Beranda blog Halaman 1201

Menkop Tegaskan RAT Sebagai Momentum Penguatan Manfaat Koperasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebuah koperasi menjadi momentum untuk semakin menguatkan pemahaman tentang manfaat koperasi.

“Penyelenggaraan RAT menguatkan manfaat koperasi pada aspek sosial dan ekonomi serta membangun kapasitas anggota hingga meningkatkan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Menkop Budi Arie dalam acara RAT Tahun Buku 2024 Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) di Pekalongan, Sabtu (22/02).

Selain itu, lanjut Menkop, RAT merupakan amanah koperasi bukan hanya sebuah ajang formalitas semata tetapi cerminan transparansi dan akuntabilitas. “Sebagai wujud demokrasi koperasi, di mana anggota memiliki hak suara, hak aspirasi, dan hak untuk menentukan arah koperasi,” ucap Menkop.

Menkop juga menegaskan dengan adanya RAT dapat dijadikan ruang untuk mengevaluasi perjalanan koperasi selama setahun terakhir dan menyusun strategi yang lebih baik untuk masa depan.

Selain itu RAT dapat meningkatkan peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam literasi keuangan dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum memperoleh akses perbankan. “Kospin Jasa harus memiliki inovasi layanan-layanan keuangan yang bermanfaat bagi anggota. Terus berinovasi dan berprestasi dengan tujuan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” kata Menkop.

Dalam kesempatan ini, Menkop juga mengajak Kospin Jasa untuk dapat berkontribusi aktif dalam mendukung implementasi program pemerintah. “Kolaborasi dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem koperasi di Indonesia,” kata Menkop.

Pemerintah terus berupaya untuk  mendorong koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro. “Harapan kami, Kospin Jasa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan lebih luas lagi,” ujar Menkop Budi Arie.

Maka, menurut Menkop keberpihakan Pemerintah terhadap koperasi dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat dan mewujudkan kedaulatan pangan dengan mendukung produksi pangan lokal, penguatan pasar domestik harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan koperasi dalam perekonomian.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan koperasi Indonesia akan semakin besar dan kembali tumbuh berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” tegas Menkop Budi Arie.

Asa Presiden tersebut tertuang dalam Asta Cita di mana koperasi dapat berperan di 3 dari 8 asta cita. Yaitu, Asta Cita ke-2: swasembada pangan, Asta Cita ke-3: pengembangan industri agromaritim, dan Asta cita ke-5: industrialisasi dan hilirisasi.

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita tersebut, Kementerian Koperasi berkomitmen mendukung pengembangan koperasi di Indonesia melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian penguatan akses permodalan serta adopsi teknologi dan inovasi digital.

“Saat ini Kemenkop berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan meningkatkan kinerja usaha koperasi agar rasio volume usaha koperasi terhadap PDB nasional meningkat,” ujar Menkop.

Sebagai informasi, Kospin Jasa telah berdiri selama 51 tahun. Tahun buku 2024 ini, Kospin Jasa telah berhasil mencatatkan anggota sebanyak 206ribuan orang dengan jumlah aset sebesar Rp6,7 triliun. Modal sendiri Rp1,8 triliun dan menghasilkan SHU sebesar Rp32,1 miliar.

Bulan Agustus tahun 2024, Kospin Jasa juga telah menerima penghargaan khusus dalam kategori Most Progressive Savings and Loans Cooperative di ajang CNN Indonesia Awards.

