Beranda blog Halaman 1289

Kaltim Peringkat 9 Sebagai Provinsi Angka Kemiskinan Terendah di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tingkat kemiskinan di Kaltim pada September 2024 tercatat sebesar 5,51 persen, mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Maret 2024.

“Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,57 persen, angka kemiskinan di Kaltim berada di bawah rata-rata nasional,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, dalam perss release yang digelar Rabu (15/1/2024).

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2024 mencapai 211,88 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 9,5 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Dalam skala nasional, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali dengan 3,80 persen, sementara Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 29,66 persen.

Menurutnya, Kaltim berada di posisi ke-9 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dan termasuk dalam 18 provinsi yang berhasil mencatatkan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Namun, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kaltim masih menjadi tantangan. Dari total tingkat kemiskinan 5,51 persen, penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 4,41 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 8,00 persen.

Garis Kemiskinan (GK) pada September 2024 tercatat sebesar Rp 853.997 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 604.133 (70,74 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 249.864 (29,26 persen).

Komoditas utama penentu kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sementara untuk kebutuhan non makanan, tiga komoditas terbesar adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Pada periode ini, rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim memiliki 5,32 anggota keluarga. Dengan demikian, rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp 4.543.264 per bulan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Anggota DPRD dan Dinas Transmigrasi Tidore, Viva Yoga: Kita Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe Sebagai Lumbung Pangan Dari Maluku Utara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Rabu, Jakarta, 15/1/2025, ruang kerja Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dipenuhi oleh anggota DPRD, Kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran lain Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Kehadiran mereka ke kantor kementerian yang beralamat di Kalibata itu untuk menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan kawasan transmigrasi yang berada di Tidore.

Dalam pertemuan Viva Yoga mengatakan di Provinsi Maluku Utara ada 4 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 4 kawasan transmigrasi prioritas bidang. Payahe salah satu kawasan transmigrasi yang berada di Tidore merupakan kawasan transmigrasi yang masuk prioritas bidang. “Di Payahe Kementerian Transmigrasi sudah mengerjakan berbagai program seperti peningkatan jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, berbagai pembangunan gorong-gorong, plat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Disampaikan kepada para tamunya, transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan nasional saat ini pembangunannya dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antarkementerian teknis. “Dalam membangun kawasan transmigrasi ada peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian lainnya”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.

“Jadi terkait infrastruktur, jalan misalnya, maka itu akan dibangun Kementerian PU, bila terkait masalah pertanian itu akan diurus oleh Kementerian Pertanian, soal legalitas lahan ada di Kementerian ATR/BPN, begitu juga hal yang lainnya akan ditangani oleh kementerian terkait”, ujarnya. “Kolaborasi seperti ini membuat pembangunan menjadi lebih efektif dan efisein”, tambahnya.

Menurut Viva Yoga saat ini salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut dirinya mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur”, ujarnya.

Viva Yoga optimis Payahe yang berada di Pulau Halmahera bisa menjadi lumbung pangan karena di pulau besar di Maluku Utara itu ada kawasan-kawasan transmigrasi lain yang masuk dalam kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kawasan transmigrasi prioritas. “Ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Maluku Utara dan pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki wilayah di Halmahera”, ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bersama Menteri PU, Mendes Yandri Akan Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto berkomitmen akan membuat nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur desa di seluruh Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal.

Hal ini dilakukan agar mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa untuk mempercepat produktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta membuka peluang investasi di masa depan.

“Ini awal yang baik untuk kita menyelesaikan banyak persoalan infrastruktur di desa. Ke depan kita akan MoU, mana saja jalan yang perlu di bangun, misal jalan antar desa untuk produksi,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Lebih luas, Mendes Yandri mengatakan, jalan desa yang baik akan memperlancar distribusi barang dari desa ke pasar, dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa, serta mendorong berkembangnya sektor pariwisata di desa.

Hal ini akan sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, termasuk mendorong pada pemangkasan tingkat kemiskinan warga desa.

“Kita akan membangun dengan data yang lengkap, jalan poros desa, atau jalan antar desa untuk produksi, kemudian ada jembatan dan lain sebagainya. Intinya kita ingin infrastruktur di desa itu teratasi, lebih-lebih di desa tertinggal,” ungkap mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga menegaskan, akses desa ini juga penting bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap pelosok negeri. Karena program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

“Sehingga, swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi dan makan siang bergizi itu tidak terhambat dengan persoalan infrastruktur. Jadi Asta Cita ke enam Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari komitmen bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian PU,” pungkasnya.

Dalam pertemuan ini, hadir menerima audiensi Mendes Yandri, Menteri PU Dody Hanggodo, Sekjen Kementerian PU, Muhammad Zainal Fatah.

Sementara itu, Mendes Yandri didampingi oleh Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar-Lembaga Samsul Widodo.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemendes Kolaborasi dengan Kemendikdasmen Tingkatkan Kualitas SDM Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mewujudkan desa dengan SDM berkualitas yang sejahtera.

Salah satunya melalui program 1 Desa 1 TK karena pentingnya pendidikan yang dimulai sejak anak usia dini, sebagaimana disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen Jakarta, Kamis (16/1/25).

