Beranda blog Halaman 1187

Kabar Gembira! Pemkot Cimahi Kembali Adakan Program Mudik Gratis Tahun ini

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Perhubungan kembali bakal menyelenggarakan program mudik gratis Idul Fitri 1446 Hijriah. Menariknya, kuota yang disiapkan tahun ini gratis lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Kepala Bidang Angkutan dan PJU pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Iwan Ridwan menyebutkan pihaknya menyiapkan kuota untuk 750 pemudik asal Kota Cimahi untuk mudik lebaran tahun ini, yang akan diberangkatkan menggunakan 15 bus.

“Untuk Cimahi meluncurkan 15 bus, kuotanya mencapai 750 orang. Kalau tahun kemarin itu sekitar 462 orang menggunakan 8 bus,” terang Iwan, Senin (3/3/2025).

Untuk mudik gratis tahun ini, Pemkot Cimahi akan memberangkatkan para pemudik dari Kota Cimahi menuju Semarang via Cirebon dan Cimahi menuju Solo via Yogyakarta. Para pemudik rencananya akan diberangkatkan pada 29 Maret 2025 dari Pemkot Cimahi.

Baca juga: Pemkot Cimahi Gelar Bazar Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi

Sedangkan untuk pendaftaran, kata Iwan, rencananya akan dibuka pekan ini, meskipun belum dirinci tanggal pastinya. Mudik gratis ini hanya untuk warga yang berdomisili di Kota Cimahi yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

“Persyaratannya KTP dan KK Kota Cimahi, dan maksimalnya 3 orang, plus 1 bayi (anak-anak) karena bisa dipangku. Pendaftaran rencananya dibuka minggu besok, rencananya secara online pakai google form,” ujar Iwan.

Pihaknya akan menyebarkan informasi mudik gratis ini melalui kecamatan dan kelurahan sehingga bisa langsung sampai kepada masyarakat. “Prioritasnya untuk masyarakat yang tidak mampu dulu, nanti kita sesuaikan lewat KK,” ucap dia.

Iwan melanjutkan, program mudik gratis ini merupakan wujud nyata dari pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang. Tujuannya, menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan pelayanan serta sebagai bentuk kepedulian. Pihaknya ingin mengurangi pemudik dari Kota Cimahi yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebab, menurut dia, mudik menggunakan sepeda motor lebih berisiko.

“Jadi banyak sekali warga Cimahi yang pulang ke ke kampung halaman menggunakan sepeda motor, Pemkot Cimahi lewat mudik gratis untuk mengurangi mudik menggunakan kendaraan roda dua,” imbuh dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono Operasi Pasar di Palembang, Ramadan Tenang Menyenangkan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus bergerak cepat memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono turun langsung ke Palembang untuk mengawal operasi pasar pangan murah yang digelar di Kantor Pos Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam operasi pasar ini, berbagai bahan pokok dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras SPHP Rp12.000/kg, gula pasir Rp15.000/kg, daging ayam ras beku Rp34.000/kg, bawang putih Rp32.000/kg, daging kerbau beku Rp75.000/kg, dan minyak goreng Minyakita Rp14.700/liter. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menekan harga pangan dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada lonjakan harga yang merugikan rakyat. “Kami himbau seluruh pengusaha, jangan ada yang menjual harga diatas HET, seperti minyak goreng, beras dan lain lain, kami mohon sekali lagi, jangan menjual di atas HET, tidak ada alasan beras naik, karena berdasarkan data BPS produksi kita meningkat tajam ,” tegas Mentan Amran.

Baca juga: Mentan Amran: Praktik Ayam Gelonggongan Harus Ditindak Tegas, Jangan Main-Main!

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang sengaja memainkan harga dan menjual bahan pokok di atas HET. “Jangan coba-coba mempermainkan harga, kalau kami sudah himbau, tapi tidak diindahkan, Satgas Pangan akan bertindak tegas, termasuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, agar masyarakat tidak terganggu, dan fokus beribadah,” tegasnya.

