Beranda blog Halaman 1288

Kementerian ATR/BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Kementerian ATR/BPN telah menerima Rekomendasi Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hasil rekomendasi. Komitmen itu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

”Rekomendasi dari BPK itu, kita pakai sebagai informasi dan data untuk membangun organisasi Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itulah, maka bapak Menteri punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan yang ditemui di Kantor Itjen Kementerian ATR/BPN, Kamis (15/01/2025).

Komitmen Menteri ATR/Kepala BPN tersebut diwujudkan langsung dengan membentuk tim penyelesaian yang diketuai oleh Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono. Tim tersebut, diharapakan mampu menyelesaikan rekomendasi dengan menyusun strategi penyelesaian dan menyiapkan data-data pendukung terkait rekomendasi.

“Tapi untuk sampai ke sana, memang harus ada komitmen dari masing-masing Satuan Kerja, baik pusat maupun daerah. Harus menyediakan waktu, kemudian tenaga, dan pikiran karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa melaksanakan,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ditemui secara terpisah, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa potensi rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN berasal dari klaster yang telah disusun oleh tim penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011. Beberapa di antaranya yakni dari pengembalian barang kepada negara, perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan, perbaikan laporan dan penerbitan administrasi/kelengkapan administrasi.

“Nanti rekomendasi tersebut akan dipantau langsung oleh Bapak Menteri. Jadi setiap bulan Bapak Menteri akan minta perkembangannya. Ini momentum yang belum pernah ada di mana pucuk pimpinan sampai sedemikian terlibat dalam penyelesaian ini,” tegas Dwi Budi Martono.

Selanjutnya, dalam proses penyelesaian rekomendasi tersebut, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang intensif antara tim penyelesaian Kementerian ATR/BPN dengan BPK RI. Ini bertujuan agar penyelesaian hasil pemeriksaan dapat berjalan dengan tuntas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Pemkot Denpasar Anggarkan Bantuan Rumah Layak Huni

Pemkot Denpasar dibawah kepemimpinan Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa terus berkomitmen merealisasikan program pro rakyat. Kali ini, guna membantu masyarakat kurang mampu, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan kembali merealisasikan 20 Unit Rumah Layak Huni (RLH) di Tahun 2025 ini.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disela tugas dinasnya menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan perumahan atau hunian bagi masyarakat Kota Denpasar yang berstatus kurang mampu. Sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan terintegrasi dapat dioptimalkan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim.

Dikatakannya, selain memberikan bantuan fisik berupa bangunan, Pemerintah Kota Denpasar dengan menggandeng perumda dan berbagai pihak juga turut melengkapi bantuan dengan perabot rumah tangga. Bantuan ini mulai dari Kasur, Seprei, Kompor Gas, Gas LPG 3 Kg dan Almari. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kedepannya akan terus ditingkatkan.

“Kedepan bantuan bedah rumah atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni secara bertahap akan terus kami tingkatkan, termasuk juga bantuan perlengkapan rumah tangga, hal ini utamanya untuk membantu masyarakat Kota Denpasar sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi dengan dilengkapi dengan berbagai perabotan, dan mencapai rumah sehat layak huni yang berkelanjutan,” kata Jaya Negara.

Sementara, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja saat dikonfirmasi Rabu (15/1) mengatakan, sebelumnya di Tahun 2024 Pemkot Denpasar telah merealisasikan total 35 Unit dengan menyasar Rumah Tidak Layak Huni masyarakat kurang mampu. Jumlah tersebut terdiri atas Bantuan RLH yang dilaksanakan pada Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan TA. 2024. Selain itu juga terdapat 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari DPD Himppera Bali dan 1 unit Bantuan CSR Rumah Layak Huni dari DPD REI Bali.

