada ketua Kontingen Kota Ambon, Maurits Tamaela, serta Lembaga Pembinaan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Ambon atas pembinaan yang dilakukan selama ini.

Ditandaskan, kontingen ini masih punya tanggungjawab mewakili provinsi Maluku di ajang yang sama di tingkat nasional sehingga proses pendampingan dan pembinaan dari LPPD harus dapat dilaksanakan lebih optimal.

Untuk diketahui, kegiatan penerimaan kontingen turut dihadiri, oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisuta, Pj. Sekretaris Kota (Sekkot) Roby Sapulette, bersama para pimpinan OPD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atasi Kemacetan, Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Terapkan Tarif Progresif Parkir TJU

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan tidak ada parkir liar di tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Eri saat mendengarkan paparan visi-misi inovasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru di ruang sidang wali kota, pada (7/3/2025) lalu.

Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, masih banyak menerima laporan dari masyarakat soal adanya parkir liar di Surabaya. Ia mencontohkan, seperti di Jalan Wonokromo yang sering dibuat ngetem kendaraan umum.

“Parkir liar, kemudian soal lalu lintas, dan banyak yang parkir di tanda larangan parkir, itu masih ada. Bahkan di posisi itu, di tempat yang sama itu terjadi, seperti di Wonokromo, itu banyak yang ngetem, kemudian di Jalan Ngaglik ada yang lawan arah. Nah, ini saya ingin ada kerjasama atau inovasi, karena Dishub tidak bisa menilang,” ungkap Wali Kota Eri, Selasa, melalui siaran pers humas Pemkot Surabaya, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Aset Idle Dimanfaatkan Sebagai Tempat Pertanian hingga Sarana Wisata

Menurut data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, ada sekitar 1.400 titik parkir resmi yang tersebar di Kota Pahlawan. Namun, Wali Kota Eri mengungkapkan, masih menemukan banyak parkir liar di luar data 1.400 titik yang sudah ditentukan oleh Dishub Surabaya.

“Panjenengan harus berkomitmen menghilangkan titik parkir di luar 1.400 titik itu, dan tidak ada lagi orang membayar parkir selain di selain titik parkir yang ditentukan. Kalau terjadi parkir liar di titik ini, maka tegaskan akan kita ambil titik ini, kan bisa begitu. Nah selama ini tidak pernah dilakukan,” katanya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Eri juga mengeluhkan adanya soal kemacetan yang disebabkan parkir tepi jalan umum (TJU) di Surabaya. Dirinya menyebutkan, kemacetan yang disebabkan parkir TJU itu kerap terjadi di Jalan Tunjungan, Jalam Urip Sumoharjo, hingga Jalan Basuki Rahmat.

Atasi Kemacetan, Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Terapkan Tarif Progresif Parkir TJU
Karena, pada saat ia melintasi titik-titik tersebut, sering menemukan mobil yang terparkir seharian, sehingga ketika di jam-jam tertentu menyebabkan kemacetan. Maka dari itu, ia meminta kepada Kadishub Surabaya agar menerapkan tarif progresif di beberapa titik parkir TJU.

“Nah, Pak Tundjung sudah tahu titik itu. Berarti, ya sudah naikkan tarif progresifnya, misal satu jam Rp 5 ribu, setelah satu jam jadi Rp 10 ribu kemudian dua jam Rp 15 ribu, jadi tidak ada batasan maksimalnya. Karena ada di Jalan Urip Sumoharjo parkir di situ seharian, sampai saya capek telepon temen-temen Dishub untuk mengingatkan itu,” tuturnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, agar permasalahan-permasalahan tersebut cepat selesai, sebaiknya dicantumkan ke dalam komitmen visi-misi dan inovasi Kadishub Surabaya. “Kalau nggak sanggup, aku mundur pak. Nah, kan apik iku (kan bagus begitu),” tegas Cak Eri.

Di samping itu Kadishub Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, masalah parkir liar memang masih permasalah di kota-kota besar seperti Surabaya. Meskipun begitu, ia mengaku, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan parkir liar di Surabaya ke depannya.