Wamentan Sudaryono menambahkan bahwa kegiatan ini akan terus digencarkan di berbagai daerah guna menjamin masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang wajar. “Kami bergerak cepat dan memastikan bahwa pangan murah bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya menjelang Idulfitri. Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat terhadap operasi pasar ini sangat tinggi. Warga berbondong-bondong datang sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah seorang warga Palembang, Ria (45), mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini. “Alhamdulillah, bisa beli beras, gula, dan minyak lebih murah dari harga di pasar. Semoga kegiatan seperti ini sering dilakukan,” ujarnya.

Operasi pasar pangan murah ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan PT Pos Indonesia dan BUMN Pangan lainnya. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir langsung dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah juga terus mengimbau kepada seluruh pelaku usaha pangan untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebih. “Kita tidak akan ragu menindak spekulan yang bermain harga. Kepentingan rakyat adalah yang utama,” tegasnya.

Selain operasi pasar, Kementerian Pertanian juga memperkuat distribusi dan pasokan pangan agar tidak ada kelangkaan di berbagai daerah. Pemerintah akan terus turun ke lapangan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses pangan dengan harga yang stabil.

Dengan berbagai upaya ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani Ramadan dengan tenang dan penuh keberkahan, tanpa khawatir akan harga pangan yang melambung tinggi. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), turun langsung menemui warga terdampak banjir yang menggenangi 38 RT di Jakarta sejak Senin (3/3). Dalam kunjungannya, HNW menyampaikan rasa prihatin atas musibah ini dan menyalurkan bantuan guna memastikan keselamatan serta kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Begitu mendapatkan informasi mengenai banjir, HNW segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DPRD, serta Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Selain itu, ia juga menggerakkan kader dan relawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mempercepat distribusi bantuan.

“Ketika mendapatkan informasi tentang kembali terjadinya musibah banjir di Jakarta, saya langsung komunikasi dengan mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI yakni Kemensos dan BNPB, dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta tentu juga dengan jaringan Kader dan relawan dari partai saya, PKS. Alhamdulillah mereka semua merespons dengan cepat dan sore ini sudah bisa turun bersama menyalurkan beragam bantuan yang semoga bisa berkelanjutan untuk warga terdampak, khususnya di wilayah kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan,” ujar Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan ini dalam keterangannya dikutip Selasa (4/3/2025).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Indonesia Wajib Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina

HNW hadir bersama Kementerian Sosial, BNPB, serta unsur Pemerintah Daerah, dan jaringan kader Partainya. Anggota Komisi VIII yang membidangi urusan sosial dan bencana ini mengimbau Pemerintah agar bantuan disalurkan secara memadai hingga banjir surut dan warga bisa beraktivitas normal.

Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, kasur, selimut, matras, perlengkapan anak, terpal, serta sembako. Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta memastikan ketersediaan menu sahur dan buka puasa bagi warga yang tengah menjalankan ibadah Ramadan.

Menanggapi permintaan warga yang tetap bertahan di lantai dua rumah mereka namun masih menjalankan puasa, HNW meminta Dinsos DKJ untuk melanjutkan distribusi makanan sahur dan berbuka, selama masih diperlukan dan disetujui oleh pihak RW setempat.

Maka HNW berharap agar ketua RW dan Lurah sebagai koordinator tanggap darurat lokal bisa mengatur dengan cermat dan efektif penyaluran beragam bantuan yang bersumber baik dari Kemensos, BNPB, maupun Dinas Sosial DKI Jakarta tersebut, serta mendata dan mengadvokasi apabila masih ada warga terdampak banjir yang belum mendapatkan bantuan.

Lebih lanjut, HNW menekankan pentingnya gotong royong antara wakil rakyat, pemerintah, pengurus lingkungan, serta para relawan dalam membantu pemulihan pasca-bencana. Ia juga mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung sebagai langkah pencegahan banjir di masa mendatang.

“Inilah satu bentuk nyata gotong royong dari wakil rakyat, Pemerintah, pengurus lingkungan, serta para relawan dari Partai maupun lainnya, mudah-mudahan bisa membantu meringankan derita warga korban banjir selama proses pemulihan pasca bencana. Saya juga mendorong agar akar masalahnya segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalkan segera mengupayakan agar normalisasi kali Ciliwung sebagaimana yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur segera dituntaskan, karena menurut warga sebab terjadinya banjir kali ini karena belum tuntasnya normalisasi sungai Ciliwung,” lanjutnya.

