Beranda blog Halaman 1181

Herman Deru Dorong PT Pusri Kembangkan Anak Usaha dan Rumah Sakit

Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi Direktur Utama (Dirut) PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Daconi Khotob beserta jajaran di Ruang Kerjanya (5/3). Selain bersilaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas soal progres pembangunan Pabrik Pusri III-B.

Terkait soal pendangkalan Sungai Musi yang kerap dikeluhkan selama ini, menurut HD sebenarnya dirinya telah lama mengupayakan solusi. Salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

” Saya akan terus mendukung pengembangan PT. Pusri kedepan agar semakin menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel”, ujar HD.

Baca juga: Herman Deru dan Cik Ujang Kompak Hadiri Retreat di Akmil, Siap Wujudkan Sumsel Maju

Selain mengembangkan pabrik baru, HD berharap PT. Pusri dapat mengembangkan berbagai anak usaha yang ada. Salah satunya Rumah Sakit, sehingga dapat lebih banyak membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan.

” Rumah Sakitnya bisa ditingkatkan lagi. Tapi saran Saya harus ada unggulan agar Rumah Sakit ini semakin jadi pilihan masyarakat”, tambah HD.

Sementara itu Dirut PT. Pusri Daconi Khotob, menjelaskan bahwa Tahun 2024 produksi PT. Pusri mengalami peningkatan. Produksi itu terdiri dari 1.8 juta ton pupuk urea dan 400 ribu ton pupuk NPK.

Sementara itu terkait dengan pembangunan Pabrik III-B sudah berjalan satu tahun tiga bulan dan sudah masuk tahap pembangunan pondasi. Diperkirakan April tahun 2027 pembangunan Pabrik baru PT. Pusri ini akan selesai.

“Banyak dampak positif jika Pabrik Pusri III-B selesai dan bisa dioperasikan. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan gas. Selain itu bagi lingkungan juga akan menjadi lebih ramah lingkungan”, jelasnya.

Daconi juga mengatakan peningkatan produksi akan meningkat begitupun penyerapan tenaga kerja jika pembangunan Pabrik Pusri jadi dilakukan di Palembang New Port.

“Kalau nanti kita bangun New Port kita bisa bangun lagi Pabrik bukan mengganti yang ada. Jadi kita bisa jual komersil kita lebih murah,” ujarnya.

Turut Hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel, Direktur Operasi dan Produksi PT. Pusri Filius Yuliandi, Direktur Keuangan dan Umum PT. Pusri Saifullah Lasindrang, Sekretaris Perusahaan, Indah Irmayani, SVP Teknologi PT. Pusri Alfa Widyawan, dan SVP Umum PT. Pusri Marviansyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sampaikan Salam Presiden, Gus Ipul Kunjungi Korban Banjir Jakarta

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, meninjau langsung lokasi pengungsian bencana banjir di Wisma Tanah Air dan Universitas Binawan. Kunjungan ini sebagai tindaklanjut dari instruksi Presiden untuk memastikan seluruh korban banjir mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai.

Banjir yang melanda wilayah Cawang dan Cililitan sejak Senin menyebabkan ratusan warga terdampak, terutama di RW 9, 10, dan 11 Kelurahan Cawang serta beberapa wilayah di Kelurahan Cililitan. Pada Selasa pagi pukul 08.00 WIB, posko resmi dibuka di dua titik utama, yaitu Musala dan Lobby 1 Universitas Binawan, setelah air semakin meluap dan warga mulai berdatangan ke lokasi pengungsian.

Jumlah pengungsi di Universitas Binawan awalnya mencapai 646 jiwa. Seiring dengan surutnya air, sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing, sehingga jumlah pengungsi yang masih bertahan saat ini adalah 221 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi di Wisma Tanah Air tercatat sebanyak 199 jiwa. Sebagian besar warga yang masih bertahan di pengungsian adalah mereka yang rumahnya belum layak huni.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta

Saat meninjau lokasi pengungsian, Mensos Saifullah Yusuf banyak berinteraksi dengan para pengungsi. Ia menyapa satu per satu warga yang ditemuinya, menanyakan kondisi mereka, serta memberikan semangat agar tetap kuat menghadapi musibah ini. Mensos juga berusaha menghibur anak-anak yang berada di pengungsian, berbincang dengan para lansia, serta mendengarkan langsung keluhan dan cerita dari para pengungsi mengenai pengalaman mereka saat banjir terjadi.

