Beranda blog Halaman 1287

Diskominfo Kaltim Terima Pendampingan Pencatatan Hasil Pemilihan Perangkat Daerah pada LPSE dan e-Katalog

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa, Diskominfo Kaltim menerima pendampingan teknis terkait pencatatan hasil pemilihan perangkat daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan e-Katalog. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jum’at (17/01/25) di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim ini melibatkan para pejabat dan tim teknis Diskominfo Kaltim.

Pendampingan ini dilakukan oleh tim dari LPSE yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencatatan hasil pemilihan perangkat daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa pendampingan ini sangat penting mengingat LPSE dan e-Katalog menjadi instrumen utama dalam pengadaan yang transparan, efisien dan akuntabel.

“Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap pencatatan hasil pemilihan perangkat daerah dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat dan sesuai regulasi,” ujar Kepala Diskominfo Kaltim.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Anik Nurul Aini, juga menjelaskan bahwa kegiatan ini juga dalam rangka upaya meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di lingkup Pemprov Kaltim yang saat ini telah mencapai skor 86 atau dengan predikat Sangat Baik.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknis sumber daya manusia di lingkungan Diskominfo Kaltim, serta mendukung percepatan pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.” terang Nurul (sapaan akrab)

Dengan langkah ini, seluruh pihak berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Kaltim Gelontorkan 120 Miliar untuk Peningkatan Jalan di Mahulu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim berkomitmen meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.

“Kondisi kemantapan jalan di Provinsi Kaltim saat ini baru mencapai 82 persen. Artinya, masih ada 18 persen yang perlu ditingkatkan, termasuk di Mahulu,” ujar Akmal Malik usai kunjungan kerja ke Mahakam Ulu, Kamis (16/1/2025).

Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 120 miliar khusus untuk peningkatan kemantapan jalan di Mahakam Ulu. Akmal menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mendukung pembiayaan infrastruktur di daerah.

“Kami mengajak DPR, DPD dan semua stakeholder pemerintahan, baik di provinsi, kabupaten, hingga pusat, untuk bersama-sama mendukung fiskal kita. Infrastruktur memang menjadi keniscayaan, tetapi sektor lain seperti pendidikan dan pangan juga memerlukan perhatian,” jelasnya.

Akmal Malik juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia berharap komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memastikan kebutuhan daerah terpenuhi secara optimal.

“Kami yakin, dengan membangun komunikasi yang baik dan membaca apa yang benar-benar dibutuhkan daerah, kita dapat beraksi bersama untuk membangun Kalimantan Timur yang lebih baik,” tegasnya.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan, Pemprov Kaltim berharap dapat memperbaiki akses jalan di Mahulu, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akmal menambahkan, pembangunan infrastruktur di Mahulu menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rakortas Bidang Pangan se-Sulawesi Selatan, Kemendes PDT Siap Jadi Kontributor Utama Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo yang mewakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT akan jadi kontributor utama dalam mendorong ketahanan pangan, utamanya di level desa.

Hal tersebut Ia katakan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Aula Tudang Sipulung, kompleks rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/25).

“Jadi rakor ini sebenarnya Pak Menko ingin menegaskan kepada semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk segera siap-siap, segera operasional di lapangan. Dalam forum ini juga selalu disampaikan 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Sehingga kepala daerah, gubernur, Bupati, wali kota mereka juga segera untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemendes PDT akan menjadi kontributor utama dalam mendorong dan menyukseskan ketahanan pangan, terutama di level desa.

Karena, 20 persen dari dana desa atau sekitar Rp 16 triliun itu adalah minimal yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong menciptakan ketahanan pangan di level desa, swasembada pangan di level desa.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri diberbagai forum, sebenarnya bahasa mudahnya swasembada pangan di level desa itu Pak Menteri membayangkan desa itu bisa mempunyai produk unggulan di masing-masing desa. Pak menteri selalu menyebutnya adalah desa cabai, desa tomat, desa padi, desa ikan dan sebagainya. Jadi dalam forum ini juga disosialisasikan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini yakni terkait jaringan irigasi di Sulawesi Selatan, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk Makan Bergizi Gratis, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.

Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak diyakini dapat mewujudkan Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan dan tercapainya swasembada pangan.

