Beranda blog Halaman 1260

Pj Gubernur Sulbar Cek Harga Pangan di Mamuju

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan langsung perkembangan harga pangan di Pasar Tradisional Mamuju, Senin 3 Februari 2025. Dilanjutkan, rombongan meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Karema, Kabupaten Mamuju.

Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya Ramlan, Kepala BI Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Pemkab Mamuju.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama forkopimda provinsi dan kabupaten, serta tim pengendali inflasi mengecek perkembangan harga pangan di pasar sentral (Pasar Lama) Mamuju,” kata Bahtiar.

Saat pengecekan dan meninjau langsung, lanjut Bahtiar mengungkapkan bahwa harga pangan relatif stabil semuanya.

Baca juga: Pj Gubernur Sulbar Turun Tangan Cek Harga Pangan

“Mudah-mudahan harga ini bertahan sampai memasuki bulan suci ramadan. Mulai cabe, bawang, ikan, hingga telur stabil semua harganya seperti telur harganya Rp 50 ribu per rak dan beras premium rata-rata Rp 14 ribu per kilo,” ungkapnya.

Namun, yang perlu menjadi perhatian untuk diantisipasi saat ini dan kedepan yakni gula pasir. Meskipun harganya relatif stabil stoknya harus dijaga, karena kalau gula merah stoknya banyak.

“Gula pasir ini harganya stabil, tapi stoknya mulai berkurang di pasaran. Kalau lain-lainnya stabil semua, makanya kita laksanakan juga GPM hari ini untuk mengendalikan harga pangan,” bebernya.

Selain itu, keduanya harus dilingungi baik itu pedagang maupun konsumennya, sehingga tidak ada yang dirugikan setiap langkah pengendalian inflasi.

“Kita lindungi konsumen agar mendapat harga bagus, begitupun pedagang kita juga jaga agar tidak rugi. Jadi sesuai takaran harga patokan eceran menjadi acuan kita,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen: Guru Jadi Penentu Keberhasilan Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Dalam acara Pelepasan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu tahun 2024 Universitas Ahmad Dahlan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengapresiasi dan memberikan pesan motivasi kepada seluruh peserta acara. Ia mengajak kepada semua lulusan PPG Bagi Guru Tertentu agar menjadi sosok yang teladan untuk peserta didik.

“Selamat untuk bapak dan ibu guru yang telah dinyatakan lulus mengikuti PPG Bagi Tertentu ini. Semoga apa yang didapatkan dalam pendidikan tersebut menjadi pengalaman berharga dan modal untuk peningkatan kualitas serta profesionalisme sebagai guru,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, secara daring, Minggu (2/2).

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti turut memaparkan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya peran guru dalam peningkatan kualitas pendidikan guna mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Ia meyakini bahwa guru merupakan penentu utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Baca juga: Kemendes Kolaborasi dengan Kemendikdasmen Tingkatkan Kualitas SDM Desa

“Sosok guru sebagai mentor, motivator, inspirator, dan teladan adalah peran yang sangat diperlukan dalam era ini. Guru adalah sosok yang tidak dapat tergantikan oleh kecanggihan teknologi, kehadirannya menyejukkan hati, menjadi harapan murid mendapatkan ilmu baru, dan penentu keberhasilan pendidikan bagi anak-anak bangsa,” ungkapnya.

Terkait peningkatan kompetensi guru, Menteri Mu’ti menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan pemenuhan kualifikasi guru. Ia menegaskan, pada tahun ini Kemendikdasmen akan memberikan bantuan kepada para guru yang belum berpendidikan D4/S-1 agar mampu melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya.

“Selain bantuan pendidikan, kami juga telah melakukan kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Perguruan Tinggi yang terakreditas unggul. Kami meyakini, dengan belajar di lembaga pendidikan yang unggul, para guru juga akan mendapatkan kualtias pembelajaran yang unggul pula. Selain itu, kami juga menghidupkan kembali berbagai pelatihan untuk para guru yang menekankan peran sebagai konselor bagi peserta didik,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Mu’ti menekankan dua makna penting dari proses belajar mengajar. Pertama, dengan aktivitas mengajar guru menjadi sumber inspirasi dan menggerakkan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Kedua, murid senantiasa termotivasi belajar mandiri dan menggali lebih dalam dari apa yang ia dapatkan di ruang kelas.

“Selesai PPG Guru Tertentu ini tentu kita harus selalu belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Sehingga kegiatan mengajar bukan menjadi proses rutinitas semata, namun juga menjadi upaya meningkatkan profesional diri agar menjadi guru yang lebih baik di masa mendatang,” pungkas Menteri Mu’ti.

