Beranda blog Halaman 1205

Sambut Danantara, Legislator Dorong Pengelolaannya, Wujudkan Asta Cita

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Menurutnya, pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Ia pun menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional. Sebab, sebutnya, BPI Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas.

Sebagai contoh, adanya potensi kemajuan di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan yang dapat meningkatkan daya saing global Indonesia sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan misi Asta Cita.

“Lahirnya Danantara adalah momentum penting untuk memperkuat ekosistem BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap pengelola Danantara dapat bekerja keras, profesional, dan inovatif dalam menjalankan mandat besar ini,” ujar Amin melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Ia menyebut bahwa dengan pengelolaan investasi yang efektif, Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Amin juga mengingatkan pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara.

Baginya, tata kelola yang baik akan menjadi pondasi dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan transparansi kepada publik. Di sisi lain, ungkapnya, setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat.

Hal ini, tegasnya, untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan. “Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas,” tambahnya.

Terkait model pengelolaan Danantara, Amin menilai model pengelolaan yang diterapkan di China bisa menjadi referensi. Di China, BUMN dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan didukung pengawasan ketat dari pemerintah. “Sistem ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan produktivitas tinggi.

Model investasi yang diterapkan di China antara lain dengan menginvestasikan kembali laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi,” ungkapnya.

Jika aset dikelola secara profesional dan amanah, kemudian diinvestasikan di sektor yang strategis bisa mendatangkan investor yang nilainya berlipat. Namun Amin mengingatkan, bahwa keberhasilan Danantara membutuhkan waktu dan tidak bisa instan.

Amin membeberkan, dengan road map seperti itu, BUMN di China tahun 2023 lalu menyumbang pendapatan operasional sebesar US$12,11 triliun. “Jumlah itu setara dengan sekitar 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, dan mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja, atau sekitar 7,65% dari total angkatan kerja nasional,” tutup Amin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Jakarta Kurangi Durasi Jam Pelajaran Selama Ramadan 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengurangi durasi jam pelajaran selama bulan Ramadan 2025. Setiap jam pelajaran akan dipersingkat 10 menit untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.

“Jam efektif pembelajaran akan dibatasi, dengan cara mengurangi setiap jam pelajaran 10 menit seperti tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dari 45 menit menjadi 35 menit,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengutip Antara, Selasa (25/2).

Meskipun durasi jam pelajaran dipersingkat, jam masuk sekolah tetap dimulai pukul 06.30 WIB dan berlangsung selama lima hari dalam seminggu. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Bersama (SE) tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, dengan Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan 1446 H/2025.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah mengimbau tenaga pendidik untuk menyusun jadwal pembelajaran yang lebih ringkas dan efektif. Hal ini bertujuan agar peserta didik yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terbebani, tetapi tetap mendapatkan materi sesuai kurikulum yang berlaku.

Selain itu, pembelajaran selama Ramadan diharapkan dapat diperkaya dengan nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan makna ibadah di bulan suci.

Untuk menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan spiritualitas peserta didik, Pemprov DKI Jakarta mendorong sekolah-sekolah untuk mengadakan berbagai kegiatan bimbingan rohani selama Ramadan.

Namun, khusus peserta didik yang beragama Islam, sejumlah kegiatan yang dianjurkan yakni tadarus Al Quran yakni membaca dan memahami Al-Quran secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kedekatan dengan kitab suci.

Lalu, pesantren kilat yang biasanya dilaksanakan dalam waktu singkat guna memperdalam pengetahuan keagamaan.

Kegiatan lainnya yakni kajian keislaman baik berupa diskusi atau ceramah yang membahas berbagai aspek ajaran Islam untuk menambah wawasan dan pemahaman.

Kegiatan lain yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, melibatkan diri dalam aktivitas yang mendukung pengembangan karakter dan spiritualitas, seperti kegiatan sosial, bakti sosial, atau program kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan untuk mengikuti bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

“Ramadhan ini supaya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dan kegiatan pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik,” pesan dia.

