Beranda blog Halaman 1178

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Sabtu 8 Maret 2025

Penulis
Syifa
-

Bagi Anda yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, jangan khawatir! Anda masih bisa melakukan perpanjangan SIM hari ini melalui layanan SIM Keliling. Berikut informasi jadwal layanan SIM Keliling Jakarta pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Perpanjangan SIM sangat penting dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Jika SIM sudah kedaluwarsa, pemilik harus mengajukan pembuatan SIM baru, yang biayanya lebih mahal dibandingkan dengan perpanjangan. Oleh karena itu, pastikan Anda melakukan perpanjangan tepat waktu.

Kemudahan Perpanjangan SIM di Berbagai Layanan

Dilansir dari laman resmi Korlantas Polri, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam memperpanjang SIM. Selain kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan Gerai SIM, layanan SIM Keliling juga hadir di berbagai kota, termasuk Jakarta.

Bagi yang ingin mengakses layanan secara online, tersedia aplikasi SIM Nasional Presisi (Sinar). Sementara untuk perpanjangan SIM Internasional, bisa dilakukan melalui website resmi di siminternasional.korlantas.polri.go.id.

Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp 80.000,-
  • SIM C: Rp 75.000,-

Catatan: Biaya tersebut belum termasuk biaya cek kesehatan dan tes psikologi, yang bisa berbeda di setiap daerah.

Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemilik SIM wajib mengikuti prosedur penerbitan SIM baru di kantor Satpas sesuai dengan ketentuan dalam PERPU No. 5 Tahun 2021.

Jadwal & Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Berdasarkan informasi dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling Jakarta hari ini tersedia di lima lokasi berikut:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  2. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  3. Jakarta Barat: Mall Citraland
  4. Jakarta Utara: LTC Glodok
  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Pastikan datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

Syarat Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling

Bagi Anda yang ingin memperpanjang SIM di layanan SIM Keliling, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

  1. Fotokopi dan asli KTP yang masih berlaku
  2. Fotokopi dan asli SIM lama
  3. Bukti cek kesehatan
  4. Bukti tes psikologi
  5. Tanda kepesertaan BPJS Kesehatan (syarat baru)

Perlu diketahui, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Jika SIM Anda sudah kedaluwarsa, maka harus mengurus penerbitan SIM baru di kantor Satpas.

Mengapa Harus Memperpanjang SIM Tepat Waktu?

Sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas, setiap pengendara wajib memiliki SIM yang masih berlaku sesuai dengan jenis kendaraannya. Jika tidak, pengemudi bisa dikenakan sanksi hukum berupa denda atau bahkan tilang.

Maka dari itu, jangan menunda perpanjangan SIM Anda. Manfaatkan layanan SIM Keliling yang lebih praktis dan cepat. Segera kunjungi lokasi terdekat dan pastikan SIM Anda tetap aktif!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Tukar Uang Baru untuk Lebaran? Begini Caranya

Penulis
Syifa
-

Bank Indonesia (BI) secara resmi telah membuka layanan penukaran uang Rupiah dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan Idulfitri. Program ini dimulai pada Senin (3/3) dan akan berlangsung hingga 27 Maret 2025. BI bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan layanan penukaran uang di lebih dari 4.000 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 1.200 lokasi yang dikelola langsung oleh BI.

BI Siapkan Rp180,9 Triliun Uang Layak Edar (ULE)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, BI telah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun. Masyarakat dapat menukarkan uang baru melalui layanan kas keliling yang telah disediakan di berbagai kota. Tahun ini, setiap individu (berdasarkan Nomor Induk Kependudukan/NIK) dapat menukarkan uang hingga Rp4,3 juta.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menyampaikan bahwa BI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan penukaran uang melalui program SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri). Salah satu inovasi yang dihadirkan tahun ini adalah optimalisasi penggunaan aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) untuk mempermudah akses masyarakat.

“Penggunaan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrian/kepadatan di lokasi penukaran untuk kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Penggunaan aplikasi PINTAR juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan distribusi yang lebih merata dan langsung kepada masyarakat,” tegas Doni, dikutip Rabu (5/3/2025).

