Beranda blog Halaman 1277

Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya terus memudahkan warga Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) lewat layanan SIM Keliling. Layanan ini tersedia di lima lokasi berbeda pada hari Kamis, dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui akun X @tmcpoldametro, Ditlantas Polda Metro Jaya membagikan informasi lokasi SIM Keliling sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM

Sebelum datang ke lokasi, pastikan kamu sudah melengkapi dokumen yang dibutuhkan, yaitu:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
  2. SIM lama yang asli dan masih berlaku.
  3. Bukti pemeriksaan kesehatan.
  4. Bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

Penting untuk diketahui, layanan SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Kalau SIM-mu sudah kadaluarsa, meski hanya lewat satu hari, kamu wajib membuat SIM baru di kantor pelayanan SIM yang ditentukan oleh kepolisian.

Biaya Perpanjangan SIM

Berikut rincian biaya yang perlu kamu siapkan untuk memperpanjang SIM:

  • Perpanjangan SIM A: Rp80.000
  • Perpanjangan SIM C: Rp75.000

Selain itu, ada biaya tambahan:

  • Tes psikologi: Rp50.000
  • Tes kesehatan (via Simpel Pol): Rp65.000

Mudah dan Praktis

Layanan SIM Keliling ini memang dirancang agar warga bisa memperpanjang SIM tanpa perlu repot datang ke Satpas SIM. Jadi, jangan lupa catat jadwal dan lokasi terdekat dengan tempat tinggalmu, ya!

Kalau SIM-mu hampir habis masa berlakunya, lebih baik segera perpanjang sebelum terlambat. Daripada harus mengurus SIM baru yang lebih ribet, kan? Semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat melanjutkan aktivitas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan dan Hujan Ringan Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Halo, warga Jakarta! Kabar terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta hari ini akan didominasi oleh awan dan guyuran hujan ringan. Jadi, buat kamu yang berencana keluar rumah, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan, ya!

Pagi Hari: Awal yang Berawan
Dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Timur, pagi hari bakal dimulai dengan langit berawan. Jadi, meski tidak ada sinar matahari cerah, udara pagi masih pas banget buat kamu yang mau olahraga ringan atau menikmati kopi di balkon.

Siang Hari: Hujan Ringan Mulai Hadir
Begitu siang tiba, hujan ringan mulai menyapa beberapa wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur tetap setia di bawah langit berawan. Cocok banget buat makan siang santai di dalam ruangan!

Sore Hari: Jangan Lengah
Saat sore, cuaca berawan akan menyelimuti sebagian besar wilayah Jakarta, kecuali di Jakarta Selatan, yang bakal diguyur hujan ringan. Kalau kamu ada rencana pulang kerja lebih awal atau jalan-jalan, pastikan tetap bawa pelindung hujan, ya!

Malam Hari: Tenang, Semua Berawan Lagi
Malam ini, cuaca berawan akan merata di seluruh penjuru Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Jadi, bagi kamu yang mau bersantai di luar atau menikmati malam, cuacanya cukup bersahabat.

Suhu dan Kelembapan: Tetap Nyaman
Suhu udara Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan di angka 74-96 persen. Udara terasa lembap, tapi nggak bikin sumpek.

Itu dia update cuaca Jakarta hari ini. Selalu siapkan diri untuk menghadapi segala kondisi cuaca, ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, Jakarta!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bongkar Pagar Laut, Kementerian ATR/BPN: Sertipikat Berada di Luar Garis Pantai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sejumlah sertipikat yang berada di luar garis pantai. Terhadap sertipikat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tinjauan ulang untuk pencabutan.

“Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertipikat berada di luar garis pantai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, seusai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/01/2025).

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Nusron telah mengungkapkan terdapat 280 sertipikat ditemukan di kawasan pagar laut yang berada di Desa Kohod. Sertipikat tersebut terdiri dari 263 Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 17 Sertipikat Hak Milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pencabutan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa perintah pengadilan jika terjadi cacat administrasi dan belum mencapai usia lima tahun sejak diterbitkan. “Karena sebagian besar sertipikat ini terbit pada tahun 2022–2023, maka syarat cukup untuk pembatalan terpenuhi,” tegasnya.

