Beranda blog Halaman 1182

Gubernur Al Haris: Ramadhan Momentum Mempererat Persatuan dan Kesatuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris kembali melaksanakan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Masjid Jami Kumun yang berlokasi di Kota Sungai Penuh, Rabu (5/3/25) malam.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Al Haris mengajak warga Sungai Penuh untuk kembali menjalin silaturahmi dan kekompakan setelah melewati masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 lalu.

“Safari Ramadhan kali ini adalah momen silaturahmi kami bersama masyarakat, setelah melaksanakan Pilkada serentak 2024 alhamdulillah berjalan dengan aman dan damai. Pada momen Ramadhan ini, mari kita bersatu padu karena daerah kita ini butuh kekompakan untuk pembangunan Kota Sungai Penuh,” kata Al Haris.

Selain menjalin silaturahmi dan meningkatkan amal ibadah, bulan suci Ramadhan juga menjadi momentum memupuk rasa kepedulian terhadap sesama, terutama kepada anak-anak yatim piatu.

“Malam ini kita memberikan bantuan kepada fakir-fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang yang membutuhkan,” imbuhnya.

Diketahui, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kepada Masjid Kumun seniai Rp 25 juta, dan bantuan CSR Bank 9 Jambi Rp 10 juta.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Resmi! Ini Jadwal Libur Sekolah Jelang dan Sesudah Lebaran 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah telah resmi menetapkan jadwal libur sekolah menjelang dan sesudah Lebaran 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan ini. Menurutnya, kebijakan libur sekolah selama periode Lebaran 2025 akan berdampak positif pada kelancaran arus mudik. Dengan adanya libur sekolah yang lebih terstruktur, diharapkan kepadatan lalu lintas dapat berkurang, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman dan aman.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat edaran ini. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antarkementerian dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, serta lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menhub Dudy di Jakarta, Rabu (5/3).

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga untuk menikmati momen Lebaran dengan lebih tenang. Menhub Dudy berharap, kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat, serta keselamatan dalam perjalanan arus mudik Lebaran 2025.

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi menyebutkan, pada tanggal 6-20 Maret kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2025
Berdasarkan Surat Edaran tersebut, jadwal pembelajaran dan libur sekolah menjelang dan setelah Lebaran 2025 adalah sebagai berikut:

  • 6-20 Maret 2025: Kegiatan pembelajaran berlangsung seperti biasa di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.
  • 21-28 Maret 2025: Libur Idul Fitri bagi sekolah dan madrasah.
  • 2-8 April 2025: Libur Idul Fitri berlanjut bagi sekolah dan madrasah.
  • 9 April 2025: Kegiatan sekolah kembali berjalan normal.

Kemenhub saat ini sedang menunggu keluarnya Surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai kebijakan Bekerja Fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga Surat Edaran dari Kementerian BUMN mengenai kebijakan Bekerja dari Mana Saja (Work From Anywhere/WFA) bagi seluruh pegawai BUMN pada Lebaran 2025 ini.

Menhub mengatakan, kebijakan FWA ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses administrasi dan operasional selama musim mudik, serta memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi ASN dan pegawai BUMN untuk merayakan Lebaran tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab mereka.

“Kami percaya kebijakan ini akan membantu meringankan beban perjalanan, mengurangi kepadatan, dan tentunya mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama periode Lebaran 2025,” kata Menhub Dudy.

Menhub akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menunggu informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dari Menpan RB dan Kementerian BUMN. Menhub juga sudah bertemu dengan MenPANRB Rini Widyantini dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Mudik Lebaran: Armada, Diskon Tol, hingga Stok Pangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 2025 agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (5/3/2025), sejumlah kebijakan strategis disepakati, termasuk penyesuaian jadwal libur sekolah hingga skema transportasi mudik gratis.

Menko PMK mengungkapkan bahwa libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret 2025 telah dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Selain itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang menetapkan kebijakan Flexible Working Arrangement pada 24-27 Maret 2025.

“Sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB bahwa Flexible Working Arrangement bagi ASN itu telah ditetapkan mulai 24-27 Maret 2025. Kemudian, libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret, dimajukan menjadi 21 Maret-8 April 2025. Rentang waktu yang lebih panjang ini diharapkan dapat mengurangi risiko penumpukan di jalur mudik maupun arus balik,” ujar Menko PMK.

