Beranda blog Halaman 1171

Gubernur Pramono Terima Bantuan Penanganan Banjir dari Chandra Asri

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima bantuan penanganan banjir dari Chandra Asri Group di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Dengan adanya bantuan ini, Gubernur Pramono berharap, evakuasi dan penanganan banjir dapat menjamin keselamatan warga yang terdampak.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Chandra Asri Group yang telah memberikan bantuan 20 unit perahu, 40 dayung, dan 80 jaket keselamatan. Karena secara pribadi, peristiwa anak berumur tiga tahun saat dievakuasi lalu hanyut, benar-benar membekas dalam pikiran saya. Sehingga ketika Chandra Asri Group ingin memberikan bantuan, kami menyambut dengan gembira,” kata Gubernur Pramono.

Ia menerangkan, jenis perahu yang diberikan berbeda dengan perahu karet yang biasa digunakan untuk evakuasi koban banjir. Perahu tersebut tidak perlu dipompa dan tidak mudah bocor, sehingga kenyamanan dan keamanannya lebih tinggi saat digunakan untuk evakuasi korban banjir.

“Karena jenis perahu ini berbeda dengan yang lainnya. Biasanya perahu evakuasi yang kita pakai itu dipompa, ini tidak perlu. Sehingga kenyamanan dan keamanannya jauh lebih tinggi dan bisa dirawat lebih baik,” imbuhnya.

Gubernur Pramono menambahkan, bantuan ini akan langsung didistribusikan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

“Terutama yang paling membutuhkan itu wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan Barat. Ketiga wilayah ini yang paling membutuhkan. Meski begitu, wilayah Jakarta Utara juga tetap kita distribusikan. Jadi akan kita distribusikan dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengatakan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai berhasil mengurangi curah hujan di Jakarta. Keberhasilan itu dapat terlihat hari ini, cuaca terang benderang, meski prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi curah hujan tinggi di Jakarta.

“Ramalan cuaca menyampaikan hari ini kemungkinan curah hujan tinggi sekali. Alhamdulillah, dari beberapa hari lalu, BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan OMC. Tadi pagi, begitu bangun tidur, saya lihat langit cerah dan terang benderang. Saya gembira sekali,” terangnya.

Menurutnya, OMC merupakan solusi jangka pendek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya mengurangi curah hujan. Karena itu, harus tetap ada solusi jangka menengah dan jangka panjang yang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi banjir Jakarta, termasuk banjir rob yang diprediksi BPBD DKI akan terjadi pada 28-29 Maret 2025.

“Baru saja senang melihat cuaca hari ini, saya sudah dapat laporan dari BPBD DKI bahwa 28-29 Maret kemungkinan banjir rob. Jadi kita harus segera menyiapkan langkah antisipasinya agar pompa-pompa air di Jakarta Utara siaga untuk diaktifkan,” tegasnya.

Sementara itu, President Director of Chandra Asri Group Erwin Ciputra berharap, kolaborasi ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Ia menerangkan, kolaborasi Chandra Asih dan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan sejak pandemi COVID-19 dengan menyediakan bantuan seperti oksigen cair dan kantong limbah medis.

“Seluruh bantuan ini kami serahkan untuk mendukung operasional BPBD DKI Jakarta. Kami berharap bantuan ini dapat mendukung percepatan proses evakuasi dan penanganan bencana di daerah terdampak,” papar Erwin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi Kementan dan Kadin dalam Hilirisasi Kelapa, Singkong, dan Tebu

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dalam upaya hilirisasi kelapa, singkong, dan tebu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, mendorong produk dalam negeri, serta meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi komoditas pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, di Jakarta pada Senin (11/3).

Mentan Andi Amran menjelaskan bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk diolah lebih lanjut sebelum diekspor. Dengan adanya hilirisasi, produk kelapa yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah diharapkan dapat memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Kami bahas tadi hilirisasi pangan. Yang kita mau hilirisasi adalah kelapa. Kelapa kan bahan bakunya sudah ada,” kata Mentan.

Hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah devisa negara, serta mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa. Selain itu, dengan adanya pengolahan lebih lanjut, produk olahan kelapa akan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar global.