Cara Melakukan Penukaran Uang Baru di PINTAR BI

Masyarakat yang ingin menukarkan uang dapat melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi PINTAR BI (https://pintar.bi.go.id). Berikut langkah-langkahnya:

  1. Kunjungi situs pintar.bi.go.id
  2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”
  3. Pilih provinsi dan lokasi penukaran uang
  4. Pilih tanggal penukaran yang tersedia
  5. Isi data diri (NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email aktif)
  6. Tentukan jumlah uang yang akan ditukarkan
  7. Simpan dan cetak bukti pemesanan untuk ditunjukkan saat penukaran uang

Penting untuk dicatat bahwa masyarakat hanya dapat melakukan penukaran sesuai lokasi, tanggal, dan waktu yang tercantum dalam bukti pemesanan. Selain itu, pastikan membawa uang sesuai nominal yang akan ditukarkan.

Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025

Penukaran uang baru akan dilakukan dalam empat periode:

  • Periode I: 3 Maret 2025 (mulai pukul 12.00 WIB) – untuk masa penukaran 4-9 Maret 2025
  • Periode II: 9 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB) – untuk masa penukaran 10-16 Maret 2025
  • Periode III: 16 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB) – untuk masa penukaran 17-23 Maret 2025
  • Periode IV: 23 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB) – untuk masa penukaran 24-27 Maret 2025

Tips Penukaran Uang Baru agar Lebih Mudah

Sebelum melakukan penukaran uang, perhatikan beberapa hal berikut:

✅ Cek jadwal dan lokasi penukaran sebelum melakukan pemesanan
✅ Cetak atau simpan bukti pemesanan untuk ditunjukkan saat penukaran
✅ Bawa KTP asli (bukan fotokopi atau hasil scan) sebagai identitas resmi

Dengan adanya layanan ini, BI berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri. Pastikan melakukan penukaran di lokasi resmi agar terhindar dari peredaran uang palsu.

Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Dampak Banjir di Bekasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus bergerak cepat menangani dampak banjir di Kota Bekasi. Selain menyalurkan bantuan untuk kebutuhan darurat, pemerintah juga mulai menjalankan langkah-langkah rehabilitasi wilayah terdampak agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secepatnya.

Menko PMK menegaskan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyaluran bantuan, perbaikan infrastruktur, hingga langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan.

“Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas lebih detail pelaksanaan tanggap darurat maupun rehabilitasi. Sebagaimana kita tahu, tanggap darurat masih terus berjalan. Masih ada yang mengungsi, dan masyarakat yang masih di rumahnya masing-masing juga membutuhkan bantuan,” ujar Menko PMK usai memimpin rapat koordinasi di Pendopo Wali Kota Bekasi, pada Kamis (6/3/2025).

Sebagai bentuk dukungan penanganan bencana, pemerintah menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai senilai Rp1,4 miliar. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, air mineral, telur, minyak goreng, hygiene kit, selimut, matras, kasur lipat, terpal, perahu karet, serta perahu polyethylene. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana operasional sebesar Rp200 juta untuk mendukung upaya tanggap darurat di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga telah berhasil melanjutkan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Langkah ini telah mencegah intensitas hujan semakin tinggi dan memperparah kondisi banjir di Bekasi serta wilayah sekitarnya.

Menko PMK mengatakan, pemerintah saat ini mulai mengidentifikasi dampak bencana, termasuk kerusakan permukiman, infrastruktur, serta kerugian ekonomi dan sosial. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi akan segera dilakukan, terutama terhadap fasilitas publik yang terdampak banjir.

“Kita juga mulai masuk ke tahap rehabilitasi, terutama infrastruktur-infrastruktur layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua itu harus segera dipulihkan,” katanya.

Selain fokus pada penanganan bencana saat ini, pemerintah juga telah menyusun strategi mitigasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Menko PMK mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Kemenko Infrawil sudah dilakukan sejak awal guna merancang infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana.