Pengalaman Berharga PPG Guru Tertentu

Lebih dari 10.000 guru dinyatakan lulus dalam acara Pelepasan Lulusan PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Salah satu lulusan asal Yogyakarta, Sulastri, menceritakan kesan mendalamnya selama mengikuti proses pendidikan. Dengan terharu, ia mengungkapkan rasa bangganya yang telah berhasil menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024.

“Puji syukur saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan tuntas, sertifikat pendidikan pun juga telah diterima tanpa mengeluarkan biaya apapun. Layaknya bunga yang tumbuh di bebatuan, saya terus berjuang menjadi seorang guru dengan tekad mengabdi kepada negeri ini, di tahun 2024 saya berhasil lulus PPG serta menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan,” ungkap Sulastri.

Di hadapan ratusan lulusan yang hadir secara luring di Jogja Expo Center, Sulastri mengajak semua guru untuk terus menggali potensi diri setelah lulus dari PPG bagi Guru Tertentu. “Kesuksesan merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan, peningkatan kualitas diri merupakan upaya yang tak ternilai harganya guna mencerdaskan para generasi bangsa,” pungkasnya.

Selain itu, kesan lainnya juga diungkapkan oleh Rika Mustika, guru SMA asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurutnya, PPG Guru Tertentu membuatnya terbuka akan sebuah diferensiasi, bagaimana guru juga harus menggali potensi semua peserta didik tanpa membedakan satu dengan lainnya.

“Semoga PPG bagi Guru Tertentu ini akan terus berlanjut di tahun mendatang, sehingga praktik baik dan manfaat yang di dapatkan dari program ini dapat dirasakan oleh para guru lainnya,” papar Rika.

Senada dengan Sulastri dan Rika, kesan baik lainnya juga diungkapkan oleh Imam Heri Prasetyo, guru SD asal Purwodadi, Jawa Tengah. Ia menyebut, pengabdiannya sebagai guru telah dilakukan sejak tahun 2017, selama proses tersebut ia bersyukur pada akhirnya dapat lulus PPG bagi Guru Tertentu.

“Banyak paradigma yang membuka pemikiran saya untuk menghadirkan kesejukan dan kegembiraan peserta didik di ruang kelas. Program ini sangat baik, bagus, dan layak dilanjutkan oleh generasi guru-guru selanjutnya,” tutup Heri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Resmikan Groundbreaking RSUD Borong di NTT

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) RSUD Borong di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto dalam memodernisasi 66 rumah sakit daerah di kota dan kabupaten terjauh di Indonesia.

“Kita membangun RSUD Borong agar masyarakat di sini tidak perlu jauh-jauh berobat. RSUD ini adalah rumah sakit kedua yang dibangun dalam rangka program quick win Bapak Presiden Prabowo untuk memodernisasi rumah sakit daerah,” ujar Menkes Budi dalam acara groundbreaking.

Pembangunan RSUD Borong bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat Manggarai Timur dan sekitarnya. Rumah sakit ini akan dikembangkan menjadi rumah sakit modern yang mampu melayani penyakit katastropik seperti stroke, jantung, kanker, dan ginjal. Dengan adanya layanan spesialis ini, masyarakat Borong tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

“Kami berharap pembangunan ini bisa selesai tahun ini dan awal 2026 sudah dapat melayani masyarakat Borong. RSUD Borong akan menjadi rumah sakit modern yang tidak kalah dengan rumah sakit di Jawa,” tambah Menkes Budi.

Dalam kesempatan ini, Menkes Budi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya dokter spesialis. Ia menitipkan pesan kepada Penjabat Bupati Manggarai Timur dan Direktur RSUD Borong agar memastikan program beasiswa bagi tenaga medis berjalan dengan baik.

“Kita akan kasih beasiswa, dan kalau bisa, putra daerah yang menjadi dokter lebih banyak. Dengan begitu, layanan kesehatan di Borong akan semakin kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan RSUD Borong merupakan bagian dari strategi PHTC Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan kelas rumah sakit dari D/D Pratama menjadi kelas C di 32 lokasi, termasuk RSUD Borong.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi berbagai pihak, pembangunan RSUD Borong diharapkan dapat menjadi model modernisasi rumah sakit daerah di Indonesia, memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat, dekat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui 1500-567, SMS 081281562620, dan email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Energi Terbarukan Jadi Kunci Swasembada Nasional

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi bukan tanpa alasan.

Pasalnya, menurut Mukhtarudin Prabowo mempunyai kekhawatiran bahwa ketegangan geopolitik dan perang global bisa terjadi kapan saja yang dapat mengancam pasokan energi tanah air.