Pada tahun 2025 ini, Pemkot Denpasar kembali akan merealisasikan sebanyak 20 unit bantuan Rumah Layak Huni. Adapun anggarannya sudah mulai ditingkatkan yakni sebesar Rp. 90 Juta. Dimana, dalam pelaksanaan realiasi bantuan bedah rumah ini, pembangunan juga mengedepankan style Bali sebagai identitas budaya dalam bangunan di Bali. Hal ini terbukti dengan tetap digunakannya ornamen Bali seperti Ikuh Celedu dan Bentala pada bangunan atap.

“Hal ini merupakan atensi Bapak Walikota dan Wakil Walikota untuk secara berkelanjutan dirancang bantuan, sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi, dan mencapai rumah sehat yang layak huni secara berkelanjutan,” katanya

Terkait penetapan penerima, Cipta Sudewa mengatakan bahwa penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni ini telah melalui berbagai tahapan dan verifikasi. Hal ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk selanjutnya di verifikasi oleh Tim dan dianggarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pengerjaan fisik.

“Tentunya kami berharap Program bedah rumah/ Perbaikan RTLH akan terus memberikan manfaat sebagai progran pro rakyat dalam menyediakan rumah layak huni, mudah-mudahan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan berkelanjutan yang layak bagi masyarakat dapat dioptimalkan,” harapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Denpasar Kolaborasi Dengan ICMI Dukung Penanganan Sampah

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setda Pemkot Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menerima Audiensi dari Organisasi Cendekiawan Muslim (ICMI) Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Rabu(15/1).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam membantu Pemkot Denpasar dalam upaya penanganan sampah di Kota Denpasar. Dalam kesempatan ini Organisasi Cendekiawan Muslim (ICMI) Kota Denpasar menyampaikan beberapa program kerja organisasi. Hal ini termasuk keinginan untuk berkolaborasi dalam membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya penanganan sampah di Kota Denpasar.

Perwakilan Organisasi Cendekiawan Muslim (ICMI) Kota Denpasar, Farida Silitonga, mengatakan, Organisasi Cendekiawan Muslim (ICMI) tidak hanya berfokus pada perkembangan agama Islam saja tetapi juga fokus pada isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Karenannya, guna mendukung program tersebut, ICMI berkolaborasi dengan Pemkot Denpasar terkait mekanisme pelaksanaan sebelum turun ke Desa yang ada di Kota Denpasar.

“Jadi program dalam organisasi kami tidak hanya fokus pada agama saja, tetapi juga turut andil dalam permasalahan isu sosial, ekonomi dan lingkungan, salah satunya adalah program Desa Bersih Cendikia, yang mana pada program tersebut akan membina desa dalam pengolahan sampah sehingga dapat diolah serta dapat menjadikan sampah sebagai hal yang bermanfaat,” ujarnya.

Sementara Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu Pembangunan di Kota Denpasar. Terlebih, dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Denpasar saat ini.

“Tentunya hal ini kita sambut dengan baik pertemuan kali ini, Pemkot Denpasar sangat terbantu dengan adanya organisasi yang berfokus pada isu lingkungan seperti ini, tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pemilahan sampah serta pengolahan sampah berbasis sumber,” ujar Komang Lestari.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Airlangga Tegaskan Pagar Laut Tangerang-Bekasi Bukan Giant Sea Wall

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang dan 8 kilometer di Bekasi bukanlah bagian dari proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Pernyataan ini disampaikan Airlangga setelah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1).

“Bukan-bukan, Giant Sea Wall kita sedang siapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan kepada Bapak Presiden (Prabowo), dan program itu rencananya public private partnership,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, proyek Giant Sea Wall masih dalam tahap studi dan akan disosialisasikan lebih lanjut. Ia juga membuka kemungkinan keterlibatan investor dari dalam dan luar negeri. “Kita akan sosialisasi nanti, (investor) baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.

Sementara itu, keberadaan pagar laut di Tangerang dan Bekasi menjadi sorotan masyarakat karena klaim mitigasi abrasi dan tsunami yang dinilai merugikan. Menurut data Ombudsman RI, sekitar 3.888 nelayan di daerah tersebut mengalami kesulitan akibat terganggunya akses ke wilayah tangkapan ikan.