“Kita ekspor mentah. Kesejahteraan petani meningkat, devisa meningkat, kemiskinan berkurang. Nah itu karena kelapanya sudah ada,” ucap Mentan.

Selain kelapa, Mentan juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi singkong untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini, Indonesia masih mengimpor singkong dalam jumlah yang signifikan, sehingga diperlukan strategi untuk memperkuat produksi dalam negeri.

“Kemudian rencana (hilirisasi) singkong karena masih ada impor singkong,” tutur Mentan.

Tak hanya itu, hilirisasi tebu juga menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Dengan mengoptimalkan potensi tebu lokal, Indonesia diharapkan dapat mengurangi impor gula mentah dan memperkuat sektor pertanian dalam negeri.

“Kemudian tebu, karena kita masih impor gula mentah,” terang Mentan.

Mentan juga menyambut baik kolaborasi dengan Kadin. Ia menekankan bahwa keterlibatan dunia usaha, seperti Kadin, sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor pertanian.

”Dengan kehadiran Kadin dapat menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Kalau Kadin bergerak bersama pemerintah, hasilnya lebih baik ke depan,” katanya.

Melalui sinergi ini, Kementan dan Kadin akan mempercepat berbagai program strategis, mulai dari cetak sawah, optimalisasi lahan pertanian, hingga investasi di sektor pertanian, serta pengembangan komoditas kelapa, tebu, singkong, dan lainnya.

“Mimpi kita bukan bergerak secara linear tetapi eksponensial. Kami kolaborasi semua sektor mulai hari ini karena sudah tanda tangan MoU. Anggaran stimulan APBN ada untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sudah bisa dikerjakan sekarang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Kementan dalam memperkuat ekosistem pertanian guna mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional.

“Kami sangat bersemangat karena mustahil mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tanpa kontribusi besar dari sektor pertanian. Kadin siap mendukung penuh upaya pemerintah. Kami hadir di 38 provinsi di seluruh Indonesia dan jika Bapak Menteri membutuhkan sinergi dengan dunia usaha, kami siap memfasilitasi,” kata Anindya.

Sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan berperan dalam mendukung sektor pertanian, termasuk dalam penguatan teknologi, peningkatan SDM, serta pembukaan akses pasar internasional.

“Salah satu fokus utama kami adalah mendukung ekosistem pertanian, sebagaimana tertuang dalam MoU ini, kami ingin memperkuat teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, dan membuka akses pasar internasional bagi produk pertanian Indonesia,” kata Andindya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Jajaki Pengembangan Kerja Sama Pendidikan Tinggi yang Komprehensif

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Tajikistan untuk Indonesia, H.E. Ardasher S. Qodiri di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jumat (7/3).

Pada pertemuan tersebut, Mendiktisaintek Brian dan Duta Besar Qodiri mendiskusikan berbagai peluang kolaborasi di masa depan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tajikistan, terutama di bidang pendidikan tinggi, penelitian, sains, dan teknologi.

Menteri Brian sangat bersemangat untuk mengembangkan kerja sama yang lebih komprehensif dengan Tajikistan. Pengembangan kerja sama bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah antara lain pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan dan energi, ketersediaan air bersih, industri hilir, dan digitalisasi.

Baca juga: Gandeng 30 Perguruan Tinggi, Mendiktisaintek Dorong Riset untuk Kemandirian Pangan

“Mengikuti arahan presiden, pengembangan kerja sama dengan negara mitra diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pembangunan sdm, ketahanan pangan dan energi, ketersediaan air bersih, industri hilir, dan digitalisasi,” ujar Menteri Brian.

Lebih lanjut Menteri Brian menjelaskan bahwa untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan Tajikistan diperlukan juga partisipasi aktif perguruan tinggi di kedua negara. Menteri Brian mencontohkan, perguruan tinggi Indonesia dan Tajikistan dapat melakukan inisiasi kerja sama dan kolaborasi dalam bentuk “Sister University”.

“Perguruan tinggi dapat berpartisipasi aktif mendukung kolaborasi Indonesia dan Tajikistan dengan inisiasi dalam bentuk “Sister University”. Satu atau dua universitas dari masing-masing negara dapat menjalin kerja sama dan membentuk jaringan penelitian, sehingga koneksi antara profesor maupun peneliti dapat terjalin,” ungkap Menteri Brian.