“Sehingga kita Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri,” tutur Mukhtarudin, Jumat 31 Januari 2025.

Apalagi, Anggota Komisi XII DPR ini mengingatkan dalam situasi krisis, negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan domestik mereka, termasuk dalam hal energi.

Oleh karena itu, lanjut Mukhtarudin, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor energi.

“Salah satu cara yakni negara harus meningkatkan efisiensi energi dan diharapkan dapat menggunakan energi alternatif terbarukan,” ungkap Mukhtarudin.

Saat ini, pemerintah memperkirakan ekspor minyak mentah Indonesia mencapai 28 juta barel tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 hingga 13 juta barel ditargetkan untuk diolah di dalam negeri.

“Saya kira kebijakan ini dapat meningkatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional, sekaligus mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi,” pungkas Mukhtarudin.

Impor Minyak Mentah Dihentikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan minyak mentah (crude oil) yang sebelumnya diekspor, bakal dialihkan untuk diolah kilang nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami meminta kilang dalam negeri untuk memanfaatkan seluruh crude,” tegas Bahlil.

Ketum Golkar ini bilang Pemerintah, terus memperkuat upaya mencapai kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan minyak mentah domestik.

“Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik,” beber Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Soroti Sejumlah Risiko Dalam Pelaksanaan Anggaran KPK Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah risiko dalam pelaksanaan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Hal ini terungkap dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan KPK yang dipimpin oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (24/1).

Dalam sambutannya, Anggota I BPK menyoroti pentingnya analisis risiko komprehensif yang dilakukan BPK sebagai tindak lanjut pemeriksaan interim yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan beberapa risiko dalam pelaksanaan anggaran KPK, di antaranya adalah pelaksanaan belanja barang dan modal, pengelolaan persediaan barang rampasan, aset tak berwujud, dan pengelolaan kas lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut, maka fokus dan sasaran pemeriksaan yang akan dilaksanakan ini mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan uang pengganti, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, pengelolaan kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran dan piutang uang pengganti dan aset lainnya, termasuk aset tak berwujud (ATB),” ungkap Anggota I BPK.

Baca juga: BPK Bahas Rencana Pemeriksaan LK KLH/BPLH Tahun 2024

Meskipun menemukan sejumlah risiko, BPK juga mengapresiasi kinerja KPK, terutama dalam upaya pencegahan korupsi dan pemulihan aset negara. Beberapa prestasi KPK yang patut diapresiasi antara lain keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi pelabuhan, memastikan pembayaran PNBP ekspor batubara, dan optimalisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Anggota I BPK menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. “BPK memandang bahwa apa yang kami hasilkan melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu barulah setengah perjalanan. Bapak dan Ibu di KPK-lah yang akan menuntaskan dalam bentuk perbaikan yang bersifat berkesinambungan,” ujarnya.

Dalam rangka untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan tersebut maka peran inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menjadi sangat penting, karena mampu mengawal keseluruhan proses dari awal hingga ke akhir.

“Oleh karena itu, pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik,” sebutnya.

“Kami percaya, sinergi yang terbina antara BPK dan KPK akan menjadi modal utama mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik,” pungkasnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Anggota I BPK kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai perwakilan dari entitas pemeriksaan yang menandakan bahwa pemeriksaan telah dimulai.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota III BPK Akhsanul Khaq, para Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara I/Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, dan pejabat struktuktural dan fungsional di lingkungan KPK serta tim pemeriksa BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Elen Setiadi Hadiri FGD Refleksi Pembangunan Ekonomi di Sumatera Selatan

Penulis
Syifa
-

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Pembangunan Ekonomi di Sumatera Selatan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Kedepan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Sumsel di Griya Agung.

Dalam kesempatan itu, Elen Setiadi menyampaikan bahwa potensi – potensi yang ada di Sumatera Selatan harus dimanfaatkan jika tidak yang rugi Sumsel sendiri, salah satunya Batu Bara.

“Terkait Batu Bara kita masih terkendala untuk transportasinya. Potensi ini sangat besar untuk bisa kita manfaatkan karena cadangannya masih cukup banyak dan kebutuhan pasar global masih cukup luas untuk bisa kita penuhi,” ungkapnya.

Elen melanjutkan untuk itu kita akan membangun 5 flyover agar proses distribusinya dapat berjalan maksimal, selain itu kita juga akan membangun pelabuhan baru salah satunya mendukung distribusi batu bara yang nantinya akan meningkatkan perekonomian sumsel.

Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Terima Kunker Spesifik Komisi X DPR RI

Elen juga merasa sangat optimis bahwa di februari 2025 dalam rilis BPS Pertumbuhan Ekonomi Sumsel akan sedikit lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Dalam kesempatan itu Elen juga menyampaikan bahwa sumsel termasuk 10 provinsi yang mengendalikan inflasi terbaik se Indonesia.

Mengakhiri sambutannya Elen memotivasi ekonom muda untuk dapat memikirkan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Sumsel, salah satunya potensi besar Beras dan Kopi yang manfaatnya belum maksimal memberikan dampak baik untuk pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

Sementara itu Ketua ILUNI – UI Sumsel, DR. M. Giri Ramanda Kiemas, S.E., M.M dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemikiran tentang mengenai arah pembangunan ekonomi sumsel kedepan.

“harapan kita bagaiman kita memanfatakan SDA yang dimiliki oleh Sumsel ini secara maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Sumsel”, ungkapnya.

Selain itu, Giri juga menanggapi tentang prediksi masa depan, dimana negara secara global akan beralih tidak menggunakan batu bara sebagai sumber energi yang tentunya akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Sumatera Selatan nantinya.

Berkaitan hal tersebut ia berharap melalui FGD yang diselenggarakan akan memberikan buah pemikiran yang baru tentang perekonomian di Sumatera Selatan yang tidak bergantung pada Sumber Daya Alam seperti Batu Bara.

“Agar bagaimana potensi ekonomi disumsel ini dapat kita maksimalkan hal yang kita khawatirkan adalah bagaimana caranya ekonomi tetap stabil ketikan SDA yang ada sudah mulai habis. Ini yang harus kita pikirkan bersama agar kita bisa memberikan masukan dan arahan bagaimana kita membangun sumsel menjadi lebih baik dan pondasi ekonomi bisa kita ciptakan diluar dari pokok dasar penghasilan yaitu Sumber Daya Alam”, tuturnya.

Adapun Para Narasumber yang hadir dalam FGD tersebut yaitu Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, S.PSI., M.SI, Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebijakan Strategis Kemenparekkraf RI, Cecep Rukendi, S.SOS, M.B.A., Head Of Industry & Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani PH.D., Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Presiden, Wahyu Andrianto, S.T, M.T, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Didik Susetyo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Wali Kota Cimahi Dampingi Kepala BGN Pantau Produksi Makanan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Pj. Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam kunjungan ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) SPPG Yayasan Arara Visi Hijau di Kelurahan Pasirkaliki Kota Cimahi, Kamis (30/1). Kunjungan dilakukan untuk memantau proses produksi program makan bergizi gratis MBG untuk warga sasaran di wilayah Kelurahan Pasirkaliki.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan proses produksi makanan, pengemasan, hingga proses pasteurisasi susu sapi. Mereka turut mencicipi makanan dan susu segar yang dibuat untuk warga tersebut.

“Rasanya enak dan segar, beda dengan susu kotak biasa. Ini tanpa bahan apapun karena 100 persen susu. Di sini ada unit pasteurisasi susu, ini yang pertama dari seluruh SPPG di Indonesia. Jadi di sini susu dari peternak dibawa lalu dipasteurisasi dengan alat sendiri lalu didinginkan. Jadi bisa memberikan susu segar tiap hari, atau minimal tiga kali seminggu,” katanya.

Dadan mengatakan pengelolaan SPPG tersebut sesuai dengan standar. Produksi paket MBG di dapur umum tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 3.400-3.500 porsi perhari. Cakupan pelayanan mulai dari siswa PAUD/TK, SD, SMP, SMA hingga posyandu di wilayah Kelurahan Pasirkaliki.

“Pekerjaannya memuaskan juga, karena pengelolaannya berpengalaman. Nanti ditambah lagi SPPG agar semakin banyak warga yang mendapat manfaat,” tuturnya.

Pj. Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar menyatakan, Pemkot Cimahi mendukung penuh program MBG. “Hal tersebut mendorong peningkatan kualitas SDM dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terlebih Kota Cimahi menilai SDM merupakan kekuatan potensial yang dimiliki, karena itu kami berterima kasih mendapat program MBG untuk meningkatkan keunggulan SDM,” katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi pemilihan bahan pangan termasuk susu segar dari peternak lokal yang turut dibagikan kepada masyarakat. “Susu yang diberikan merupakan susu segar yang diproses secara pasteurisasi. Juga dipasok dari peternakan lokal sehingga program ini juga turut meningkatkan kesejahteraan peternak,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sufmi Dasco: RUU BUMN Siap Disahkan DPR Selasa Depan

Penulis
Syifa
-

Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi tantangan kedepannya. Serta menguatkan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan efisiensi dan serta perluasan BUMN dalam mensejahterakan masyarakat secara merata.