Pemerintah menetapkan kalender pembelajaran selama Ramadhan, yakni 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai dengan tugas yang diberikan oleh sekolah.

Lalu, tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.

Untuk libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah atau satuan pendidikan keagamaan ialah tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025.

Kemudian, kegiatan pembelajaran di sekolah, madrasah atau satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Walikota Cimahi Gagas Lahan Bekas TPA Leuwigajah Jadi Kawasan Terpadu Konservasi Adat Dan Lingkungan

Penulis
Syifa
-

Hari pertama bertugas, Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudhistira menghadiri peringatan tragedi longsor sampah di bekas lahan TPA Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Peringatan tersebut dilakukan untuk menjadi bahan perenungan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kegiatan diawali dengan pemaparan sejarah tragedi tragedi longsor sampah yang terjadi 21 Februari 2005 silam dengan tercatat 157 orang korban jiwa dan 2 kampung raib.

Rangkaian acara dilanjutnya dengan suraha hati warga Kp. Batujajar melalui puisi. Sejumlah penari dan pelajar membawakan tarian dan teatrikal menggambarkan kejadian longsor sampah, ditutup tabur bunga di lokasi bekas TPA sampah Leuwigajah tersebut.

“Peristiwa tersebut menjadi momentum bagi pemerintah menetapkan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kedatangan ke lokasi menjadi langkah awal untuk mencanangkan lahan bekas TPA Leuwigajah sebagai kawasan konservasi adat, budaya, dan lingkungan. Bambu akan menjadi varietas utama yang akan ditanam,” katanya.

Pihaknya juga merencanakan konsep penataan terpadu di lahan bekas TPA Leuwigajah tersebut. “Tidak hanya sekedar monumen, tapi dibuat kawasan terpadu konservasi, ada kawasan pertanian dan area wisatanya. Monumen menjadi pengingat telah terjadi tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah yang menelan korban 157 jiwa dan 2 kampung hilang,” ucapnya.

Kawasan konservasi tersebut akan menjadi keunggulan wilayah selatan Kota Cimahi. “Di Cimahi Utara sudah ada kawasan ecowisata Cimenteng, di selatan disini jadi kawasan konservasi dan sudah ada embrio-nya yaitu Kampung Adat Cireundeu, nanti tinggal kita kembangkan,” jelasnya.

Pihaknya akan melakukan kajian terpadu melibatkan para pihak terkait, mulai dari ahli lingkingan hingga para budayawan di Cireundeu. “Nantinya kawasan ini akan menjadi ‘Leuweung Baraya’ atau hutan kawasan Bandung Raya,” tambahnya.

Pemkot Cimahi melakukan sejumlah upaya pengelolaan sampah. “Pengolahan sampah akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, termasuk dipikirkan konsep ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan sampah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen: Kerja Sama Tim yang Solid Ciptakan Lingkungan Kerja yang RAMAH dan SANTUN

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti melantik 109 pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang terdiri atas satu orang pimpinan tinggi pratama, 68 orang administrator, dan 40 pengawas.

Dalam arahannya, Mu`ti menekankan pentingnya para pejabat dan pegawai dapat bekerja sama dengan baik dalam mengemban tugas. Menurutnya, dengan iklim kerja yang kondusif, pekerjaan apapun akan dapat diselesaikan dengan baik.

“Sebagai profesional dan insan pendidikan kita harus berusaha menjaga dan mengembangkan suasana kerja yang kolektif dan kolegial. Mari, kita bekerja sama dalam sebuah tim layaknya satu keluarga yang memberikan dedikasi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Mu`ti di Jakarta, Senin (24/2).

Mendikdasmen menegaskan kembali agar seluruh jajaran Kemendikdasmen menjadi insan pendidikan yang senantiasa bersama-sama melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. “Apapun posisinya, kita bersama-sama memberikan layanan pendidikan bermutu. Mari, senantiasa berusaha untuk meneguhkan komitmen dalam melaksanakan tugas memenuhi konstitusi,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan Rumah Pendidikan dan pusat layanan publik yang RAMAH di kementeriann yang di dalamnya para pegawai menanamkan dan menginternasliasikan nilai-nilai SANTUN.