“Tentu ini sangat membanggakan,dan menunjukkan komitmen Kospin Jasa dalam memberikan pelayanan terbaik dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Menkop.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Herman Deru Antusias Ikuti Penyampaian Materi Hari ke 5 Retreat Magelang

Penulis
Syifa
-

Dihari ke 5 Retreat Kepala Daerah di Magelang Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Herman Deru mengikuti serangkaian kegiatan pemaparan materi dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Borobudur International Golf and Country Club, Selasa (25/02/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru sangat antusias mengikuti pemaparan materi. Dengan membawa bekal pengalaman dua periode menjadi bupati dan Gubernur serta pemahaman terhadap situasi dan kondisi Provinsi Sumsel, ia selalu menjadi yang terdepan saat dilaksanakan diskusi dan tanyajawab dengan para narasumber.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengakui banyak mendapatkan materi bahan materinya semakin tajam dari berbagai narasumber. Menurut dia materinya bukan hanya tajam tapi semakin luas materinya. “Seperti hari ini misalnya materinya dari seluruh HPH, kemaren TNI dan hari ini juga bicara tentang kesehatan.

Baca juga: Gubernur Sumsel Ikuti Materi Wawasan Nusantara di Akmil Magelang

Herman Deru juga mengungkap kedepan pihaknya akan lebih konkrit dalam mengambil setiap kebijakan dengan berpedoman pada data-data statistik yang ada. Ia mengungkapkan banyak materi dan ilmu yang telah didapatkannya dari hasil menyimak paparan menteri dan narasumber. Di antaranya mengidentifikasi potensi wilayah, guna bersama-sama membangun daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak pagi dimulai dengan penyampaian materi Asta Cita keempat fokus pada memperkut pembangunan SDM, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Penguatan Perempuan, Pemuda dan penyandang Disabilitas.

Materi disampaikan secara maraton oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Selanjutnya pemaparan Asta Cita Kelima, Fokus pada hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Materi akan disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Penyampaian materi Asta Cita Keenam, Membahas strategi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan membangun dari desa dan dari bawah.

Materi akan disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Perdagangan Karbon Strategis untuk Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Komisi XII DPR RI mendorong deputi bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau Badan pengendalian lingkungan Hidup (BPLH) RI untuk melakukan koordinasi lintas kementerian guna menyiapkan peraturan turunan guna pemenuhan target Nationally Determined Contribution (NDC) di seluruh sektor.

Hal itu disampaikan Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Deputi bidang pengendalian perubahan iklim Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

“Artinya, harus bisa mengawasi perdagangan karbon termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara,” tutur Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini bilang negara harus memulai perdagangan karbon international sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global saat ini.

Langkah ini juga, kata Mukhtarudin merupakan momentum penting bagi Indonesia memainkan peran kunci pengurangan emisi global.

Untuk Itu, Mukhtarudin mengingatkan demi tercapainya target NDC, maka diharapkan Indonesia harus berbenah dalam hal tata kelola lingkungan terutama pada kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca.

“Kami berharap komitmen Indonesia dalam mengejar target NDC 2030 dapat terwujud,” pungkas Mukhtarudin.

Dalam RDP tersebut juga Komisi XII DPR RI mendukung deputi bidang pengendalian perubahan lingkungan hidup RI untuk segera memperkuat sistem registri nasional (SRN) dan kerjasama berbagai standar Internasional yang sudah diakui pasar karbon dalam mendukung percepatan perdagangan karbon domestik dan internasional.

Selain iru, Komisi XII DPR mendukung agar pajak karbon seperti carbon capture storage (CCS) dalam rangka mengurangi emisi serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dari investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pasuruan Larang Pengunaan Sound Horeq untuk Bangunkan Saur

Penulis
Syifa
-

Usai Rapat Koordinasi Kesepakatan Bersama Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriyah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, HM.Shobih Asrori di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, bahwa selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriyah, penggunaan sound system horeg untuk membangunkan sahur di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, dilarang.

Menurut Wabup Shobih, penggunaan sound system horeg untuk membangunkan sahur selama bulan puasa dilarang, karena dianggap telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Utamanya dari suara yang dihasilkan, terbukti sangat mengganggu waktu istirahat penduduk dan membahayakan kesehatan ketika dilakukan di kawasan yang banyak terdapat orang lanjut usia (lansia) serta bayi di bawah lima tahun atau balita dan untuk menghindari aksi tawuran antar kampung yang berpotensi terjadi.