Tundjung mengungkapkan, Dishub tidak bisa menegakkan parkir liar sendiri, menurutnya juga perlu bantuan jajaran dari kepolisian sebagai penegak hukum. “Jadi akan berusaha semaksimal mungkin, salah satunya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian untuk menekan itu, apapun caranya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tarif parkir progresif, Tundjung mengatakan, untuk merealisasikan itu membutuhkan alat ukur yang digunakan untuk memastikan durasi parkir kendaraan. “Nanti akan kita cek, dalam arti pirantinya harus ada, alat ukurnya harus ada dahulu. Misal, dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu yang harus kita pastikan dahulu dan jangan sampai masyarakat tidak ada kepastian,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Cuaca Ekstrem, Wakil Wali Kota Cimahi Minta Warga Tetap Waspada

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira meminta masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Dirinya mengatakan, Kota Cimahi masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi.

“Memang Cimahi ini potensial terjadi bencana hidrometeorologi. Kita harus siap siaga menghadapi bencana. Berdasarkan arahan dari Mendagri di dampingi Kepala BNPB dan Kepala BMKG, memprediksi dalam beberapa waktu kedepan akan dilanda cuaca ekstrem,” imbuh Adhitia usai apel siaga bersama personel BPBD Kota Cimahi, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, ancaman bencana yang paling rawan di Kota Cimahi ketika cuaca ekstrem saat ini adalah banjir dan longsor. Adhitia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi melakukan pemetaan titik-titik potensi bencana di Kota Cimahi.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Larang Study Tour Ke Luar Daerah

“Sebuah kota yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi juga, khususnya banjir dan longsor. Untuk titik rawannya, tentunya ada dari Pak Kalak (BPBD), tadi juga dalam apel saya sampaikan dua hal terkait mitigasi dan edukasi,” kata Adhitia.

Dirinya juga sudah mengintruksikan personel BPBD dan stakeholder terkait lainnya di Kota Cimahi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

“Kita cek kesiapan bagaimana sejauh ini khususnya BPBD dalam menghadapi resiko potensi bencana. Sejauh ini secara personel saya lihat cekatan, betul-betul responsif terhadap terjadinya bencana,” kata dia.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fitriandy Kurniawan menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan di semua kelurahan di Kota Cimahi terdapat titik-ritik rawan bencana hidrometerologi. Khususnya ancaman banjir ketika hujan deras mengguyur.

“Jadi semua bencana hidrometeorolgi ada di Cimahi. Banjir limpasan, banjir luapan, banjir bandang, longsor. Titik kerawanan tersebar hampir semua 15 kelurahan ada,” ucap dia.

Pihaknya, kata dia, sudah menyiapkan peralatan untuk menghadapi potensi bencana di tengah cuaca ekstrem ini seperti pemeliharaan berbagai mesin senso dan sebagainya. BPBD Kota Cimahi juga segera melakukan belanja logistik kebencanaan tahun ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Ajak Eratkan Persaudaraan dan Perkuat Usaha Kedua Daerah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar forum silaturahmi dengan masyarakat kelahiran Jawa Timur di Provinsi Maluku Utara di Royal Resto Function Hall, Kota Ternate, Selasa (11/3/2025). Yang mana silaturahmi ini dilakukan dalam rangka gathering penguatan pasar antar daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah mengapresiasi masyarakat kelahiran Jawa Timur dalam membangun hubungan sosial dan ekonomi yang harmonis dengan masyarakat Maluku Utara. Karena itu melalui forum silaturahmi ini dapat mempererat persaudaraan sekaligus memperluas peluang usaha antar provinsi.

“Keterlibatan aktif panjenengan semua tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam memperluas peluang usaha dan perdagangan antara kedua daerah,” ujarnya.

Baca juga: Khofifah Optimis Koperasi Desa Merah Putih Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Turunkan Kemiskinan

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengajak kolaborasi para pelaku usaha Jawa Timur maupun Maluku Utara. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan di berbagai sektor dalam kemasan Misi Dagang. “Kami ingin mendorong peluang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Maluku Utara di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pertanian, perikanan, dan industri kreatif,” tutur Khofifah.