RAMAH sebagai sebuah akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif dan Harmonis. ‘Responsif’ artinya senantiasa tanggap dan peka terhadap perubahan, perkembangan, dinamika, permasalahan, aspirasi masyarakat dengan cepat, tepat, solutif dan bermartabat. ‘Akuntabel’ menegaskan agar kementerian ini beserta seluruh jajarannya berusaha untuk menerapkan tata kelola, tata kerja, dan kinerja yang transparan, terbuka, bersih, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat, maslahat, dan berkelanjutan.

Kemudian, ‘Melayani’ di mana pegawai berusaha untuk bekerja sebagai ibadah kepada Tuhan, mengabdi kepada bangsa dan negara, membantu mempermudah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. ‘Adaptif’ artinya berusaha untuk senantiasa menyesuaikan, mengadopsi, dan memperbaiki sistem, pola pikir, meningkatkan motivasi, dan kepribadian sesuai dengan perubahan, tantangan, dan menjawab masa depan dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum perundang-undangan dan berpijak pada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. ‘Harmonis’ artinya berusaha untuk memelihara, membangun, membina, dan mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan semangat kekeluargaan, kemitraan, kerja sama, toleransi, gotong royong, dan relasi yang profesional kolektif kolegial.

Sebagai pemimpin, Mendikdasmen berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi pribadi-pribadi yang SANTUN. SANTUN merupakan akronim dari kata Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong. ‘Setia’ kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum dan perundang-undangan, serta pemimpin bangsa. Setia kepada Presiden, setia kepada Menteri dan setia kepada atasan.

‘Amanah’ terhadap jabatan yakni kepercayaan yang meniscayakan kesungguhan, profesionalisme, tanggung jawab, integritas dan dedikasi yang tinggi. ‘Negarawan’ yaitu pribadi yang memiliki jiwa dan semangat kepahlawanan, rela berkorban, kesatria, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

‘Teladan’, menjadi pribadi yang utama, cermin, panutan, dan aspirasi dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat bekerja. ‘Unggul’ yakni senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dengan menimba ilmu, menambah pengalaman, memperluas pergaulan, dan menjadi yang terbaik dalam segala hal.

Terakhir, Menteri Mu`ti berharap para pemimpin bisa menjadi pribadi yang ‘Ngemong’ yakni mendidik, mendampingi, memfasilitasi, dan memberi kesempatan kepada jajaran dalam bekerja dan mengembangkan karir dengan semangat kebersamaan asah, asih, dan asuh, Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Sumber Daya Manusia Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi semakin memperkuat hubungan bilateral di bidang kesehatan dengan kunjungan kerja Menteri Kesehatan Saudi Arabia selama 2 hari di Indonesia (24-25 Februari 2025). Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahad Abdulrahman AlJalajel awali kunjungannya dengan pertemuan bilateral bersama Menteri Kesehatan RI dan dalam pertemuan ini dilakukan penandatanganan satu Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang berfokus pada sumber daya manusia kesehatan.

MoU tersebut mencakup kerja sama dalam hal kolaborasi para dokter Saudi untuk berpraktik di Indonesia dan juga dokter Indonesia belajar di Saudi, peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan Arab, program penyiapan ujian kompetensi keperawatan Prometric, beasiswa pendidikan keperawatan, fellowship program, dan pertukaran sumber daya manusia kesehatan.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan MoU ini akan membuka peluang lebih besar bagi kedua negara untuk dapat bertukar keahlian dalam bidang kesehatan, termasuk pembelajaran dan pengembangan keahlian antara organisasi-organisasi yang terlibat.

“Melalui pertukaran SDM, kami berharap dapat meningkatkan standar pendidikan dan perawatan kesehatan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Indonesia,” ujar Menkes Budi, Senin (24/2) di gedung Kemenkes, Jakarta.