Menteri Nusron juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi Bhumi ATR/BPN. Aplikasi tersebut, menurutnya selain bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang, juga dapat menjadi ruang transparansi kepada publik untuk mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi kinerja seluruh pihak terkait dalam menangani polemik yang terjadi di perairan utara Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Titiek Soeharto, juga menyampaikan harapan agar polemik ini dapat segera diselesaikan.

Pada kegiatan ini, seluruh pimpinan yang hadir menggunakan kendaraan LVT untuk meninjau secara langsung proses pencabutan pagar bambu yang tertancap di perairan Tanjung Pasir. Proses ini dilakukan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bakamla, dan nelayan setempat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Denpasar Gelar Rakor Pengawasan Inspektorat Samakan Persepsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota Denpasar mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Inspektorat untuk menyamakan persepsi pengawasan demi optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (20/1) di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Perumda, camat, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar.

Sekda Alit Wiradana dalam sambutannya menekankan pentingnya pengawasan yang optimal untuk mendukung pencegahan korupsi serta memberikan peringatan dini terhadap potensi permasalahan hukum.

“Pelaksanaan pengawasan yang optimal akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar, IB. Alit Wiradana.

Alit Wiradana juga menyampaikan pengawasan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan bagi sebuah pemerintahan dan tantangan ke depan dalam mengelola pemerintahan akan terus berkembang seiring berkembangnya lingkungan, teknologi, ilmu pengetahuan serta regulasi yang berubah. Rakor pengawasan ini sangat penting guna memberikan pemahaman serta menciptakan persamaan persepsi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian program kerja pengawasan berbasis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tahun 2025 ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah, khususnya Kota Denpasar.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada dalam paparannya menyampaikan keberadaan APIP dalam pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi pendamping sehingga memberikan masukan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, ‘review’, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sugiada yang juga sebagai narasumber berharap APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi.

“APIP merupakan tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan pemerintahan daerah, sehingga belanja daerah dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, meningkatkan perekonomian, dan memastikan efisiensi,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Kaltara Pastikan Tidak Ada Pungli Dalam Proses Perizinan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).

Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.

“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.

Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.

“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.

Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.

“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.

Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.

Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).

“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Minta 3 DPO Kasus Judi Online Jadi Buronan Interpol

Penulis
Syifa
-

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan 14 orang tersangka usai merekonstruksi ulang kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bodong Robot Trading Net89.

Dari 14 orang tersebut, terdapat 3 orang yang masih menjadi buronan atau DPO. Mereka adalah Andreas Andreyanto, Theresia Lauren, dan Lauw Swan Hie Samuel, yang kabur ke luar negeri.

Sehingga diterbitkan Red Notice atau surat permintaan pencarian buronan ke Interpol.

“Telah diterbitkan Red Notice, kita bekerja sama dengan Divisi Hubinter dan Interpol namun tetap akan dilakukan pengejaran kepada yang bersangkutan,” ujar Dirtipideksus, Brigjen Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu (22/1/2025).

“Masih ditelusuri terus sama Interpol. yang jelas Red Notice sudah disebar ke seluruh negara yang memang ada kerja sama dengan Interpol. Nah, kita menunggu saja nanti perkembangannya,” ujar Helfi.

“Kalau mereka tertangkap di suatu negara, mereka pasti akan menginformasikan kepada kita,” sambungnya.

Ada pun 9 orang tersangka telah ditahan, sementara 2 lainnya tidak ditahan karena mengidap penyakit keras.

Mereka adalah 14 orang tersebut adalah ESI, RS, AA, FI, MA, DS (sakit), DI, FI, YW, MA (sakit), dan IR. AA dan TL yang masih buronan adalah sepasang suami-istri. Seorang anak mereka termasuk dalam jajaran tersangka dan telah ditahan.

“Untuk anaknya, ditahan. Saat ini dalam proses penahanan kita,” ucap Helfi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Fadia Arafiq Tinjau Lokasi Bencana Longsor dan Banjir Bandang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi tetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari kedepan. Hal tersebut menyusul dengan adanya 17 korban meninggal yang berhasil dievakuasi seperti disampaikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar dan Forkopimda saat melakukan tinjauan ke sejumlah titik bencana alam di Kabupaten Pekalongan, pada Selasa (21/1/24).

