Beranda blog Halaman 1188

Kemenpora Gandeng BNN Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mendukung Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di kalangan pemuda.

Dukungan tersebut ditegaskan Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora RI Yohan seusai mewakili Menpora Dito Ariotedjo menghadiri Konferensi Pers “Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba dan Live Penggeledahan Serentak” di Kantor BNN Pusat, Jalan MT Haryono Nomor 11, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (3/3) pagi.

Staf Ahli Yohan menjelaskan, dalam konferensi pers ini Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyampaikan terkait barang-barang sitaan yang sudah dilakukan oleh tim atau desk penindakan dari BNN.

“Hasil penindakan ini adalah kerja sama dari beberapa kementerian dan lembaga yang selama ini terlibat di dalam pencegahan maupun penindakan barang-barang narkoba tersebut,” terangnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan juga turut berpesan kepada para pemuda untuk menghindari narkoba. Kemenpora, sebut Staf Ahli Yohan, tentunya mendukung upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

“Seperti kita ketahui, bahwa dari pengguna narkoba yang disampaikan oleh Bapak Menko Polkam sebanyak 3,3 juta itu, hampir dua pertiganya adalah pemuda, yaitu berusia 15 sampai 24 tahun. Sehingga tentunya sangat memprihatinkan bagi Kemenpora ini,” sebut Yohan.

Karena itu Kemenpora terus berkontribusi dalam hal bagaimana para pemuda ini bisa diselamatkan. Di antaranya melalui upaya-upaya pencegahan melalui program kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan Kemenpora, khususnya dari bidang pelayanan kepemudaan.

“Dari bidang pelayanan kepemudaan ini diharapkan mampu untuk bisa mencegah sebanyak-banyaknya, menyelamatkan para pemuda kita yang jumlahnya sekira 2,2 juta itu, untuk bisa tidak terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika,” jelas Staf Ahli.

Salah satu programnya yaitu bagaimana Kemenpora berupaya melakukan pencegahan supaya para pemuda tidak merokok dan juga untuk tidak menggunakan narkoba. Pencegahan ini sudah dilakukan Kemenpora, meliputi adanya Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).

“Ini kami akan perluas lagi bukan hanya terkait dengan narkobanya, tetapi juga bagaimana kita pencegahan para pemuda ini mendekati rokok. Karena cikal bakal dari narkoba itu tentunya adalah dari merokok itu sendiri,” beber Yohan.

“Kedua-duanya kami akan lakukan (mencegah merokok dan narkoba, Red.) supaya para pemuda ini bisa kita selamatkan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 yang bebas narkoba,” imbuh Staf Ahli.

Adapun dalam konferensi pers ini dijabarkan Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba oleh Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dan Kepala BNN Komjen Polisi Marthinus Hukom. Setelahnya, dilakukan live penggeledahan serentak dari 19 daerah di Indonesia, serta peninjauan langsung barang-barang bukti hasil sitaan Desk Pemberantasan Narkoba.

Hadir dalam konferensi pers ini pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam Desk Pemberantasan Narkoba serta para awak media massa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga Pimpin Delegasi RI di Paris, Percepat Aksesi Indonesia ke OECD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam kunjungan kerja di Paris, Prancis pada 3-5 Maret 2025 untuk menghadiri serangkaian pertemuan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangka mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Kunjungan tersebut menandai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global dan mempercepat upaya keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap). Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024, Menko Airlangga ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD.

Menko Airlangga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, serta Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard; Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann; dan pertemuan dengan sejumlah Duta Besar Negara OECD – Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan. Selain itu, Menko Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara pada UNESCO World Engineer’s Day dengan topik peran insinyur dalam merancang kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

“Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD. Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Menko Airlangga.

Proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi dan tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan engagement, dan juga peran di tataran regional dan global dari Indonesia terhadap ekonomi dunia. “Saat ini Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap merampungkan dokumen Initial Memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar Pemerintah Indonesia terhadap instrumen OECD,” terang Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan menyampaikan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendorong proses aksesi OECD ini. Menko Airlangga juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar negara OECD untuk menindaklaknjuti komitmen dukungan terhadap aksesi Indonesia.

“Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara yang lain perlu didorong realisasinya,” Menko Airlangga menjelaskan.

Selain itu, Menko Airlangga juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas bisnis, di antaranya CEO Eramet untuk membahas percepatan transformasi industri hijau Indonesia dan mendukung rantai pasok global.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung dalam forum G20, Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global. Dengan mengadopsi standar kebijakan dari OECD, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional dalam berbagai sektor dan bidang, termasuk investasi, perdagangan, tata kelola ekonomi, dan kebijakan sosial.

“Pemerintah Indonesia optimis bahwa aksesi Indonesia ke OECD ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan ekonomi maupun dalam peningkatan kerja sama internasional yang lebih kuat,” ujar Menko Airlangga.

Pada rangkaian acara pertemuan dengan Sekjen OECD dan para Duta Besar negara-negara anggota OECD di Paris ini, Menko Airlangga didampingi Sesmenko Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Tim Nasional Akasesi OECD, dan Deputi Kerjasama Ekonomi dan Investasi selaku Sekretariat Tim Nasional Akasesi OECD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Pemerintah Indonesia mengecam tindakan Israel yang dinilai melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal. Indonesia menyoroti langkah Israel yang secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama dan menghindari pembahasan fase kedua dalam perundingan.

Indonesia menegaskan bahwa penghalangan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza serta menjadikannya sebagai alat tawar dalam negosiasi merupakan bentuk kejahatan perang. Tindakan ini juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, Indonesia mendesak komunitas internasional untuk segera memberikan tekanan kepada Israel. Hal ini bertujuan agar akses bantuan kemanusiaan dapat segera dibuka serta negosiasi fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata dapat dilanjutkan sesuai perjanjian awal.

Selain itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya diplomasi guna memastikan hak-hak rakyat Palestina tetap terlindungi dan konflik dapat diselesaikan secara damai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir Landa Kabupaten Bogor, Ratusan Rumah Terendam, Satu Warga Hilang

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor sejak Minggu (2/3) malam menyebabkan Sungai Cimanceri meluap, mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan terkini dari BPBD Provinsi Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah dan satu warga dilaporkan hilang akibat terseret arus.

Banjir terjadi di beberapa kecamatan, termasuk Rumpin, Bojong Gede, dan Cisarua. Di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, satu unit rumah dan satu pondok pesantren terendam. Di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, sebanyak 137 rumah terdampak dengan total 547 jiwa terimbas banjir. Sementara itu, di Desa Tugu Selatan, sebanyak 119 rumah terendam dengan 423 jiwa terdampak.

Tragedi terjadi di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, ketika seorang warga bernama Asep Mulyana (59) hilang terseret arus banjir. Kejadian bermula saat air Kali Cisaru meluap hingga setinggi lutut dengan arus yang deras. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri, bahkan beberapa di antaranya menggunakan alat seadanya. Dalam situasi darurat, seorang warga bernama Yuyun terbawa arus, namun berhasil diselamatkan. Sayangnya, suaminya, Asep Mulyana, yang mencoba menolong, justru terseret arus dan belum ditemukan hingga saat ini.

BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk menangani dampak banjir. Sementara itu, kondisi banjir saat ini telah surut, dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka. Pencarian terhadap korban hilang dilanjutkan pada Senin (3/3) pukul 07.00 WIB oleh tim gabungan dari BPBD, aparat desa, dan relawan setempat.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan cuaca ekstrem. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi jika debit air meningkat serta menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Lokasi dan Syarat Perpanjangan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan lebih mudah. Layanan ini tersedia di beberapa titik di Jakarta pada hari ini, Selasa (4/3), mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui unggahan di akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, warga dapat mengetahui lokasi-lokasi SIM Keliling yang beroperasi. Dengan adanya layanan ini, pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor polisi, cukup mendatangi lokasi terdekat untuk memperpanjang SIM dengan lebih cepat dan praktis.

Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang SIM, berikut lokasi layanan SIM Keliling yang tersedia:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Biaya Perpanjangan SIM

Untuk melakukan perpanjangan SIM melalui layanan SIM Keliling, pemohon perlu membawa dokumen berikut:

✅ KTP asli dan fotokopi
✅ SIM asli dan fotokopi
✅ Mengisi formulir permohonan
✅ Menjalani tes kesehatan di lokasi layanan

Layanan ini hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemohon wajib membuat SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sementara itu, biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:
💰 Rp80.000 untuk SIM A
💰 Rp75.000 untuk SIM C

Bagi warga yang ingin memperpanjang SIM, pastikan untuk datang lebih awal agar terhindar dari antrean panjang. Gunakan layanan SIM Keliling ini untuk mempermudah administrasi SIM Anda tanpa harus datang ke kantor polisi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wabup Syaefudin Hadiri Renovasi TK Kemala Bhayangkari 31 Kandanghaur

Pendidikan yang layak merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh seorang anak guna membantu mereka mengembangkan potensi dan kemampuannya, terlebih Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan anak usia dini menjadi penting sebagai fondasi bagi pembentukan karakter dan kecerdasan anak pada masa depan.

Hal tersebut ditegaskan Wabup Indramayu Syaefudin saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) renovasi gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 31 Kandanghaur, Senin (3/3/25).

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas sejak sejak dini,” ujar Wabup Syaefudin.

Bahkan Wabup Syaefudin menyebut saat retret kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto pun turut menekankan pentingnya pendidikan yang layak disertai dengan lingkungan yang kondusif guna mendorong tumbuh kembang anak serta memiliki karakter yang baik dilandasi iman dan taqwa.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pada masa pemerintahannya bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim.

“Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus berupaya hadir dan memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu kami berharap kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) ini dapat terus terjalin,” ungkap Wabup Syaefudin.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Syaefudin juga menyampaikan apresiasi dan pengharagaan kepada YKB Cabang Indramayu atas upayanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, renovasi gedung ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mencipatakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi anak-anak.

Wabup Syaefudin berharap, renovasi Gedung menjadi salah satu komponen dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi anak-anak salah satunya mendorong semangat belajar anak-anak dalam proses pembentukan karakter yang cerdas dan berakhlak mulia.

Kegiatan simbolis peletakan batu pertama juga turut dihadiri Kapolres Indramayu yang merupakan Penasehat YKB Cabang Indramayu, AKBP Ari Setyawan AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si beserta jajaran didampingi Ketua Pengurus YKB Cabang Indramayu Ny. Rini Ari Setyawan, Forkopimcam Kandanghaur, Kepala BJB Cabang Indramayu, Asep Wahyu Ismail, serta tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jembatan Mahakam I Ditutup Tiga Hari, Arus Lalu Lintas Dialihkan ke Mahkota II dan Mahulu

Dishub Kaltim mengumumkan imbauan penutupan sementara Jembatan Mahakam I Samarinda. Penutupan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan kondisi jembatan oleh Tim Teknis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Penutupan akan dilaksanakan selama tiga hari pada Selasa (4/3/2025) hingga Kamis (6/3/2025) mulai pukul 09.00 – 14.00 WITA. Selama penutupan, jalur alternatif akan dialihkan melalui Jembatan Achmad Amins atau eks Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II dan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Kaltim, Heru Santosa menjelaskan alternatif pengalihan lalu lintas ke Jembatan Mahkota II dan Jembatan Mahulu dinilai lebih efektif. Ketimbang memusatkan arus lalu lintas ke Jembatan Mahakam IV selama proses penutupan Jembatan Mahakam I.

Hal ini diputuskan dari hasil evaluasi sebelumnya, saat penutupan sementara Jembatan Mahakam I pada Jumat, 28 Februari 2025 lalu.

“Pemberlakuan dua arah kita coba Jumat kemarin selama 7 jam. Dari pukul 9.30 pagi sampai 16.22 sore. Ternyata kondisinya cukup berat untuk dibuat dua jalur di Jembatan Mahakam IV dan risiko juga tinggi. Terjadi tundaan dan kemacetan antara 45 menit sampai satu jam. Kalau terjadi macet di atas jembatan apalagi kalau hujan deras cukup mengkhawatirkan,” kata Heru Santosa saat dihubungi via telpon, Senin (3/3/2025).

