Beranda blog Halaman 1249

Menteri Nusron Komitmen untuk Transparan, Akomodatif, dan Terus Bebenah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Rabu (05/02/25). Pertemuan yang menjadi awal proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, dikatakan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, akan sangat membantu Kementerian ATR/BPN dalam perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan.

“Kami berkomitmen untuk tetap transparan, akomodatif, dan terus bebenah. Pemeriksaan ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menerima saran dan motivasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan di masa depan,” ujar Menteri Nusron Wahid dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron mengimbau kepada jajarannya agar proses pemeriksaan dapat disikapi dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh auditor BPK. “Alhamdulillah, meskipun mungkin ada sudut pandang yang berbeda, auditornya terbuka. Ini namanya fungsi pembinaan. Saya sangat berterima kasih atas pendekatan ini. Bukan pembinasaan, tetapi pendekatan pembinaan yang bagi kami sangat berarti,” ungkapnya.

Di pertemuan ini, Menteri Nusron menyinggung beberapa insiden yang terjadi di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo yang menunjukkan lemahnya manajemen risiko di Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, mulai tahun 2025, Kementerian ATR/BPN akan mewajibkan semua pejabat dengan otoritas tanda tangan, dari Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal yang berkaitan langsung dengan pelayanan, untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko.

“Kami wajibkan mereka untuk lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat manajemen risiko di semua level, dengan BPK untuk berperan sebagai narasumber dalam penyusunan kurikulum dan materi manajemen risiko berbasis pertanahan,” lapor Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, memberikan apresiasi terhadap pencapaian Kementerian ATR/BPN yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. “Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Ini sangat penting untuk mencapai visi dan misi kementerian,” ungkap Akhsanul Khaq.

Akhsanul Khaq menjelaskan, BPK memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun, sesuai dengan mandat yang diatur dalam UUD 1945. Setidaknya ada dua hal yang tidak dapat diabaikan dalam pemeriksaan, yaitu keuangan dan administrasi, yang harus dikelola dengan baik oleh setiap kementerian/lembaga. Kewajiban BPK untuk memeriksa laporan keuangan yang diserahkan oleh kementerian/lembaga juga telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2006.

Terkait keuangan atau anggaran, ada lima arahan presiden yang diingatkan kembali oleh Akhsanul Khaq. Arahan itu antara lain soal membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan devisa, menciptakan keunggulan iptek, dan meningkatkan pertahanan negara.

“Tentu saja ada peran dari ATR/BPN di sana. BPK sangat concern terhadap hal ini Pak Menteri, jadi kami tidak hanya concern terhadap penyajian laporan keuangan, tapi kita juga concern terhadap bagaimana ATR/BPN bisa mencapai visinya,” tambah Akhsanul Khaq.

Adapun Entry Meeting kali ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memahami lebih jauh mengenai proses dan kriteria yang digunakan oleh BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Viva Yoga Sampaikan Paradigma Baru Transmigrasi Dukung Swasemada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ada tiga dasar pemikiran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dijadikan sebagai kementerian tersendiri, tidak dengan digabung dengan kementerian yang lain. Ungkapan demikian disampaikan Wamen Transmigrasi Viva Yoga ketika mengawali sebagai pembicara dalam zoom meeting yang bertema ‘Reindustrialisasi Pertanian: Membangun Ketahanan Pangan dan Digital Talenta Dari Desa’, Jakarta, (5/2/25).

Tiga hal tersebut adalah, pertama, untuk memperkuat dan mempererat tali kebangsaan karena membuktikan program trasmigrasi telah menyatukan wilayah NKRI.“

Distribusi penduduk dari tempat yang padat ke wilayah yang longgar sebagai salah satu langkah untuk menjaga keamanan wilayah negara”, ujar Viva Yoga.

Kedua, upaya mengetaskan kemiskinan dan dalam rangka untuk menegakan keadilan sosial. Disebut dalam program transmigrasi pemerintah memberikan lahan seluas 2 hektar are kepada transmigran ditambah dengan bangunan rumah dan jaminan hidup selama satu tahun.

