Beranda blog Halaman 1190

Duduk Santai Selepas Tarawih, Mendikdasmen Berpesan Berpuasalah dengan Penuh Keikhlasan

Penulis
Syifa
-

Sama seperti masyarakat lainnya, antusiasme menjelang datangnya bulan suci Ramadan juga dirasakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Dalam balutan kemeja koko hitam dan sarung, Menteri Mu`ti nampak bersajaha berada dalam barisan jamaah masjid di kawasan Griya Dakwah Muhammadiyah, Jumat malam (28/2).

Masjid yang berada di sekitar kediamannya menjadi pilihan Mendikdasmen untuk melaksanakan salat tarawih pertama. Selepas menunaikan salat tarawih, Menteri Mu’ti terlihat bercengkrama dengan jamaah yang kebanyakan merupakan warga sekitaran Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan. Duduk santai dan bercengkrama dengan masyarakat adalah hal yang ia sukai. Meski di sela-sela itu, ia tanpa sungkan masih bersedia meladeni permintaan jamaah yang ingin berfoto bersama.

Sebelumnya, dalam tausiah selepas salat tarawih, Menteri Mu’ti mengingatkan kembali tentang puasa sebagai salah satu ibadah yang diisyaratkan oleh Allah untuk umat manusia khususnya kaum muslim. Ia mengatakan, puasa merupakan bagian dari syariat Islam.

Merujuk pandangan ulama asal Mesir, Sayyid Sabiq yang menyebut tujuan syariat yakni mendidik manusia. “Beliau (Sayyid Sabiq) di dalam fikih sunnah menyebutkan bahwa syariat itu di antara tujuannya adalah untuk membawa, mendidik, dan menuntun manusia. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya dan menjadi makhluk Allah yang mulia,” kata Mu’ti.

Selain itu, ia juga memotivasi para jamaah untuk menunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. “Berpuasalah dengan mengharapkan rida Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan ini dengan sempurna, dengan hidayah dari Allah, dengan taufik dan inayahnya dapat menyempurnakan puasa dan mengakhirinya supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Segera Pembangunan Kembali Pasar Ciamis

Penulis
Syifa
-

Pembangunan kembali 17 kios di Pasar Ciamis yang terbakar pada 27 Februari 2025, akan segera dilakukan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan segera berkoordinasi dengan Bupati Ciamis tentang hal itu agar pedagang bisa kembali berjualan terutama di bulan Ramadan.

“Kita akan mencari jalan agar pedagang bisa cepat kembali berusaha karena kalau berdasar aturan, pembangunan oleh Pemda harus melalui lelang dan itu bisa makan waktu sekitar empat bulan prosesnya,” kata Dedi.

“Sementara menunggu pembangunan kembali oleh Pemda karena harus melalui proses lelang. Saya siap bantu membangun dua toko agar pedagang bisa berjualan. Insyaallah, hari Senin prosesnya dimulai,” kata Dedi dalam sambungan telepon dengan Mantri Pasar Ciamis, Sabtu (1/3/2025).

Dari total 17 kios yang ada di Pasar Ciamis, 15 kios terbakar, sementera dua kios selamat. Hingga saat ini masih diselidiki penyebab kebakaran.

Dugaan sementara penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa karena kebakaran terjadi sore hari ketika pasar sudah tutup.

Dari 15 kios yang terbakar, empat kios di antaranya akan dibangun kembali secara mandiri oleh pemilik dan sudah mendapat persetujuan dari Bupati Ciamis.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, pasar yang terbakar segera diperbaiki, diupayakan sebelum Lebaran sudah bisa kembali’ digunakan.

“Pasar Manis ini milik Pemda, secepatnya diperbaiki. Paling tidak seminggu atau beberapa hari sebelum Lebaran sudah kembali ditempati,” ujar Herdiat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Kecam Tindakan Israel Langgar Gencatan Senjata dan Halangi Bantuan ke Gaza

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras tindakan Israel yang kembali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Ia menyoroti kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, ke Gaza, Palestina.

Dalam pernyataannya pada Senin (3/3/2025), HNW menegaskan bahwa tindakan Israel ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan internasional yang telah dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu bencana kemanusiaan dengan meningkatkan risiko kelaparan massal di Gaza.