Kerja sama ini meliputi bantuan dari King Salman Relief dalam operasi jantung di Indonesia. Menurut Menkes Budi, bantuan dokter-dokter dari King Salman Relief sangat penting, mengingat Indonesia menghadapi masalah besar terkait kelainan jantung bawaan pada anak-anak.

“Setiap tahun ada sekitar 12.000 kasus kelainan jantung bawaan pada anak-anak, dengan 6.000 di antaranya tidak tertangani dan meninggal. Saya berharap lebih banyak dokter dari King Salman Relief yang bisa membantu meningkatkan operasi jantung di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengembangan sistem digitalisasi sertifikat vaksinasi bagi jamaah haji dan umrah.

“Kita berharap ada pertukaran sistem digital untuk sertifikat vaksin meningitis dan polio, karena jumlah jamaah haji dan umrah yang besar membuat proses ini menjadi lebih efisien jika didigitalisasi,” kata Menteri Kesehatan.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahad Abdulrahman AlJalajel menyampaikan bahwa negaranya sedang menjalani transformasi besar di bidang kesehatan sebagai bagian dari Visi 2030. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengalihan rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan milik negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan.

“Di Arab Saudi, kami sedang melakukan perubahan besar di sektor kesehatan, dan kami berharap dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam hal manajemen rumah sakit dan layanan kesehatan dengan Indonesia,” ujar Fahad bin Abdulrahman.

Dalam kunjungan kali ini, delegasi Arab Saudi juga menandatangani beberapa MoU dengan tiga universitas terkemuka lainnya di Indonesia yang juga berfokus pada pengembangan tenaga kerja. Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilakukan adalah pelatihan tenaga medis di Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.

“Kerja sama ini juga akan mencakup pelatihan di kedua negara, yang diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih baik dan terampil di bidang kesehatan,” tambahnya.

Menkes Budi menegaskan bahwa hubungan yang kuat antara dua negara tidak hanya bergantung pada kemitraan tingkat pemerintah atau bisnis, tetapi juga pada interaksi antar masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

“Koneksi antar negara yang kuat terjadi pada tingkat rakyat. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara dokter dan tenaga medis dari kedua negara adalah cara terbaik untuk mempererat hubungan yang ada,” katanya.

Lebih lanjut, Menkes Budi menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi sudah dimulai sejak kunjungan Raja Salman pada tahun 2017, yang kemudian melahirkan Dewan Kerja Sama yang kini sudah mulai berjalan.

“Dewan Kerja Sama ini akan memperkuat kerja sama kita di banyak sektor, dan kami percaya sektor kesehatan akan terus berkembang pesat sebagai hasilnya,” ungkapnya.

Menkes Budi menambahkan bahwa kedua negara terus mengupayakan berbagai langkah untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama dalam bidang kesehatan.

“Kerja sama ini bukan hanya antara pemerintah, tetapi juga antara masyarakat dan sektor bisnis. Kami melihat hubungan ini semakin erat dan berkembang,” katanya.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan kerja sama di sektor kesehatan, termasuk pertukaran tenaga medis, digitalisasi sistem kesehatan, serta peningkatan kapasitas produksi vaksin, dapat lebih maksimal. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan global.

“Kami melihat orang Saudi sebagai saudara, dan kami berharap dapat terus mempererat hubungan ini dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga dalam sektor-sektor lainnya yang akan membawa manfaat bagi kedua negara,” tutur Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Minyak, Kerugian Capai Rp193,7 Triliun

Penulis
Syifa
-

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa ketujuh tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk empat petinggi anak perusahaan BUMN dan tiga pihak swasta.

“Tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam jumpa pers, Senin (24/2).

Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik menetapkan 7 (tujuh) orang Tersangka yakni sebagai berikut:

  • RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
  • SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional.
  • YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
  • AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
  • MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
  • DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
  • GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

“Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dinyatakan sehat, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan,” ujar Qohar.