Lebih lanjut Menteri Brian berharap para profesor dan peneliti kedua negara dapat bekerja sama dalam penelitian dan inovasi bersama, bahkan melibatkan industri. Industri di Indonesia dapat melakukan penelitian, kemudian berkolaborasi dalam penelitian bersama, dan akhirnya masuk ke pasar baik di Indonesia maupun Tajikistan. Ini merupakan potensi kolaborasi yang besar.

Sementara itu, Dubes Tajikistan Qodiri menyoroti peran penting kerja sama di bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis dalam pendidikan internasional untuk membentuk generasi masa depan.

Qodiri menyebutkan saat ini, tercatat 30 mahasiswa Tajikistan yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Qodiri berharap dengan penguatan kerja sama Indonesia dengan Tajikistan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa Tajikistan yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan bagi pengembangan hubungan bilateral yang baik, khususnya di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi demi kemajuan Indonesia dan Tajikistan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Pastikan Tunjangan Guru Cair Mulai 21 Maret 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memastikan penyaluran tunjangan guru di seluruh Indonesia berjalan lancar dan tepat sasaran. Proses penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, mengimbau para guru agar segera validasi data rekeningnya melalui laman Info GTK. Verifikasi dan validasi ini penting dilakukan untuk memastikan penyaluran tunjangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Kepada Bapak/Ibu guru, segera melakukan validasi rekeningnya dengan mengecek laman InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing, dapat meng-klik “Iya” atau “Tidak” sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” ujar Dirjen Nunuk di Jakarta, Jumat (7/3).

Saat ini, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), dari sekitar 900.000 data rekening guru yang sudah masuk, 70 persen di antaranya sudah dinyatakan valid oleh bank. Namun, masih ada sekitar 200.000 data rekening yang sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh bank.

Selain itu, Dirjen Nunuk menekankan pentingnya peran Pemda dalam memastikan kelancaran proses penyaluran tunjangan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan menyampaikan data rekening guru kepada Ditjen GTKPG sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri. Pemda juga diharapkan dapat membantu serta memfasilitasi guru-guru dalam memperbaiki data rekening yang belum sesuai. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat proses penyaluran tunjangan guru, serta memastikan bahwa tidak ada guru yang tertinggal dalam penerimaan tunjangan.

“Pemda diharapkan secara aktif mengirimkan data rekening guru, dan mempercepat pengusulan Surat Keputusan Penerima Tunjangan melalui Aplikasi SIMTUN. Peran aktif Pemda akan berdampak positif dalam kelancaran proses penyaluran tunjangan bertahap ini,” lanjut Dirjen Nunuk.

Kemendikdasmen berkomitmen memastikan kesejahteraan guru melalui penyaluran tunjangan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

Untuk informasi lebih lanjut terkait verifikasi data rekening, guru dapat mengakses laman https://info.gtk.dikdasmen.go.id/ atau menghubungi dinas pendidikan setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Lakukan Groundbreaking Pembangunan RSUD Maba di Halmahera Timur

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat sistem layanan kesehatan dengan meningkatkan fasilitas rumah sakit di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri dan melakukan peletakan batu pertama dalam groundbreaking pembangunan RSUD Maba, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk peningkatan kualitas layanan rumah sakit.

Program PHTC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertujuan meningkatkan kemampuan diagnostik, memperkuat layanan kesehatan di daerah, mengurangi beban rumah sakit besar, dan mempercepat akses layanan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa RSUD Maba akan segera ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C agar mampu menangani berbagai penyakit kritis tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah.

“Rumah sakit ini akan di-upgrade ke tipe C, yang berarti harus bisa menangani pasien kanker, stroke, jantung, ginjal, serta kelahiran prematur. Dengan peningkatan ini, pasien tidak perlu lagi dirujuk jauh ke Makassar atau Manado, sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan lebih cepat dan keselamatannya lebih terjamin,” ujar Menteri Budi.