“Bapak ibu semua tetap tenang dalam kondisi ini, jika ada kebutuhan apa-apa segera sampaikan pada petugas di lapangan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Salah satu pengungsi, Ibu Siti (45 tahun), warga RW 10 Kelurahan Cawang, mengungkapkan bahwa banjir datang begitu cepat dan membuat keluarganya harus segera mengungsi tanpa sempat membawa banyak barang.

“Air naik cepat sekali, kami hanya bisa menyelamatkan dokumen penting dan baju seadanya. Untung ada posko di sini, kami merasa terbantu dengan adanya makanan, selimut, dan kasur yang diberikan oleh Kementerian Sosial,” ujar Ibu Siti.

Sementara itu, Pak Rahmat (60 tahun), seorang lansia dari RW 11 Cililitan, menyampaikan bahwa dirinya merasa lebih tenang setelah mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah.

“Saya sudah tua, kalau harus bolak-balik membersihkan rumah yang masih tergenang pasti berat. Alhamdulillah di sini ada tempat untuk istirahat, ada makanannya juga. Tadi Pak Menteri juga sempat ngobrol dengan kami, menanyakan kebutuhan kami,” katanya.

Guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, Kementerian Sosial menggelontorkan berbagai bantuan di dua lokasi pengungsian, yaitu untuk lokasi Universitas Binawan telah disalurkan 40 lembar kasur lipat, 40 lembar selimut, 30 paket kids ware, dan 100 paket makanan siap saji.

Kemudian, untuk Wisma Tanah Air telah tersalurkan 99 lembar kasur lipat, 100 lembar selimut, 240 paket makanan cepat saji, dan 4 paket kids ware.

Selain bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengoordinasikan tim penanganan pengungsi yang terdiri dari tim logistik, yang memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Tim Layanan Dukungan Sosial, yang memberikan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia. Serta tim pendataan, yang terus memperbarui jumlah pengungsi serta kebutuhan mereka di lokasi.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan pengungsi mendapatkan bantuan optimal hingga situasi benar-benar pulih.

“Kami bergerak cepat sesuai arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, terutama makanan, air bersih, tempat tidur, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi. Tidak boleh ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ujar Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan semua bantuan tersalurkan dengan baik. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah setempat terkait kondisi cuaca dan potensi banjir lanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Fokus pada Delapan Misi Pembangunan Lima Tahun

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menyebut bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada delapan misi Utama. Hal itu diungkap pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2025, Selasa (4/3).

Ke delapan misi tersebut, kata Gubernur meliputi, mewujudkan transformasi social yang inklusif berkeadilan, mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif, memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi, memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, memantapkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas.

Baca juga: Pemprov Kaltara Sinkronkan RKPD 2026 dengan Visi Indonesia Emas

Pada pidato perdana di hadapan anggota DPRD Kaltara itu hadir juga Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si. Di mana rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terhambat oleh perbedaan politik, melainkan harus menjadi momentum untuk bersatu demi kemajuan bersama.

“Kita telah melewati kontestasi demokrasi dengan damai dan penuh semangat kebersamaan. Kini saatnya kita bergerak maju dengan satu tujuan: membangun Kalimantan Utara yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur memaparkan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam pengembangan wilayah perbatasan, perdagangan internasional serta energi pangan nasional. Dengan visi “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan”.

Gubernur juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas akan menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.

Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih cerdas, inovatif, dan berintegritas demi kemajuan Kalimantan Utara. “Bukan sekadar berbicara, tetapi bertindak nyata dengan hasil yang berdampak bagi rakyat. Mari kita wujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam kepemimpinan 2025-2030 akan menjadi era percepatan transformasi dan kolaborasi untuk membawa Kalimantan Utara menjadi provinsi yang lebih maju, tangguh, dan berdaya saing. Dengan tekad kuat, Gubernur menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam Rapat tersebut, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Utara, para Staf Ahli, para Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Ajak Kepala Daerah Kerja Cepat, Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa dan Negara

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh kepala daerah, untuk kerja cepat, kerja keras serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara.

“Kami baru saja menjalani retret di Lembah Tidar, Akmil Magelang, selama 8 hari. Hari ini adalah hari terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Jember dan Lumajang. Meskipun waktu yang terbatas, kami berkomitmen untuk bekerja keras dalam menjalankan tugas ini,” kata gubernur saat menghadiri Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim di Pendopo Graha Majatama, Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/3/2025).

Gubernur mengungkapkan pentingnya kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan. “Kepala daerah harus bekerja cepat, tetapi yang lebih penting adalah bekerja keras. Kami berharap segala yang dilakukan seiring dengan turunnya ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tutur Gubernur.

Baca juga: Gubernur Khofifah Cek Harga Bapok hingga Sayuran di Pasar Among Tani Batu

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan sinergi antar elemen strategis di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, serta di Jawa Timur. “Kami akan terus berupaya untuk membangun daerah ini sebaik mungkin, dengan semangat guyub rukun, untuk memaksimalkan potensi energi positif yang ada dan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Gubernur.

Sementara Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menekankan pentingnya memaknai serah terima jabatan yang baru saja dilaksanakan di DPRD sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Ini bukan hanya seremonial, tetapi tugas kami untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang dilakukan para pendahulu kami,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program positif yang telah digagas oleh Bupati sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Program kerja lima tahun ke depan akan difokuskan pada terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, pendahulu, anggota DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran Pilkada dan pemerintahan Kabupaten Mojokerto. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama dari keluarga besar kami dan tim pemenangan yang telah bekerja keras selama ini,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dedi Mulyadi Tanggapi Pengunduran Diri Dirut bank bjb

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pengunduran diri Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi. Dedi memastikan kinerja dan seluruh kegiatan usaha tetap berjalan normal. Pengunduran diri pun dilakukan dengan mempertimbangkan alasan pribadi.

Selanjutnya pengunduran diri akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dedi menyebut pengunduran diri sebagai sikap yang baik untuk menjaga integeritas bank bjb sebagai lembaga perbankan kebanggaan Jawa Barat.

“Saya sudah mendapat laporan dari komisaris bjb, Direktur Utama menyatakan mengundurkan diri, dan sikap mengundurkan diri itu menurut saya sikap yang sangat baik,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (5/3/2025).

Menurut Dedi, kelembagaan berbeda dengan personal.” Artinya tindakan yang dilakukan mantan Dirut bjb itu adalah tindakan personal. Tapi bjb adalah perbankan milik rakyat Jawa Barat yang harus dijaga integeritasnya,” katanya.

Selanjutnya untuk pergantian dirut, akan dilakukan dengan independen. Ia tak mau ada intervensi secara politik dari pihak manapun.

“Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh kepada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon dirut bank bjb,” ucap Dedi.

Setidaknya, kata Dedi, ada empat kualifikasi yang dicari dari dirut baru. Pertama, mampu merestrukturisasi jabatan manajemen lebih ramping.

“Jumlah direktur-nya cukup tiga orang, komisaris cukup tiga orang, strukturnya tidak boleh ada wakil, wakil, wakil. Kalau dalam bahasa saya tidak boleh ada lagi wakil direktur, wakil manajer gak boleh, cukup satu aja: direktur – manajer,” sebutnya.

Kedua, harus mampu melakukan strukturisasi sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia yang tidak mumpuni harus dibenahi. “Pilihlah orang- orang yang punya standardisasi layanan yang kuat,” ucap Dedi.