“Ketidak bijakan Israel tersebut kembali menunjukkan bagaimana Israel secara terang-terangan melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama masyarakat internasional yang diwakili oleh 3 mediator ; AS, Mesir dan Qatar, serta kembali melanggar hukum internasional dengan menghadirkan kembali genosida dengan potensi bencana kelaparan di Gaza, Palestina,” kata HNW dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

HNW mendesak tiga negara mediator—Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat—untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan gencatan senjata hingga tahap akhir. Ia juga berharap pemerintah Indonesia bersikap proaktif dalam menolak kebijakan Israel dan bekerja sama dengan dunia internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan tetap dapat disalurkan ke Gaza.

“Pemerintah Indonesia seharusnya segera bersikap menolaknya dan mengambil langkah konkret bersama negara-negara lainnya, agar hal itu bisa dikoreksi dan genosida bisa dicegah,” ujarnya.

HNW mengungkapkan bahwa penyetopan bantuan kemanusiaan ini bukanlah pelanggaran pertama yang dilakukan Israel terhadap gencatan senjata. Meskipun telah ada kesepakatan, serangan ke Gaza terus berlangsung. Dalam masa gencatan senjata ini saja, 115 warga Palestina tewas dan 490 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera berkoordinasi dengan negara-negara yang tergabung dalam PBB, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tujuannya adalah memastikan adanya tindakan nyata guna menghentikan kekerasan di Gaza dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

“Sikap arogan Israel ini hanya dapat dihentikan apabila dunia internasional (terutama PBB, dunia Arab dan negara-negara anggota OKI) bersatu dan sungguh-sungguh membantu terlaksananya gencatan senjata di Gaza/Palestina, dan mengambil langkah yang konkret agar AS tidak malah mendukung Israel dengan senjata dll padahal secara terang-terangan Israel membangkang terhadap gencatan senjata yang antara lain dimediasi oleh AS sendiri,” ucapnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, beberapa negara yang perlu segera didukung dan dikomunikasikan adalah negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Palestina atau Jalur Gaza. Misalnya, Saudi Arabia, Yordania, dan Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza.

“Pemerintah Indonesia perlu menyatakan sikap penolakan secara tegas, dan bekerja sama dengan negara-negara OKI utamanya yang berdekatan langsung dengan Gaza seperti Saudi, Yordania dan Mesir agar tidak hanya menyatakan penolakan verbal tapi mengupayakan maksimal membuka pintu perbatasan agar bantuan kemanusiaan dapat kembali masuk ke Gaza, agar tidak terjadi genosida dan bencana kemanusiaan di mana warga Gaza berpuasa di bulan Ramadhan tapi tidak lagi dapat berbuka maupun sahur karena distop-nya akses bantuan kemanusiaan seperti bahan makanan dan minuman untuk dapat masuk kembali ke Gaza,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur NTB Mulai Aktif Berkantor, Fokus Kenal Pejabat dan Kuatkan Pengambilan Kebijakan Berbasis Data

Penulis
Syifa
-

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., mulai aktif berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Senin (3/3). Dalam kunjungan perdananya, Gubernur meninjau beberapa lokasi strategis, termasuk ruang kerja Gubernur, Gedung Graha Bhakti Praja, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Usai peninjauan, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., bertemu dengan pejabat Eselon 2 lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Anggrek.

“Ini pertama kalinya saya masuk kantor Gubernur. Saya gak akan ngasih briefing panjang lebar hari ini. Nanti saya akan memberikan arahan lebih mendetail setelah serah terima jabatan, termasuk menyampaikan instruksi dan arahan dari para menteri, terutama dari Pak Prabowo yang memberikan arahan panjang lebar,” ujar Gubernur.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan.

Baca juga: Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Gubernur NTB Miq Iqbal Pimpin Rapat Terbatas Melalui Daring

“Yang penting hari ini saya mau kenalan. Saya mau dengar langsung dari teman-teman, siapa yang menangani apa, supaya saya kenal satu per satu,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang telah menjaga roda pemerintahan selama kegiatan retret di Magelang. “Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,” ungkapnya.

Setelah pertemuan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda mengunjungi Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan berbasis data. “Saya berharap fungsi dashboard dari Command Center semakin dikuatkan, agar setiap keputusan yang kita ambil benar-benar didukung oleh data yang akurat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tarik Investor, Pemprov Sumut Terus Dorong Kemudahan Investasi dan Hilirisasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyusun berbagai program untuk mendorong kemudahan investasi dan hilirisasi di Sumut. Karena kemudahan perizinan menjadi kunci utama meningkatkan daya tarik investor.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Effendy Pohan saat membacakan pidato Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada apel pagi di lingkungan Pemprov Sumut di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (3/3).