“Kita juga membahas bagaimana untuk mengurangi risiko bencana ini di masa akan datang. Kami di Kemenko PMK bersama Kemenko Infrawil sebenarnya sudah membicarakan ini sebelumnya, dan momentum ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan lebih terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Menko PMK menuturkan bahwa BNPB akan memastikan seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan baik, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Jakarta, serta para relawan yang turut membantu di lapangan. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja keras agar pemulihan dapat berjalan secepatnya.

“Kita akan selalu bekerja keras untuk segera, secepatnya, memulihkan keadaan agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi dan peninjauan lokasi Menko Infrawil Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Gelar Retret bagi Pejabat Eselon 2 dan 3 di Bulan Ramadan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal mengadakan retret atau pembekalan bagi para pejabat setingkat eselon 2 dan 3. Retret rencananya akan digelar bulan Ramadan ini.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, retret akan diikuti sebanyak 60 aparatur sipil negara (ASN). Retret akan rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari.

“Yang jelas kami akan sampaikan bahwa kita Kota Cimahi akan melaksanakan retret kepada eselon 3 dan eselon 2. Sekitar mungkin 60 orang kita laksanakan retret selama 3 hari,” kata Ngatiyana, (6/3/2025).

Ada sejumlah opsi untuk lokasi retret para pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi. Di antaranya Pusat Pendidikan Infantri (Pusdikif) Cipatat di Kabupaten Bandung Barat, Dodik Bela Negara di Lembang dan sejumlah opsi tempatinnya di Kota Cimahi.

“Ini sedang berusaha, kemarin sudah baru menghubungi ke Pusdikif, insyaAllah. Sedang dikomunikasikan, mudah-mudahan ditindaklanjuti,” ucap dia.

Ngatiyana pun membeberkan alasan retret ini dilakukan di bulan puasa.

“Kemungkinan di pertengahan bulan puasa kita lakukan. Kenapa di bulan puasa kita lakukan? Agar meresapi bahwa puasa bukan merupakan penghalang, tetapi itu adalah ujian. Kuat atau tidak kita dalam melaksanakan puasa dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan,” jelas dia.

Ngatiyana melanjutkan, tujuan diadakannya retret ini untuk meningkatkan kerja sama dan semakin menguatkan jiwa korsa para pejabat di Pemkot Cimahi. “Sehingga nanti akan terbentuk kerjasama yang kuat, saling tolong-menolong, saling mengisi, sehingga tidak mengedepankan ego sektoral bagi tiap-tiap dinas, sehingga saling mengisi,” jelas dia.

Dirinya meyakink retret akan sangat bermanfaat. Sebab, hal itu sudah dialaminya langsung ketika mengikuti pembekalan bersama para kepala daerah lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama delapan hari. Selama retret itu, Ngatiyana mengakui banyak mendapat pembelajaran baru.

“Saya sampaikan bahwa hasil daripada retret di Magelang kemarin tentang petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentang rencana pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan program selanjutnya,” pungkas dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Serahkan Kunci Kampung Susun Bayam, Penuhi Janji Warga

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur (Wagub), Rano Karno menyerahkan kunci secara simbolis kepada calon penghuni Kampung Susun Bayam (KSB) di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Kamis (6/3).

Penyerahan kunci ini menandai dimulainya babak baru bagi warga eks Kampung Bayam yang telah lama menantikan tempat tinggal layak.

“Hari ini salah satu yang saya janjikan terpenuhi. Sehingga hari ini sudah penyerahan kunci. Ini menjadi hal baik bagi warga Kampung Bayam, membawa kebaikan dari apa yang kita lakukan bersama,” ujar Pramono.

Pramono menyampaikan mimpinya agar Jakarta menjadi lebih maju. Termasuk juga menekankan pentingnya melanjutkan dan mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik.

Ia kemudian menitipkan pesan kepada Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin untuk mengembangkan urban farming di Kampung Susun Bayam dengan sistem yang lebih modern dan dukungan dari BUMD untuk pembelian produk hasil pertanian.

“Urban farming ini sebenarnya sudah menjadi keahlian teman-teman petani yang ada di sini. Hanya problemnya akan dibuat untuk lebih modern. Mereka diajari sistem yang lebih benar supaya secara berpikirnya juga berubah. Yang paling penting cara pertanian yang lebih modern,” jelas Pramono.