Ketiga, sosok dirut baru harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi. Inefisiensi operasional harus bisa ditekan. Keempat, bank bjb harus bisa merampingkan kantor- kantor cabang yang terlalu banyak.

“Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini bisa menjadi direktur utama, kalau tidak memiliki kesanggupan ya jangan,” kata Dedi.

Dedi mengaku tak mengetahui terlalu dalam inti dari pengunduran Dirut Yuddy. “Yang jelas bagi saya pengunduran itu adalah sikap yang lebih baik dibanding meneruskan memimpin di bjb. Karena empat tren ini tidak terpenuhi,” katanya.

“(Saat ini) Kita ikuti ketentuan dan hormati seluruh proses yang ada di KPK,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apkasi Bahas Revisi UU Pemda dengan Komite I DPD RI: Upaya Memperkuat Otonomi Daerah

Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mochamad Nur Arifin, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rapat yang digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta, ini membahas inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nur Arifin, yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek, hadir mewakili Dewan Pengurus Apkasi. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti relevansi UU No. 23/2014 dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, omnibus law, dan sejumlah peraturan baru. “Prinsipnya, kami menyadari bahwa Indonesia terbagi dalam pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Kewenangan utama ada di tangan Presiden, yang kemudian diwakili oleh para menteri. Kewenangan ini diatur melalui Undang-Undang,” ujarnya.

Ia menambahkan, UU No. 23/2014 memuat urusan konkuren yang kerap menimbulkan sengketa kewenangan. “Urusan konkuren ini dibagi menjadi wajib dan non-wajib. Salah satu usulan kami adalah bagaimana menempatkan gubernur, apakah sebagai kepala daerah atau wakil pemerintah pusat di daerah,” jelas Nur Arifin, yang akrab disapa Cak Ipin.

Menurutnya, hal ini penting mengingat kompleksitas pengelolaan kewenangan di daerah. Misalnya, kewenangan wilayah sungai berada di bawah balai, kewenangan jalan di bawah Dinas PU Provinsi, sementara kehutanan dikelola oleh cabang dinas dan BUMN. “Banyak masukan dari para bupati agar koordinasi lebih mudah, birokrasi lebih bersih, dan efisiensi yang diinginkan Presiden Prabowo dapat tercapai,” tegasnya.

Cak Ipin juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah. Ia mencontohkan, pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2020 perlu ditinjau ulang. “Jika di pusat, Indonesia bisa melompat dengan Danantara karena mampu mengelola investasi besar, maka aset daerah juga harus didayagunakan untuk mencapai kemandirian fiskal,” ujarnya. Apkasi meminta revisi UU memuat fleksibilitas pengelolaan aset daerah agar lebih dinamis namun tetap prudent.

Selain itu, Cak Ipin menekankan pentingnya kebijakan strategis bagi kabupaten yang tidak memiliki lokasi strategis. “Tidak semua kabupaten dilintasi infrastruktur strategis atau berada di lokasi strategis. Mereka perlu kebijakan atraktif untuk menarik investasi dan pariwisata, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan baik,” paparnya.

Komite I DPD RI: Revisi UU Harus Memberdayakan Daerah

Usai RDPU, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun konsep revisi UU No. 23/2014. Menurutnya, perubahan UU ini telah memicu resentralisasi kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. “Kami merasakan betul dampak perubahan ini,” ujarnya.

Andi Sofyan mengungkapkan, selain Apkasi, rapat juga mengundang Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Namun, hanya Apkasi dan Apeksi yang hadir. “Kami sangat berharap masukan dari asosiasi pemerintahan ini. Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota dan provinsi adalah bagian integral dari kesejahteraan Indonesia. Kita tidak mungkin menyejahterakan Indonesia jika daerah tidak diberdayakan,” tegasnya.