“Supaya jeda waktu (pembahasannya) enggak terlalu lama, minta selesai hari ini. Rencana Paripurna (untuk pengesahan RUU BUMN) hari Selasa, Selasa (pekan) depan,” ujar Dasco dihadapan awak media usai mengikuti agenda tersebut.

Dirinya menjelaskan RUU Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) ini telah dibahas dengan sejumlah pihak sepanjang bulan Januari 2025. Baginya, secara singkat, tidak ada alasan untuk menunda pengambilan keputusan tingkat I untuk RUU BUMN.

“Dengan revisi Undang-Undang BUMN ini, kita berharap ke depan kita bisa memperkuat BUMN, memperkuat perekonomian kita”

“Kita juga tanya pemerintah apakah (pengambilan keputusan tingkat I) bisa hari ini, pemerintahnya (menyampaikan) bisa, makanya kita langsung selesaikan, begitu saja,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Adi, sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam pengambilan keputusan RUU BUMN, menegaskan RUU BUMN memiliki urgensi yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Sebab itu, jelasnya, pengambilan keputusan tingkat I perlu dilakukan di hari libur pekan ini.

“Dengan revisi Undang-Undang BUMN ini, kita berharap ke depan kita bisa memperkuat BUMN, memperkuat perekonomian kita. Kira-kira itu urgensinya, kenapa ini dilaksanakan dengan cepat,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan dalam RUU BUMN terdapat tiga poin penting direvisinya UU tersebut. Pertama, RUU BUMN menegaskan kewenangan presiden dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada BUMN.

Kedua, dilakukan penegasan atas tugas dan kewenangan menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan BUMN. Ketiga, dengan RUU BUMN dibentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta struktur dan tata kelolanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron: Bentuk BPI Danantara, Revisi UU BUMN Berdampak Besar pada Sektor Investasi

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia.

Sebab itu, sebutnya, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.

“Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” tutur Herman melalui rilis media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Baca juga: Herman Khaeron Tanggapi MinyakKita yang Diduga Dipalsukan

Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diyakini bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan terbentuknya lembaga ini pada akhirnya investasi akan berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan BPI Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR RI. Meskipun begitu, pembentukan BPI Danantara belum sepenuhnya final. Saat ini, ungkapnya, pembentukan lembaga tersebut sedang diselaraskan dengan revisi UU BUMN agar memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR, yang tentunya akan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, ada pengawasan internal yang akan diterapkan langsung oleh Badan Danantara itu sendiri. Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi tersebut, dan mudah-mugahan bisa segera diundangkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Gelar Vaksinasi Massal untuk Lindungi Peternak Sapi di Lampung

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat perlindungan terhadap peternak sapi dengan menggelar vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) di sentra penggemukan sapi di Lampung Tengah. Program ini bertujuan mempertahankan zona hijau bebas PMK dan LSD, sekaligus memastikan kesehatan serta produktivitas ternak tetap optimal.

Kegiatan vaksinasi berlangsung pada Jumat, 31 Januari 2025, di Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra penggemukan sapi rakyat dengan kepemilikan ternak skala 5 hingga 15 ekor. Sebagian besar peternak menjalankan sistem kemitraan inti-plasma dengan perusahaan penggemukan sapi (feedloter), yang telah berlangsung lama sebagai bentuk kerja sama saling menguntungkan.

Sebanyak 350 ekor sapi dari berbagai kategori, mulai dari lepas sapih, bakalan, dara, bunting, hingga sapi penggemukan, mendapat vaksinasi. Vaksin PMK diberikan untuk melindungi populasi ternak dari risiko penyakit, sementara vaksin LSD bertujuan mencegah penyebaran penyakit kulit yang dapat menurunkan produktivitas sapi.

Kepala Balai Veteriner (BVet) Lampung menegaskan bahwa vaksinasi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan peternakan rakyat. “Sapi di sini sehat-sehat dan kami lihat pertambahan bobot badan harian juga optimal. Kami ingin memastikan kondisi ini tetap terjaga agar peternak semakin sejahtera,” ujarnya.

Selain menjamin kesehatan ternak, program vaksinasi ini juga mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing peternakan rakyat. Dengan populasi sapi yang sehat dan pertumbuhan yang stabil, subsektor peternakan di Lampung Tengah diharapkan terus berkembang dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2591,2601,261...4,939Halaman 1,260 dari 4,939