“Diharapkan tahun kedua, mereka dapat mandiri”, papar Viva Yoga.

Ketiga, untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Ini merupakan program prioritas pemerintah saat ini”, tutur Wakil Ketua Umum PAN itu.

Kementrans disebut mempunyai peran strategis terbukti sejak transmigrasi dilakukan pada tahun 1950, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupetan/kota, dan 3 provinsi.

“Dari 1.567 desa definitif secara administratif telah diserahkan kepada pemerintah daerah meski demikian dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi transmigran, Kementrans masih tetap berperan”, kata Viva Yoga.

Lebih lanjut dikatakan dalam perjalanan waktu dan melihat data statistik menunjukan kawasan transmigrasi telah menjadi lumbung pangan nasional terutama sentra produksi beras.

“Sangat tepat apabila Kementrans dihidupkan kembali sebagai satu kementerian tersendiri dalam rangka untuk menjawab tiga amanat presiden di atas”, ujar Viva Yoga.

“Saya bedoa ke depan agar Kementerian ini tidak digabung dengan kementerian lainnya”, tambahnya.

Viva Yoga menyebut pembangunan transmigrasi mempunyai paradigma baru.

“Paradigma ini meninggalkan paradigma lama”, kata Viva Yoga.

Dijelaskan, dulu transmigrasi bersifat top down, sekarang bottom up. Dulu berorientasi jumlah penduduk yang dipindahkan, sekarang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dulu merusak hutan dan lingkungan, sekarang aktivitas seperti itu tidak ada lagi sebab paradigma yang baru adalah pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan kawasan”, ujar alumni Pascasarjana UI itu.

Terkait tema dalam zoom meeting, ditegaskan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu keberhasilan transmigrasi dalam mewujudkan swasembada pangan tidak akan terwujud tanpa pelibatan pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Sedang digitalisasi juga merupakan elemen penting dalam aktualisasi model transmigrasi modern.

“Inovasi merupakan suatu keharusan di tengah keterbatasan termasuk alokasi anggaran pemerintah”, ujarnya.

“Dengan fokus kerja lintas sektor di dalam sentra-sentra pangan maka arah menuju swasembada pangan bukanlah mimpi namun kerja yang dapat dicapai”, tambah mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Menurut Viva Yoga, swasembada pangan lebih dari ketahanan pangan di mana unsur kemandirian menjadi kunci dari upaya menciptakan swasembada pangan. Potensi luas wilayah Indonesia termasuk kekayaan sumber daya alam merupakan faktor penting dalam upaya menuju swasembada pangan.

Distribusi penduduk yang belum merata termasuk dalam kantong-kantong produksi swasembada pangan menurutnya membutuhkan intervensi pemerintah melalui Kementrans untuk melakukan penataan dan persebaran penduduk.

“Inovasi transmigrasi yang berkesesuaian dengan program lintas sektor merupakan hal penting dalam rangka mewujudkan swamsebada pangan”, ujarnya.

Zoom meeting Bincang Gagasan yang dibuka mulai pukul 19.30 WIB yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah itu diadakan dalam rangka untuk memperingati Dies Natalis Ke-4 Universitas Insan Cita Indonesia (UICI). Selain Viva Yoga, hadir sebagai pembicara Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr (HC) H. Zulkifli Hasan, SE., MM; dan Waki Menteri Desa Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag dan Wamen Ekraf Bahas Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kompleks Masjid Istiqlal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar hari ini, Kamis (6/2/25), ​​bertemu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar beserta jajarannya di Masjid Istiqlal. Pertemuan ini membahas kolaborasi pengembangan kawasan ekonomi kreatif dan budaya di kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam persiapan menjadikan Jakarta sebagai kota kosmopolitan yang tetap mempertahankan akar budaya dan sejarahnya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif menekankan pentingnya kerja sama dengan Masjid Istiqlal dalam menghadapi perayaan 500 tahun Jakarta. “Kita ingin mengaktifkan jalur dari Kota Tua hingga Blok M, agar Jakarta menjadi kota kosmopolitan tanpa melupakan sejarah dan budaya. Masjid Istiqlal bisa menjadi bagian dari jalur kreatif ini,” ujarnya.