Penyaluran bantuan banjir di kelurahan Rawajati turut dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Lukmansyah, Direktur PSKBA Kemensos Masriani Mansyur, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Benard, Camat Pancoran Alamsyah, Lurah Rawajati Sariman, relawan Tagana, relawan sosial, serta para RW dan RT setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Siap Kolaborasi dengan Ketum PSSI Benahi Infrastruktur Transportasi Publik di JIS

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Nirmala Dewi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (3/3). Usai pertemuan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan PSSI untuk menyinkronisasikan pembenahan infrastruktur transportasi publik dan lahan parkir di Jakarta International Stadium (JIS), Kecamatan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Hari ini, saya menerima Ketua Umum PSSI dan Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara rutin. Kemudian, saya mendapatkan surat dari Ketua Umum Perbasi Budisatrio Djiwandono yang meminta beberapa nama atlet untuk disetujui memiliki KTP Jakarta, yang nantinya akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta,” kata Gubernur Pramono.

Gubernur Pramono mengaku masih mendapat keluhan masyarakat terkait JIS. Maka dari itu, kolaborasi Pemprov DKI dan PSSI akan dimaksimalkan demi kepentingan publik. Sejumlah pembenahan dan perbaikan infrastruktur harus dilakukan, seperti kemudahan akses transportasi publik dan penyediaan lahan parkir agar masyarakat dapat menjangkau JIS dengan lebih mudah. Ia berharap, pengunjung JIS dapat memarkirkan kendaraan di Ancol yang memiliki lahan parkir cukup luas. Akan disediakan juga bus antar-jemput (shuttle bus) dari Ancol menuju JIS.

Baca juga: Banjir Kiriman Surut, Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal

“Transportasi dan parkir di JIS masih sering menjadi keluhan masyarakat. Karena JIS tidak terlalu jauh dari Ancol, sedangkan Ancol memiliki (lahan) parkir yang mencukupi, akan sangat baik bila terkoneksi dengan baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan, hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Pramono adalah melakukan sinkronisasi transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, baik LRT Jakarta maupun MRT Jakarta.

“Ini harus menjadi solusi agar pelayanan publik menjadi maksimal. Saya rasa Presiden Prabowo juga sama ingin ada efisiensi yang bisa memaksimalkan pelayanan publik. Selain itu, ke depan, akan ada banyak pertandingan sepakbola, khususnya di Juni-Juli. Tidak mungkin menggunakan Gelora Bung Karno saja. Maka, kita ingin JIS disinkronisasikan dan dimanfaatkan untuk pertandingan. Memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta. Tadi Gubernur Pramono sudah memberikan arahan untuk menyinergikan kegiatan tim nasional yang ada di PSSI, seperti yang sudah dilakukan untuk Persija,” papar Erick.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HD Ajak Semua Elemen Bersinergi Sukseskan 12 Program Gerak Cepat

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang (CU) menghadiri Rapat Paripurna IX (9) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Agenda, Pidato Sambutan Gubernur Sumatera Selatan Masa Jabatan 2025-2030 di Gedung DPRD Prov. Sumsel (Senin, 3/3/2025).

Dalam pidato sambutannya, HD menyampaikan bahwa Visi Misi HDCU saat ini ialah Sumsel Maju Terus Untuk Semua, dimana Visi tersebut berpijak dari pemikiran, semangat dan jiwa yang terkandung di dalam Prasasti Talang Tuo yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tanggal 20 November 1920 di kaki Bukit Siguntang, Palembang.

HD mengatakan dalam periode kedua kepemimpinannya, HDCU berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menghadirkan inovasi-inovasi baru guna menjawab tantangan dan dinamika pembangunan ke depan.

Baca juga: HDCU Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2025-2030

“Fokus utama kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel”, tutur HD.

HD juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berpartisipasi aktif karena keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik dari kalangan legislatif, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat umum dalam mendukung setiap program pembangunan, terutama tetap melanjutkan Program Strategis HDCU melalui Program Gerak Cepat.