Pramono mengingatkan pentingnya warga sekitar Jakarta International Stadium (JIS) tidak ditinggalkan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang bersama. Ia mengaku akan menemui warga eks Kampung Bayam lainnya untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi.

“Yang memang ada persoalan di lapangan, saya dan Bang Doel pasti akan mendengar dan cari solusi jalan keluar yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta. Tetapi tidak semua persoalan bisa diselesaikan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan itu,” tegasnya.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro), selaku pengelola Kampung Susun Bayam, menetapkan tarif sewa sebesar Rp 1,7 juta per bulan untuk setiap unit hunian. Warga yang menghuni akan diprioritaskan bekerja di JIS, sehingga mereka tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga sumber penghasilan.

“Untuk mekanisme sewanya, kami menggunakan standar MBR. Jadi per bulan mereka sewa Rp 1.7 juta. Di mana dalam proses di sini mereka digaji sesuai UMR dan dari gaji mereka kita potong untuk biaya sewa dan itu sudah disepakati bersama,” jelas Iwan Takwin, Direktur Utama PT Jakpro.

Selain menempati hunian yang baru, warga juga akan mendapat pelatihan keterampilan dan peluang usaha sesuai dengan keahlian masing-masing. Iwan menegaskan, langkah ini menjadi salah satu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Target kami bagaimana kemudian warga Kampung Bayam ini bisa meningkatkan taraf hidupnya bukan hanya di generasi yang sekarang, tapi juga di generasi-generasi berikutnya. Harapan kami mereka bisa lebih baik,” ujar dia.

Kampung Susun Bayam yang menjadi bagian dari kawasan JIS telah diselesaikan pada 2022. Hunian ini terdiri dari tiga tower, yakni Tower A berisi 50 unit hunian (diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam Madani), Tower B berisi 35 unit hunian, serta Tower C berisi 50 unit hunian dan 3 unit hunian khusus difabel.

Fasilitas yang tersedia meliputi ruang guru, dua ruang belajar, ruang perpustakaan, toilet umum dan toilet difabel. Ada pula Green House yang disediakan untuk mendukung kegiatan urban farming.

Komar (60), salah satu calon penghuni Kampung Susun Bayam mengaku senang dengan penyerahan kunci yang diberikan Gubernur Pramono dan Wagub Rano hari ini. Ia berharap setelah menerima kunci unit KSB, bisa langsung menempatinya.

“Senang sekali bisa dapat kunci unit. Harapannya bisa langsung ditempati setelah ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Herman Deru Terima Kakanwil BPN, Perkuat Sinergi Pertanahan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menerima Kanwil BPN Prov. Sumsel dalam rangka silaturahmi di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Jumat, (7/3/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyambut dan mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin antara BPN Sumsel dan Pemprov Sumsel.

“Kami ucapkan terima kasih, untuk selanjutnya kita harapkan untuk terus saling berkoordinasi dan komunikasi yang lebih intens,” ujarnya.

Selain itu, Herman Deru juga mengapresiasi atas dukungan BPN Sumsel terhadap dukungan untuk percepatan pembangunan pelabuhan tanjung carat yang menjadi kewenangan BPN Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil BPN Sumsel, Asnawati, S.H., M.Si., memperkenalkan diri sebagai kepala BPN Sumsel yang baru dan melaporkan beberapa program kerjasama antara Pemprov Sumsel dan BPN Sumsel setahun terakhir.

“Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan Pemprov Sumsel untuk pembangunan kantor BPN. Ini wujud nyata kepedulian pempov kepada kami, karena kantor lama sudah tidak layak, hal ini juga sudah kami sudah laporkan juga ke kementerian,” ujarnya.

Kerjasama antara Pemprov Sumsel dan BPN Sumsel pada tahun 2024 meliputi beberapa aspek, terutama di bidang pertanahan. Kerjasama ini mencakup dukungan Pemprov Sumsel terhadap BPN Sumsel dalam penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan juga dukungan BPN Sumsel dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Drs. H. Sunarto, dan Kepala BPKAD Sumsel, Yossi Hervandi, S.E., M.M.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bekasi Instruksikan Perangkat Daerah sebagai LO dalam Penanganan Banjir

Penulis
Syifa
-

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pihak swasta untuk berkontribusi dalam menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di 16 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Instruksi ini disampaikan usai dirinya meninjau permukiman warga di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Rabu (5/3/2025).