Ia berterima kasih kepada Apkasi dan Apeksi yang telah memberikan banyak masukan. “Di Komite I ini ada dua mantan gubernur dan tiga mantan bupati/wali kota. Ini membuat diskusi lebih sinkron. Semoga revisi UU ini benar-benar memberdayakan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inilah Keutamaan Ibadah Bulan Ramadhan yang Luar Biasa

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah SWT. Di dalamnya, setiap amal ibadah memiliki nilai pahala yang berlipat ganda dibandingkan bulan lainnya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah agar mendapatkan keutamaan yang luar biasa di bulan yang suci ini. Berikut adalah beberapa keutamaan ibadah di bulan Ramadhan:

1. Dilipatgandakan Pahala

Salah satu keistimewaan Ramadhan adalah pahala ibadah yang dilipatgandakan. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan di bulan Ramadhan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan wajib di bulan lain. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadhan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan tujuh puluh amalan wajib di bulan lainnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah).

2. Malam Lailatul Qadar

Salah satu keutamaan terbesar di bulan Ramadhan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik dari seribu bulan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadr: 3).

Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

3. Pengampunan Dosa

Ramadhan adalah bulan pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari & Muslim).

Selain berpuasa, memperbanyak istighfar, shalat malam, dan bersedekah juga menjadi cara untuk meraih ampunan Allah SWT di bulan Ramadhan.

4. Dibukanya Pintu Surga dan Ditutupnya Pintu Neraka

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Ketika bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.”

Ini menunjukkan bahwa Ramadhan adalah waktu terbaik bagi umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah, karena godaan setan berkurang dan kesempatan untuk meraih rahmat Allah semakin besar.

5. Puasa Sebagai Perisai dari Api Neraka

Puasa tidak hanya menjadi ibadah yang wajib, tetapi juga menjadi tameng dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda:

“Puasa adalah perisai yang akan melindungi seseorang dari api neraka.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i).

Dengan menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum, dan perbuatan dosa, seorang Muslim dapat membersihkan hati dan jiwanya, sehingga lebih dekat dengan Allah SWT.

6. Meningkatkan Kualitas Ibadah dan Kedekatan dengan Allah

Ramadhan adalah bulan yang mendorong umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah, seperti:

  • Shalat Tarawih: Menjadi ibadah sunnah khas Ramadhan yang memiliki keutamaan besar.
  • Tadarus Al-Qur’an: Ramadhan disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an, sehingga membaca dan mentadabburi Al-Qur’an menjadi ibadah yang sangat dianjurkan.
  • Bersedekah: Bersedekah di bulan Ramadhan lebih utama, bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan ini.

Kesimpulan

Bulan Ramadhan adalah kesempatan emas bagi setiap Muslim untuk meningkatkan amal ibadah dan meraih keutamaan yang tidak ada di bulan lain. Dengan berpuasa, memperbanyak ibadah, bersedekah, dan mencari Lailatul Qadar, seorang Muslim bisa mendapatkan ampunan, pahala yang berlipat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari manfaatkan bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan yang maksimal.

Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqamahan dalam beribadah di bulan Ramadhan. Aamiin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Sesuaikan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2025

Pemerintah Kota Cimahi melakukan penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadan 2446 hijriyah/2025. Pengaturan sistem kerja tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

“Untuk jam kerja ASN Pemkot Cimahi diputuskan masuk pukul 7.30 WIB selama ramadhan 2025,” ujar Walikota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudisthisa usai memimpin apel akbar di lingkungan kompleks Pemkot Cimahi.

Terdapat pengaturan jam kerja bagi ASN yang bertugas 5 hari dalam seminggu. Pada hari Senin-Kamis, jam kerja berlangsung pukul 07.30-14.00 WIB dengan jam istirahat 12.30-13.00 WIB. Sedangkan untuk Jumat masuk pukul 7.30-14.30 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.