Airlangga juga menegaskan bahwa pagar laut yang berdekatan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). “Enggak ada (kaitannya pagar laut dengan PSN),” tuturnya.

Menko menjelaskan, PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. “Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” terangnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN: Kesalahan Pengolahan Ayam Picu Keracunan Menu MBG

Sebanyak 40 siswa di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pengolahan ayam yang disajikan.

“Sebanyak 40 orang makan ayam yang dimarinasi, setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur,” kata Dadan melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (16/1).

Gejala keracunan seperti mual dan pusing dilaporkan oleh beberapa siswa setelah menyantap ayam tepung yang merupakan bagian dari menu MBG. Petugas segera menangani siswa yang terdampak dan memastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

“Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali,” katanya.

Petugas MBG bertindak cepat dengan menarik hidangan ayam krispi yang disajikan dan menggantinya dengan telur rebus sebagai langkah pencegahan. Saat ditanya, apakah kejadian itu diakibatkan adanya kesalahan teknis dalam penyajian menu MBG, Dadan mengakui hal itu.

“Teknis pengolahan. Detailnya menyusul, ya,” katanya.

Insiden ini terjadi di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, di mana dari 200 siswa yang menerima makanan, sekitar 10 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 melaporkan gejala keracunan. Mereka juga mencium bau basi dari ayam tepung yang disajikan. Pihak sekolah segera mengambil tindakan dengan menarik makanan yang tersisa dan melaporkan kejadian tersebut ke Puskesmas Sukoharjo Kota dan SPPG.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa ayam yang disajikan tidak matang sempurna, seperti yang diakui oleh Kodim 0726 Sukoharjo sebagai pengelola SPPG.

Meski demikian, kondisi para siswa tidak memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit. Mereka hanya mengalami gejala ringan dan telah mendapat penanganan medis berupa obat dari petugas puskesmas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Naik Rp17.000 per Gram, Simak Update Terbaru!

Siapa yang nggak kenal emas Antam? Salah satu investasi favorit ini kembali mencuri perhatian dengan lonjakan harga terbarunya. Berdasarkan pantauan di laman Logam Mulia, Jumat ini harga emas Antam naik Rp17.000 per gram! Dari sebelumnya Rp1.577.000 per gram, kini harganya mencapai Rp1.594.000 per gram. Kenaikan ini bikin banyak orang makin melirik logam mulia yang satu ini.

Nggak cuma harga jualnya aja yang naik, harga buyback alias harga jual kembali emas batangan juga ikut meroket ke Rp1.440.000 per gram. Lumayan banget kan kalau kamu punya emas di rumah dan butuh dana cepat?

Tapi, sebelum buru-buru jual emas, ada baiknya kamu tahu nih soal potongan pajak yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi jual kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta bakal dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Besarannya? Kalau kamu punya NPWP, potongannya 1,5 persen. Tapi kalau nggak punya NPWP, potongannya lebih gede, yaitu 3 persen. Eits, jangan khawatir, potongan ini langsung dipotong dari total nilai buyback kok.

Nah, buat kamu yang lagi cari-cari emas batangan, berikut daftar harga emas Antam per Jumat (17/1):

  • 0,5 gram: Rp847.000
  • 1 gram: Rp1.594.000
  • 2 gram: Rp3.128.000
  • 3 gram: Rp4.667.000
  • 5 gram: Rp7.745.000
  • 10 gram: Rp15.435.000
  • 25 gram: Rp38.462.000
  • 50 gram: Rp76.845.000
  • 100 gram: Rp153.612.000
  • 250 gram: Rp383.765.000
  • 500 gram: Rp767.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.534.600.000

Oh ya, jangan lupa juga, setiap pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Besarannya 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk yang belum punya NPWP. Setiap pembelian bakal disertai dengan bukti potong PPh 22, jadi semuanya transparan dan aman.