Pemerintah juga memastikan kesiapan armada transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program mudik gratis yang akan dikelola melalui platform terpadu oleh Kementerian Perhubungan. Platform ini bertujuan agar distribusi penumpang lebih merata sehingga tidak ada bus yang kelebihan atau kekurangan muatan.

“Kita akan meluncurkan platform terpadu mudik gratis melalui Kementerian Perhubungan. Ini untuk memastikan distribusi yang merata, agar tidak ada bus yang penuh sementara ada bus lain yang kosong. Koordinasi dan konsolidasi data antarprovider sangat penting agar pengguna mudik gratis bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Menko PMK menyampaikan pemerintah telah mengecek kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, serta potensi bencana seperti longsor dan banjir. Basarnas dan BNPB telah disiagakan di titik-titik rawan, dengan dukungan peralatan berat dan tim tanggap darurat.

Dari sisi tarif transportasi, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengatur skema diskon tarif tol serta penyesuaian harga tiket pesawat domestik untuk mengurangi kepadatan di tanggal-tanggal tertentu. Sementara itu, sektor pangan juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Badan Pangan Nasional, Menko PMK menegaskan bahwa stok pangan menjelang Lebaran mencukupi dan inflasi terkendali.

“Pak Kepala Badan Pangan Nasional sudah menyampaikan bahwa stok cukup berlimpah dan inflasi rendah. Kemenkes juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek kesehatan sopir angkutan umum agar keselamatan penumpang terjamin,” jelas Menko PMK.

Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mempersiapkan infrastruktur seperti menyediakan rest area, serta meningkatkan layanan bagi pemudik. Selain itu, berbagai objek wisata juga telah dicek untuk memastikan kesiapan fasilitas liburan bagi masyarakat selama Idul Fitri.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri BUMN Aminudin Ma’ruf, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BAPANAS Arief Prasetyo Adi, Kepala BASARNAS Mohammad Syafii, Seskemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G. L. Kalake, Sekjen Menteri Perhubungan Novie Riyanto Raharjo, Asisten Utama Operasi Kapolri Imam Sugianto, Asisten Operasi Panglima TNI Gabriel Lema, Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Kementerian Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Deny Isworo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Pastikan Minyakita Tidak Sesuai Takaran Sudah Tak Beredar

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa produk minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, yang sebelumnya ditemukan tidak sesuai takaran, kini sudah tidak beredar lagi di pasaran.

Pernyataan ini disampaikan Mendag menanggapi video yang sempat viral di media sosial, yang memperlihatkan Minyakita kemasan 1 liter namun hanya berisi 750 mililiter.

“Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita (datangi), yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” kata Mendag, di Jakarta, Rabu (6/3).

Budi menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya telah melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1). Perusahaan tersebut diduga melanggar aturan distribusi Minyakita karena tetap memproduksi minyak goreng meskipun masa berlaku Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) telah habis.

Selain itu, ditemukan adanya dugaan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kemendag. Dari hasil pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan, ditemukan sebanyak 7.800 botol Minyakita dan 275 dus Minyakita, dengan setiap dus berisi 12 botol minyak ukuran 1 liter.

Atas pelanggaran tersebut, izin usaha PT NNI untuk sementara dicabut, dan pihak berwenang telah melakukan penyegelan. Mendag menegaskan, jika perusahaan masih kedapatan menjalankan operasi serupa, maka akan dikenakan sanksi lebih berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menanggapi video yang viral, Budi memastikan bahwa kasus tersebut sudah ditindaklanjuti dan kemasan Minyakita yang tidak sesuai takaran sudah tidak ada lagi di pasaran.

“Yang lain satu liter dipastikan. Yang itu sudah nggak beredar lagi,” katanya pula.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Petir di Beberapa Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di wilayah Jakarta pada Kamis (6/3) akan didominasi oleh awan tebal dan hujan ringan di beberapa titik.

Pada pagi hari, langit Jakarta diperkirakan berawan tebal di seluruh wilayah. Memasuki siang hari, hujan ringan akan mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sementara Kepulauan Seribu tetap berawan tebal.

Saat malam tiba, khususnya pukul 19.00 WIB, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan tetap berawan tebal, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius, dengan kecepatan angin mencapai 5–25 kilometer per jam.

Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Pastikan selalu membawa perlengkapan hujan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjang SIM Lebih Mudah, Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling guna mempermudah masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta. Layanan ini tersedia hari ini, Kamis (6/3/2025), mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di beberapa lokasi strategis di ibu kota.

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (Twitter), masyarakat dapat mengetahui lokasi-lokasi layanan SIM Keliling yang tersedia tanpa harus datang ke kantor polisi. Dengan adanya fasilitas ini, proses perpanjangan SIM menjadi lebih cepat dan efisien.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Bagi warga yang ingin memanfaatkan layanan SIM Keliling, berikut lokasi yang dapat dikunjungi:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Barat: Mall Citraland

Syarat Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling

Untuk memperpanjang SIM melalui layanan ini, pemohon wajib membawa dokumen sebagai berikut:

✅ KTP asli dan fotokopinya
✅ SIM asli yang masih berlaku serta fotokopinya
✅ Formulir permohonan perpanjangan SIM
✅ Tes kesehatan di lokasi layanan

Penting untuk diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemohon harus membuat SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

💰 SIM A: Rp80.000
💰 SIM C: Rp75.000

Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperpanjang SIM secara praktis dan tepat waktu. Pastikan membawa dokumen yang diperlukan agar proses berjalan lancar!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lucky Hakim Siap Jalankan Komitmen Bersama Untuk Jabar Istimewa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Lucky Hakim siap menjalankan komitmen bersama yang ditandatangani secara simbolis pada acara sinergi Pemprov Jabar dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Jabar Istimewa yang dipimpin oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dilaksanakan di Gedung Husni Hamid, Pemkab Karawang pada Selasa (4/3/25).

“Insya Allah, kami semua kompak dan siap menjalankan komitmen bersama tersebut. Begitu juga dengan semua kepala perangkat daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda semua kompak,” kata Lucky Hakim usai menghadiri acara tersebut.

Dikatakan Lucky Hakim ada beberapa poin dalam komitmen bersama yang akan ditindaklanjuti diantaranya yaitu memberantas aksi premanisme baik yang terorganisir maupun yang tidak, dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman, kondusif di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Indramayu.

“Apa yang menjadi skala kepentingan program nasional dan skala kepentingan Pemprov Jawa Barat khususnya di Kabupaten Indramayu, kita nanti akan sama-sama bermusyawarah bersama Forkopimda,” tegas Lucky Hakim.

Selanjutnya komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan dan transformasi pengelolaan pendidikan berbasis nilai-nilai karakter, inklusif dan kreatif, memperhatikan kearifan lokal, budaya lokal, dan nilai-nilai Pancawaluya yaitu cageur, bageur, bener, pintar, singer dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Juga pembelajaran di satuan pendidikan seluruh jenjang dan jenis, dimulai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dengan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan secara aman.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Safari Tarawih Pemkot Dimulai, Hasto Wardoyo Serahkan Bantuan Rehab Masjid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemkot Yogya kembali menggelar safari tarawih. Kali ini yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Masjid Margo Mulyo, Kampung Nagan, Kelurahan Patehan, Kraton. Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo mempimpin langsung acara tersebut. Hadir bersama sang istri Dwikisworo Setyowireni, mereka disambut gembira warga setempat.

Warga pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berfoto bersama orang nomor satu di Kota Yogya ini. Alih-alih menolak, Hasto Wardoyo justru antusias menerima ajakan warga. Hasto dan istri melayani permintaan warga dengan ramah.

Dalam sambutannya Hasto Wardoyo mengatakan kegiatan salat isya dan tarawih bersama ini juga untuk menyapa serta mendekatkannya dengan warga masyarakat.

“Kegiatan ini untuk menjalin kebersamaan dan silaturahmi dengan warga, khususnya warga Kampung Nagan. Dengan saya turun langsung ke wilayah saya bisa secara langsung mengetahui kondisi masyarakat dan persoalan yang tengah dihadapi,” beber Hasto Wardoyo, Selasa (4/3/25).

Pada kesempatan tersebut Hasto Wardoyo juga menyampaikan berbagai program Pemkot Yogya dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Yogya Wawan Harmawan. Diantaranya yang menjadi fokus adalah penanggulangan sampah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Seperti anggaran mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan kami alihkan untuk pembuatan gerobak sampah untuk sejumlah RW di Kota Yogya,” ujar Hasto Wardoyo.