Lokasi yang ditinjau meliputi Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat, Dukuh Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, dan Jembatan Gantung Desa Galang Pengampon. Bupati Fadia Arafiq juga meninjau tanggul jebol di Desa Pesanggarahan Wonokerto.

Dalam tinjauan tersebut, Bupati Fadia mengatakan ‘’Terhitung dari tanggal 21 Januari hingga 4 Februari 2025 Pemkab pekalongan tetapkan status darurat bencana. Dan kami telah menyiapkan posko di masing-masing 4 kecamatan terdampak longsor yaitu Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran dan Kandangserang’’ ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bupati Fadia Arafiq, untuk daerah bawah yang terdampak banjir seperti Kecamatan Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Wonokerto, Siwalan, Wiradesa dan Tirto, juga sudah disiapkan posko yang dilengkapi dengan petugas dan relawan yang siap membantu masyarakat.

‘’Total ada 11 kecamatan dari hulu hingga hilir yang terdampak longsor dan banjir bandang. Dan pemkab sudah menetapkan darurat bencana, kita siapkan posko di masing-masing kecamatan,’’ kata Bupati Fadia Arafiq.

Untuk kecamatan yang paling parah terdampak bencana longsor, yaitu Kecamatan Petungkriyono. Disampaikan Bupati Fadia Arafiq bahwa ini menjadi perhatian serius Pemkab Pekalongan. Ia juga meminta dukungan dari pemerintah pusat dan peemrintah provinsi, terutama karena akses menuju daerah terdampak, seperti Petungkriyono, terputus akibat longsor.

‘’Kami ingin segera ke lokasi, tetapi jalannya terputus. Tapi sudah kami atur jalur lain melalui kabupaten tetangga. Insyaallah Kapolres dan Dandim juga akan ikut membantu kesana’’ ungkapnya.

Dan untuk mengatasi dampak bencana di Petungkriyono, Pemkab Pekalongan telah mengirimkan tim dari dinas terkait untuk meninjau kondisi di Petungkriyono. Bupati Fadia Arafiq juga mengungkapkan akan berupaya membangun infrastruktur yang rusak dengan menggun akan dana tidak terduga (DTT),’’Kita harus cepat bangun dengan DTT, Dana Tidak Terduga agar tidak putus ekonomi masyarakat dan sekolah,’’ ungkapnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar juga menyampaikan bahwa untuk proses evakuasi dan pencarian korban bencana longsor akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi c uaca di lapangan.

‘’Untuk evakuasi kita lakukan bersama tim dan relawan, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca. Dan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk tetap waspada dan berdoa’’ ucapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Goggle News

Pj Wali Kota Bandung Siapkan Fondasi Berkelanjutan di Akhir Masa Jabatan

Penulis
Syifa
-

Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan komitmennya untuk meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi Kota Bandung.

Koswara mengungkapkan fokus utamanya adalah memperkuat regulasi, perencanaan, dan kesiapan Bandung menuju kota metropolitan.

“Saya ingin mengakhiri masa jabatan ini dengan meninggalkan warisan yang bisa terus dimanfaatkan. Pembangunan fisik sudah terprogram dalam APBD, tetapi ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan menyiapkan perencanaan yang lebih mendalam,” katanya pada acara Bandung Menjawab di Loneo Cafe & Eatery, Selasa 21 Januari 2025.

Koswara menyampaikan, salah satu prioritasnya adalah memperbaiki regulasi penting yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

“Tidak semua regulasi bisa saya jangkau, tetapi saya fokus pada yang paling penting, seperti regulasi pendapatan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kedalaman perencanaan pembangunan agar lebih strategis dan terarah merupakan hal yang penting.

Sebagai kota yang terus berkembang, Bandung membutuhkan sistem yang terintegrasi di antaranya dalam pengelolaan sampah dan air bersih sebagai bagian dari sistem perkotaan yang harus dikelola secara profesional.

“Kota itu berdasarkan desain dan kesisteman. Semua harus dikelola, mulai dari sampah hingga air bersih. Kita tidak bisa membuat sumur sendiri tanpa kendali—air tanah harus dikelola oleh PDAM,” jelasnya.

Salah satu isu utama yang dihadapi Bandung adalah keterbatasan air baku. Koswara mengatakan, pemerintah daerah harus mencari solusi lebih kuat dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.