Dalam Misi Dagang ini, Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya turut serta membawa trader dan buyer. Dari hasil pra meeting sebelumnya, cukup banyak buyer tertarik transaksi di komoditas ikan dan rempah-rempah. “Sepertinya cukup tinggi, besok kita lihat ya,” ucapnya.

Tak hanya trader dan buyer dari kedua provinsi, Khofifah mengatakan ada nilai tambah dari produk yang dimiliki daerah. Nilai tambah ini, setelah banyak proses yang dilakukan di Jatim. Namun, kalau prosesnya bisa dilakukan di Malut maka nilai tambah akan sangat baik bagi masyarakat Malut. “Bulan April nanti, Bu Sherly ke Jatim dan itu sangat baik untuk membawa pelaku UMKM dari Malut agar saling membangun komunikasi dan meningkatkan kualitas produk,” katanya.

Agar kolaborasi dan sinergi penguatan pasar antar daerah berhasil, Khofifah menegaskan perlunya kemitraan yang solid antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Semuanya, harus seiring seirama meningkatkan ekonomi, mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Jawa Timur di Provinsi Maluku Utara.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan sinergi dan kerja sama, baik dalam peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, maupun pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pemasaran produk unggulan masing-masing daerah,” jelasnya.

Khofifah berharap terjadi dialog dua arah untuk mengetahui potensi masyarakat Maluku Utara yang berasal dari Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh pengembangan potensi perdagangan, pertanian, pendidikan, kebudayaan, maupun sektor potensial lainnya.

“Kami terus berupaya untuk mengembangkan jaringan pasar, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mari merajut kerukunan untuk memunculkan understanding, trust dan respect demi persatuan dan persaudaraan kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang akan mengadakan Misi Dagang perdana di Maluku Utara. Menurutnya, gelaran ini akan membantu perekonomian bagi kedua provinsi. “Maluku Utara bisa belajar banyak dari Jatim sehingga bisa di implementasikan kepada masyarakat agar lebih sejahtera,” ungkapnya.

Ketua Kerukunan Keluarga Paguyuban Jawa Timur (KKPJ) Anwar Warsono yang sehari-hari bekerja sebagai pemasok es krim walls menyampaikan usulan kepada Gubernur Khofifah agar membuka pintu kerja sama antara KKPJ dengan Pemprov Jatim.

Kerja sama yang dimaksud yakni mengembangkan sekaligus memasarkan produk-produk dari Jatim dibawa ke Maluku Utara dalam rangka membentuk ekonomi dan memajukan masyarakat Jawa Timur yang ada di Kota Ternate. “Produk bisa dipasarkan berupa sembako, ayam, telur, minyak goreng. Karena itu potensinya bagus ke Ternate dan Halmahera,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pertemuan Khofifah dengan masyarakat Jatim di Maluku Utara dalam rangka Misi Dagang dan Investasi antar dua provinsi pada Rabu (12/3/2025) di Sahid Bela Hotel. Turut hadir, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Forkopimda Maluku Utara, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim serta para asosiasi pedagang dan para direktur BUMD.

Penyerahan cinderamata oleh Ketua PPKJ Warsono kepada Gubernur Khofifah sekaligus pemberian plakat. Juga ada tali asih sebesar Rp50 juta yang diserahkan Gubernur. Khofifah kepada Ketua PPKJ Warsono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Larang Kendaraan Dinas Dipakai untuk Mudik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melarang penggunaan kendaraan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk keperluan mudik Lebaran. Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian dan bertujuan untuk memastikan aset daerah digunakan sesuai fungsinya.

Dalam keterangannya usai memimpin Apel Operasi Lintas Jaya 2025 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3), Pramono menegaskan bahwa ASN dilarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk pulang kampung saat Lebaran.