Rapat ini dihadiri oleh anggota Kabinet Merah Putih diantaranya yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wakil Mendagri Bima Arya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry, serta Bupati se-Sulawesi Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Saudi Apresiasi Indonesia Kelola Haji secara Profesional dan Humanis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global.

Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025).

Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag.

Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat on the spot, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah.

Tiga Senyum Jemaah Haji

Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag.

Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya.

Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag.

“Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag: Tidak Ada Ketahanan Nasional Tanpa Pemberdayaan Perempuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Tanwir Aisyiyah.

“Bagi saya pribadi, tidak ada ketahanan keluarga tanpa pemberdayaan terhadap perempuan, tidak ada ketahanan nasional tanpa pemberdayaan perempuan, tidak ada generasi baik yang akan datang tanpa kekuatan yang diberikan terhadap perempuan,” tegas Menag Nasaruddin, Kamis (16/1/25).

Menag menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan berkaitan erat dengan ketahanan keluarga. Menurutnya, generasi masa depan yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa memberikan kekuatan kepada perempuan.

“Tata kuncinya adalah pemberdayaan perempuan. Relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan itulah sumber malapetaka, bahkan bisa dikatakan sumber patologi sosial,” ungkap sosok yang jua Imam Besar Istiqlal ini.

Menag juga menyoroti sejumlah regulasi yang telah mendukung pemberdayaan perempuan.

“Sudah ada tujuh undang-undang yang lahir untuk memberdayakan perempuan. Sudah ada perlindungan saksi, sudah ada undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan, sudah ada undang-undang tentang migrasi, jadi perempuan boleh juga ke luar negeri, sudah ada undang-undang kesehatan, sudah ada undang-undang kependidikan, dan sudah ada pembaharuan, namanya, revisi undang-undang perkawinan,” jelasnya.

Menag mengakui bahwa masih banyak tantangan untuk undang-undang tersebut sepenuhnya efektif menurunkan ketimpangan gender.

“Tujuh undang-undang yang sangat memberikan keberpihakan terhadap perempuan tetapi ternyata belum bisa menurunkan ketimpangan gender ini, jadi memang perlu waktu yang sangat panjang,” lanjut Menag.

Menag juga menyampaikan perlunya perubahan dalam interpretasi agama yang sering kali bias terhadap perempuan.

“Kami di Kementerian Agama sedang menyisir ayat-ayat yang bias gender pemahamannya dalam masyarakat, bahkan mengangkatnya sebagai sebuah disertasi, ditambah dengan saya punya buku, 42 buku rata-rata buku-bukunya itu memang cenderung memberikan pemberdayaan terhadap perempuan,” katanya.

Menag Nasaruddin menyerukan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan perubahan yang nyata.

“Saya ingin nanti ke depan, kami umurnya baru tiga bulan di kabinet ini, jadi belum bisa berbuat banyak. Nanti hasilnya insyaallah kami punya target misalnya, kalau tidak di-resuffle kabinet, Kementerian Agama-nya itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kami melalui Kementerian Agama akan melakukan sesuatu yang sangat signifikan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Persiapan Haji Hampir Selesai, Jemaah Indonesia Tidak Tempati Mina Jadid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.

“Kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di Tanah Air,” ujar Menag di Gedung VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (16/1/2025).

“Secara umum, semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air,”imbuh Menag yang juga didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief.

Menag menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina.

“Kami juga mengajukan permintaan (kepada Pemerintah Arab Saudi) agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid, untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas,” jelasnya.

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina.

Menag juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang.

“Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” lanjutnya

“Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan lebih baik tahun ini, Insya Allah dapat terwujud,” tambahnya.

Siapkan Fisik dan Pelajari Manasik

Empat bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan tiga pesan penting kepada calon jemaah haji.

Pertama, Menag mengingatkan agar jemaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kedua, Menag juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan.

“Saya mohon kepada para jemaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal-hal lain,” tegasnya.

Ketiga, dalam upaya meningkatkan pemahaman jemaah, Menag menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji.

“Insya Allah, kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih, sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahirkan haji yang mabrur,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BP Haji: Indonesia Usulkan Tambahan Kuota Petugas Haji ke Arab Saudi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan petugas dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Hal ini disampaikan Kepala BP Haji dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menurut Kepala BP Haji, dalam MoU kesepakatan perhajian yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah.