Pemprov Sumut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), katanya, telah menyusun program untuk mendorong investasi dan hilirisasi, di antaranya melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kemudahan Investasi, pembinaan perusahaan dalam melaporkan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta pengawasan dan penyelesaian kendala yang dihadapi investor.

Baca juga: Pemimpin Sumut, Agus Fatoni, Bobby Nasution dan Surya Bertemu di Retret Magelang

“Semakin efisien proses perizinan, semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi di daerah kita,” ujar Effendy Pohan.

Disampaikan juga, untuk tahun 2024 realisasi investasi Sumut mencapai Rp48,271 triliun meningkat 104,56% dibanding tahun 2023 sebesar Rp39,057 triliun dan telah melampaui target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 sebesar Rp40,35 triliun dengan capaian 119,63 %.

Sementara, Pemerintah Pusat juga menargetkan realisasi investasi nasional sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun kedepan (2025-2029) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 3,74 juta orang.

Untuk itu, Effendy berharap capain investasi di Sumut, yang terus meningkat perlu peran aktif seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut, dengan terus meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja dalam mendukung capaian target pembangunan daerah.

Apel pagi ini turut diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan staf dan tenaga Non ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Pimpin Giat Penegakan SE Pedoman Ramadhan 1446 H

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Pekanbaru Agung, memimpin langsung giat penegakan surat edaran Wali Kota Pekanbaru tentang pedoman aktivitas selama bulan suci Ramadhan 1446 H. Giat ini berlangsung Minggu (2/3/2025) malam dengan melibatkan aparat gabungan.

Apel giat berlangsung di lapangan parkir SKA. Agung dalam arahannya menegaskan bahwa satu poin dalam surat edaran adalah usaha hiburan malam harus tutup selama Ramadhan.

Giat kali ini Agung didampingi oleh Markarius Anwar (Wakil Wali Kota Pekanbaru). Ada juga Zulhelmi Arifin (Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru), Zulfahmi Adrian (Kasatpol PP Pekanbaru) dan Maisisco (Plt Kepala Diskominfo Kota Pekanbaru).

“Saya mendorong agar penegakan dilakukan secara rutin,” paparnya.

Baca juga: Walikota Pekanbaru Dijadwalkan Safari Ramadhan di 15 Kecamatan

Tim penegak perda bisa melakukan sweeping hiburan malam. Mereka mesti memastikan tidak ada hiburan malam yang buka selama bulan puasa.

“Aktivitas hiburan malam jangan sampai mengganggu umat muslim yang beribadah,” ujarnya.

Agung mengatakan bahwa pemerintah kota bersama aparat gabungan berupaya memberi kenyamanan bagi masyarakat. Sekaligus menjaga menjaga kamtibmas.

Penegakan surat edaran ini berlangsung setelah pemerintah kota mendapat laporan. Mereka menggelar giat ini untuk mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan

Agung juga mengingatkan kepada pengelola usaha makanan. Mereka juga mesti buka sesuai jam operasional selama Ramadan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah-Wagub Emil Sampaikan Visi dan Misi di Hadapan Anggota DPRD Jatim

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur, Emil Elestiato Dardak menyampaikan visi dan misinya dihadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Sabtu (1/3/2025).

Dimana, paripurna visi dan misi Gubernur Khofifah-Wagub Emil Elestianto Dardak ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, diikuti oleh wakil ketua DPRD, Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni M.Kes. Dan juga d Paripurna ini dihadiri mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo dan Gubernur Soekarwo, Forkopimda, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kejati, Pengadilan Tinggi, KPU, Bawaslu, dan staf khusus Kemendagri.

Gubernur Khofifah menyampaikan beberapa program quick win yang jadi salah satu dari fokus selama tiga bulan kedepan. Pertama, menjaga stabilitas harga di bulan Ramadan dan Lebaran dengan program lumbung pangan dan menjadikan lumbung pangan sebagai basis berkelanjutan untuk penguatan hulu hilir agro.

Baca juga: Khofifah-Emil Siap Paparkan Visi-Misi Usai Retreat dan Siapkan Sertijab untuk 22 Kabupaten Kota di Jatim

“Kedua, meningkatkan efektivitas sistem pelayanan publik berbasis digital terpadu dengan menambah jumlah aplikasi pemerintah terintegrasi kedalam platform Majadigi super apps, termasuk integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” katanya.