Jadi, gimana? Tertarik buat investasi emas sekarang? Harga lagi naik, siapa tahu ini saat yang tepat buat mulai menabung emas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Yuk, Perpanjang SIM di Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini!

Bagi kamu yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mau habis, nggak perlu panik! Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta. Layanan ini hadir untuk memudahkan warga memperpanjang masa berlaku SIM tanpa ribet. Nah, yuk cek info lengkapnya di bawah ini!

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling

Layanan SIM Keliling ini dibuka dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB setiap hari Jumat. Ada lima lokasi strategis yang bisa kamu datangi sesuai dengan tempat tinggalmu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Sebelum datang ke lokasi SIM Keliling, pastikan kamu sudah mempersiapkan beberapa dokumen dan syarat berikut ini:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku
  • SIM lama yang asli dan masih berlaku
  • Bukti pemeriksaan kesehatan
  • Bukti tes psikologi yang bisa didapatkan melalui aplikasi Simpel Pol

Oh ya, perlu diingat, layanan ini hanya untuk memperpanjang SIM A dan SIM C yang masih aktif, ya. Kalau SIM kamu sudah kadaluarsa, meskipun cuma sehari, kamu harus mengurus permohonan SIM baru di kantor polisi yang ditentukan.

Biaya Perpanjangan SIM

Untuk biaya perpanjangan SIM, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020, kamu perlu membayar:

  • Rp80 ribu untuk perpanjangan SIM A
  • Rp75 ribu untuk perpanjangan SIM C

Selain biaya utama, ada juga biaya tambahan untuk tes kesehatan dan psikologi, yaitu:

  • Tes psikologi: Rp65 ribu
  • Biaya kesehatan: Rp50 ribu

Jadi, pastikan kamu sudah menyiapkan semua dokumen dan biaya sebelum datang ke lokasi layanan SIM Keliling. Dengan begitu, proses perpanjangan SIM kamu bisa berjalan lancar tanpa hambatan.

Yuk, jangan tunda-tunda lagi! Segera manfaatkan layanan SIM Keliling dari Polda Metro Jaya dan tetap patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Selamat berkendara!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Mendung hingga Hujan Ringan

Halo, warga Jakarta! Apa kabar hari ini? Siap-siap ya, karena cuaca di ibu kota bakal bikin suasana jadi syahdu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) punya prediksi cuaca menarik buat kita sepanjang hari ini. Yuk, simak!

Pagi Hari: Senyuman Mendung dan Gerimis Ringan

Di pagi hari, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara bakal ditemani hujan ringan. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan berawan. Jadi, buat kamu yang tinggal atau kerja di wilayah ini, mungkin bisa siapkan payung kecil atau jas hujan tipis, ya!

Siang Hari: Awan Mendominasi Langit

Menjelang siang, cuaca berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Tapi, buat kamu yang di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, siap-siap deh karena hujan ringan akan menyapa.

Sore dan Malam: Hujan Ringan Menutup Hari

Sore hingga malam hari, hujan berintensitas ringan diprediksi akan mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta. Baik itu di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. Jadi, kalau kamu punya rencana keluar, mungkin lebih baik santai di rumah aja sambil menikmati suara hujan.

Suhu dan Kelembapan

Buat kamu yang penasaran soal suhu, tenang aja. Hari ini suhunya berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celsius, dengan kelembapan yang cukup tinggi, sekitar 77 hingga 94 persen. Udara segar, suasana nyaman, dan pastinya bikin kita betah di rumah!

Nah, itu dia prediksi cuaca di Jakarta hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan siapkan perlengkapan hujan kalau mau beraktivitas di luar. Semoga harimu menyenangkan, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Capaian KIP Kaltim Dinilai Sangat Baik, Bukti Komitmen Pemprov Berikan Layanan Maksimal

Pemprov Kaltim cukup banyak meraih penghargaan bergengsi, salah satunya dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP.

