Beranda blog Halaman 1229

Menko PMK Jadi Menteri Pertama yang Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjadi menteri pertama yang menjalani cek kesehatan gratis. Menko PMK mendatangi Puskesmas Gambir, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).

Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Menko PMK mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan yang tersedia. Ia menilai layanan yang diberikan sangat baik dan lengkap, mencakup berbagai aspek kesehatan yang bahkan belum pernah ia jalani sebelumnya. Menko PMK juga memuji sistem pemeriksaan yang memungkinkan pasien menerima hasil dalam waktu singkat.

“Pemeriksaannya sangat lengkap, bahkan ada beberapa yang belum pernah saya jalani sebelumnya. Selain pemeriksaan darah dan lain-lain, ada pemeriksaan mata, mengecek memori, cek stabilitas kaki, dan lain-lain, karena ini kategori lansia. Ini pemeriksaan yang sangat-sangat lengkap dan hasilnya cepat,” jelasnya.

Menko PMK menjelaskan bahwa sejak awal seluruh proses berjalan dengan sistem digital, mulai dari pendaftaran hingga hasil pemeriksaan. Ia juga membagikan pengalamannya saat mendaftar dan menerima bukti pembayaran yang menunjukkan biaya nol rupiah.

Baca juga: Menko PMK Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Upaya Penanggulangan Bencana

“Saya menjalani cek kesehatan gratis ini mulai dari awal, pendaftaran sudah dilakukan secara digital. Saya memperoleh struk dengan keterangan nol rupiah, karena sudah ditanggung oleh negara. Ini adalah hadiah ulang tahun dari negara untuk warga negara Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia atas pelayanan yang diberikan. Menurutnya, keberhasilan program cek kesehatan gratis ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Saya harapkan seluruh warga yang belum melakukan pengecekan kesehatan gratis ini segera mendaftar,” ujarnya.

Menko PMK turut menekankan pentingnya tindak lanjut setelah mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan yang lebih baik.

“Dan yang lebih penting lagi adalah setelah tahu permasalahannya, segera memperbaiki pola hidup. Ini paradigmanya berubah, dari paradigma kuratif menjadi paradigma preventif,” katanya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Presiden Noudhy Valdryno, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Teguh Berharap Peningkatan Peran Organda Bangun Sistem Transportasi Terintegrasi

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi berharap peningkatan peran Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi, aman dan berkelanjutan menuju Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Teguh mengatakan, ke depan, Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN), tapi tetap menjadi pusat perekonomian nasional dan bertansformasi sebagai kota global. Adapun salah satu kriteria Jakarta menuju kota global dapat dilihat dari sisi transportasi publik.

“Ke depan, banyak tantangan dan peluang yang dapat diambil oleh jajaran Organda DKI untuk menciptakan sistem transportasi publik terintegrasi yang andal,” ujar Teguh Setyabudi saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Organda se-DKI Jakarta Tahun 2025, di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kamis (13/2).

Baca juga: Pj Gubernur Teguh Tinjau Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pulogadung

Teguh mengungkapkan, membangun transportasi publik tidak cukup hanya memperhatikan kebutuhan di Jakarta saja, tapi juga kebutuhan serupa di daerah penyangga terkait aglomerasi seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

“Oleh karena itu, dalam hal kewenangan Daerah Khusus Jakarta nantinya akan ada wadah khusus yang menangani transportasi. Ini memberikan tantangan dan peluang besar bagi anggota Organda DKI,” ungkapnya.

Menurut Teguh, peran strategis Organda DKI semakin besar dalam upaya membangun sistem transportasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

“Anggota Organda DKI harus siap untuk menyambut kota yang maju, berkeadilan, layak huni berdaya saing dan berkelanjutan. Ini dapat terwujud dengan dukungan berbagai sektor, termasuk transportasi sebagai elemen utama mobilitas dan konektivitas,” tuturnya.

Ia memaparkan, sebagai wadah bagi pengusaha angkutan jalan, Organda DKI Jakarta memegang peran strategis tidak hanya penyedia layanan transportasi, tapi juga mitra utama dalam mewujudkan sistem transportasi andal dan berkualitas bagi warga Jakarta.

“Saya yakin dan optimistis Organda DKI dapat mewujudkan hal itu. Saya juga berharap sinergi yang telah terjalin dengan Dinas Perhubungan DKI semakin baik,” paparnya.

Teguh menuturkan, langkah konkret dibutuhkan untuk memperluas cakupan layanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum yang aman dan nyaman sehingga target peningkatan penggunaan transportasi publik sekitar 55 persen hingga tahun 2045 mendatang tercapai.

