Beranda blog Halaman 1177

KKP – Muhammadiyah Bersinergi Sukseskan Program Ekonomi Biru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah bersinergi menyukseskan pelaksaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3), kemarin.

“Saya mengajak kader – kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP .

Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP memiliki kebijakan Ekonomi Biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Program kerja di dalamnya mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.

Menteri Trenggono menambahkan, kebijakan Ekonomi Biru mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional saat ini yaitu menjadi misi ke dua dari 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai triple win yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya.

Keterbatasan Pangan

Menteri Trenggono menjelaskan, populasi penduduk global diproyeksi meningkat secara eksponensial mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050 di mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan manusia sedangkan kapasitas daya dukung di darat cenderung terus menurun akibat tekanan aktivitas manusia.

“Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar di tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar di tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. “Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Surat edaran ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi kepala satuan kerja dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran Kemenag tahun 2025,” ungkap Kamaruddin Amin di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Surat edaran Sekjen nomor 12 tahun 2025 ini menurut Kamaruddin Amin diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenag berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Ada 12 poin yang tertuang dalam edaran ini yang perlu menjadi perhatian satuan kerja dalam rangka efisiensi anggaran,” ungkap Kamaruddin.

“12 poin ini disusun juga dengan memperhatikan Edaran Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2025,” sambungnya.

Dengan terbitnya SE Sekjen nomor 12 tahun 2025 ini, Kamaruddin berharap seluruh satker Kemenag dapat melakukan efisiensi anggaran dengan optimal dan tepat sasaran. Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada 7 Maret 2025.

“Kepala satker juga kami harap terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran ini, minimal satu kali dalam tiga bulan,” pesan Kamaruddin.

Adapun 12 poin efisiensi Anggaran yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dalam mendukungprogram prioritas pemerintah dan Kementerian Agama;

2.Melakukan pengetatan secara selektif terhadap:

a. pengadaan alat tulis kantor, percetakan, dan cindera mata;
b. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
c. penyelenggaraan kegiatan seremonial, perjalanan dinas,kajian dan analisis, jasa konsultan, rapat, seminar, dansejenisnya;
d. honor output kegiatan dan jasa profesi;
e. pelatihan dan bimbingan teknis;
f. pemeliharaan peralatan dan mesin;
g. lisensi aplikasi;
h. bantuan pemerintah;
i. pemeliharaan dan perawatan; dan
j. pelaksanaan belanja lainnya yang tidak efisien.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana milikKementerian Agama untuk kegiatan yang diselenggarakan olehsatuan kerja Kementerian Agama, kecuali tidak dimungkinkankarena keterbatasan kapasitas dan fasilitas;

4. Penggunaan sarana dan prasarana kantor dilakukan secara bijakdengan mengedepankan prinsip efisiensi;

5. Penggunaan listrik dan air dibatasi hanya pada hari dan jam kerja,yaitu pukul 07.30-16.00 waktu setempat, kecuali hari Jumat pukul07.30-16.30 tanpa adanya lembur;

6. Kepala satuan kerja melakukan penghematan penggunaan listrikdan air dengan mematikan aliran listrik dan air untuk lampupenerang dan/atau peralatan listrik lainnya;

7. Penghematan penggunaan listrik dan air juga diberlakukan dirumah dinas pejabat Kementerian Agama;

8. Meminimalisasi pertemuan yang bersifat tatap muka (luring) danmengoptimalkan pertemuan secara tatap maya (daring), kecualiuntuk pertemuan yang tidak membebani anggaran perjalanandinas;

9. Memberikan pelayanan melalui work from home pada setiap hariJumat dan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar kantor.

10. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dilakukan untuk keperluanyang urgen dan prioritas;

11. Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan, berlaku ketentuan:

a. Perjalanan dinas luar negeri diutamakan untuk keperluanpenyelenggaraan ibadah haji, melanjutkan studi di luar negeri, dan kegiatan yang dibiayai oleh pengundang atau pihak sponsor;

b.Jumlah perjalanan dinas dalam negeri Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Staf Khusus dibatasi dan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Agama;

c. Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan hanya boleh didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping;

d. Staf Ahli dan Staf Khusus, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Biro pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Madrasah, dan Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tidak boleh membawa pendamping;

e. Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam;

f. Paling banyak berjumlah 5 (lima) orang untuk penyelenggaraan kegiatan dan 2 (dua) orang untuk kegiatan pemantauan di daerah dengan pertimbangan kegiatan dan pemantauan dimaksud tidak dimungkinkan dilakukan secara daring; dan

12. Perjalanan dinas dalam negeri wajib dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan langsung sebelum keberangkatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Didukung Badan Khusus PBB Kembangkan Industri Rumput Laut dan Udang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat dukungan dari Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) dalam mengembangkan industri rumput laut dan udang dalam negeri. Dukungan tersebut melalui kolaborasi pelaksaan Project Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2 senilai 2 juta Euro yang akan berlangsung sampai tahun depan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Deputy to the Director General of UNIDO Ciyong Zou di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (6/3) kemarin, mengharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas produksi rumput laut dan udang nasional.

“Untuk rumput laut dan udang kami sudah membangun modelingnya budidayanya di Wakatobi, dan Kebumen. Dengan kolaborasi bersama UNIDO kami harap semakin meningkatkan kualitas produksi dan daya saing produk yang dihasilkan,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (7/3).

Tujuan utama proyek tersebut untuk memperkuat kontribusi rantai nilai rumput laut dan udang terhadap pembangunan ekonomi, mata pencaharian dan ekosistem agar tahan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui dukungan kerjasama dengan UNIDO ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia melalui inovasi, diversifikasi, peningkatan kualitas, dan kepatuhan terhadap standar kualitas produk perikanan dan kelautan.

Pelaksanaan proyek rumput laut dilakukan di Takalar, Jeneponto, Makasar, Maros (Sulsel), Wakatobi, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruna, Denpasar dan Karawang. Sedangkan untuk udang di Tarakan, Bulungan, Sidodarjo, Gresik, Pinrang, Barru, dan Lampung Selatan.

Menteri Trenggono menambahkan, pelaksanaan proyek hasil kolaborasi dengan Badan Khusus PBB tersebut sekaligus untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi, dan makan bergizi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengembangan teknologi pengolahan biostimulan rumput laut, budidaya udang, serta budidaya rumput laut jenis baru (Ulva) di beberapa wilayah percontohan.

KKP dan badan khusus PBB yang bermarkas di Vienna, Austria itu telah menjalin kerja sama sejumlah bidang sejak 2014. Kerja sama sebelumnya yakni melalui proyek SMART-Fish yang berjalan sejak 2014 hingga 2019. Kemudian proyek Global Quality and Standards Programmes (GQSP) Fase I dari 2019 hingga 2023.

Deputy to the Director General of UNIDO, Ciyong Zou mengaku terkesan dengan kerja sama yang sudah terjalin dengan KKP. Selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, proyek yang dilaksanakan sekaligus sebagai upaya menahan laju perubahan iklim melalui kontribusi tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Kami mendiskusikan segala hal untuk memperkuat kerja sama yang telah sukses terjalin dalam 10 tahun terakhir. Kami mendukung implementasi kebijakan yang mendorong perekonomian dan keberlanjutan,” ungkap Zou.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas sejumlah isu lain seperti penguatan teknologi pengawasan berbasis satelit, pembangunan pelabuhan perikanan ramah lingkungan, hingga penguatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui program pendidikan, pelatihan dan riset.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Imbau Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear sebagai pintu awal masuknya investasi. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.

“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/03/2025).

Ia menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat.

“RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tutur Menteri Nusron.

Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR.

Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemda disebut Menteri Nusron sebagai pihak yang memegang peran sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rakor kali ini digelar dengan tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Serahkan Sertipikat di Kudus, Menteri Nusron Tegaskan Pentingnya Redistribusi Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebut bahwa masalah ketidakadilan dalam pembagian tanah masih menjadi isu utama di dunia pertanahan Indonesia. Akan tetapi, hal itu bisa diatasi salah satunya dengan dilakukan Redistribusi Tanah.