“Saya dan Pak Wagub serta Pak Sekda sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik Lebaran, maka dilarang menggunakan mobil dinas. Tidak diperbolehkan sama sekali,” ujar Pramono, usai memimpin Apel Operasi Lintas Jaya 2025 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

Baca juga: Gubernur Pramono Terima Bantuan Penanganan Banjir dari Chandra Asri

Larangan ini untuk memastikan penggunaan aset Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan dinas, bukan kepentingan pribadi. Apalagi, perawatan kendaraan dinas Pemprov DKI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pokoknya bagi siapapun ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung berlebaran,” kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar larangan ini. Pramono menyebut sanksi yang akan dijatuhkan terhadap ASN yang melanggar akan segera dirumuskan.

“Kalau ada yang melakukan pasti akan diberi sanksi, sanksinya apa, nanti kami rumuskan ya,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa ke Jaksa Agung

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria mmenemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor di Jalan Panglima Polim, Rabu (12/3/25).

Pertemuan Mendes Yandri dan Wamendes Ariza dengan Jaksa Agung berlangsung di Ruang Rapat Lantai Tujuh Gedung Kejaksaan Agung.

Usai pertemuan, Mendes Yandri menjelaskan jika kedatangan dirinya dan Wamendes Ariza untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait adanya temuan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

“Kami tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2024 banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengatakan ada pula dana desa yang digunakan untuk kepentingan lain serta website fiktif.

Fakta-fakta inilah yang mendorong Mendes Yandri meminta Kejaksaan Agung mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dana desa tersebut.

“Tadi juga kami bicarakan dan kami juga minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak Kejaksaan, sehingga ada efek jera, para oknum kepala desa itu agar tidak mengulangi dan yang belum melakukan jangan sampai melakukan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR.

Mendes Yandri menegaskaan dirinya mendapatkan data tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dirinya telah menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti penanganan temuan tersebut.

“Jadi kami di pihak yang meminta untuk aparat penegak hukum, tentu sudah kami serahkan. Kami tidak akan menyampaikan secara detail nama kepala desanya siapa, berapa jumlahnya, di desa mana, bulan berapa dia melakukan perbuatan tidak benar itu, semuanya sudah kami serahkan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kejaksaan Agung untuk mengawal dan mengawasi dana desa agar tidak jadi bancakan oknum-oknum tertentu di desa.

Saat ini telah ada aplikasi khusus dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu aplikasi Jaga Desa, aplikasi tersebut untuk melaporkan secara langsung persoalan yang ada di desa.

“Bayangkan selama 10 tahun terakhir dana desa itu ada Rp 610 triliun. Dan tahun ini, tahun 2025 ada Rp 71 Triliun. Nah oleh karena itu kami dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum,” kata Mendes Yandri.

“Karena bagaimanapun tangan kami tentu tidak sanggup secara sendirian untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Merespons hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kejaksaan siap melakukan penindakan jika ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana desa.

“Jadi pada dasarnya pendampingan-pendampingan ini, full kita kerjakan dan baik lagi dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran. Dan kalau ada kebocoran akan kita tindak, itu yang akan kita lakukan,” kata Burhanuddin.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Staf Khusus Mendes PDT Yahdil Abdi Harahap, Kepala Biro Hukum Lalu Syaifuddin dan Penasehat Mendes Juanda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Resmikan Tiga Jembatan, HD Harapkan Perkuat Mobilitas dan Perekonomian Daerah

Gubernur Sumsel H. Herman Deru meresmikan Infrastruktur Jembatan Air Lais, Pemulutan dan Jembatan di Trans SP Tanah Abang bertempat di Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Selasa, (12/3/2025).

Jembatan yang diresmikan yaitu, Jembatan STA 09+544 Trans SP 1-SP Tanah Abang, Jembatan Lais Pemulutan 1, dan Jembatan STA 02+510 Trans SP 1- SP Tanah Abang.

Menurut Herman Deru keberadaan jembatan ini akan menjadi jembatan yang bukan hanya menghubungkan tali ekonomi tapi menghubungkan dan mempererat tali persaudaraan diantar wilayah.

“Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini dan akan dibangun lagi pada tahun ini juga akan lebih melengkapi kemauan masyarakat yang disalurkan ke Bupati yang diusulkan ke Gubernur agar dapat di akomodir,” katanya.