“Saya mendukung bagaimana penambahan armada JakLingko atau feeder agar semua warga terlayani dengan transportasi publik di Jakarta yang aman dan nyaman. Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen meningkatkan integrasi angkutan umum guna memastikan keamanan dan kenyamanan layanan transportasi,” tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinunga menambahkan, pihaknya melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) tahun 2025 mengangkat tema, ‘Angkutan Umum Jalan Raya Terintegrasi, Berkeselamatan untuk Jakarta Sebagai Pusat Perekonomian dan Kota Global’.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah membantu sehingga musyawarah kerja daerah Organda tahun 2025 dapat berjalan lancar,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Jateng Salurkan Rp230 Juta untuk Korban Bencana di Pemalang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan kebencanaan senilai Rp230.706.000, untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Pemalang.

Bantuan itu secara simbolis diserahkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, kepada masyarakat yang terdampak bencana, di Pendapa Kabupaten Pemalang, Kamis (13/2/2025).

“Bantuan kami serahkan untuk masyarakat terdampak yang memang membutuhkan,” ucap Nana, didampingi Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.

Bantuan tersebut dari Dinas Sosial Provinsi Jateng (bersumber dari APBN dan APBD) berupa logistik dan dapur umum. Selain itu, bantuan juga berupa beras 10 ton dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Salurkan Bantuan Logistik Rp478 Juta untuk Korban Banjir

Sebagai informasi, cuaca ekstrem yang melanda di Kabupaten Pemalang beberapa waktu lalu, mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di daerah tersebut. Bencana longsor juga menyebabkan akses jalan dari Kecamatan Randudongkal menuju Watukumpul terputus, lokasi tepatnya di kawasan wisata Lembah Gumantung.

Atas kejadian bencana tersebut, lanjut Nana, penanganan sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemalang, berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jateng.

“BPBD provinsi dan kabupaten selalu komunikasi. Kalau untuk akses jalan sudah ditangani (disiapkan jalur darurat). Dalam penanganannya, pemprov pasti akan memberikan bantuan,” tandas Nana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih, Dilantik 20 Februari 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP rencananya dilantik pada pelantikan serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Kabar ini berdasarkan Formulir Berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, dilantik bersama seluruh gubernur-wakil gubernur terpilih lainnya, walikota dan wakil walikota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih se-Indonesia. Dilantik serentak pada kesempatan tersebut.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi NTB tersebut, diagendakan hadir didampingi bersama pasangan masing-masing. Tak hanya itu, para Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga diagendakan turut hadir bersama pasangan masing-masing.

Sebelum pelantikan, gubernur dan wakil gubernur terpilih NTB Iqbal-Dinda beserta bupati/wakil dan walikota/wakil se-Provinsi NTB dijadwalkan melakukan registrasi serta pemeriksaan kesehatan pada Senin, 17 Februari 2025 sesi I di Plaza Gedung Kemendagri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Selidiki Kasus Pagar Laut di Bekasi

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan ini dilakukan setelah menerima laporan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Jumat, 7 Februari 2025.

“Tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan. Kami menurunkan beberapa anggota yang saat ini sedang mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti untuk proses lebih lanjut,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut Djuhandani, dalam laporan ini, negara menjadi pihak yang dirugikan. Namun, pihaknya masih mengumpulkan bahan keterangan sebelum mengungkap identitas terlapor.

Baca juga: KKP Bongkar Pagar Laut Tanpa Izin di Bekasi

“Kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan,” katanya.

Djuhandani juga belum memastikan apakah kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus pemagaran laut di Tangerang, yang sebelumnya diduga berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta autentik.

Namun, berdasarkan laporan ATR/BPN, dugaan tindak pidana dalam kasus ini mengacu pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat termasuk Akta Autentik, serta Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat Berharga yang mencakup penyertaan keterangan palsu dalam akta autentik.

Selain kasus di Bekasi dan Tangerang, Bareskrim Polri juga mengasistensi penyelidikan kasus serupa di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditangani oleh Polda Jatim.

Djuhandani menegaskan, pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus pemagaran laut di tiga wilayah tersebut.

“Kami akan menjalankan penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas. Sesuai arahan Kapolri, kami akan bekerja secara transparan dan maksimal untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen: Program Indonesia Pintar Tetap Berjalan di 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam Rapat Kerja Mendikdasmen bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Rabu (12/2).

Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti menegaskan kembali.