Kasus ini berawal dari kebijakan pemerintah pada 2018-2023 yang mewajibkan pemenuhan minyak mentah dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Aturan ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Saat itu, perusahaan BUMN tersebut kemudian diwajibkan untuk mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor.

Namun, tersangka RS, SDS, dan AP diduga melakukan manipulasi dalam Rapat Organisasi Hilir (ROH) untuk menurunkan produksi kilang. Akibatnya, minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga perusahaan BUMN terpaksa mengimpor minyak.

“Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor,” ungkap Qohar.

Selain itu, produksi minyak mentah dari KKKS juga sengaja ditolak dengan alasan tidak memenuhi nilai ekonomis dan spesifikasi teknis. Padahal, minyak tersebut masih layak diolah dan harganya masih sesuai harga perkiraan sendiri (HPS). Akibatnya, minyak mentah Indonesia malah diekspor, sementara dua anak perusahaan BUMN justru melakukan impor dengan harga lebih tinggi.

“Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor,” jelas Qohar.

Dua anak perusahaan BUMN itu lalu melakukan impor minyak mentah dan produk kilang. Di mana, perbedaan harga pembelian minyak bumi impor sangat signifikan dibandingkan dari dalam negeri.

Dalam kegiatan ekspor minyak juga diduga telah terjadi kongkalikong antara para tersangka. Mereka sudah mengatur harga untuk kepentingan pribadinya masing-masing dan menyebabkan kerugian negara.

“Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan,” ucap Qohar.

Salah satu bentuk manipulasi dilakukan oleh tersangka RS dalam pembelian produk kilang. RS diduga membeli produk dengan spesifikasi RON 92, tetapi yang diterima justru RON 90 yang kemudian diolah kembali.

Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan mark up kontrak dalam pengiriman minyak impor yang dilakukan oleh tersangka YF. Sehingga, negara perlu membayar biaya fee tersebut sebesar 13-15 persen.

Berkat serangkaian perbuatan para tersangka tersebut juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.

“Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun,” kata Qohar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPRD DKI Apresiasi Bank DKI Terus Raih Penghargaan

Penulis
Syifa
-

Legislator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengapresiasi Bank DKI yang berhasil mendapatkan Indonesia Top Digital Innovation Award 2025 dan Indonesia 20 Popular CIO & CTO Awards 2025.

Penghargaan ini diterima pada ajang Digital Forum & The Iconomics Awards 6th Anniversary Indonesia Top Digital Innovation Awards 2025.

Taufik mengatakan, pada tahun sebelumnya Bank DKI juga pernah mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya Top BUMD 2024 with Digital Transformation Initiatives and Banking Accessibility dan The 3rd Best Overall BPD dalam Pelayanan Prima pada ajang 21st Banking Service Excellence 2024.

Untuk itu, Taufik berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor keuangan itu terus mengembangkan dan mempertahankan predikat baik layanannya kepada masyarakat.

“Artinya terkait pelayanan prima pada nasabah, Bank DKI pernah menjadi salah satu yang terbaik di antara Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, maka saya dorong Bank DKI untuk terus mempertahankan pelayanan tersebut serta memantaskan diri sebagai bank milik kota global,” ujarnya, Selasa (25/2).

Taufik menekankan pentingnya inovasi dalam strategi penyaluran kredit dan pembiayaan Bank DKI. Ia menyarankan agar Bank DKI mencontoh masif dan agresifnya perbankan swasta dalam menjaga orientasi dan profesionalisme usaha di tengah persaingan usaha.

“Inovasi-inovasi harus serius dilakukan Bank DKI bahwa persaingan global hari ini menuntut kita bergerak atau ditinggalkan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran Bank DKI dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permodalan masyarakat, serta mempersiapkan masyarakat menjadi warga kota global dan pusat ekonomi nasional.

Melalui penyaluran kredit yang efektif serta pembinaan pengelolaan keuangan bagi masyarakat, Taufik meyakini ketahanan modal dan iklim usaha bagi masyarakat akan semakin bergairah.