Kata Gus Shobih-sapaan akrab Wabup Pasuruan ini, fenomena tawuran antar kampung yang berawal dari sound system horeg sudah pernah terjadi di Kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu, Pemkab Pasuruan bersama POLRI dan TNI akan mengawal sekaligus mengevaluasi sinyal-sinyal penggunaan sound system horeg di masyarakat. Jikalau nekat dilakukan, maka sanksi tegas akan diberikan, mulai dari teguran sampai sanksi lainnya.

“Semua penggunaan sound system horeg kita larang biar masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa menjadi tenang dan kami harapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama ini. Apabila masih saja dilakukan, maka sanksi tegas akan diberikan. Wong pengeras suara di masjid saja kita batasi sampai jam 10, apalagi ini sound horeg,”kata Shobih seperti dalam siaran terulisnya, Selasa (25/2/2025).

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan, KH Nurul Huda menyampaikan, agama mengajarkan setiap masyarakat untuk berbuat kebajikan tanpa harus meresahkan dan membahayakan masyarakat. Apalagi penggunaan sound system horeg terbukti bisa merusak bangunan rumah-rumah warga yang kurang kokoh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kerja Sama Kemendikdasmen dan Kundalik, Upaya Peningkatan Digitalisasi Pendidikan di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan melalui berbagai inovasi teknologi. Salah satu langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam upaya meningkatkan digitalisasi pendidikan adalah melakukan kerja sama internasional dengan perusahaan teknologi pendidikan asal Rusia bernama Kundalik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa Kemendikdasmen sendiri telah membuat sebuah platform pendidikan digital bernama Rumah Pendidikan dalam rangka memaksimalkan digitalisasi di dunia pendidikan.

“Rumah Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah platform digital yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan termasuk guru, siswa, orang tua, juga sekolah, dan juga mitra,” jelasnya di kantor Kemendikdasmen pada (19/2).

Baca juga: Kemendes Kolaborasi dengan Kemendikdasmen Tingkatkan Kualitas SDM Desa

Adanya kerja sama antara Kemendikdasmen dan Kundalik menjadi salah satu langkah dalam memperkuat langkah Kemendikdasmen dalam mengadaptasi teknologi pendidikan sehingga tenaga pendidik maupun siswa di Indonesia dapat lebih adaptif dalam menghadapi era digital.

Deputy CEO Kundalik, Ekataria Kiseleva, menyampaikan bahwa tujuan utama kerja sama ini bukan hanya memberikan alat tetapi juga meningkatkan literasi digital terutama guru dengan memastikan mereka tahu cara menggunakannya dan merasa nyaman dengan alat tersebut.

“Ide transformasi digital dalam pendidikan adalah membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien,” ucapnya.

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan, seperti luasnya daerah di Indonesia serta banyaknya jumlah populasi pendidikan (guru dan siswa) sehingga masih banyak yang belum mendapatkan akses digitalisasi pendidikan secara maksimal.

Sebagai platform pendidikan digital, Kundalik senantiasa berkomitmen dalam memberikan solusi digital yang dapat digunakan oleh guru, siswa, dan institusi pendidikan. Selain itu, adanya digitalisasi ini menyediakan akses yang lebih luas terhadap materi pendidikan, memperkuat sistem manajemen pembelajaran, serta mengembangkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM Ajak Kepala Daerah Optimalkan Belanja Daerah untuk Dukung UMKM

Penulis
Syifa
-

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak seluruh kepala daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, demi mendukung pengembangan UMKM di daerah masing-masing.

“Jika kita mengalokasikan 40 persen dari anggaran untuk belanja produk UMKM, maka sektor UMKM akan benar-benar tumbuh. Saya siap bersinergi dengan seluruh kepala daerah untuk mengawalnya,” ujar Menteri Maman saat menjadi pemateri dalam acara Retret Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (25/2).

Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga perlu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah.