Mendikdasmen juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan guna menjaga keberlangsungan program prioritas. “Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ucapnya lega.

Melalui pemetaan resiko dan mitigasi yang disiapkan, Kemendikdasmen optimistis kualitas pendidikan akan tetap terjaga. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik,” ujar Mendikdasmen.

Kemendikdasmen akan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran di lingkup Kementerian. “Efisiensi anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ucap Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti melanjutkan paparan Mendikdasmen.

Dicontohkan Suharti bahwa Kemendikdasmen juga mengubah skema kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, kini sebagian dilaksanakan secara daring. “Lomba-lomba sebagian akan dilaksanakan secara daring seperti di masa Covid. Begitu juga kegiatan pelatihan sebagian akan dilaksanakan secara daring,” katanya.

Suharti juga menekankan upaya serius jajaran Kemendikdasmen dalam merespons arahan efisiensi oleh Presiden. “Pak Menteri meminta budaya hidup sederhana diterapkan di Kementerian termasuk agar semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi, tidak terkecuali untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” jelasnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Kemendikdasmen. “Kami mendukung sepenuhnya, semoga usulan-usulan yang disampaikan dapat terwujud dan ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut,” tuturnya.

Senada, dukungan untuk memperjuangkan anggaran pendidikan turut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah diwajibkan untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia mengapresiasi upaya kementerian memperjuangkan anggarannya demi keberlanjutan program yang menyasar bagi terwujudnya generasi unggul 2045.

“Saya apresiasi betul upaya kementerian ini memperjuangkan anggaran terutama untuk para guru yang harus didahulukan karena ini adalah perkara wajib,” jelasnya optimistis penambahan anggaran pendidikan akan disetujui Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terapkan Efisiensi Anggaran, Komdigi Beri Prioritas Layanan Publik

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menekankan efisiensi anggaran dilakukan dengan memberikan prioritas kepada layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik,” tegasnya saat mewakili Menkomdigi Meutya Hafid dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komdigi membahas Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2025).

Menurut Ismail, layanan publik itu mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi yaitu Base Transceiver Station, akses internet, Palapa Ring, dan SATRIA-1.

Baca juga: Kemenhub dan Komdigi Kolaborasikan Sebaran Informasi Angkutan Lebaran 2025

“Selanjutnya, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT),” jelasnya.

Reprioritisasi anggaran juga dialokasikan untuk Program Pembangunan SDM digital berupa literasi digital, Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.

“Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” tutur Ismail.

Menyikapi keterbatasan alokasi anggaran pada PAGU TA 2025, Kementerian Komdigi juga menerapkan refocussing anggaran dan reviu mendalam untuk mencegah pemborosan. Menurut Ismail, Kementerian Komdigi juga mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta agar program kerja menjadi lebih sustainable.

“Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI,” jelasnya.

Dalam Raker tersebut, Ismail menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat.

“Mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja, Sekjen Ismail didampingi Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat, dan Kepala Badan Pengembangan SDM Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.

Hadir pula Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, serta jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Selaraskan Pembangunan Kaltara, Gubernur Zainal Siap Jalankan Program Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membahas beberapa hal mengenai rencana pembangunan provinsi Kaltara selama periode kedua masa jabatannya kedepan, hingga persiapan jelang pelantikan yang diperkirakan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 mendatang.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber di Tribun Podcast dengan tema “Gebrakan Sang Pemimpin”, yang dipandu Pimpinan Redaksi Tribun Kaltara Sumarsono di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara Lantai 4, Selasa (11/2).

“Jadi 100 hari setelah pelantikan, tentunya akan melaksanakan yang menjadi program Presiden Prabowo,” kata Gubernur Zainal membuka Podcast Tribun.

Baca juga: Gubernur Kaltara Panen Padi Bersama untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Pada kesempatan ini, Gubernur Zainal menuturkan akan menuntaskan terlebih dahulu pembangunan sebelumnya, serta terus mengembangkan segala potensi yang dimiliki provinsi Kaltara seperti bidang kelautan dan perikanan yang melimpah.

“Ini potensi luar biasa sebenarnya mana kala kita bisa Kelola dengan profesional dengan baik ini akan menghasilkan PAD yang cukup tinggi,” bebernya.

Selain itu, orang nomor satu di Bumi Benuanta itu menerangkan perkembangan pembangunan Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Saat ini diharapkan akan dapat segera beroperasi agar semakin banyak menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.

“Kita bekerjasama untuk memberikan bekal kepada anak-anak muda kita ini yang bekerja di kawasan KIPI dengan memiliki sertifikasi pastinya, karena dengan adanya mereka memiliki sertifikasi ini salah satu kemudahan untuk bekerja,” jelasnya.