Baca juga: HD Simak Arahan Mendagri Untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Pengendalian Inflasi

Herman Deru sudah menyampaikan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang diinisiasi menjadi Wilayah Palembang, Ogan Ilir dan Banyuasin (Paloba).

“Jadi wilayah ini menjadi satu kekhususan dimana kita menjadi etalase bagi Provinsi Sumsel jika kawasan Paloba ini baik. Jika sebaliknya jika Paloba ini tidak baik akan membuat tercorengnya wajah Provinsi Sumsel,”katanya.

Oleh karena itu, lanjut Herman Deru menyampaikan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan juga masyarakatnya untuk menjaga dan paling tidak masyaeakat saling mengingatkan di dalam penggunaan Infrastruktur ini jangan sampai ada kendaraan yang Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Jadi pak Kapolsek saya titip, Kadishub UPTDnya, sampai Camat dan kades untuk menjaga jangan sampai ada kendaraan-yang berdonase diluar ukuran sehibgga akan merusak infrastrukturnya yang sudah kita bangun. Apalagi yang dibangun ini secara bertahap,”ungkapnya.

Herman Deru berharap pembangunan jembatan dan infrastruktur disini akan terus berkesinambungan dan disesuaikan dengan kesiapan mayarakat juga dalam memeliharanya.

Turut hadir Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir, dan Para Kepala OPD Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Dapat Bantuan Hingga Rp50 Juta untuk Masjid? Ini Cara Daftarnya!

Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung, yaitu:

  1. Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);
  2. Fotokopi SK Pengurus;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  4. Foto kondisi bangunan;
  5. Fotokopi surat keterangan status tanah;
  6. Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan
  7. Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

– 8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online
– 24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan
– 25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekomendasi Menu Sahur yang Tidak Bikin Cepat Lapar

Sahur adalah waktu makan yang penting saat berpuasa karena memberi energi untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Oleh karena itu, memilih menu sahur yang tepat sangat penting agar tidak mudah lapar dan tetap bertenaga. Berikut adalah beberapa rekomendasi menu sahur yang bisa membuat kenyang lebih lama:

1. Nasi Merah dengan Lauk Protein Tinggi

Nasi merah mengandung serat lebih tinggi dibanding nasi putih, sehingga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Padukan dengan lauk seperti:
Telur dadar atau rebus – Sumber protein yang mudah disiapkan dan dicerna secara perlahan.
Ayam panggang atau tumis – Hindari gorengan agar tidak cepat haus.
Tahu dan tempe – Kaya protein nabati dan serat, cocok untuk pencernaan.

2. Oatmeal dengan Buah dan Kacang-kacangan

Oatmeal kaya akan serat larut yang dapat membantu memperlambat pencernaan dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Campurkan dengan:
Pisang atau apel – Menambah energi alami dan serat.
Kacang almond atau kenari – Lemak sehat yang mendukung metabolisme tubuh.
Madu atau kurma – Pemanis alami yang memberi energi tanpa lonjakan gula darah berlebihan.

3. Roti Gandum dengan Telur dan Alpukat

Roti gandum lebih baik daripada roti putih karena mengandung serat lebih tinggi. Olesi dengan alpukat sebagai sumber lemak sehat dan tambahkan telur rebus atau orak-arik untuk protein tambahan.

4. Sup Sayur dengan Sumber Karbohidrat Kompleks

Sup hangat bisa membantu hidrasi tubuh dan menjaga kenyang lebih lama. Pilihan terbaik:
Sup ayam dengan wortel dan kentang
Sayur bayam dengan tahu dan jagung
Sup kacang merah dengan daging tanpa lemak

5. Smoothie Sehat dengan Protein

Kalau tidak sempat makan banyak, smoothie bisa jadi alternatif sahur praktis. Campurkan:
Susu almond atau susu kedelai – Lebih mudah dicerna dan mengandung protein.
Pisang dan kurma – Kombinasi karbohidrat dan serat yang baik.
Chia seed atau flaxseed – Kaya serat dan omega-3 untuk energi tahan lama.