Selain itu, Menteri Maman melanjutkan, keterlibatan daerah juga bisa disinkronkan dengan program Kementerian UMKM yakni akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami ingin mendekatkan akses pembiayaan ke rakyat bentuk konkretnya adalah plafon bank daerah dibesarkan. Jadi keterlibatan bank-bank daerah dalam mendistribusikan KUR akan didorong,” katanya.

Namun, Menteri Maman menekankan, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh bank-bank daerah, yaitu memperkuat manajemen perusahaan dan likuiditas yang terjaga baik.

Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia ini, Menteri Maman juga menjelaskan tentang program UMKM holding.

“Target UMKMM holding sesederhana mengonsolidasikan. Misal pengrajin cinderamata dari berbagai daerah, diberikan model bisnis yang sama dan memproduksi produk yang sama. Tentu hal ini akan berimbas pada biaya produksi yang semakin rendah, sekaligus mengenalkan produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri,” kata Menteri Maman.

Di akhir paparan, Menteri Maman juga menyinggung terkait rantai pasok UMKM yang belum optimal.

“Kenapa UMKM tumbuhnya stagnan dan tidak signifikan? Karena terjadi diskoneksi antara UMKM dan industri besar. Contoh sektor yang sudah terkoneksi dengan baik adalah otomotif, di mana manufaktur mobil dan motor melibatkan UMKM,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Sinkronkan RKPD 2026 dengan Visi Indonesia Emas

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si., membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026, di Gedung Gabungan Dinas, Selasa (25/2) pagi.

Mengawali sambutannya, Bustan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat berkontribusi memberikan saran dan masukannya pada forum yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara.

“Konsultasi publik RKPD ini adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak khususnya yang berkenan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah,” kata Bustan.

Bustan menyebutkan visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Terangnya, hal ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni mengusung visi “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut Asta Cita yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.

“Visi dan misi nasional ini menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2026, bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional,” jelas Bustan.

Karena itu dalam penyusunan awal RKPD Kaltara Tahun 2026 harus mencerminkan prinsip – prinsip Asta Cita yang mencakup 8 misi, selain itu pemerintah pusat telah menetapkan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins.

Bustan menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan provinsi Kaltara sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara tahun 2025 – 2030. Ia berharap peserta konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat secara aktif memberikan saran dan masukan.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik – baiknya untuk menyampaikan ide, kritik, yang membangun, serta solusi inovatif demi mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya.

Hadir dalam forum ini diantaranya dari akademisi dari Rektor Universitas Kaltara Dr. Didi Adriansyah STP., M.M. dan Prof. Ir. Abdul Jabarsyah, Ph. D., Plt. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara, serta forkopimda tingkat provinsi Kaltara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Narasumber Retreat Kepala Daerah, Kapolri Tekankan Pencegahan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi.

Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri seusai menyampaikan materi dalam retreat tersebut.

Baca juga: Kapolri Tanggapi Permintaan Maaf Band Sukatani ke Polri

Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.

Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akselerasi Pemagangan ke Australia, Menaker Dorong Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui percepatan program pemagangan ke Australia.

Program pemagangan ke Australia merupakan bagian dari kerja sama bilateral dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang memberikan peluang bagi pekerja Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan di lingkungan kerja internasional.

“Dengan adanya kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), tenaga kerja Indonesia kini memiliki akses pemagangan di Australia hingga dua tahun. Ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, sehingga nantinya siap menghadapi persaingan global,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya usai menerima audiensi Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Menaker menambahkan, meski program ini memiliki potensi besar, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan persyaratan sponsor yang diwajibkan oleh Pemerintah Australia. Oleh karena itu, Kemnaker terus melakukan koordinasi untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan manfaat maksimal bagi tenaga kerja Indonesia.

Selain pemagangan, kerja sama IA-CEPA juga mencakup program Katalis, yang bertujuan memperkuat kemitraan komersial antara Indonesia dan Australia. “Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pasar, mendorong investasi dua arah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi kedua negara,” ungkapnya.