Sementara untuk peningkatan SDM, pihaknya telah bekerjasama dengan Perumda PDAM Tirtamarta untuk memberikan potongan harga bagi masyarakat yang ingin melakukan pemasangan air PDAM dirumahnya.

Menurutnya dalam upaya peningkatan SDM yang paling utama adalah meningkatkan kualitas kesehatannya, salah satunya dengan penyediaan air bersih.

“Bagi masyarakat yang rumahnya belum menggunakan air bersih dari PDAM Tirtamarta segera saja pasang. Ada sekitar 2000 kuota. Potongan harganya juga lumayan banyak. Yang biasanya biaya pasang sebesar Rp 1.600.000, kini menjadi Rp 500.000,” bebernya.

Pihaknya pun meminta kepada para aparat wilayah seperti Mantri Pamong Praja dan Lurah untuk segera mendata warganya agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Bagi masyarakat yang menginginkan segera saja menghubungi Kelurahan atau Kemantren. Biar segera ditindaklanjuti oleh wilayah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Yogya juga memberikan bantuan untuk Masjid Margo Mulyo yakni bantuan rehap masjid sebesar Rp 10.000.000 dan bantuan 50 eksemplar buku. Ditambah bantuan dari Baznas Kota Yogya Rp 2.000.000 dan Al-Quran dari Kementerian Agama Kota Yogya.

Ketua Takmir Masjid Margo Mulyo, Muryanto menyampaikan terima kasih atas kedatangan, dukungan serta bantuan dari Pemkot Yogya. Ia memastikan bantuan tersebut akan digunakan dengan optimal untuk memakmurkan masjid.

“Semoga bantuan ini membawa manfaat agar semakin berkembang dan maju dalam rangka memakmurkan masjid dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Indramayu Lucky Hakim Bersama KPK Perkuat 8 Area Pencegahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Lucky Hakim mendukung hadirnya program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diluncurkan KPK RI pada tahun 2018 serta telah diimplementasikan di pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Indramayu sebagai salah satu upaya dalam mencegah korupsi di pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Lucky Hakim usai mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Rabu (5/3/25).

Lucky Hakim menyebut bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan juga upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa serta sinergi dari berbagai pihak baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Hadirnya program MCP yang rutin dilaporkan setiap tahun ini memiliki esensi untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi, melalui 8 area intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta optimalisasi pajak daerah merupakan perwujudan amanah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya sangat mendukung hadirnya dan implementasi program MCP di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara maksimal kita terapkan di Kabupaten Indramayu, ” ujar Lucky Hakim Hakim didampingi Inspektur Ari Risdianto.

Kemudian, Lucky Hakim juga menyampaikan berdasarkan laporan yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Indramayu bahwa nilai capaian MCP Kabupaten Indramayu berada pada angka 85,57% angka tersebut mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 79,03%.

Adanya kenaikan tersebut diharapkan Bupati Indramayu dapat membawa penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik ke depan serta tentunya dapat menekan terjadinya korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budianto dalam sambutannya menyampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara soal penegakan hukum namun juga berkaitan dengan upaya pencegahan yang semua unsur di berbagai sektor.

Melalui upaya pendekatan yang komprehensif dan dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak baik melalui sistem dan regulasi diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepatuhan dari setiap individu terhadap aturan yang ada sehingga tindakan korupsi dapat dicegah.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan bahwa hasil dari penilaian MCP tersebut diharapkan paralel dengan kondisi lapangan dan jangan sampai nilai MCPnya tinggi namun berbeda dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, bila MCP dilaksanakan secara optimal maka dampak yang ditimbulkan juga akan luar biasa.

Selain itu, Made juga berpesan kepada APIP di pemerintah daerah untuk semakin profesional dan menjaga integritas agar kontribusi APIP makin dirasakan dalam menghadirkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas korupsi, mengingat peran APIP sangat strategis untuk memastikan pelaksanaan tata Kelola pemerintah daerah yang baik dan benar, mencegah terjadinya korupsi, serta untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dengarkan Aspirasi Warga, Wali Kota Yogyakarta Gelar Open House Perdana

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo untuk pertama kalinya menggelar acara Open House guna mendengarkan langsung keluh kesah warga Kota Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung di Ruang Sadewa, Balaikota Yogyakarta, pada Rabu (5/3/2025). Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan warga untuk bersama-sama memajukan Kota Yogyakarta menuju yang lebih baik.