Setelah diterbitkannya surat keputusan tanggap darurat bencana yang berlaku selama 14 hari, Bupati Bekasi menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir.

“Kami sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, dan Baznas untuk segera menyalurkan bantuan. Selain itu, perangkat daerah juga harus bertindak sebagai liaison officer (LO) di setiap titik banjir guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik,” ujar Ade Kuswara Kunang.

Baca juga: Pj Bupati Bekasi Minta ASN Tingkatkan Kinerja Jelang Pelantikan Kepala Daerah

Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi ini, merendam 24 desa dan kelurahan di 16 kecamatan.

Dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemdakab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan.

“Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Tadi juga telah dilakukan rapat bersama Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat,” tambahnya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per Rabu (5/3/2025), sebanyak 61.648 jiwa dari 16.371 kepala keluarga terdampak banjir, dengan lebih dari 48.000 jiwa mengungsi. Kecamatan yang terdampak antara lain Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Cibitung, Kedung Waringin, Sukatani, Tambun Utara, Babelan, dan Sukawangi.

Bupati Bekasi menegaskan bahwa selain upaya tanggap darurat, pemerintah juga akan memperhatikan dampak jangka panjang dari bencana ini.

“Kita semua harus sadar bahwa pembangunan harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan secara lebih spesifik agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan,” katanya.

Dalam kunjungannya, Bupati Bekasi turut meninjau rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Cibeet. Ia juga berdialog dengan warga dan memastikan bahwa program 100 hari kepemimpinannya mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), terutama bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mempertahankan tata ruang lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir.

“Status tanggap darurat ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Ciptakan Ekosistem Pelatihan dan Usaha di Bandung

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi penurunan kemiskinan. Tentunya untuk mewujudkannya, Kemensos berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun dan menjaga asa masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan.

“Kita ingin kerja sama ini menurunkan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, dua itu intinya,” ucap Gus Ipul saat meninjau pelatihan usaha warmindo dan es krim di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/3/2025).

Sebanyak 30 penerima manfaat yang telah melalui asesmen diberikan pelatihan dan paket alat usaha warmindo dan es krim keliling oleh Kemensos.

Sementara itu pada proses pelatihan dan penyediaan bahan baku usahanya, Kemensos didukung oleh PT Indofood Sukses Makmur dan PT Diamond Food Indonesia, yang bergerak di bidang usaha terkait, guna menyukseskan program pemberdayaan yang diberikan.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta

“Untuk pemberdayaan tentu disesuaikan dengan pilihan masyarakat setempat. Rata-rata di sini ingin jadi pedagang, yaitu jualan yang mereka bisa. Ternyata kulinernya itu makanan-minuman yang dijual. Dilatih dulu, setelah dilatih mudah-mudahan nanti bisa berjualan dengan baik,” kata Gus Ipul.

Dalam praktiknya, Gus Ipul menegaskan pada proses tindak lanjut setelah pemberian pelatihan dan alat usaha tersebut, jajarannya bersama Pemerintah Desa Cangkuang Wetan akan melakukan pendampingan kepada setiap penerima manfaat.

“Dari desa itu kita ingin pendampingannya berkelanjutan, tidak sekali saya datang ke sini habis itu selesai. Saya mau ini berkelanjutan, tidak berhenti di sini. Kuncinya di pak Kades, saya ingin ini berkelanjutan,” ucapnya.

Selain pemberdayaan di bidang ekonomi, Gus Ipul juga menggandeng para akademisi dari Universitas Pasundan untuk mengelola limbah sampah, baik yang nonorganik maupun anorganik. Pengolahan limbah sampah tersebut mampu menghasilkan komoditas bernilai tambah lebih seperti gas, bensin, solar, hingga diolah menjadi pakan ternak serta pupuk dan batu bata.