Ngatiyana menyatakan, Pemkot Cimahi tidak menyeragamkan jam kerja ASN dengan Pemprov. Jabar. Kebijakan di lingkungan Pemprov. Jabar, ASN masuk kerja lebih awal pada pukul 06.30 WIB Surat Edaran (SE) Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1446 H/2025 M di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Ngatiyana mengatakan bahwa domisili para pegawai menjadi pertimbangan masuk kerja seperti hari biasa. “ASN di sini bukan hanya orang Kota Cimahi, banyak yang dari daerah sekitar. Tentunya butuh waktu persiapkan diri masuk kerja, ditambah waktu di perjalanan,” katanya.

Dia menilai, jam kerja ASN justru lebih leluasa di bulan ramadan. Menurut Ngatiyana, pengaturan jam kerja diberlakukan untuk mendorong kinerja lebih baik.

“Kita justru di bulan puasa para ASN ini diberi keleluasaan waktu bekerja lebih singkat. Agar puasa berjalan baik dan pelayanan meningkat,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Pengangkatan ASN: Oktober 2025 untuk CPNS, Maret 2026 untuk PPPK

Pemerintah resmi menyesuaikan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) menjadi Oktober 2025 dan Maret 2026. Keputusan ini merupakan hasil rapat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3).

Dalam paparannya, Rini menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN menjadi pegawai ASN.

“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini dalam paparannya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelamar yang lulus seleksi CASN tetap akan diangkat sesuai ketentuan. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar dia.

Salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut adalah permintaan Komisi II DPR RI kepada Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Menanggapi hal ini, Rini memastikan bahwa keputusan tersebut bukanlah bentuk penundaan pengangkatan CASN, melainkan upaya untuk memastikan semua proses berjalan lancar.

“Bukan ditunda sebenarnya tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat,” kata Rini.

Lebih lanjut, Rini membantah bahwa keputusan ini diambil karena alasan efisiensi anggaran. “Bukan karena efisiensi kan masih banyak, nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ujar Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik Gratis Kemenhub 2025: Simak Rute, Jadwal, dan Cara Daftarnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk program mudik gratis 2025. Anggaran ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp20 miliar.

“Kalau tahun lalu Rp 20 miliaran, sekarang Rp 17 miliar,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani di Kembang Goela, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025) kemarin.

Dalam program mudik gratis tahun ini, Kemenhub menyiapkan 520 unit bus yang terdiri dari 386 bus untuk arus mudik dan 134 bus untuk arus balik Lebaran. Kapasitas penumpang yang disediakan mencapai 21.536 orang, dengan rincian 15.640 untuk mudik dan 5.896 untuk arus balik.

Tak hanya itu, Kemenhub juga menyediakan 10 truk angkutan khusus untuk sepeda motor dengan kapasitas 300 unit. Pengoperasiannya dibagi menjadi dua tahap, yakni lima truk untuk arus mudik dan lima truk lainnya untuk arus balik Lebaran.

Tujuan Mudik Gratis Kemenhub
Ahmad Yani mengatakan, mudik gratis tahun ini membidik 31 kota tujuan. Untuk Sumatera terdapat empat kota meliputi Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Padang.

Sementara Jawa Barat meliputi Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon dan Jawa Timur meliputi Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Temanggung.

Kota tujuan mudik gratis didominasi daerah Jawa Tengah, yakni Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, dan Sragen.

Ahmad Yani menyebut bahwa pendaftaran program mudik gratis akan dibuka mulai 9 hingga 23 Maret 2025. Sementara itu, jadwal keberangkatan mudik dijadwalkan pada 26 hingga 28 Maret 2025, sedangkan arus balik akan berlangsung 4 hingga 5 April 2025.

“Pendaftaran dan validasi mulai tanggal 9 sampai 23 Maret. Kemudian pemberangkatan mudik 26 sampai 28 Maret 2025. Keberangkatan balik tanggal 4 sampai tanggal 5 April,” jelasnya.

Ahmad Yani mengakui bahwa berkurangnya anggaran berdampak pada penurunan kuota mudik gratis Kemenhub. Namun, kekurangan tersebut akan ditutup dengan program serupa yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tapi kan masih banyak teman-teman lain, kalau dari BUMN kurang lebih 100 ribu penumpang yang akan diangkut,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News