Selain menjadi pusat ibadah, Masjid Istiqlal telah dikenal sebagai pusat wisata religi, sosial, dan edukasi. Menteri Agama menyoroti keunggulan masjid ini, seperti sistem energi ramah lingkungan yang mengandalkan panel surya hingga 38 persen, hasil dari wakaf jemaah.

“Masjid Istiqlal juga memiliki fasilitas unik seperti gym center yang bersifat interfaith serta berbagai program diplomasi agama yang telah menarik perhatian lebih dari 40 duta besar,” kata Menag.

Dalam pertemuan ini, dibahas pula rencana pemanfaatan lahan seluas dua hektare di sekitar masjid untuk pengembangan pusat kuliner dan area publik. Selain itu, lantai lima Masjid Istiqlal direncanakan akan dikembangkan menjadi museum budaya dan ruang pertunjukan.

“Kami ingin mendapat masukan dari Kementerian Ekonomi Kreatif agar lahan ini dapat diberdayakan secara maksimal,” tambah Menag.

Rencana lain yang dibahas adalah realokasi madrasah di kompleks Masjid Istiqlal ke Jakarta Selatan. Ini dilakukan untuk memungkinkan pembangunan penginapan profesional dan hotel gratis bagi pengunjung masjid. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata religi di Masjid Istiqlal sekaligus mendukung ekonomi kreatif berbasis budaya.

Kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Ekonomi Kreatif ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara inovasi modern dan pelestarian budaya. Masjid Istiqlal pun siap menjadi bagian dari pengembangan Jakarta sebagai kota kosmopolitan yang tetap menghargai nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Erdogan Bakal ke Bogor, Menag Ingin Perbanyak Kirim Mahasiswa Indonesia ke Turki

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama di kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan ini membahas persiapan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia pada 12 Februari 2025, serta penguatan kerja sama Indonesia-Turki, khususnya dalam bidang keislaman dan pendidikan.

Menag Nasaruddin Umar menyoroti tren peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, penting untuk memperkuat dasar hukum melalui nota kesepahaman (MoU) guna memastikan keberlanjutan program tersebut.

“Volume mahasiswa Indonesia kuliah ke Turki 3 tahun terakhir kan makin banyak. Dan itu kebanyakan dari pondok pesantren. Nah MoU ini menjadi sangat penting supaya nanti ada dasar buat kami juga untuk mengirim mahasiswa kita lebih banyak. Kita membutuhkan payung hukum agar pengiriman mahasiswa ke Turki lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Menag, Kamis (6/2/25).

Menag menilai bahwa metode pengajaran Islam modern yang dikembangkan di Turki bisa menjadi referensi bagi Indonesia, mengingat kebutuhan akan khatib dan ulama yang memiliki basis pendidikan modern semakin meningkat.

“Kalau itu sudah ditanda tangani, pengiriman mahasiswa Indonesia ke Turki. Anak-anak itu, sekarang ini kalau kita provokasi orang tuanya, daripada ke Amerika, daripada ke Eropa, lebih baik ke Turki,” tutur Menag.

Sementara itu, Dubes Achmad Rizal menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia pada 12 Februari 2025 akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan keislaman.

“Pak Erdogan mau datang tanggal 12 ini, mau ketemu Bapak Presiden Prabowo. Beliau juga mengatakan bisa ngobrol langsung dengan Pak Menteri, untuk nantinya menjadi basis kerjasama Indonesia-Turki ke depan. Insya Allah Pak Menteri nanti bersama dengan Bapak Presiden Prabowo nanti di Bogor, mudah-mudahan tanggal 12 jadi,” ungkap Dubes.

“Rencananya, dalam kunjungan tersebut, MoU terkait kerjasama antara Kementerian Agama RI dan pihak Turki akan ditandatangani sebagai langkah konkret dalam mempererat hubungan kedua negara. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Islam Indonesia dan Islam Turki dapat saling berkontribusi dalam mewarnai dunia dengan ajaran Islam yang moderat dan inklusif,” tuturnya.