6. Greek Yogurt dengan Granola dan Madu

Greek yogurt lebih tinggi protein dibanding yogurt biasa. Tambahkan granola, potongan buah, dan madu untuk tambahan rasa dan energi.

7. Kentang Rebus dengan Lauk Sehat

Kentang mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi lebih lama dibanding nasi putih. Bisa dikombinasikan dengan:
Tuna atau salmon panggang – Protein dan lemak sehat untuk energi stabil.
Telur rebus dan sayur hijau – Kombinasi sempurna untuk sahur yang mengenyangkan.

Tips Tambahan Agar Tidak Cepat Lapar Saat Puasa

Minum air yang cukup – Hindari dehidrasi yang bisa memicu rasa lapar palsu.
Hindari makanan tinggi gula dan gorengan – Bisa bikin cepat lapar dan mudah lemas.
Pilih makanan tinggi serat dan protein – Agar kenyang lebih lama.

Dengan menu sahur yang tepat, puasa bisa berjalan lebih lancar tanpa mudah lapar. Yuk, coba menu sehat ini di sahur berikutnya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hukum Mengqadha Shalat Orang yang Sudah Meninggal: Bolehkah?

Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menjalankan semua perintah dan aturan syariat. Aturan ini bersifat mengikat sejak berusia baligh sampai ajal ada di kerongkongan. Aturan yang mengikat tersebut terkait dalam masalah ibadah seperti shalat, haji, zakat, dan sebagainya.

Bahkan kalau kita tidak bisa menjalankan aturan syariat tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan, kita masih dikenai kewajiban untuk mengqadha (menganti) ibadah tersebut di luar waktunya. Mengenai hal ini, muncul pertanyaan bolehkah mengqadha shalatnya orang yang sudah meninggal?

Kewajiban mengqadha shalat ini merupakan ketentuan yang mengikat dan harus segera dilakukan jika seseorang meninggalkan shalat. Bahkan ditemukan pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haitami yang menekankan bahwa seseorang tidak boleh melakukan kesunahan jikalau shalat wajib yang dia tinggalkan belum diqadha.

Pendapat ini terdapat dalam kitab Fathul Mu’in halaman 9 tentang bab shalat:

قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع

“Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami berkata: sudah jelas menjadi kewajiban bagi orang yang meninggalkan shalat agar menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha shalat selain waktu yang urgen untuk aktivitas lain. Dan haram bagi orang yang belum mengqadha (shalat wajib) untuk melakukan kesunahan”

Pendapat Syekh Ibnu Hajar tersebut mewajibkan untuk mengqadha shalat selama masa hidup. Namun bagaimana jika ada kerabat keluarga yang mempunyai tanggungan shalat qadha yang belum sempat ditunaikan selama masa hidupnya? Apakah bisa kewajiban qadha tersebut digantikan oleh ahli warisnya?

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menjawab di dalam kitab Fathul Mu’in halaman 12:

تنبيه : من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه، وفي قول أنها تفعل عنه – أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه

“Sebuah peringatan: barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan shalat, maka tak perlu diqadha dan tak perlu diganti dengan fidyah atas nama mayit. Dan pada suatu pendapat membolehkan untuk diqadha, baik si mayit berwasiat atau tidak. Itu pendapat riwayat Imam ‘Ubadiy dari Imam Syafi’i karena ada hadits tentang hal tersebut. Dan Imam As-Subki mengqadha terhadap sebagian kerabatnya”

Dari pendapat tersebut, shalat yang belum diqadha oleh mayit tidak perlu diganti oleh orang lain. Namun jika ingin mengganti, maka tidak menjadi masalah seperti yang dilakukan oleh Imam As-Subki.

Sebagai seorang muslim yang taat, hubungan kita bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan Sang Pencipta. Jadi hendaklah kita membayar hutang kita (ibadah yang kita tinggalkan baik karena uzur atau tidak) semampu dan sesanggup kita. Tujuannya tidak lain dan tak bukan adalah hanya mengharap ridho dan ampunan sang khaliq. Wallahu a‘lam.

Sumber: Kemenag