“Isu dalam dunia pertanahan di Indonesia ini adalah isu ketidakadilan. Maka, caranya adalah kita harus melakukan redistribusi (tanah) kepada kekuatan-kekuatan rakyat, namun redistribusi ini harus diimbangi dengan kapasitas dan kualitas yang mumpuni. Jangan sampai tanah yang diserahkan ke masyarakat malah tidak bisa produktif,” ujar Menteri Nusron saat menyerahkan 20 sertipikat tanah wakaf dalam acara Buka Puasa Bersama di Pondok Pesantren Qudsiyyah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (08/03/25).

Redistribusi Tanah merupakan program dari Reforma Agraria yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dengan tujuan utama, yaitu menciptakan pemerataan dalam distribusi tanah agar tidak ada kesenjangan kepemilikan tanah, khususnya di kalangan masyarakat kecil. Penyerahan sertipikat kepada penerima tanah wakaf kali ini menjadi langkah penting dalam memastikan hak atas tanahnya terlindungi secara hukum.

Urusan pertanahan ini bukan hanya soal hukum, namun juga berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan. Untuk itu, perlu dilakukan sesuai dengan hukum sekaligus memerhatikan aspek kemanusiaan. “Problem tanah itu sama persis dengan problem umat manusia. Jadi kalau kita mengurus tanah harus dengan hati, sama seperti mengurus manusia karena hakikat manusia itu diciptakan dari tanah,” sebut Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga mengimbau para penerima sertipikat, khususnya para santri, untuk memanfaatkan tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.

“Tujuan saya keliling mengunjungi pondok-pondok pesantren adalah untuk menumbuhkembangkan dan menanamkan kepada santri untuk mau berusaha, terutama dalam dunia perkebunan karena kesempatan ini sangat terbuka lebar,” tutur Menteri Nusron.

Pemberian sertipikat tanah wakaf ini menjadi salah satu bukti nyata upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi, serta memperkuat hak atas tanah sebagai salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun dalam penyerahan sertipikat ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Empat Provinsi Jadi Prioritas Lumbung Pangan, Viva Yoga: Kawasan Transmigrasi Kontributor Mewujudkan Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan diprioritaskan oleh pemerintah sebagai lumbung pangan nasional. Pilihan pada keempat provinsi itu untuk mendukung program swasembada pangan disebut oleh Wamen Transmigrasi Viva Yoga sebagai langkah yang tepat.

Dikatakan kepada wartawan, Jakarta, (10/3/25), di provinsi-provinsi itu banyak kabupaten yang menjadi kawasan transmigrasi. Disebut di Sumatera Selatan ada 10 kabupaten di mana tersebar 45 kawasan, Kalimantan Tengah 13 kabupaten tersebar 42 kawasan, Kalimantan Selatan 9 kabupaten ada 30 kawasan, dan di provinsi yang terbilang baru, Papua Selatan tercatat 2 kawasan. Sejak transmigrasi kali pertama dilakukan oleh pemerintah tahun 1950 hingga tahun 2023, penempatan transmigran di Pulau Sumatera sebanyak 1.069.181 KK/4.470.554 jiwa, sedang di Pulau Kalimantan 448.975 KK/1.872.725 jiwa, dan di Pulau Papua ada 165.903 KK/691.666 jiwa.

Dengan data yang ada di Kementerian Transmigrasi di atas, membuat Viva Yoga optimis swasembada pangan akan terwujud. Dirinya optimis sebab, pertama, transmigran yang telah menetap di berbagai kawasan sudah menjadi petani handal dan berpengalaman.

“Sumber daya manusianya untuk mengolah lahan tak perlu diragukan lagi”, ujar Viva Yoga.

Kedua, data statistik menunjukan kawasan transmigrasi selama ini telah menjadi lumbung pangan nasional.

“Selama ini kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi beras”, ungkapnya.

Untuk mendorong langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan lumbung pangan di provinsi yang diprioritaskan tadi menurutnya selain perlunya mencetak sawah baru juga optimalisasi lahan eksisting. Disebut Kementerian Pertanian dan Kementerian Transmigrasi telah melakukan MoU untuk membuat program bersama untuk percepatan swasembada pangan nasional.