“Ini bisa menjadi desa mandiri energi dan mandiri pangan nanti ke depannya, yang tentu menjadi sebagian dari putaran ekonomi lokal di sini,” kata Gus Ipul saat meninjau proses pengolahan sampah di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung.

Gus Ipul berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat menggenjot perekonomian lokal sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. “Nanti produknya laku, masyarakatnya bisa bekerja, perekonomian berjalan,” kata Gus Ipul.

Dalam kesempatan ini hadir Melawati (33), warga Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dia merupakan salah satu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berhasil graduasi pada tahun 2023. Ibu tiga anak itu memang memiliki semangat berusaha sejak tahun 2021 dengan merintis usaha seblak dan bakso di depan rumahnya.

Ia kemudian mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan program pemberdayaan dari Kemensos pada tahun 2023 dan mendapatkan bantuan alat usaha berupa gerobak, lengkap dengan perlengkapan. Melawati mengaku dengan adanya bantuan pemberdayaan dari Kemensos, mampu mendongkrak taraf hidup keluarganya.

“Setelah diberi bantuan oleh Kemensos, ekonomi meningkat, sekarang sudah punya 2 karyawan sehari diupah Rp75 ribu. Pendapatan hampir Rp6 juta per bulan. Alhamdulillah sekarang bisa ngasih (memberdayakan lingkungan), tidak minta lagi (sebagai penerima bansos),” ucap Melawati.

Melawati menuturkan, bersama sepuluh rekannya yang juga sudah graduasi dari PKH membentuk Kelompok Usaha Wanita Tangguh (Kuwatan). Pada momen pelatihan tersebut, Melawati menjadi sosok inspiratif yang dihadirkan guna menggugah semangat para peserta pelatihan untuk dapat berdaya dan mandiri seperti dirinya.

Salah satu peserta pelatihan, Hasanudin (26), warga Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung mengaku sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan dari Kemensos ini. Dua bulan lalu, dia kena PHK dari tempatnya bekerja sebagai karyawan online shop yang menjual sepatu dan sendal. Dengan adanya bantuan pelatihan dan alat usaha yang didapatkan Hasanudin telah menciptakan sendiri lapangan pekerjaan baru untuk menyambung hidup.

“Senang dapat bantuan dari Kemensos. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan punya cabang dan membuka usaha lainnya,” ucap Hasanudin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 5 KK miskin ekstrem dengan total 14 individu di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Di desa ini ada 239 KK penerima PKH dengan total nilai bantuan Rp173.175.000. Sementara penerima Bansos Sembako total ada 514 KK dengan jumlah bantuan Rp308.400.000

Selanjutnya di tingkat Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, total tercatat ada 39 KK miskin ekstrem dengan jumlah individu 102 orang. Adapun penerima Bansos PKH di kecamatan ini mencapai 1.144 KK dengan nominal bantuan Rp794.150.000

Selanjutnya untuk Bansos Sembako ada 2.429 KK penerima dengan nominal bantuan sebesar Rp1.457.400.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Jambi Pimpin Rakor Penanggulangan Banjir, Fokus pada Pelebaran Sungai dan Drainase

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Jambi dokter Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Banjir di Kota Jambi, Selasa (4/3/2025).

Berlangsung di ruang rapat Wali Kota Jambi, Rakor itu turut dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI David Partonggo Oloan Marpaung, Kabid SDA PUPR Provinsi Jambi Yazzer Arafat, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi serta sejumlah Kepala perangkat daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi.

Usai kegiatan itu, kepada wartawan, Wali Kota Maulana mengatakan Rakor tersebut bertujuan untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah konkret penanggulangan banjir secara bertahap di Kota Jambi.

“Alhamdulillah, dalam penanganan ini pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran untuk beberapa titik kawasan yang fokus untuk mengurangi dan mereduksi banjir dalam wilayah kota Jambi. Dan kami juga sudah berbagi tugas antara pihak Balai, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota,” ujarnya.

“Untuk akselerasinya, insya Allah bulan Mei ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan mulai dari crossing, pelebaran drainase dan sungai, serta perencanaan pembangunan retensi,” lanjutnya.