Disinggung terkait persiapan menjelang pelantikan menjadi Gubernur Kaltara kembali oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Zainal mengungkapkan bahwa tidak banyak melakukan persiapan khusus dan hanya mengikuti arahan langsung dari pemerintah pusat.

“Saya tidak ada persiapan khusus, hanya apa yang direncanakan Pak Mendagri akan kita laksanakan semuanya,” ujarnya Gubernur Zainal.

Diakhir sesi, ia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kaltara yang telah memberikan kepercayaan kembali mengemban amanah memimpin Bumi Benuanta untuk 5 tahun kedepan.

“Insya Allah, mohon doa dan dukungan semua masyarakat, mari kita selalu bersinergi untuk bersama-sama membangun Kalimantan Utara yang kita cintai ini, karena tanpa dukungan, tanpa bantuan masyarakat, kami berdua ini tidak ada apa-apanya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Soroti Tiga Tantangan Pengantar Kerja dalam Community of Practice 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan resmi membuka Community of Practice (CoP) Pengantar Kerja Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binapenta dan PKK bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pengantar kerja dalam membantu pencari kerja memasuki dunia industri, yaitu pekerja terdampak PHK, penyandang disabilitas, dan pencari kerja dari generasi Z.

Tantangan pertama adalah penanganan pekerja yang terkena PHK. Menaker menegaskan pentingnya memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan akses pelatihan skilling, upskilling, dan reskilling agar mereka dapat kembali terserap di pasar kerja.

“Bagi mereka yang terkena PHK, JKP hadir sebagai solusi agar mereka bisa mendapatkan keterampilan baru dan kembali bekerja,” ujar Menaker Yassierli.

Tantangan kedua adalah peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kemnaker terus memperkuat akses kerja bagi kelompok ini dengan membentuk Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas dan Khusus di bawah Ditjen Binapenta dan PKK.

“Regulasi yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan 1% tenaga kerja disabilitas harus kita jalankan dengan serius. Oleh karena itu, berbagai pelatihan akan kami selenggarakan agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya.

Tantangan ketiga adalah menghadapi karakteristik dan ekspektasi pencari kerja dari generasi Z yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, strategi khusus dibutuhkan agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berkembang.

“Saya berharap melalui CoP ini, kita bisa merumuskan strategi yang tepat untuk membimbing generasi muda dalam memasuki dunia kerja,” kata Menaker Yassierli.

Selain itu, Menaker Yassierli menekankan peran penting pengantar kerja dalam memastikan kecocokan antara pencari kerja dan kebutuhan industri. Mereka harus memahami kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun soft skill.

Sebagai langkah konkret, Menaker Yassierli meminta Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyelenggarakan CoP secara rutin sebagai wadah pertukaran praktik terbaik (best practice) serta penguatan kompetensi pengantar kerja.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Haryanto dalam laporannya menyatakan bahwa forum ini membahas berbagai aspek layanan bimbingan jabatan dalam program JKP serta penempatan tenaga kerja disabilitas.

“Topik ini perlu mendapat perhatian khusus karena terkait dengan isu-isu terkini, seperti peningkatan kasus PHK di beberapa daerah serta fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,” ungkap Haryanto.

Kegiatan CoP Pengantar Kerja Tahun 2025 ini diikuti oleh 100 peserta secara langsung (onsite) dan 1.000 peserta secara daring (online).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Kepala Barantin, Bahas Kedaulatan Pangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie dan Kepala Barantin membahas peran strategis Barantin dalam menjaga mendukung kedaulatan pangan, keamanan, serta menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Oleh karena itu, strategi penguatan sumber daya manusia (SDM), kerja sama dengan TNI, hingga langkah konkret dalam menghadapi ancaman bioterorisme dan penyakit harus terus diperkuat. Semua ini dilakukan demi Indonesia yang lebih mandiri dan tangguh,” ujar Menhan Sjafrie.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi kedua institusi untuk mempererat sinergi dalam mendukung kebijakan ketahanan dan keamanan pangan nasional. Kerja sama antara Barantin dan Kementerian Pertahanan diharapkan dapat semakin memperkokoh upaya perlindungan terhadap sumber daya pangan Indonesia.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Turut hadir pejabat Kemhan dalam pertemuan ini yaitu Rektor Unhan, Irjen Kemhan, dan Dirjen Pothan Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2281,2291,230...4,939Halaman 1,229 dari 4,939