Yassierli berharap penguatan kerja sama dengan Australia tidak hanya membuka lebih banyak kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM nasional agar lebih kompetitif di kancah internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nikmati Retret, Bupati Kuningan Ungkap Hal Paling Menarik saat Tinggal di Tenda

Penulis
Syifa
-

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si tengah mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Hingga hari keempat pelaksanaan, ia merasakan manfaat besar dari kegiatan ini, terutama dalam mempererat jejaring, memperluas wawasan kepemimpinan, serta menggali inspirasi baru dalam mengelola daerah.

“Kegiatan ini luar biasa. Selain mempererat silaturahmi dengan kepala daerah lain, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, saya juga mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi yang bisa diterapkan di Kuningan,” ujar Dian di tenda tempatnya menginap, Senin (24/2/2025).

Dalam beberapa hari terakhir, para peserta menerima pembekalan dari berbagai narasumber kredibel, termasuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Menteri Keuangan. Materi yang disampaikan mencakup wawasan kebangsaan, ancaman terhadap negara baik fisik maupun nonfisik, serta strategi mempertahankan ketahanan nasional.

Baca juga: Pj Bupati Kuningan Serahkan SK Pensiun Bagi Aparatur Yang Akan Purna Bhakti

“Materi yang diberikan sangat berbobot. Kami diajak memahami berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk aspek pertahanan, ekonomi, dan kebijakan publik. Ini akan menjadi referensi penting dalam kepemimpinan saya di Kuningan,” tambahnya.

Pada hari keempat ini, agenda kegiatan semakin padat dengan paparan dari pejabat tinggi negara, seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN-RB, Panglima TNI, Kepala BIN, Menko Bidang Perekonomian, serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Sebagai bupati di periode pertamanya, Dian mengakui bahwa atmosfer retret ini unik. Meskipun kegiatan berlangsung dalam suasana formal, interaksi antar kepala daerah tetap terasa cair dan penuh kebersamaan.

“Ikatan batin dengan kepala daerah, terutama di Jawa Barat, semakin erat. Kami jadi lebih leluasa berdiskusi dan berbagi pengalaman,” katanya.

Salah satu pengalaman menarik bagi Dian adalah tinggal di tenda bersama kepala daerah lainnya. Selama retret, ia berbagi tenda dengan Bupati Majalengka dan Wali Kota Depok. Menurutnya, suasana malam hari sering diisi dengan diskusi ringan hingga berbagi pengalaman dan program unggulan masing-masing daerah.

“Kami saling bertukar ide. Ada banyak program bagus dari Majalengka dan Depok yang bisa menjadi inspirasi bagi Kuningan. Kami menerapkan metode ATM—Amati, Tiru, dan Modifikasi. Jadi, ini bukan sekadar menginap di tenda, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Meski agenda cukup padat dan fisik terasa lelah, Dian mengaku tetap menikmati pengalaman ini karena suasana yang mendukung dan materi yang menarik.

“Fasilitas tenda sangat representatif. Hawanya pun sejuk, mirip seperti di Kuningan, jadi semakin nyaman,” tuturnya dengan antusias.

Lebih dari sekadar ajang pembelajaran, retret ini juga membuka kesempatan bagi kepala daerah untuk berinteraksi dengan rekan-rekan dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Saya berbincang dengan kepala daerah dari Trenggalek, Bone, dan daerah lainnya. Bercanda santai, tapi tetap dalam konteks berbagi pengalaman dan wawasan,” katanya.

Meski memiliki latar belakang pendidikan militer dasar, Dian tetap terkejut dengan konsep retret ini.

“Saya pikir akan sangat formal dan kaku, ternyata tidak. Justru lebih cair dan familial, tetapi tetap berbobot secara substansi,” ujarnya.

Dengan berbagai wawasan dan pengalaman yang diperoleh selama retret, Dian berharap dapat menerapkan hasil diskusi ini dalam kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk Kabupaten Kuningan.

“Seperti yang selalu diingatkan Pak Prabowo, kita harus terus berjuang tanpa henti, berkorban, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2001,2011,202...4,938Halaman 1,201 dari 4,938