Dubes menekankan pentingnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki dalam menampilkan wajah Islam yang moderat kepada dunia. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki memberikan ruang besar bagi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pemerintahannya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Indonesia menjadi penting untuk memperkuat posisi Islam yang moderat dan menghadapi isu global seperti Islamofobia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Bersama PPATK Perkuat Sinergi Pemberantasan TPPU Kejahatan Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperkuat sinergi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Rapat Koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rapat berlangsung di ruang Pattimura, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (6/2).

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan jajaran Deputi Bidang Pemberantasan, serta Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK dan jajaran, membahas hal-hal yang dapat dilakukan oleh BNN dan PPATK untuk meningkatkan efektivitas pelacakan, pemantauan, serta pemutusan aliran dana hasil peredaran gelap narkotika.

Kepala BNN RI menegaskan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui pemutusan jaringan peredaran narkoba, tetapi juga dengan menelusuri serta memutus aliran dana yang mendukung bisnis ilegal tersebut.

“Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah menindaklanjuti Asta Cita Presiden, dan Program Prioritas, Kita ingin memaksimalkan penyelidikan TPPU dalam upaya memiskinkan bandar narkoba yang selama ini menyerap uang masyarakat kemudian menggunakannya untuk mengekspansi bisnis haramnya dan Kita akan melemahkan secara keseluruhan kekuatan jaringan narkoba sehingga Kita lebih efektif melakukan penegakkan hukum,” ujar Kepala BNN RI.

Sementara itu, pihak PPATK akan terus mendukung BNN dalam memberikan data dan analisis terkait transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Diharapkan juga ke depan akan ada pertemuan serupa guna mempertajam dan memaksimalkan kolaborasi kedua instansi untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika.

Dalam rapat ini, BNN dan PPATK membahas sejumlah strategi, termasuk peningkatan kapasitas dalam analisis transaksi keuangan, penguatan mekanisme pertukaran data, serta optimalisasi regulasi terkait pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan upaya pemberantasan peredaran narkotika semakin efektif, tidak hanya dalam aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membongkar dan memiskinkan para bandar narkoba yang telah meresahkan masyarakat dan menghambat upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN RI Apresiasi Etalase Rehabilitasi BARETA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam lawatan kerjanya di Kalimantan Timur, Kepala BNN RI Marthinus Hukom mengunjungi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah (BARETA) yang terletak di Jl. Ruas Samarinda-Bontang, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (4/2).

Didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, serta Deputi Rehabilitasi BNN RI, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, jajaran direktur, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala BNN RI meninjau fasilitas balai yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang berada di wilayah Timur Indonesia tersebut.

Bersama Kepala Bareta, Bambang Styawan, Kepala BNN RI juga berkesempatan berdialog dengan klien Bareta serta melihat hasil kerajinan yang dibuat oleh para klien sebagai bekal keterampilan hidup dasar ketika selesai menjalankan program rehabilitasi. Pertemuan tersebut dimanfaatkan Kepala BNN RI untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para klien untuk pulih dari ketergantungan narkoba serta kembali berdaya guna sebagai individu yang mandiri.

Meskipun jauh dari pusat kota, Kepala BNN RI menilai tempat rehabilitasi BNN ke-empat yang dikunjunginya selama setahun menjabat sebagai Kepala BNN RI ini sangat asri, bersih, dan terawat.

“Apa yang kalian tampilkan di Balai Rehabilitasi ini sangat luar biasa sekali dan ini menjadi kebanggaan bagi Saya selaku Kepala BNN RI, ada etalase seperti ini,” ujar Kepala BNN RI.

Artinya, dikatakan Kepala BNN RI lebih lanjut, yang pertama bahwa jajaran Bareta memiliki kedisiplinan, yang kedua memiliki interaksi yang baik dengan klien, dan yang ketiga adalah jiwa leadership yang dimiliki oleh pimpinannya.