Dalam open house perdana ini sebanyak 13 warga Kota Yogya dan sejumlah komunitas bertemu langsung dengan Wali Kota Yogyakarta beserta jajaran.

Dalam suasana yang hangat, Wali Kota Yogyakarta menyambut kehadiran warga. Pihaknya, dengan penuh perhatian mendengarkan berbagai permasalahan yang disampaikan. Beberapa masukan yang diterima orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut, antara lain terkait dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro yang dirasakan kurang nyaman bagi warga khususnya di wilayah Sosrowijayan.

“Dengan open house ini, kami mendapat masukan yang sangat natural dari warga yang merasakan langsung dampaknya,” ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota Yogyakarta juga menerima keluhan mengenai dampak refocusing anggaran yang menyebabkan sebagian warga kehilangan akses pada bantuan pendidikan.

Selain itu, beberapa warga yang sebelumnya terdaftar dalam Kartu Menuju Sejahtera (KMS) kini tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Wali Kota Yogyakarta menyadari bahwa jika masalah ini tidak didengarkan langsung oleh warga, mungkin tidak akan diketahui secara rinci.

“Dengan Open House ini, kami bisa mendengar langsung aspirasi warga. Tujuan saya sebenarnya ingin mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh publik. Ini sangat penting, karena kadang-kadang masalah pribadi atau situasi tertentu tidak akan terlihat jika tidak ada komunikasi langsung,” tambah Wali Kota Yogyakarta.

Ia berharap, agar kegiatan Open House yang diadakan setiap hari Rabu mulai pukul 05.30 – 09.00 WIB ini bisa menjadi wadah yang efektif bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan masukan.

Tak hanya itu, dilain sisi pemerintah juga dapat merespons dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan lebih tepat sasaran.

“Dengan mendengarkan langsung suara masyarakat, saya percaya dapat tercipta solusi yang lebih baik dan tepat guna untuk memajukan Kota Yogyakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga yang juga selaku Ketua Perkumpulan Narasita Perempuan Indonesia, Renny Anggriana Frahesty sangat mengapresiasi open house yang diselenggarakan oleh Wali Kota Yogyakarta.

Menurutnya, open house ini merupakan pertama kalinya yang diselenggarakan oleh pemimpin Kota Yogyakarta. “Saya sangat terkesan dengan adanya open house yang dilakukan oleh pemimpin Kota Yogyakarta yang merupakan pertama kalinya,” ujarnya.

Renny mengutarakan usulannya terkait pemberian pendidikan khususnya pendidikan reproduksi di sekolah-sekolah.

“Karena Kota Yogyakarta masih banyak ditemui pernikahan anak, dengan membicarakan ini, beliau sangat memahami, bagaimana resiko dari peristiwa kehamilan yang tak dikehendaki. Disini resiko perceraian dini juga bisa terjadi. Saya akan ikut mengawal dan membantu sesuai kapasitas saya,” jelas Renny saat ditemui.

Pihaknya juga akan mengajak perempuan-perempuan di 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan untuk ikut mengawal proses realisasi pendidikan reproduksi di sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta.

“Saya kira ini bagian salurannya kepada masyarakat. Dengan jadwal yang padat, Wali Kota Yogyakarta memberikan waktunya kepada masyarakat untuk mendengarkan secara langsung keluh kesahnya mereka. Saya sangat terkesan dan menurut saya, ini harus dipergunakan oleh seluruh warga Kota Yogyakarta,” katanya.

Selanjutnya, salah satu warga Kelurahan Pringgokusuman, Eva mengungkapkan, kekecewaannya terkait pemutusan bantuan pangan non-tunai yang ia terima sebelumnya. Eva menjelaskan bahwa selama ini ia menerima bantuan pangan non-tunai, namun kini bantuan tersebut tidak lagi diterima, terutama karena adanya perubahan dalam program Jaminan Pendidikan Gratis (JPG).

“Awalnya, saya mendapatkan bantuan pangan non-tunai, namun sekarang bantuan tersebut dihentikan. Hal ini membuat kami kesulitan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” katanya.

Eva berharap agar pihak berwenang dapat mengevaluasi kembali kebijakan yang diterapkan, agar bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga kurang mampu bisa kembali diteruskan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,1811,1821,183...4,935Halaman 1,182 dari 4,935