Peningkatan fasilitas rumah sakit ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan yang menargetkan peningkatan di 514 rumah sakit kabupaten/kota dan 38 rumah sakit provinsi dalam tiga tahun ke depan. Menteri Budi memastikan bahwa anggaran untuk program ini telah tersedia. Namun, ia menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan peningkatan layanan kesehatan di daerah.

“Kami akan membantu menyediakan dokter spesialis melalui program beasiswa dan afirmasi agar lebih mudah masuk ke pendidikan dokter spesialis. Bahkan, kami juga membuka kesempatan bagi mereka untuk belajar ke luar negeri dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Tapi yang paling penting, saya minta kepada Pak Bupati agar dokter-dokter ini berasal dari putra-putri daerah sendiri, supaya mereka kembali dan mengabdi di sini,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Budi juga menyampaikan strategi lain untuk memastikan keberlanjutan tenaga kesehatan di daerah. Jika sulit menemukan dokter dari daerah sendiri, ia mengusulkan pendekatan lain untuk memastikan tenaga medis tetap bertahan di Halmahera Timur.

“Kalau tidak ada putra daerah yang bisa kembali, ya bisa juga dijodohkan dengan orang-orang di sini. Yang penting mereka tetap tinggal dan mengabdi di daerah ini, supaya masyarakat selalu mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ujar Menkes dengan nada bercanda.

Dengan peningkatan status RSUD Maba menjadi rumah sakit tipe C, diharapkan masyarakat Halmahera Timur akan mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas tanpa harus bepergian jauh ke luar daerah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang turut hadir, menyampaikan bahwa peningkatan layanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek penyediaan fasilitas medis tetapi juga upaya preventif.

“Tugas utama dari Dinas Kesehatan bukan untuk memenuhi rumah sakit dengan pasien, tetapi bagaimana kita memastikan masyarakat tetap sehat. Jadi, semakin kosong rumah sakit, itu artinya masyarakat kita sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendorong upaya pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Sherly.

Sherly juga berharap Halmahera Timur dapat segera mencapai cakupan 100% dalam pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, sehingga deteksi dini bisa dilakukan lebih cepat dan risiko penyakit dapat diminimalkan.

Sementara itu, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerahnya. Ia menyoroti pentingnya penguatan fasilitas kesehatan, terutama mengingat karakteristik wilayah Halmahera Timur yang luas dan memiliki banyak daerah terpencil.

“Saat ini, RSUD Maba telah memiliki akreditasi utama, tetapi masih ada banyak kekurangan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Kami memiliki 234 tenaga kesehatan, termasuk 9 dokter spesialis dan 6 dokter umum, namun masih membutuhkan tambahan dokter spesialis, khususnya di bidang kulit, saraf, dan jiwa. Selain itu, kami juga sangat membutuhkan tambahan ambulans untuk mendukung rujukan pasien, mengingat kondisi geografis yang cukup menantang,” jelas Ubaid Yakub.

Peningkatan kualitas RSUD Maba diwujudkan dengan pembangunan gedung tiga lantai yang nantinya akan digunakan sebagai ruang ICVCU, unit perawatan menengah, ruang rawat KRIS, ruang rawat VIP, ICU, PICU, HCU, laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi, ruang radiologi, serta rawat jalan.

Dengan peningkatan kapasitas RSUD Maba, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat Halmahera Timur dapat semakin baik dan lebih mudah diakses, tanpa harus melakukan rujukan ke luar daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan terus diperkuat agar pemerataan layanan kesehatan dapat terwujud.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Aset Idle Dimanfaatkan Sebagai Tempat Pertanian hingga Sarana Wisata

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin aset idle pemerintah kota (Pemkot) dimanfaatkan sebagai tempat pertanian hingga pariwisata. Hal tersebut, ia sampaikan saat paparan inovasi lelang jabatan aparatur sipil negara (ASN) di ruang sidang wali kota, Senin, (10/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri menyarankan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti agar pemanfaatan aset idle pemkot digunakan sebagai lahan pertanian hingga sarana pariwisata dimasukkan ke dalam daftar inovasi. Menurutnya, ada tiga tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan sarana wisata, diantaranya Taman Hutan Raya Pakal, Balas Klumprik, dan Bangkingan.