“Termasuk kemudahan kredit usaha bagi masyarakat kecil, sebagai penyokong utama ekonomi Jakarta yang pada akhirnya secara tidak langsung kesejahteraan mereka akan meningkat,” ungkapnya.

Taufik menegaskan, sinergisitas antara pemerintah, Legislatif, dan Bank DKI dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan.

Pemerintah diharapkan menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan iklim usaha yang kondusif. Sementara, Bank DKI mendukung langsung masyarakat dalam menggerakkan sistem permodalan berkerakyatan.

“Legislatif menjaga regulasi dan mengawasi kinerja pemerintah melakukan tugasnya,” ucapnya.

Jika dibandingkan Bank-Bank lainnya khususnya HIMBARA, Taufik menilai kinerja pertumbuhan Bank DKI cukup ekspansif dalam pertumbuhan pembiayaannya.

“Saya mendorong agar Bank DKI lebih agresif dan ekspansif dalam memikat sekaligus melayani masyarakat,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga Dorong Kepala Daerah Percepat Adaptasi Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Pemerintah mendorong agar seluruh Pimpinan Daerah dapat segera beradaptasi dengan kondisi dan tantangan saat ini, termasuk dalam upaya mendorong penguatan perekonomian nasional ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangkaian kegiatan tersebut juga berkesempatan menyampaikan sejumlah hal penting kepada para Pimpinan Daerah, diantaranya terkait upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata yang pada akhirnya dapat berperan besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Airlangga juga menunjukkan keberhasilan sejumlah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui komitmen pengembangan industri yang serius hingga pengelolaan pendapatan daerah yang baik.

“Elektronifikasi daerah ini ada beberapa contohnya mengenai perpajakan di beberapa daerah. Infrastruktur digital penting, mendorong UMKM penting, meningkatkan tax ratio penting,” ujar Menko Airlangga, Senin (24/02).

Selanjutnya, Menko Airlangga juga meminta seluruh Pimpinan Daerah untuk terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan sejumlah program yang telah diinisiasi Pemerintah Pusat seperti pemanfaatan supertax deduction untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri, pemanfaatan KUR bagi pelaku UMKM untuk mengeskalasi bisnisnya hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

“Untuk penciptaan lapangan kerja, ini harus SDM yang sesuai dengan potensi daerah, kemudian mendukung iklim investasi, dan juga yang terkait dengan evaluasi dan produktivitas tenaga kerja,” tegas Menko Airlangga.

Terkait dengan KUR, Pemerintah kembali melanjutkan program tersebut pada tahun ini dengan target sebesar 300 triliun rupiah. Menko Airlangga menyampaikan agar sektor padat karya industri kreatif di seluruh daerah untuk terus didorong agar para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing di pasar industri yang lebih besar.

“Kemudian berikutnya hilirisasi, arahan Bapak Presiden, ini sudah dipetakan per daerah, jenisnya apa, komoditasnya apa. Ini diharapkan bisa didorong oleh daerah karena tidak hanya untuk industri besar, tetapi industri menengah pun bisa. Sehingga ini bisa mendorong ekspor, bisa dikaitkan dengan industri kreatif yang tadi,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang peranan KEK dalam peningkatan perekonomian wilayah. Selain keberadaan KEK yang telah berhasil dalam pengembangannya, Menko Airlangga juga menyampaikan sejumlah KEK yang masih perlu didorong pengembangannya.

“Jadi, kalau Pak Presiden selalu bicara ICOR, Incremental Capital Output Ratio, kalau bicara di nasional kita masih sekitar 6, tetapi kalau kita bicara di Weda Bay, ICOR-nya 2. Maka, kalau seluruh daerah mengembangkan kawasan ekonomi ini didukung maka ICOR secara nasional target Pak Presiden ke ICOR 4, insyaallah bisa capai,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Malang Sampaikan Empat Ranperda ke Dewan

Penulis
Syifa
-

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Malang terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2025).