Untuk pengerjaan nantinya, jelas Maulana, akan difokuskan pada titik-titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, khususnya pada kolam retensi.

“Pada prinsipnya, ada dana atau tidak kita akan mengerjakan dulu mana-mana yang tidak ada kendala. Jadi kami telah memiliki data penyebab banjir secara holistik, yang nantinya akan dikaji dan tidak perlu pembebasan lahan, seperti crossing jalan, box culvert dan lainnya,” jelasnya.

Upaya konkret lainnya, kata Maulana, selain bekerja sama dengan BWSS dan Pemprov Jambi, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Pemkab Muara Jambi yang batas-batas wilayahnya langsung berhubungan dengan kota Jambi.

“Kami juga akan berkirim surat kepada pak Bupati dan pak Gubernur untuk menyelesaikan secara bersama-sama penanganan banjir ini, karena jika hanya menyelesaikan di kota saja, permasalahan ini tidak akan pernah selesai,” kata Maulana.

Dikesempatan itu, Wako Maulana juga ingatkan Dinas terkait dalam memberikan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), harus melihat secara utuh pemetaan tata ruang.

“Kita akan pastikan betul setiap perizinan, sehingga mengetahui apa-apa saja dampaknya kedepan,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, Kepala BWSS VI David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam penanganan banjir, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang melibatkan semua pihak dalam mengatasi banjir.

“Melalui arahannya tadi pak Wali Kota telah mengintruksikan kepada semua jajarannya untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan masalah banjir ini. Oleh karena itu, kita sebagai institusi yang memiliki kewenangan akan berupaya mendukung secara maksimal langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mengurangi banjir,” katanya.

Terkait alokasi anggaran dalam penanganan banjir di Kota Jambi, Dia menyebut ada dana sebesar 144 miliar yang kontraknya hingga tahun di 2026, dengan fokus utamanya adalah pelebaran sungai.

“Ada sebanyak 51 titik untuk pengerjaan, namun kami akan mengerjakan sesuai dengan titik prioritas, dan kewenangan pihak Balai, diantaranya adalah pelebaran Sungai Asam dan juga beberapa titik bottleneck,” singkatnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron: Margin Kecil Distributor Pupuk Berisiko Timbulkan Penyimpangan

Penulis
Syifa
-

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sedang menelaah pupuk bersubsidi. Pada rantai distribusinya, selalu ditemukan masalah. Para distributor dan pengecernpya mendapat margin keuntungan yang sangat kecil. Ini berpotensi terjadi penyimpangan.

Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron menyampaikan hal ini saat meninjau distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Sebelumnya, BAKN juga sudah beraudensi dengan direksi PT. Pupuk Kujang membahas produsi dan distribusi pupuk bersubsidi.

Tinjauan dan telaahan soal pupuk bersubsidi yang dilakukan BAKN ini untuk memastikan pupuk tersebut tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, dan tepat jumlah. Isu pupuk ini penting ditelaah BAKN untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“BAKN sedang menelaah pupuk bersubsidi. Kami ingin segala keuangan negara yang disalurkan untuk kemaslahatan rakyat tentu efektif sampai ke rakyat. Dan kami coba mengurai dari sisi penyaluran distribusi. Hari ini mengunjungi pengecer di kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Kita bisa lihat margin yang diberikan terlalu kecil. Jangan sampai PT. Pupuk Indonesia untung triliunan, tapi para distributor dan pengecer keuntungannya sangat kecil,” papar Herman.

Menurut politis Partai Demokrat itu, bila margin keuntungan yang didapat para distributor dan utamanya pengecer terlalu kecil, itu berisiko terjadi penyimpangan, seperti kenaikan harga di daerah-daerah yang tak terawasi. Subsidi pupuk, lanjut Herman, meningkat terus. Dulu subsidi untuk 9,5 juta ton butuh Rp28 triliun. Sekarang sudah Rp44 triliun.

“Berarti harus ada yang dihemat dari berbagai sisi. Inilah yang sedang kami dalami. Pupuk sangat berperan menuju swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin berkontribusi juga untuk menuju ke swasembada pangan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1771,1781,179...4,935Halaman 1,178 dari 4,935