Ketiga, melaksanakan mudik gratis berbasis angkutan darat dan laut, termasuk pemantapan penanganan dermaga pelabuhan Jangkar, dan rute lainnya seperti kepulauan Sumenep. Keempat, mendorong peningkatan frekuensi dan kapasitas pelayanan Trans Jatim di koridor-koridor eksisting serta meningkatkan kenyamanan halte dan rute, berikut pula memulai koridor VI dengan rute Sidoarjo-Mojokerto.

Kelima, mempercepat dimulainya tahapan periode 2025 untuk pembangunan RS Mohammad Noer, serta pembangunan RS Paru Jember. Keenam, menginisiasi program penguatan kompetensi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) kepada talenta Millennium Job Center (MJC) dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi Z dan UMKM.

Ketujuh, lanjut Khofifah, meluncurkan program perluasan pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui hibah modal Baznas, pembiayaan ultra mikro Bank UMKM dan penyaluran KUR melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kedelapan, melakukan pemantapan jalan dengan sapu bersih lubang dan pemeliharaan rutin untuk mengantisipasi arus lalu lintas lebaran.

Kesembilan, inisiasi pemantapan ekonomi kreatif dalam program Desa Berdaya dengan sinergi program desa wisata, desa devisa, klinik BUMDes, dan eko-tren. Kesepuluh, merujuk data BMKG bahwa kemarau akan dimulai April Juni, memulai pelaksanaan penanganan sungai sungai rawan banjir dalam kewenangan provinsi termasuk pembersihan dan pengerukan sebagai langkah proaktif mitigasi bencana. Ini turut mencakup penanganan sistem drainase dan mitigasi banjir di jalan Soekarno Hatta kota Malang, serta pembangunan cek dam di Kali Tanggul.

Menutup pidatonya, Khofifah menegaskan bahwa berbagai program ini dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, ia optimis Jawa Timur bisa semakin maju. “Kami siap bekerja keras untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Diantaranya, adalah terkait efisiensi anggaran dan potensi penurunan PAD Jawa Timur ke depan. “Tantangan ke depan tentu tidak mudah ditengah instruksi efisiensi oleh pemerintah pusat,” katanya.

Musyafak menyinggung terkait tantangan efisiensi dalam periode kedua ini. Selain soal efisiensi anggaran, tantangan lain adalah terkait potensi penurunan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini lantaran menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

Namun, Musyafak menegaskan ditengah berbagai tantangan itu, DPRD Jatim sebagai lembaga legislatif berkomitmen untuk mengawal Pemprov Jatim.”Kami akan bersama-sama mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur,” ungkap Musyafak.

Diketahui Khofifah Indar Parawansa resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 setelah serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat Gubernur Adhy Karyono dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Timur. Khofifah kembali memimpin Jawa Timur di dampingi oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang mendampinginya di periode pertama menjabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berikut Jam Kerja Layanan Publik Pemkab Banyuwangi Selama Ramadan

Penulis
Syifa
-

Selama Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah, Pemkab Banyuwangi akan melakukan penyesuaian jam kerja dan pelayanan publik. Perubahan jam kerja dan pelayanan publik tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 000.8.3/344/429.034/2025 tentang Jam Kerja Bulan Ramadan 1446 H.

“Penyesuaian jam kerja ini dilakukan agar kinerja dan layanan publik berjalan lebih efektif selama bulan ramadan,” kata Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi, melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dilansir Senin (3/3).

Perubahan jam kerja dan pelayanan publik dalam surat edaran tersebut yakni untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerjanya berubah sebagai berikut.

  • Senin – Kamis pukul 08.00 – 15.00 WIB.
  • Jumat masuk pukul 07.00 – 15.00 WIB.

“Tetap ada jam istirahat. Senin – Kamis jam 12.00 – 12.30 , Jumat pukul 11.30 h 13.00,” terang Ustadi.

Sementara pada instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerjanya berlaku sebagai berikut:

  • Senin – Kamis, pukul 08.00 – 14.00 WIB,
  • Jumat pukul 07.30 – 11.00 WIB, dan
  • Sabtu pukul 08.00 – 13.00 WIB.

“Otomatis, jam pelayanan publik di lingkungan pemkab juga menyesuaikan. Seperti layanan di kantor pemkab, kantor kecamatan dan layanan di Mal Pelayanan Publik juga akan menyesuaikan dengan jam tersebut, untuk jadwal enam hari kerja tidak ada jam istirahat, karena layanan dilakukan secara bergantian,” imbuhnya.