“Kita itu punya tanah aset pemerintah banyak, ada Taman Hutan Raya Pakal, Balas Klumprik, Sememi dan banyak aset pemerintah kota lainnya. Ayo, sudah berkali-kali, kalau itu bisa dijadikan tempat pariwisata,” kata Wali Kota Eri.

Baca juga: Eri Cahyadi Janji Wujudkan Surabaya Maju dan Berkelanjutan

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyampaikan, agar lahan-lahan tidur tersebut dikonsep seperti tempat edukasi wisata pertanian. “Sehingga di situ bisa dijadikan tempat makan, setelah itu ada penginapanya, tapi lahan lainnya digunakan sebagai (ladang) jagung, sebagian lagi digunakan (ladang padi) sawah. Akhirnya nanti bisa jadi tempat edukasi sekalian,” ujar Cak Eri.

Cak Eri juga menyarankan, jika nantinya ada aset pemkot yang digunakan sebagai lahan pertanian dan pariwisata, maka bisa menggandeng investor. “Kalau (memakai) APBD ya ngga nggak kuat, nah itu bisa kerjasama dengan investor. Inovasi ini yang saya harapkan, sehingga Bu Antiek bisa mencari tanah mana saja yang idle bisa dikembangakan,” tuturnya.

Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti

Sementara itu, Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, konsep itu sebetulnya sudah diterapkan di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri. Di kawasan ini, DKPP Surabaya telah menambah area lahan pertanian sekaligus digunakan sebagai budidaya penanaman padi dan wisata.

“Nah nanti itu tinggal kami tambahkan sentra kulinernya, kami juga meminta kepada kecamatan meminta data warga miskin untuk mungkin perlu kami bina seperti yang berada di Kebun Raya Mangrove (KRM). Jadi kira-kira seperti itu yang diinginkan Pak Wali,” kata Antiek.

Di samping itu, Antiek menambahkan, tidak hanya mengembangkan lahan pertanian yang berada di Kelurahan Jeruk saja, akan tetapi DKPP juga akan mengembangkan konsep urban farming melalui Kampung Sayur. Nantinya di dalam Kampung Sayur itu akan ada tempat edukasi, sekaligus pertanian, budidaya perikanan, hingga peternakan.

“Kampung Sayur itu kan konspenya dia harus berproduksi, lebih dari satu sektor, boleh dia ada perikanannya, ada pertaniannya, peternakannya dan dia harus berproduksi secafa terus menerus juga harus ada kelembagaannya. Kemudian kita juga tingkatkan dan didik mereka (warga kampung) seperti yang kita lakukan di Mini Agro Romokalisari Adventure Land dan KRM, sehingga menjadi ajang edukasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Matangkan Konsep Sekolah Rakyat, Siap Diluncurkan Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/3/2025) di lstana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap rnenyelenggarakan Sekolah Rakyat.

“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya.

Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” ucap Gus Ipul.

Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

“Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ucapnya.

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ucap Gus Ipul.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menyebutkan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Dukung Penindakan Polri terhadap Pabrik Minyakita yang Melanggar Ketentuan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan perhatian serius terhadap temuan pelanggaran oleh sejumlah pabrik yang memproduksi dan mendistribusikan Minyakita. Dalam kasus ini, beberapa pabrik kedapatan menjual produk Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, serta mengurangi volume isi dari kemasan yang seharusnya sesuai standar.

Kemenperin mendukung langkah tegas aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait dalam menindak pelaku industri yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga mencoreng upaya pemerintah dalam upaya menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau dan terjamin baik keamanan, mutu, maupun gizi pangannya.

“Penindakan terhadap pabrik dan distributor yang tidak mematuhi aturan ini harus menjadi momentum penting untuk menertibkan seluruh rantai pasok Minyakita, agar produk ini dapat dijual dengan volume kemasan yang sesuai aturan, yaitu 500 ml, 1L, 2L, dan/atau 5L dengan harga sesuai HET. Saat ini, HET yang ditetapkan adalah Rp15.700 per Liter. Semoga penindakan ini bisa menurunkan harga Minyakita sesuai HET sebagaimana arahan Presiden Prabowo agar harga pangan turun lebih rendah lagi dan terjangkau oleh masyarakat,” tegas Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/3).