“Dalam pertemuan kami dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi juga dibahas rencana usulan penambahan petugas haji Indonesia menjadi 2 persen dari total jemaah haji Indonesia. Artinya kuota petugas yang diberikan Arab Saudi untuk haji 2025 sekitar 2.100 orang atau 1 persen, ” kata Kepala BP Haji di Jeddah, Rabu (15/01/25).

“BP Haji, Kemenag, Konjen RI Jeddah dan DPR akan terus berupaya melakukan loby kepada pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota petugas mengingat banyaknya jemaah haji lanjut usia dalam musim haji 1446H/2025M serta memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji,” sambung Gus Irfan.

Kepala BP Haji berharap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dapat memahami keinginan pemerintah Indonesia dalam penambahan kuota petugas haji menjadi 2 persen atau sekitar 4.000 lebih petugas dalam operasional haji 1446H/2025M.

“Kami mohon doa kepada masyarakat Indonesia agar penambahan kuota petugas haji 2025 ini dapat terwujud, harap Gus Irfan.

Kunjungan kerja Kepala BP Haji ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah serta meninjau kesiapan pelayanan jemaah

Terkait kuota 221.000 orang jemaah haji Indonesia, lanjut Gus Irfan dalam MoU yang telah disepakati kedatangan jemaah dibagi dalam dua prosesi kedatangan.

Pertama sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah

“Prosesi kedatangan setengahnya akan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madina,” tandas Gus Irfan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Viva Yoga Ungkap Potensi Nias Utara Sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Selepas menerima kunjungan kerja Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Jakarta, 16/1/25, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan kepada wartawan ada potensi untuk menjadikan kabupaten yang berada di Pulau Nias, Sumatera Utara, itu menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Disebut potensi itu adalah, pertama,  di Nias Utara ada kawasan transmigrasi. Kawasan itu berada di (Kecamatan) Lahewa XV/A/1. Di sana ada sebanyak 75 kepala keluarga. Para transmigran ditempatkan pada Tahun 2000.

“Dan masih terbuka untuk program transmigrasi berikutnya”, ujar Viva Yoga.

“Berdasarkan data yang ada, hadirnya program transmigrasi mampu menciptakan kawasan pertumbuhan baru di berbagai wilayah Indonesia seperti di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan”, ungkapnya.

Kedua, kabupaten ini banyak menyimpan potensi alam. Potensi kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Nias itu tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya.

“Potensi wisata, pantainya sangat indah”, ujar Viva Yoga.

Diungkap, di kabupaten yang memiliki penduduk 153.174 jiwa itu terdapat laut mati seperti yang ada di Yordania. Seperti laut mati yang ada, laut mati di Nias Utara memiliki kandungan kandungan garam yang tinggi, lebih dari 35 persen dibanding kadar garam perairan lainnya. Dengan kadar garam yang tinggi orang yang berenang bisa mengapung, tidak akan tenggelam.

“Nah laut mati di Nias Utara ini belum dikembangkan baik untuk pariwisata maupun industri garam”, kata Viva Yoga.

Dengan dilandasi integrasi dan kolaborasi program kerja antarkementerian, Viva Yoga akan menyampaikan potensi ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT. Garam. “Kita komunikasikan kepada Mereka agar perlu dilakukan verifikasi dan studi di laut mati Nias Utara”, ujarnya.

“Bila potensi itu ada Kita jadikan Nias Utara sebagai produsen garam nasional”, tambahnya.

Ketiga, untuk memajukan Nias Utara sektor pertanian dan perikanan juga bisa diandalkan. Lima puluh persen penduduk di kabupaten yang berdiri pada Tahun 2008 itu menekuni sektor pertanian dan nelayan.

“Kita akan berkoordinasi dengan KKP dan Kementerian Pertanian untuk memberdayakan para petani dan nelayan”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN telah menerima Rekomendasi Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hasil rekomendasi. Komitmen itu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

”Rekomendasi dari BPK itu, kita pakai sebagai informasi dan data untuk membangun organisasi Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itulah, maka bapak Menteri punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan yang ditemui di Kantor Itjen Kementerian ATR/BPN, Kamis (15/01/2025).

Komitmen Menteri ATR/Kepala BPN tersebut diwujudkan langsung dengan membentuk tim penyelesaian yang diketuai oleh Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono. Tim tersebut, diharapakan mampu menyelesaikan rekomendasi dengan menyusun strategi penyelesaian dan menyiapkan data-data pendukung terkait rekomendasi.