Adapun Program Gerak Cepat HDCU yang akan dilaksanakan dalam periode ini adalah Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pendidikan yang Berkeadilan, Infrastuktur Tuntas Merata, Sumsel Interkoneksi, 100.000 Sultan Muda Sumsel, Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, Sumsel Wonderful 2030, Sumsel Berintegritas dan Melayani, Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak, Dan Revitalisasi Pasar Tradisional.

Berkaitan hal tersebut, HD mengatakan Visi Misi dan 12 Program Gerak Cepat, tentunya telah sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM selaku pimpinan rapat menyampaikan DPRD Prov. Sumsel berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Mari kita bekerja bersama-sama dengan semangat untuk melayani masyarakat sumatera selatan”, ucapnya menutup rapat.

Turut hadir Para Anggota DPRD Prov. Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Pendengaran

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia (World Hearing Day/WHD) yang diperingati setiap tanggal 3 Maret, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga. Upaya ini merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen global Sound Hearing 2030, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi gangguan pendengaran di seluruh dunia.

Pada Media Briefing dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia 2025, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Yudhi Pramono, menjelaskan bahwa tema internasional WHD 2025 adalah “Changing Mindsets: Empower Yourself! Make Ear and Hearing Care a Reality for All!”, sementara tema nasionalnya adalah “Cegah Gangguan Pendengaran, Ayo Peduli”.

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran, mencegah gangguan pendengaran, serta memahami bahwa gangguan pendengaran dapat dideteksi dan ditangani lebih awal sesuai dengan indikasi medis.

Baca juga: Kemenkes Gelar Kuliah Umum Spirit Ramadan Bangun Budaya Kerja

Menurut WHO, sekitar 1,57 miliar penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, menjadikannya penyebab disabilitas terbesar ketiga di dunia. “Saat ini, lebih dari 5% populasi dunia atau sekitar 430 juta orang memerlukan rehabilitasi pendengaran, termasuk 34 juta anak-anak. Pada tahun 2050, diperkirakan 2,5 miliar orang akan mengalami gangguan pendengaran pada tingkatan tertentu, dan setidaknya 700 juta orang akan membutuhkan rehabilitasi pendengaran,” jelas dr. Yudhi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa lebih dari 1 miliar orang dewasa muda berisiko mengalami gangguan pendengaran permanen akibat kebiasaan mendengarkan suara dengan volume tinggi dalam jangka waktu lama.

“Diperlukan investasi tambahan sebesar 1,4 USD per orang per tahun untuk memastikan akses layanan kesehatan pendengaran dan telinga yang optimal,” tambahnya.

Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas pendengaran pada usia ≥1 tahun sebesar 0,4%, dengan proporsi pengguna alat bantu dengar mencapai 4,1%. “Artinya, 4 dari 100 orang di Indonesia adalah pengguna alat bantu dengar. Ini menunjukkan bahwa angka disabilitas akibat gangguan pendengaran cukup tinggi di Indonesia,” jelas dr. Yudhi.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pendengaran, Kementerian Kesehatan menerapkan empat pilar strategi, yaitu 1) Promosi Kesehatan; 2) Deteksi Dini; 3) Perlindungan Khusus; dan 4) Penanganan Kasus.

Upaya promosi kesehatan diarahkan agar masyarakat peduli untuk mencegah gangguan indera dengan menyebarluaskan informasi baik melalui media komunikasi, informasi dan edukasi maupun melalui penyuluhan atau kegiatan lainnya serta melibatkan masyarakat ikut berperan di dalamnya.

“Deteksi dini gangguan pendengaran dapat dilakukan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaring kasus gangguan pendengaran di masyarakat yang kemudian dirujuk ke FKTP,” ujarnya.

Pemerintah telah memulai program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Program ini bisa dimanfaatkan untuk skrining pendengaran.

“Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang saat ini sudah dilaksanakan di seluruh puskesmas, seperti FKTP maupun satuan pendidikan dengan paket skrining sesuai juknis dari PKG, yang termasuk skrining pendengaran,

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Indonesia (PERHATI-KL), dr. Yussy Afriani Dewi, menekankan bahwa jika tidak ada langkah pencegahan, jumlah penderita gangguan pendengaran akan meningkat menjadi 700 juta pada tahun 2050. “Gangguan pendengaran yang tidak tertangani juga memiliki konsekuensi ekonomi yang besar, dengan potensi kerugian global mencapai 980 miliar USD per tahun,” jelasnya.