Produk Minyakita dihadirkan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pengecer wajib menjual Minyakita dengan harga di bawah atau sama dengan HET. Oleh karena itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap pelaku industri yang memproduksi dan mendistribusikan Minyakita.

“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pabrik yang terbukti melanggar aturan. Ini sebagai komitmen kami untuk melindungi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Kemenperin mengimbau kepada seluruh produsen dan distributor untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sekaligus mengajak masyarakat turut mengawasi peredaran Minyakita di pasar. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beri Pelayanan Maksimal Saat Mudik, Polri Buka Hotline 110

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak sungkan melapor kepada hotline Polri yang telah disediakan. Hal itu disampaikan mengingat dalam waktu dekat akan terjadi arus mudik dan balik Lebaran 2025.

“Untuk pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga mensosialisasikan layanan hotline 110,” ujar Jenderal Sigit usai rakor persiapan mudik Lebaran 2025, Senin (10/3/25).

Jenderal Sigit menjelaskan, dalam mempersiapkan mudik yang lancar, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai antisipasi mencegah kemacetan. Salah satunya adalah diskon tarif tol 20% di sejumlah titik.

Kemudian, sejumlah rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan, salah satunya oneway yang akan disesuaikan dengan situasi. Selain itu, ada juga pembatasan kendaraan sumbu 3, kecuali pengangkut bahan baku, BBM, dan yang dikecualikan lainnya.

“Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar,” ungkap Kapolri.

Diketahui, Kapolri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2025 akan digelar berdasarkan dua wilayah operasi.

Untuk wilayah Lampung sampai Bali, ujar Kapolri, akan diselenggarakan selama 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda lainnya akan diselenggarakan selama 14 hari.

“Akan dilaksanakan 14 hari dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menyebut, arus mudik diprediksi terjadi antara tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik di tanggal 5-7 April 2025.

Dijelaskan Kapolri, dalam operasi ini terdapat 2.835 posko yang akan didirikan. Jika dirinci, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu.

“Dan mengamankan 126.736 obyek pengamanan,” jelas Kapolri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Libur Lebaran 2025 untuk Sekolah Diperpanjang Selama 20 Hari

Penulis
Syifa
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa libur Lebaran 1446 H/2025 M bagi sekolah akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 1446 H/2025 M di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK – PTIK), Jakarta.

“Kami memang mengusulkan supaya memberi waktu lebih panjang masa liburan ini. Tadinya kita sepakati edaran pertama itu tanggal 24 Maret 2025, tapi karena madrasah liburnya lebih ada hari Jumat, di situ ada hari Jumat, Sabtu, ya makanya kita ubah itu menjadi tanggal 21 Maret 2025,” ujar Menag Nasaruddin Senin (10/3/2025).

Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa perubahan libur ini bertujuan agar rentang perjalanan mudik lebih panjang sehingga dapat mengurai kemacetan. Libur Lebaran akan dimulai pada 21 Maret 2025.

“Dengan demikian rentang perjalanan mudik ini nanti akan lebih panjang, kurang lebih 20 hari jadi bisa lebih panjang untuk masyarakat, bisa dipakai untuk mengurai kemacetan yang bisa terjadi,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian Agama juga berupaya membantu kelancaran mudik dengan mengoptimalkan peran masjid sebagai posko Lebaran di jalur-jalur yang dilalui pemudik.

“Masjid-masjid yang dilewati jalur pemudik itu diharapkan menyiapkan air minum gratis, karena di dalam hukum Islam itu, musafir itu adalah mujahid, musafir itu sangat berpahala kita kalau kita beri makan dan beri minum,” kata sosok yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Selain air minum gratis, Menag juga mengimbau pengurus masjid untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti dapur kecil bagi ibu menyusui, tempat istirahat, kamar khusus perempuan, serta ruang untuk mengisi daya handphone atau motor listrik.

“Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan para pengurus masjid agar diperbaiki toiletnya, karena kalau kita mengandalkan semuanya di rest area, di tol-tol tertentu, itu nanti akan terjadi penumpukan. Jadi nanti kita akan menciptakan satu kondisi di masjid itu juga sebagai tempat pemberhentian yang paling bagus,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1701,1711,172...4,935Halaman 1,171 dari 4,935