Di tahun 2024, Indeks KIP di Kaltim melesat ke 3 (tiga) besar Nasional dan pada peraihan Anugerah KIP, Kaltim meraih peringkat 2 (dua) Nasional.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Irene Yuriantini menjelaskan, Pemprov melalui Diskominfo terus berkomitmen mengevaluasi kinerja dengan melihat kekurangan yang harus diperbaiki dari tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk pelaksanaan KIP.

Karenanya, pemerintah mengoptimalkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik yang utama maupun pelaksana yang ada di tiap Perangkat Daerah Pemprov. Dengan adanya komitmen pimpinan badan publik (BP), diyakini dapat meningkatkan efektivitas KIP dan pelayanan publik, sehingga menciptakan good governance.

“Komitmen merupakan salah satu unsur penting dalam KIP. Karena setiap tahun, kategori penilaian selalu berubah, karenanya kita harus siap memprediksi kedepan yang harus kita perbaiki dengan zaman yang selalu dinamis. Kalau sebelumnya lebih mudah dalam mencapai peringkat 5 besar, tapi sekarang banyak aspek penilaian sehingga kita mengoptimalkan kapasitas PPID di tiap instansi,” jelasnya pada Dialog Publika TVRI Kaltim, Selasa (14/1/2025).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltim, Muhammad Khaidir mengatakan keberhasilan Kaltim meraih penghargaan KIP ini membuktikan bahwa antara Indeks dan Monitoring Evaluasi (Monev) KIP berkelindan atau berhubungan sangat erat.

Penilaian Indeks KIP merupakan gambaran implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kaltim. Sedangkan, monev adalah survey atau melihat pelaksanaan KIP pada Badan Publik dalam hal ini penilaian dilihat dari Pemprovnya.

“Sehingga indeks dan hasil monev itu berkelindan. Ini membuktikan bahwa Pemprov Kaltim telah melakukan kinerja dan program yang berpihak pada KIP dengan baik,” ucap Khaidir.

Sementara dari sisi Akademisi Unmul, Silviana Purwanti mengapresiasi kinerja dan capaian Pemrov Kaltim dalam KIP. Diakuinya, komunikasi merupakan inti dari KIP. Sebagai akademisi, pihaknya sangat membutuhkan data-data untuk penelitian dan sangat terbantu dengan KIP Kaltim.

“Jujur kami sebagai akedemisi sangat membutuhkan data-data untuk penelitian. Selama ini kami sangat terbantu dengan KIP di Kaltim, karena apa yang kami butuhkan selalu bisa kami dapatkan dengan mudah dan baik. Mudah-mudahan ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Kaltim terus berkomitmen memberikan layanan maksimal kepada masyarakat dan menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi terdepan dalam keterbukaan informasi publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Peringkat 9 Sebagai Provinsi Angka Kemiskinan Terendah di Indonesia

Tingkat kemiskinan di Kaltim pada September 2024 tercatat sebesar 5,51 persen, mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Maret 2024.

“Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,57 persen, angka kemiskinan di Kaltim berada di bawah rata-rata nasional,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, dalam perss release yang digelar Rabu (15/1/2024).

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2024 mencapai 211,88 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 9,5 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Dalam skala nasional, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali dengan 3,80 persen, sementara Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 29,66 persen.

Menurutnya, Kaltim berada di posisi ke-9 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dan termasuk dalam 18 provinsi yang berhasil mencatatkan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Namun, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kaltim masih menjadi tantangan. Dari total tingkat kemiskinan 5,51 persen, penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 4,41 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 8,00 persen.

Garis Kemiskinan (GK) pada September 2024 tercatat sebesar Rp 853.997 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 604.133 (70,74 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 249.864 (29,26 persen).

Komoditas utama penentu kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sementara untuk kebutuhan non makanan, tiga komoditas terbesar adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Pada periode ini, rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim memiliki 5,32 anggota keluarga. Dengan demikian, rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp 4.543.264 per bulan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News