Dr. Yussy menambahkan bahwa penyebab gangguan pendengaran sangat beragam, termasuk faktor genetik, komplikasi saat melahirkan, infeksi telinga, paparan bising, penggunaan obat ototoksik, serta proses penuaan. “Gangguan pendengaran dapat berdampak pada kemampuan bicara dan komunikasi, meningkatkan risiko demensia, serta membatasi akses pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup seseorang serta meningkatkan beban ekonomi akibat biaya perawatan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, sekitar 60% penyebab gangguan pendengaran sebenarnya dapat dicegah. Indonesia menargetkan penurunan angka gangguan pendengaran menjadi kurang dari 1,7% dari total populasi pada tahun 2030. Skrining dan deteksi dini menjadi langkah penting dalam memastikan gangguan pendengaran dapat segera ditangani.

Sebagai langkah pencegahan, dr. Yussy menyarankan beberapa upaya, antara lain pemberian nutrisi seimbang bagi ibu hamil, menjaga kebersihan rumah tangga dan lingkungan, pemberian ASI eksklusif, menjaga kebersihan telinga, menghindari kebiasaan merokok, menerapkan gaya hidup sehat dan konsumsi gizi seimbang, melengkapi imunisasi dasar, serta menghindari paparan suara bising yang berlebihan.

Ia juga menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat dan dukungan tenaga kesehatan sangat penting dalam menciptakan generasi dengan pendengaran yang sehat. “Rehabilitasi pendengaran dapat dilakukan melalui penggunaan alat bantu dengar, bahasa isyarat, serta terapi komunikasi total untuk membantu penderita gangguan pendengaran berinteraksi dengan lebih baik,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir Eneng Arida Amalia (41), seorang penderita gangguan pendengaran. Ia bercerita bahwa pertama kali menggunakan alat bantu dengar (ABD) pada usia 28 tahun setelah mengalami penurunan pendengaran secara tiba-tiba pada tahun 2012. “Sebagai tenaga medis, gangguan pendengaran sangat menghambat aktivitas saya. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah kebiasaan menggunakan ponsel terlalu lama hingga panas dan kehabisan baterai,” ungkapnya. Eneng pun berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan ponsel dan headset untuk mencegah risiko gangguan pendengaran.

Senada dengan pesan Eneng, dr. Yudhi juga mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan skrining pendengaran di fasilitas kesehatan. Ia mengingatkan agar segera berobat jika mengalami gejala seperti telinga terasa penuh, kurang dengar, keluar cairan, atau jika terdapat benda asing di dalam telinga. Selain itu, ia menekankan pentingnya membatasi paparan suara bising, termasuk mengatur volume headphone dengan rule 60:60 (maksimal 60% volume selama 60 menit per hari).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rano Pastikan Penanganan Warga Terdampak Banjir Sesuai SOP

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno meninjau kawasan terdampak banjir Kali Grogol di Jalan Kamboja, RT 05/08, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rano memastikan, penanganan darurat bencana warga terdampak banjir telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

“Di sini ada sekitar 300 jiwa warga yang terdampak. Ada pengungsian di dua lokasi dan semua penanganan sudah sesuai SOP,” katanya, Selasa (4/3).

Menurut Rano, penanganan sesuai SOP yang dimaksud seperti kesiapan makanan siap saji, natura, peralatan dan infrastruktur pendukung tanggap darurat bagi warga terdampak. Upaya penanganan sesuai SOP ini telah berjalan secara otomatis anpa perlu menunggu instruksi darinya.

Baca juga: Mengaku Nyaman, Rano Karno Bakal Rutin Naik Angkutan Umum ke Balai Kota

Karena itu, ia mengapresiai upaya yang telah dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan meminta mereka tetap mempertahankan seluruh proses penangan agar tetap sesuai SOP. Hal ini dinilai penting agar setiap tindakan yang dilakuan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Rano mengaku telah menawarkan solusi kepada warga terdampak banjir agar mau direlokasi ke Rusun Jagakarsa. Saat ini Rusun Jagakarsa yang baru rampung dibangun telah memiliki 800 unit hunian dengan fasilitas bervariasi antara satu hingga dua kamar.