“Januari 2025, kedua kementerian menandatangani kesekapatan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai swasembada pangan”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Viva Yoga menyebut potensi untuk pengembangan produksi pangan di kawasan transmigrasi masih terbuka lebar. Perlu pendekatan komprehensif dalam mengelola lahan yang ada. Visi pertanian yang mengubah dari tradisional menjadi modern selaras dengan visi Kementerian Transmigrasi.

“Kita berdayakan masyarakat di sana untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengembangkan pertumbuhan ekonomi”, tutur Viva Yoga.

Dengan memberikan bibit atau benih unggul, pupuk yang cukup, dan proses melalui alat pertanian yang modern membuat produktifitas pertanian meningkat.

“Kta dorong kawasan transmigrasi sebagai basis utama yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tinjau Lokasi Bencana Banjir di Sukabumi, Wapres Tekankan Pemulihan Infrastruktur dan Relokasi Warga

Penulis
Syifa
-

Bencana hidrometeorologi kembali menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir melanda 12 desa di 9 kecamatan dan sebaran titik longsor pada 30 desa di 22 kecamatan. Akibat bencana ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya masih dalam pencarian.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya penanganan bencana yang cepat dan terkoordinasi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi lokasi bencana di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pada Sabtu pagi (08/03/2025). Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdampak bencana.

Didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, dan Bupati Sukabumi Asep Japar, Wapres meninjau Jembatan Cidadap, Jl. Pelabuhan Ratu No. 16, Kecamatan Simpenan, yang amblas diterjang banjir bandang pada Kamis malam. Di tempat ini, satu orang meninggal dunia akibat tersapu arus banjir.

Setibanya di lokasi, Wapres langsung mengecek area jembatan penghubung Desa Cidadap dan Desa Loji yang putus tersebut, serta menyapa warga terdampak yang riuh menyambut kedatangannya.

Selanjutnya, Wapres meninjau kawasan terdampak banjir lainnya di Terminal dan Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu, yang luluh lantak akibat terjangan air bah. Didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, ia memeriksa langsung permukiman warga, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang rusak parah. Banjir di lokasi ini merenggut nyawa seorang Ibu dan anaknya, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat.

Di kedua lokasi tersebut, selain menyapa warga, Wapres juga membagikan paket sembako, alat kebersihan, selimut, serta paket buku dan mainan untuk anak-anak.

Menurut penuturan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya, Wapres menekankan perlunya langkah strategis dalam penanganan pasca-bencana banjir yang kali ini lebih berat dibandingkan kejadian sebelumnya pada November 2024 lalu. Salah satu fokus utamanya adalah normalisasi sungai melalui pengerukan dan pengurangan sedimentasi guna memperlancar aliran air.

“Bapak Wakil Presiden sangat prihatin terkait dengan hal ini dan beliau menyampaikan pertama, masalah sungai itu juga harus dilakukan pengerukan, sedimentasinya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati [Sukabumi] dan juga nanti [pemerintah] provinsi yang akan melakukan pengerukan terhadap sungai tadi,” ungkapnya.

Baca JugaWapres Kunjungi Warga Terdampak Banjir Rob di Muara Angke, Jakarta Utara

Selain itu, lanjut Diana, Wapres mengimbau agar warga yang terdampak tidak kembali bermukim di daerah sempadan sungai demi menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang.

“Dan nanti saya harapkan juga penduduk-penduduk yang di sekitar sempadan sungai, jangan kembali lagi di sempadan sungai tadi, biarkan sungai tadi, kalau bisa diperlebar. Dengan diperlebar maka jalannya air itu akan lebih leluasa, tidak mengganggu dan nantinya juga tidak berdampak kepada penduduk-penduduk yang diam di situ,” tegasnya.

Kemudian dari segi infrastruktur, Diana menyampaikan bahwa Wapres menginstruksikan percepatan perbaikan Jembatan Cidadap yang rusak agar arus transportasi, baik bagi warga maupun distribusi barang, dapat kembali berjalan lancar.