Kepada jajaran Bareta, Kepala BNN RI berharap hal baik ini dapat dipertahankan. Sebab sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN memiliki dua etalase yang harus ditampilkan kepada publik, yaitu etalase penegakan hukum dan etalase pencegahan yang didalamnya termasuk pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Etalase pencegahan melalui pendekatan soft power inilah yang lebih ingin ditonjolkan oleh BNN.

Ke depan, Kepala BNN RI menginginkan adanya kolaborasi dengan para stakeholder sehingga lahan-lahan yang masih tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memenuhi kebutuhan pelatihan keterampilan bagi klien.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN dan Pemkot Samarinda Sepakati Rehabilitasi Narkotika Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menutup lawatan kerjanya di Kalimantan Timur, Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyambangi Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (5/2/25).

Kehadirannya di Balaikota Samarinda untuk menyaksikan penandatanganan MoU tentang Dukungan Sinergitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta penguatan program rehabilitasi narkotika melalui rehabilitasi gratis, antara Walikota Samarinda, Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah, dan Kepala BNN Kota Samarinda.

Sinergi dan kolaborasi rehabilitasi gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Samarinda ini merupakan kali pertama dalam serangkaian kerja sama yang sebelumnya telah dijalin oleh BNN dengan para stakeholder.

Kepala BNN RI mengapresiasi kerja sama yang disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan jajaran BNN di wilayah Samarinda tersebut. Ia berharap langkah konkret ini dapat menjadi role model dan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya.

“Ini (red: kerja sama) juga bentuk kolaboratif yang Kita laksanakan pada level strategi BNN, dan ini juga berhubungan dengan moral standing ketiga, yaitu bersifat humanis kepada para pengguna”, ujar Kepala BNN RI.

Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan, melalui sinergi ini pihaknya optimis untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Ini merupakan langkah strategis dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkotika, sekaligus memberikan kesempatan bagi para penyalahguna narkotika untuk bisa pulih dan kembali menjadi individu yang produktif di masyarakat kelak,” jelas Walikota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda, disampaikan Walikota Samarinda lebih lanjut, dengan komitmen yang kuat akan terus mendukung program BNN dalam P4GN demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman kejahatan narkotika.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Rancang Regulasi Ketat Lindungi Anak di Dunia Digital

Penulis
Syifa
-

Di tengah gempuran teknologi yang semakin masif, pemerintah tak tinggal diam. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merancang regulasi ketat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital. Salah satu sorotan utama: batas usia anak dalam mengakses platform digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa regulasi ini bukan untuk menjauhkan anak dari teknologi, melainkan agar mereka bisa menggunakannya secara aman dan produktif.

“Kami tidak ingin anak-anak terlepas dari internet. Tapi kita harus memastikan mereka mengakses dunia digital dengan aman,” tegas Meutya dalam Rapat Pembahasan Kajian Penguatan Regulasi Pelindungan Anak dalam Ruang Digital di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Regulasi ini nantinya akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Salah satu pasal krusial yang akan ditambahkan adalah batasan usia bagi anak-anak dalam menggunakan platform digital demi mencegah paparan konten berbahaya sejak dini.

“Anak-anak terpapar konten berisiko seperti kekerasan dan pornografi. Kita harus segera bertindak,” tegas Menkomdigi.

Selain itu, regulasi juga akan mengatur klasifikasi platform digital yang bisa diakses anak, berdasarkan profil risiko yang dihasilkan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, pun menyoroti berbagai fitur berbahaya yang ditemukan di platform digital, seperti fitur berbagi lokasi (share loc) dan konten manipulatif yang bisa mengecoh anak-anak.

“Ada kartun lucu-lucu, tapi begitu diklik, isinya ternyata penuh jebakan! Belum lagi fitur yang memungkinkan anak-anak dilacak posisinya. Ini berbahaya!” ujar Ai Maryati.

Pemerintah menargetkan regulasi ini rampung dalam 1-2 bulan ke depan, sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk kementerian terkait, akademisi, serta lembaga pemerhati anak—untuk memastikan regulasi ini benar-benar berpihak pada perlindungan anak.

Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga generasi penerus dari ancaman dunia digital.

Dalam rapat ini Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Vivi Aleyda Yahya, para Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri.

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak, akademisi dari perguruan tinggi Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Universitas Sebelas Maret.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Bentuk Panja Investigasi Kecelakaan Truk Galon di Tol Ciawi

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol.

“Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengangkut muatan besar. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol.

“Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga ingin melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

Bakri juga menyampaikan bahwa rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas hingga saat ini belum tercapai. Padahal, revisi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia.

“Kami di DPR ingin membuat revisi Undang-Undang Lalu Lintas, tapi sampai hari ini belum tercapai. Sebenarnya, ini sudah kita agendakan,” ujarnya.

Ia mendukung pernyataan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran di sektor transportasi. “Tapi yang jelas, kami sepakat seperti apa yang dikatakan Pak Menhub. Perlu ada sanksi yang jelas sehingga ini betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegas Bakri.

Bakri menduga, kecelakaan truk galon di Tol Ciawi disebabkan oleh faktor kendaraan yang tidak layak jalan atau kelalaian pengemudi. Namun, ia menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada tim yang telah bekerja sejak kejadian, termasuk KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian.

“Kejadian ini penyebabnya kalau bukan kendaraan, tentu manusianya. Kita serahkan kepada tim yang bekerja dari kemarin, ada KNKT, Perhubungan, Binamarga, dan Kepolisian yang terlibat,” jelasnya.

Bakri juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa korban kecelakaan tersebut. “Kita tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi lagi, kecelakaan yang menimpa keluarga kita kemarin malam itu,” ujarnya.

Dengan pembentukan Panja ini, DPR berharap dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan, sekaligus meningkatkan standar keselamatan transportasi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Perpanjang SIM? Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang butuh perpanjangan SIM, ada kabar baik nih! Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengumumkan lokasi layanan SIM Keliling (Simling) untuk hari ini, Jumat. Dengan adanya layanan ini, kamu nggak perlu repot-repot ke kantor Satpas, cukup datang ke lokasi terdekat dari tempat tinggalmu.

Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta

Berikut daftar lokasi yang bisa kamu kunjungi:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Utara: LTC Glodok

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, jadi pastikan kamu datang sebelum waktu layanan berakhir ya!

Siapa Saja yang Bisa Memanfaatkan Layanan Ini?

Layanan SIM Keliling ini hanya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Kalau SIM kamu sudah kedaluwarsa, sayangnya kamu harus mengurus pembuatan SIM baru langsung di Satpas.

Sementara itu, untuk SIM B—yang digunakan oleh pengemudi kendaraan berat di atas 3,5 ton—tidak bisa diperpanjang di layanan SIM Keliling. Jadi, kalau kamu pemilik SIM B, langsung aja ke kantor Satpas terdekat.

Syarat Perpanjangan SIM

Biar prosesnya lancar, pastikan kamu sudah menyiapkan beberapa dokumen berikut:

  • KTP asli & fotokopi
  • SIM asli & fotokopi
  • Mengisi formulir permohonan
  • Tes kesehatan di lokasi layanan

Berapa Biayanya?

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:
💰 SIM A: Rp80.000
💰 SIM C: Rp75.000

Jangan lupa juga siapkan uang tambahan untuk biaya tes kesehatan ya!

Yuk, Manfaatkan Layanan Ini!

SIM adalah salah satu dokumen wajib buat pengendara kendaraan bermotor. Dengan adanya layanan SIM Keliling, pengurusan jadi lebih mudah dan praktis. Jadi, kalau masa berlaku SIM kamu hampir habis, langsung aja datang ke lokasi terdekat dan jangan tunda-tunda lagi! 🚗🏍️

Semoga info ini bermanfaat, ya! Jangan lupa share ke teman-teman yang butuh perpanjangan SIM juga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2481,2491,250...4,939Halaman 1,249 dari 4,939