“Air baku menjadi prioritas utama, karena mata air di Bandung sudah banyak yang berkurang. PDAM tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari pemerintah untuk mengelola sumber daya air secara optimal, termasuk menjalin kerja sama dengan wilayah seperti Pangalengan dan Saguling,” kata Koswara.

Menjelang masa akhir jabatan, Koswara memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar. Beberapa langkah yang diambil adalah evaluasi program sebelumnya, penyusunan program strategis untuk RPJMD dan RPJP, serta sinkronisasi regulasi pelaksanaan.

“Kami identifikasi 17 program strategis untuk dikerucutkan menjadi program yang konkret. Semua ini disiapkan agar kepala daerah yang baru dapat melanjutkan pembangunan dengan lebih terarah,” katanya.

Dengan berbagai persiapan ini, Koswara berharap kepala daerah berikutnya dapat melanjutkan visi pembangunan Bandung menjadi lebih baik.

“Kami hanya menyiapkan landasan yang kokoh agar pembangunan kota ini terus berkesinambungan. Saya dan tim memastikan landasan ini siap untuk kepala daerah baru. Kami ingin transisi berjalan mulus agar program-program prioritas dapat langsung tereksekusi,” tutupnya.

Sebagai informasi, A. Koswara dilantik menjadi Pj Wali Kota Bandung pada 20 September 2024 oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan akan berakhir pada Februari 2025 mendatang.

Pj. Bupati Belitung Minta OPD Jalankan Kegiatan Sesuai Jadwal

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Belitung, Mikron Antariksa minta Kepala OPD segera lakukan Progam kegiatan tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang di tetapkan. Hal itu disampaikan saat upacara bulanan Pemkab Belitung, Rabu (22/01/2025) di Halaman Gedung Nasional, Tanjungpandan.

Mikron mengatakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 harus dilakukan sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini agar program kerja yang telah direncanakan dapar dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya pengeluaran anggaran bisa tersusun secara lebih proporsional pada setiap triwulan sepanjang tahun anggaran.

“Saya minta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melaksanakan program kegiatan tahun 2025 sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan,” ujar Mikron.

Mikron juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi di tahun 2025, adalah anggaran yang serba kekurangan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengangkatan sejumlah tenaga PPPK, serta adanya program makan siang gratis.

“Hal-hal tersebut harus menjadi kesiapan dan kesiapsiagaan kita, jadi siap siaga itu harus selalu ada, pada waktu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita harus segera menyesuaikan diri dan mensiagakan diri untuk kegiatan lebih lanjut,” ingat Mikron.

Mikron juga menyampaikan rasa bangga pada PNS yang ada di Belitung yang sudah memiliki dedikasi yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat Belitung. Mikron juga mengingatkan adanya ancaman bencana yang terjadi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Yuyun Harap PPDI Lumajang Kolaborasi dengan Pemkab

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni atau yang lebih dikenal dengan Bunda Yuyun menyaksikan Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lumajang masa bhakti 2025-2030 oleh Ketua PPDI Jatim, Sutoyo M. Muslih di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Rabu (22/01/2025).

“Selamat kepengurusan PPDI yang baru, saya berharap dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara PPDI dan Pemkab. Lumajang, insya Allah Lumajang aman, Lumajang sejahtera dan Lumajang lebih maju akan segera terwujud,” ujar Bunda Yuyun.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma beserja jajaran Forkopimda.

Menjelang persiapan transisi kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Pj. Bupati berharap agar PPDI Lumajang mendukung penuh program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan.

“Saya berharap selama 5 tahun ke depan pelayanan publik ini bisa berjalan dengan lebih baik, karena pemerintah desa merupakan pemerintahan terdepan dalam sistem pemerintahan, saya berharap proses dan program pembangunan bisa berjalan lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PPDI Lumajang, Mufidun Al Amin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia berharap PPDI Lumajang semakin kompak dalam menyukseskan Visi Misi PPDI Lumajang dan mendukung program pembangunan Pemkab. Lumajang.

“Sebagai pemimpin yang baru saya menyadari bahwa begitu besar tanggung jawab di pundak saya, tetapi saya yakin tanggung jawab ini menjadi ringan dengan kekompakan kawan-kawan PPDI dalam menyukses pembangunan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2761,2771,278...4,939Halaman 1,277 dari 4,939