Empat ranperda tersebut adalah Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera, Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, dan yang keempat Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.

Usai membacakan penjelasan terhadap empat ranperda tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mewakili Wali Kota Malang mengatakan bahwa momen hari ini adalah penjelasan dari Pemerintah Kota Malang kepada anggota dewan terkait tantangan empat rancangan peraturan daerah tersebut.

“Pertama terkait perubahan nomenklatur, kemudian penyertaan modal di DPRD karena sudah ada undang-undang dan harus berubah serta tidak boleh menggunakan anggaran dari Bank Perkreditan Rakyat,” jelasnya.

Ditambahkannya pada paripurna ini juga terkait parkir, pajak daerah dan kontribusi daerah, karena memang ada perubahan atau evaluasi dari Kemendagri dan Kementrian Keuangan. Dalam hal ini kaitannya dengan potensi yang masih bisa digali Kota Malang dan harus dimasukkan nomenklaturnya dalam peraturan daerah.

Potensi yang dimaksud, dijelaskan Wawali Ali ada beberapa hal, antara lain hasil dari pengelolaan sampah yang sudah bisa dilakukan, kemudian kompos dan bibit yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bisa diperjualbelikan akan menjadi potensi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Nomenklatur juga nanti dibahas bersama dengan anggota DPRD. Apakah ada masukan dari pemerintahan kota atau dari dewan. Dalam hal ini juga mengenai potensi-potensi pendapatan daerah lain yang bisa dimasukan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Bandung Pastikan Pemkot Segera Perbaiki Kirmir Pasar Ancol yang Ambruk

Penulis
Syifa
-

Perlu diketahui, kirmir Pasar Ancol ambuk pada Minggu 23 Februari 2025 malam. Peristiwa itu pun telah ditangani oleh tim Diskar PB. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota didampingi oleh jajaran terkait, termasuk Kewilayahan, TNI/Polri, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perumda Pasar.

“Alhamdulillah, kejadian ini tidak terlalu parah dan tidak ada korban jiwa. Namun, ada 11 pedagang yang terdampak. Saya melihat ada potensi longsor lebih lanjut di sisi kanan kirmir yang jebol, sehingga perlu langkah antisipasi,” ujar Kang Erwin di Pasar Ancol, Selasa, 25 Februari 2025.

“Diperkirakan perbaikan dapat selesai dalam lima hari jika kondisi aliran air tidak terlalu deras,” imbuhnya.

Menurut Kang Erwin, kejadian ini diduga akibat pengikisan air yang berlangsung lama serta kondisi bangunan dan kirmir yang sudah tua.

Oleh karena itu, ia meminta DSDABM untuk rutin mengontrol seluruh sungai di Kota Bandung guna mencegah kejadian serupa.

“Pak Didi (Kepala DSDABM) sudah memetakan UPT untuk mengecek sungai-sungai yang rawan longsor. Saat ini, proses pengkirmiran kembali dilakukan dengan metode yang lebih dalam serta menggunakan sistem cakar ayam sebagai langkah antisipasi,” tambahnya.

Selain itu, Kang Erwin menilai, Pasar Ancol perlu direvitalisasi, termasuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di kawasan tersebut.

Untuk para pedagang terdampak, Kang Erwin telah meminta Perumda Pasar untuk segera menyediakan tempat sementara agar mereka tetap dapat berjualan.

“Kami ingin memastikan bahwa mata pencaharian mereka tetap berjalan. Jangan sampai pedagang kehilangan penghasilan selama perbaikan berlangsung,” tuturnya.

Di luar itu, Kang Erwin juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati.

“Saat hujan deras, sebaiknya hentikan perjalanan sampai kondisi membaik. Jangan keluar malam jika tidak ada keperluan mendesak, serta hindari nongkrong di sekitar selokan karena berpotensi menimbulkan musibah,” imbaunya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2041,2051,206...4,939Halaman 1,205 dari 4,939