“Fasilitas pendukung juga lengkap seperti di Singapura. Ayok kalau mau,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Resmi Majukan Libur Sekolah Idulfitri 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah resmi memajukan jadwal libur sekolah menjelang Idulfitri 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa libur sekolah yang sebelumnya dimulai pada 26 Maret akan diajukan menjadi 21 Maret 2025.

“Kemudian 21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idulfitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan, kemudian 9 April kembali belajar sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” kata Mu’ti dalam taklimat media di Jakarta, Senin (3/3).

Keputusan ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menetapkan libur Lebaran dimulai dari H-7 Idulfitri. Mu’ti juga menambahkan bahwa aturan ini tinggal menunggu tanda tangan dalam Surat Edaran Bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan dirinya sendiri sebagai Mendikdasmen.

“Ini sudah kami sepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tinggal menunggu tanda tangan surat edaran bersama tiga menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama terkait jadwal pembelajaran selama bulan Ramadan 2025. Dalam edaran tersebut, jadwal pembelajaran diatur sebagai berikut:

  • 27-28 Februari & 3-5 Maret 2025: Pembelajaran dilakukan secara mandiri di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan masyarakat sesuai tugas dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
  • 6-25 Maret 2025: Pembelajaran kembali dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
  • 26-28 Maret & 2-8 April 2025: Libur bersama Idulfitri.
  • 9 April 2025: Kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal di semua satuan pendidikan.

“Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025,” dikutip dari edaran.

Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi peserta didik dan tenaga pendidik agar dapat lebih leluasa dalam menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri bersama keluarga. Dengan adanya jadwal yang lebih jelas, diharapkan proses pembelajaran tetap berjalan optimal tanpa mengurangi esensi pendidikan selama bulan suci.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Jakarta dan Bogor

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) mengirimkan bantuan untuk penanganan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Bantuan dikirim dari gudang induk Kemensos di Bekasi pada Senin (3/3/2025), sebagai bagian dari upaya tanggap darurat dalam penanganan dampak bencana.

Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Masryani Mansyur menyampaikan bantuan yang didistribusikan terdiri dari berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat terdampak untuk bertahan selama masa darurat.

“Kita sudah mengirimkan bantuan logistik senilai Rp815,5 juta yang dikirim pagi ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandar Lampung

Bantuan yang dikirimkan terdiri dari 35.000 paket makanan siap saji, 2.500 paket lauk pauk siap saji, 600 lembar kasur, 600 lembar selimut, dan 300 paket kids ware.

Seluruh bantuan dikirim dalam kondisi siap digunakan dan akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Banjir yang melanda wilayah Jakarta pada hari ini akibat air kiriman dari Bogor melalui sungai Ciliwung. Air luapan dari sungai mengakibatkan 62 wilayah rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir.

Kemensos juga memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak banjir yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos memberikan bansos untuk 223 jiwa/76 KK terdampak banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp227.406.250.

“Bantuan dikirim pada Senin, 3 Maret 2025 ke lokasi bencana,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

Ia menuturkan bantuan tersebut dikirim dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos dari gudang induk Bekasi. “Barang tersebut digunakan untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Bantuan tersebut terdiri dari makanan siap saji 500 paket, lauk pauk siap saji 500 paket, selimut 100 lembar, kasur 100 lembar, kidware 100 paket, family kit 100 paket, dan tenda gulung 100 lembar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Cek Harga Bapok hingga Sayuran di Pasar Among Tani Batu

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkesempatan mengecek sejumlah harga Bahan Pokok (Bapok) di Pasar Among Tani Kota Batu. pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah yang didampingi Walikota Batu Nurochman dan wakil Walikota Batu Heli Suyanto juga memantau beberapa komoditas harga sayuran yang menjadi keunggulan di Kota Batu. Ia berbincang dan bertanya langsung ke pedagang pasar selama pengecekan.

Dari hasil pengecekan, Khofifah dapat memastikan bahwa ketersediaan bapok maupun sayur mayur aman selama Bulan Suci Ramadhan. Ia menyebut, saat ini posisi supply dan stok pangan di Kota Batu dalam kondisi yang normal. Akan tetapi, diakui Khofifah, terkait demand memang mengalami peningkatan sejak sebelum Bulan Ramadhan. Ia optimis kalau memasuki hari kedua Ramadhan, semua harga akan mengalami stabilisasi.