“Tapi untuk sampai ke sana, memang harus ada komitmen dari masing-masing Satuan Kerja, baik pusat maupun daerah. Harus menyediakan waktu, kemudian tenaga, dan pikiran karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa melaksanakan,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ditemui secara terpisah, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa potensi rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN berasal dari klaster yang telah disusun oleh tim penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011. Beberapa di antaranya yakni dari pengembalian barang kepada negara, perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan, perbaikan laporan dan penerbitan administrasi/kelengkapan administrasi.

“Nanti rekomendasi tersebut akan dipantau langsung oleh Bapak Menteri. Jadi setiap bulan Bapak Menteri akan minta perkembangannya. Ini momentum yang belum pernah ada di mana pucuk pimpinan sampai sedemikian terlibat dalam penyelesaian ini,” tegas Dwi Budi Martono.

Selanjutnya, dalam proses penyelesaian rekomendasi tersebut, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang intensif antara tim penyelesaian Kementerian ATR/BPN dengan BPK RI. Ini bertujuan agar penyelesaian hasil pemeriksaan dapat berjalan dengan tuntas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Pemkot Denpasar Anggarkan Bantuan Rumah Layak Huni

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemkot Denpasar dibawah kepemimpinan Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa terus berkomitmen merealisasikan program pro rakyat. Kali ini, guna membantu masyarakat kurang mampu, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan kembali merealisasikan 20 Unit Rumah Layak Huni (RLH) di Tahun 2025 ini.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disela tugas dinasnya menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan perumahan atau hunian bagi masyarakat Kota Denpasar yang berstatus kurang mampu. Sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan terintegrasi dapat dioptimalkan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim.

Dikatakannya, selain memberikan bantuan fisik berupa bangunan, Pemerintah Kota Denpasar dengan menggandeng perumda dan berbagai pihak juga turut melengkapi bantuan dengan perabot rumah tangga. Bantuan ini mulai dari Kasur, Seprei, Kompor Gas, Gas LPG 3 Kg dan Almari. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kedepannya akan terus ditingkatkan.

“Kedepan bantuan bedah rumah atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni secara bertahap akan terus kami tingkatkan, termasuk juga bantuan perlengkapan rumah tangga, hal ini utamanya untuk membantu masyarakat Kota Denpasar sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi dengan dilengkapi dengan berbagai perabotan, dan mencapai rumah sehat layak huni yang berkelanjutan,” kata Jaya Negara.

Sementara, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja saat dikonfirmasi Rabu (15/1) mengatakan, sebelumnya di Tahun 2024 Pemkot Denpasar telah merealisasikan total 35 Unit dengan menyasar Rumah Tidak Layak Huni masyarakat kurang mampu. Jumlah tersebut terdiri atas Bantuan RLH yang dilaksanakan pada Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan TA. 2024. Selain itu juga terdapat 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari DPD Himppera Bali dan 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari DPD REI Bali.

Pada tahun 2025 ini, Pemkot Denpasar kembali akan merealisasikan sebanyak 20 unit bantuan Rumah Layak Huni. Adapun anggarannya sudah mulai ditingkatkan yakni sebesar Rp. 90 Juta. Dimana, dalam pelaksanaan realiasi bantuan bedah rumah ini, pembangunan juga mengedepankan style Bali sebagai identitas budaya dalam bangunan di Bali. Hal ini terbukti dengan tetap digunakannya ornamen Bali seperti Ikuh Celedu dan Bentala pada bangunan atap.

“Hal ini merupakan atensi Bapak Walikota dan Wakil Walikota untuk secara berkelanjutan dirancang bantuan, sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi, dan mencapai rumah sehat yang layak huni secara berkelanjutan,” katanya

Terkait penetapan penerima, Cipta Sudewa mengatakan bahwa penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni ini telah melalui berbagai tahapan dan verifikasi. Hal ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk selanjutnya di verifikasi oleh Tim dan dianggarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pengerjaan fisik.

“Tentunya kami berharap Program bedah rumah/ Perbaikan RTLH akan terus memberikan manfaat sebagai progran pro rakyat dalam menyediakan rumah layak huni, mudah-mudahan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan berkelanjutan yang layak bagi masyarakat dapat dioptimalkan,” harapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2861,2871,288...4,940Halaman 1,287 dari 4,940