Sedangkan untuk layanan puskesmas, jam layananannya mengikuti jam kerja PNS yang masuk enam hari kerja. “Hanya saja untuk loket pendaftaran akan ditutup satu jam lebih cepat dari jam kerja untuk memberikan kesempatan menyelesaikan pelayanan dan administrasi,” pungkas Ustadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ESDM Tetapkan Skema Baru Harga Gas Bumi Tertentu, Ini Dampaknya bagi Industri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar USD7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (28/2).

Penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik. Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.

Keputusan perpanjangan penerapan alokasi subsidi gas bagi tujuh subsektor industri disambut baik oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). “Penerapan HGBT bagi industri di dalam kawasan industri penting agar meningkatkan daya saing terhadap kawasan-kawasan industri yang ada di negara pesaing di dalam menarik investor,” kata Ketua HKI Sanny Iskandar.

Bantu Stimulus Ekonomi

Pada sektor kelistrikan, kebijakan HGBT bertujuan untuk memastikan pasokan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begitu, tarif listrik bisa tetap stabil bagi masyarakat dan beban subsidi energi bisa berkurang.

Implementasi kebijakan HGBT bahkan membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung Pemerintah. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp16,06 triliun. Selain itu, subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar sebesar Rp4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik juga mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp13,09 triliun.

Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya meringankan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN. Bahkan, di PT PLN Batam, dampak penghematan HGBT pada 2023 tercatat mencapai Rp844,95 miliar.

Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

“Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Bahlil.

Pada kedua Kepmen HGBT ini terdapat beberapa Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak lagi dicantumkan sebagai pengguna HGBT dengan pertimbangan telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari USD6,5 per MMBTU dan/atau USD7 per MMBTU, terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara serta terdapat Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah berhenti menggunakan gas bumi.

Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan implementasi yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Pastikan Infrastruktur Siap Sambut Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dengan lonjakan mobilitas yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kesiapan jalan tol, jalan nasional, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas utama pemerintah guna memberikan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kementerian PU telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kepadatan dan potensi kendala di jalur mudik utama. Kami memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol, dalam kondisi optimal. Berbagai perbaikan telah dilakukan jauh hari sebelumnya, termasuk peningkatan fasilitas di rest area serta optimalisasi jalur alternatif untuk mengurangi beban di jalur utama,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Tol Tangerang-Merak untuk Arus Mudik Lebaran 2025

Selain memastikan kelayakan jalan, Kementerian PU juga bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko di titik-titik rawan kecelakaan dan bencana. Peningkatan penerangan jalan umum, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, serta perbaikan jembatan menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan lintas sektor guna memastikan kelancaran mudik tahun ini. Menurutnya, kesiapan infrastruktur harus didukung oleh optimalisasi moda transportasi dan sistem pemantauan berbasis data.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan layanan transportasi publik berjalan optimal. Tambahan jadwal penerbangan domestik, peningkatan kapasitas kereta api, serta optimalisasi layanan kapal penumpang di pelabuhan utama telah disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” jelas Menko AHY.

Selain kesiapan infrastruktur dan moda transportasi, pemerintah juga akan menerapkan sistem Flexible Working Arrangement (WFA) atau Work From Anywhere mulai 24 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari-hari menjelang Idul Fitri yang berdekatan dengan perayaan Nyepi.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL), yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Sanksi tegas akan diberlakukan untuk memastikan kendaraan yang melintas di jalur mudik memenuhi standar keselamatan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif, termasuk diskon tarif tol sebesar 20% di beberapa ruas jalan tol dan subsidi harga tiket pesawat domestik. Dengan adanya pengurangan PPN sebesar 6%, harga tiket pesawat domestik diperkirakan turun hingga 13–14%, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi yang terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis bagi 100 ribu orang dengan berbagai moda transportasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di jalan raya serta memberikan akses mudik yang lebih ekonomis bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan selama periode mudik berlangsung. Tim gabungan dari berbagai instansi akan dikerahkan untuk memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal, baik sebelum, selama, maupun setelah arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Kami memastikan seluruh infrastruktur siap digunakan dan akan terus dipantau. Jika ada kendala di lapangan, kami akan segera mengambil langkah perbaikan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” tegas Menteri Dody.

Turut hadir dalam peninjauan ini Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Dengan kesiapan infrastruktur yang matang, sinergi antar-kementerian, serta dukungan penuh dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, pemerintah optimistis bahwa arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 dapat berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1891,1901,191...4,935Halaman 1,190 dari 4,935