Dari hasil evaluasi tersebut, pihaknya memutuskan selama penutupan sementara Jembatan Mahakam I, arah Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota akan dialihkan ke Jembatan Mahkota II dan Jembatan Mahulu. Sementara Jembatan Mahakan IV diberlakukan satu arah seperti biasa.

Selama tiga hari ke depan, Jembatan Mahakam I akan menjalani uji pembebanan dan investigasi mendalam dari Tim Teknis BBPJN dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

“Kita alokasikan tiga hari. Tapi kalau dua hari selesai, Kamis sudah bisa kita buka kembali,” terang Heru.

Adapun penutupan sementara juga hanya berlaku selama lima jam. Dari pukul 09.00 WITA pagi hingga pukul 14.00 WITA siang. Setelah itu, Jembatan Mahakam I bisa kembali dilewati seperti biasa.

“Setelah jam 2 siang dibuka lagi. Penutupan dalam rangka pemeriksaan konstruksi jembatan. Selama proses pemeriksaan tidak boleh ada aktivitas kendaraan,” terangnya lagi.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dan mematuhi jalur alternatif yang disediakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penutupan sementara ini.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tindak 10 Kapal Ikan Terduga Transhipment, KKP Selamatkan Rp 1,8 M

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengamankan 10 (sepuluh) kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran alih muat atau transhipment senilai Rp 1,8 Miliar dengan kapal pengangkut berinisial KM. MS 7A di Laut Arafura.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada saat dikonfirmasi pada Jumat (28/02) menyampaikan bahwa kesepuluh kapal tersebut tidak memiliki dokumen kemitraan dengan KM. MS 7A yang diduga sebagai kapal pengangkut hasil tangkapan 10 kapal ikan tersebut.

“Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, tidak ditemukan satupun ikan di 10 kapal tersebut, diduga sudah dialih muat ke kapal pengangkut yang saat ini sedang perjalanan ke Jakarta,” ungkap Ipunk dilansir dari Siaran Pers KKP.

Ipunk menyebutkan bahwa kapal-kapal tersebut antara lain KM. MJ 98 (GT 98), KM. MAS (GT 82), KM. HP 3 (GT 153), KM. U II (GT 97), KM. FN (GT 150), KM. SM 8 (GT 96), KM. LB (GT 58), KM. SM IX (GT 97), KM. MJ 8 (GT 59), KM. BSR (GT 124). Kapal-kapal tersebut diduga terindikasi melanggar pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Kami sudah lakukan pemanggilan terhadap Nakhoda dan pemilik 10 kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan,” papar Ipunk.

Ipunk menyampaikan bahwa hal tersebut berkat kerja tim, baik di pusat maupun daerah.

“Saat ini tim Pusdal Ditjen PSDKP tengah melacak keberadaan KM. MS 7A melalui tracking VMS untuk memastikan posisi saat ini kapal pengangkut tersebut,” ucap Ipunk.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur di Zona III, kegiatan pengawasan akan diperkuat melalui pengawasan terpadu dan terkoordinasi baik di laut (while fishing), maupun di Pelabuhan (before fishing, after fishing, dan post landing).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Lucky Hakim Jelaskan Perubahan Nama Alun-Alun Indramayu

Nama Alun-Alun Puspawangi dirubah menjadi Alun Alun Indramayu dikembalikan pada identitas daerah sebagai kebanggan Wong Dermayu. Sontak pergantian nama Alun-Alun Puspawangi tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial dan sebagain besar netizen sangat setuju langkah yang dilakukan oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim dalam mengubah ikon daerah tersebut menjadi Alun-Alun Indramayu.

“Banyak yang bertanya mengapa tulisan Puspawangi dibongkar di Alun-Alun Indramayu? Karena saya menilai bahwa Alun-Alun Indramayu, ya tulisannya Alun-Alun Indramayu. Jadi, tidak perlu diganti-ganti namanya, kembalikan ke fungsi semula,” ujar Lucky dalam unggahan video, Sabtu 1 Maret 2025.

Dalam penjelasan video tersebut, Bupati Lucky Hakim juga merespons pertanyaan Netizen terkait anggaran yang digunakan agar lebih fokus pada penanganan infrastruktur baik jalan maupun bangunan sekolah.