“InsyaAllah supply-nya dan stoknya aman. Biasanya ada hal-hal tertentu ketika permintaan itu tinggi, demand-nya tinggi kemudian supply-nya kurang akan jadi masalah,” ujarnya, melalui siaran persnya, Senin (3/3/2025).

Baca juga: Gubernur Khofifah-Wagub Emil Sampaikan Visi dan Misi di Hadapan Anggota DPRD Jatim

Sementara terkait kenaikan harga bapok, Khofifah mengatakan ada beberapa komoditas yang memasuki Ramadan kemarin sempat mengalami peningkatan permintaan sehingga terjadi kenaikan harga. Namun pada hari ini sudah normal kembali. Kecuali cabe rawit masih di kisaran 90 ribu per kilogram dan beras premium ada kenaikan seribu rupiah per 5 kilogram.

Khofifah mencontohkan, harga gula pasir kini sebesar Rp 17 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 18 ribu per kilogram, minyak goreng sempat di harga Rp 18 ribu per liter sekarang Rp 17 ribu per liter. Begitu juga telur ayam ras, semula Rp 30 ribu per kilogram, sekarang Rp 28 ribu per kilogram. “Hari ini yang ada kenaikan adalah harga beras yang 5 kilogram dari Rp 71 ribu menjadi Rp 72 ribu,” ungkapnya.

Khusus daging, Gubernur Khofifah melihat bahwa harga di Pasar Among Tani relatif stabil. Harga daging sapi kualitas super sebesar Rp120 ribu per kilogram (HET Rp 140 ribu per kilogram). Kemudian harga ayam ras Rp 35 ribu per kilogram (HET Rp 40 ribu per kilogram).

Sedangkan terkait naiknya harga komoditas jenis cabai, yaitu cabai rawit dan cabai merah besar, Khofifah menerima laporan kalau memang stoknya terbatas. Hal ini disebabkan pada awal Ramadan beberapa distributor masih libur.

Lebih lanjut, dalam pengecekan harga komoditas pangan di pasar ini, Khofifah mendapatkan fakta menarik. Ia menemukan ada bawang merah dengan kualitas super. Ternyata bawang tersebut produksi petani lokal Kota Batu.

Untuk itu, Khofifah meminta kepada Walikota Batu agar budidaya komoditas ini ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Kota Wisata Batu. Ia menilai ada potensi besar kekayaan sumber daya sayur buah di kota yang terkenal dengan udara sejuk ini.

“Inilah sebetulnya yang harus di publish bahwa setiap daerah yang memiliki keunggulan di sektor agro harus dikembangkan. Dari sini saya tahu mana bawang dari Probolinggo, dan bawang dari Nganjuk, bawang dari Brebes dan bawang dari Kota Batu,” urainya.

Selain itu, Khofifah meminta kepada semua pihak untuk turut menjaga stabilitas harga-harga bapok selama Ramadan ini. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang melakukan penimbunan, karena dirinya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda Jatim dalam pengawasan.

“Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda pada saat sertijab bahwa tim Satgas pangan kemarin sudah turun di pasar yang menjadi titik simpul BPS. Jadi di Jawa Timur ini ada 28 pasar yang menjadi sampling BPS, salah satu yang di sampling BPS kemarin juga tim Satgas pangan turun,” tegasnya.

Setelah dikunjungi Gubernur Khofifah, Pedagang bawang merah dan bawang putih, Ali Imron mengatakan, bahwa bawang merah dan putih yang dibawanya merupakan produk lokal dari Kelurahan Temas, Kecamatan Batu.

Ia mengatakan harga bawang merah maupun putih yang dijual harganya cenderung stabil karena mengambil bawang dari pertanian lokal sehingga harganya tidak terlalu tinggi.

“Bawang yang saya jual ini untuk Bawang Merah Rp 34 ribu per kilogram dan Bawang Putih Rp 38 ribu per kilogram masih termurah sepasar karena hasil dari petani Kota Batu sendiri,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1861,1871,188...4,935Halaman 1,187 dari 4,935