“Sementara ini supaya lebih bermanfaat, bisa difungsionalkan, nanti akan dipasang Jembatan Bailey dulu agar bisa difungsionalkan. Nanti secara permanen akan dilakukan setelah lebaran, akan ada penggantian jembatan tersebut,” ujarnya.

Menurut Diana, upaya relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai juga turut menjadi perhatian, mengingat pentingnya mitigasi risiko untuk mencegah dampak bencana serupa di masa mendatang. Adapun pembangunan rumah untuk relokasi warga yang rumahnya rusak berat akan dilakukan oleh BNPB, sedangkan lahan relokasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

“Nah, daerah mencarikan lahannya, mungkin BNPB itu nanti akan membangunkan rumahnya. Nanti akan dihitung,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tinjau Warga Terdampak Banjir di Bekasi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 17.57 WIB dan langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Saat tiba, Presiden Prabowo langsung menyusuri pemukiman yang masih tergenang air. Kepala Negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak banjir, menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Selain meninjau langsung kondisi pemukiman, Presiden juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan.

Menariknya, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang ia kunjungi. Dengan suasana sederhana, Presiden Prabowo bersama warga menikmati hidangan berbuka puasa.

Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi bencana memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Kabupaten Bungo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Anggota DPR RI Dapil Jambi, H Bakri, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau progres pembangunan jembatan Bailey di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo pada Jumat, 7 Maret 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pengerjaan dan memastikan akses transportasi yang vital bagi masyarakat dapat segera pulih.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pembangunan jembatan Bailey yang menggantikan jalan yang putus total ini harus segera diselesaikan. Pembangunan jembatan ini sangat penting, mengingat jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Barat menjadi akses utama transportasi bagi banyak kendaraan, terutama menjelang musim mudik.

“Saya pastikan bahwa jembatan Bailey yang dikerjakan oleh BPJN wilayah Jambi dapat selesai dalam waktu dekat ini. Jadi jika jembatan itu selesai dikerjakan, maka jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Barat itu bisa kembali dilalui kendaraan, terutama saat mudik lebaran,” ujar Gubernur Al Haris pada Sabtu (8/3/2025).

Gubernur Al Haris juga menjelaskan bahwa meskipun pihaknya berupaya untuk mempercepat proses pengerjaan, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama medan yang cukup berat dan curah hujan yang menghambat proses pembangunan. Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya agar pembangunan jembatan dapat segera selesai dan tidak mengganggu akses masyarakat.

“Kita ingin cepat agar akses masyarakat tidak terganggu, tetapi karena medannya juga berat yang disebabkan oleh hujan dan jembatan butuh waktu untuk perakitan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pemasangan jembatan ini membutuhkan waktu karena kondisi jalan yang terputus total. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa proyek tersebut akan segera selesai dalam waktu yang tidak lama.

“Kondisi jalan ini sudah putus total, maka pemasangan jembatan ini membutuhkan proses untuk dapat diselesaikan. Tetapi itu saya pastikan tidak lama, kemungkinan Minggu besok selesai,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan jembatan Bailey ini, diharapkan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Barat dapat kembali berfungsi normal. Keberhasilan proyek ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, khususnya menjelang musim mudik yang diperkirakan akan meningkat. Pemerintah Provinsi Jambi, bersama dengan pihak terkait, terus bekerja keras untuk memastikan agar akses transportasi di wilayah tersebut dapat segera pulih.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jakarta dan Kepulauan Seribu Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Sabtu (8/3).

Berdasarkan laporan resmi BMKG, hujan ringan diprediksi akan turun di lima wilayah kota Jakarta dan Kepulauan Seribu pada siang hingga sore hari. Sementara itu, pada pagi hari, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan diselimuti awan.

Memasuki malam hingga dinihari, kondisi cuaca di Jakarta diperkirakan kembali berawan.

Adapun suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 70 hingga 96 persen.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan cuaca dan mempersiapkan perlengkapan sesuai dengan kondisi yang diperkirakan. Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat mengakses situs resmi BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1761,1771,178...4,935Halaman 1,177 dari 4,935