“Insyaallah, kita akan lakukan itu semua. Jalanan akan kita benahi secara bertahap secepat mungkin. Sekolah-sekolah yang rusak akan kita perbaiki, dan program-program lainnya akan dijalankan sesuai dengan visi-misi yang telah direncanakan,” jelas Bupati Lucky Hakim.

Sebagai langkah awal dalam kepemimpinannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan bahwa dia akan mulai berkantor di Pendopo Indramayu pada Senin, 3 Maret 2025. Dia juga berencana untuk menginventarisasi berbagai permasalahan di daerah tersebut.

“Senin kita mulai berkantor sebagai Bupati Indramayu. Kita nanti akan inventarisir semua permasalahan-permasalahan yang ada,” ungkap Bupati Lucky Hakim.

Di akhir pernyataannya, Bupati Lucky Hakim memberikan pesan unik terkait keamanan siber di lingkungan pemerintahan.

“Oh iya, saya berpesan agar password WiFi di lingkungan pemerintah jangan menggunakan nama saya (Lucky Hakim), harus normal harus netral,” tutupnya.

Penghapusan Aset Alun-Alun Puspawangi Dilakukan

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, menegaskan, untuk pembongkaran aset Alun-Alun Puspawangi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan bidang aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan tim apresial Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Artinya, perubahan nama Alun-Alun Indramayu yang sedang dilakukan saat ini sudah ditempuh mekanisme penghapusan aset serta perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk penghapusan aset sudah clear dan sisa material diserahkan kepada bidang aset,” ungkap Erpin saat dikonfirmasi.

Dia menegaskan, aset penamaan Alun-Alun Puspawangi sebelumnya tidak menggunakan Peraturan Bupati sebagaimana penjelasan Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Adapun untuk penamaan Alun-Alun Indramayu ini, pihaknya menyerahkan kepada Bupati Lucky Hakim jika diperlukan penerbitan Keputusan Bupati Indramayu.

“Kami menunggu arahan lebih lanjut,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Prosesi Adat Tepung Tawar Sambut Hari Kerja Pertama Gubernur Kaltim

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengawali hari kerja pertamanya di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/3/2025) usai mengikuti Retret Kepala Daerah se-Indonesia pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

Hari kerja pertama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud disambut dengan prosesi adat Tepung Tawar sebagai simbol doa selamat datang dan memohon keberkahan bagi nahkoda baru Kalimantan Timur yang akan memimpin daerah selama lima tahun ke depan.

Seluruh pejabat teras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten dan Kepala Perangkat Daerah (PD) turut menyaksikan prosesi adat Tepung Tawar di Lobby Kantor Gubernur Kaltim.

Rudy Mas’ud pun menyapa satu per satu para jajaran Kepala Badan, Biro dan Dinas di lingkup Pemprov Kaltim.

“Selamat pagi, sehat Bapak-Ibu?” sapanya kepada para pejabat yang hadir.

Prosesi adat Tepung Tawar dipimpin oleh Haji Adji Pangeran Haryo Kusumo Poeger dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Dengan pembacaan doa dan pemberian tepung tawar dan taburan beras kuning.

H.A.P Haryo Kusumo Poeger menjelaskan tradisi tepung tawar ini bermakna pemberian doa kepada Gubernur Terpilih Kalimantan Timur yang akan memimpin masyarakat Benua Etam.

“Selain doa, tradisi ini juga bermakna melepaskan bala. Tadi ada simbol melepaskan bala oleh Bapak Gubernur jadi bala itu akan lari semua,” terang H.A.P Haryo Kusumo Poeger.

Adapun prosesi adat Tepung Tawar diiringi dengan Tari Topeng Wirun. Sebuah tari topeng klasik dari Kutai Kartanegara yang ditarikan oleh Aji Mohd Afriansyah. Prosesi tepung tawar kembali dilakukan secara terpisah kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji didampingi sang istri Wahyu Hernaningsih Seno Aji.

Mengakhiri prosesi, Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama jajaran kepala PD Pemprov Kaltim.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News