“Bahwa di desa masih banyak persoalan pendidikan terutama mungkin untuk anak usia dini di mana ada TK, PAUD, dan lain sebagainya termasuk SD yang sampai sekarang mungkin masih banyak belum terurai,” ujar Mendes Yandri didampingi Wamendes Ahmad Riza Patria.

“Kita ingin nanti mensinergikan antara program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kemendes di mana kita usahakan 1 desa 1 TK,” imbuhnya.

Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang disertai dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan talenta-talenta di desa sebagai dasar pembangunan sebagaimana Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus membuka ruang untuk pemuda desa khususnya yang berlatarbelakang pendidik untuk berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

“Kita akan kolaborasikan bagaimana SDM nya bagaimana infrastrukturnya itu mau kita realisasikan sehingga nanti ini juga peluang bagi anak-anak muda atau para sarjana untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan dan tentu melakukan pencerahan terhadap situasi di desa tujuannya adalag kemajuan di desa,” jelas Mendes Yandri.

“Sama ini sesuai Asta Cita ke-6 karena tanpa SDM yang kuat maka desa tidak akan maju maka kita ingin bangun desa bangun Indonesia sejatinya diiringi dengan sumber daya manusia yang kuat pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa,” tambahnya.

Rencananya MoU dengan Mendikdasmen Menteri akan dilaksanakan dalam waktu dekat disusul dengan pergelaran festival bangun desa bangun Indonesia bidang pendidikan. Hal ini diyakini sebagai pembuka untuk menciptakan generasi emas yang siap membawa kemajuan Indonesia.

Ide Mendes Yandri Susanto disepakati Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang merencanakan peningkatan kualitas SDM dari anak-anak usia dini. Setidaknya tiga poin penting akan dibahas dalam MoU termasuk didirikannya 1 TK di setiap desa.

“Jadi nanti mungkin area MoU ada tiga. Satu pendirian TK, dua peningkatan SDM, tiga pelatihan,” tutur Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Hadir juga Sekjen Taufik Madjid, Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Advokasi, dan Reformasi Birokrasi Yahdi Abdi Harahap, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Kemitraan Media Muhammad Khoirul Huda mendampingi Mendes PDT Yandri Susanto. Selain itu juga hadir Sekjen Kemendikdasmen Suharti dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Subarwoto.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gandeng Mendagri, Mendes Yandri: Kolaborasi Percepat Kemajuan Pembangunan Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto mengajak seluruh lapisan pemerintah daerah, yang berada dalam koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk turut menyukseskan program strategis pembangunan desa.

Menurut Mendes Yandri, Kemendagri merupakan mitra strategis Kemendes, khususnya dalam mengonsolidasi kepala daerah untuk mendorong pada kemajuan pembangunan desa, salah satunya melalui lomba bangun desa, bangun Indonesia.

“Kami mohon pak mendagri, kita kuatkan kerja sama ini, sehingga partisipasi jajaran kemendagri, dari atas sampai bupati, gubernur, kemudian camat, kepala desa, dinas PMD itu menyukseskan festival bangun desa ini,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat memberi sambutan dalam acara Hari Desa Nasional Tahun 2025, di lapangan Kantor Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (15/1/2025).

Dalam agenda yang dihadiri oleh ribuan kepala daerah itu, Mendes Yandri menegaskan, festival bangun desa ini merupakan bagian dari inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung keamanan nasional.

Hal ini juga erat kaitannya dengan suksesi keputusan pemerintah pusat yang telah menetapkan bahwa target pencapaian swasembada pangan pada tahun 2027.

Sehingga hari ini, kata Mendes Yandri, desa-desa di seluruh Indonesia didorong untuk meningkatkan potensi dan produktivitas daerahnya masing-masing secara simultan.

“Kemendes telah meluncurkan Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia. Festival ini meliputi pemuda pemudi pelopor desa. Ada desa wisata terbaik, ada desa ekspor, ada desa ramah ibu dan anak, ada desa pelindung tenaga kerja migran, dan desa-desa tematik,” ujar mantan Anggota DPR RI itu.

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024, dimana pada Pasal 7 ini mensyaratkan sekurang-kurangnya 20 persen dari Dana Desa dialokasikan untuk mendukungKetahanan Pangan.

Sebab, kata Mendes, kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan lainnya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi.

Berbagai gejolak sosial dan politik juga dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

“Kementerian Desa sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritaa p
Penggunaan Dana Desa. Ini penting untuk kepala desa, dan mohon dukungan para kepala daerah, sekurang-kurangnya 20 persen dari Dana Desa dialokasikan untuk mendukung Ketahanan Pangan,” kata Mendes Yandri.

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin, Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, Anggota DPR RI Atalia Praratya.

Sementara Mendes Yandri didampingi oleh Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Dirjen PDP Kemendes PDT Sugito.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Swasembada Pangan, Mendes Yandri Dorong Desa Maksimalkan Lahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melakukan penanaman benih jagung di Desa Cisaat. Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Rabu (15/1/25).

Penanaman jagung ini merupakan rangkaian dari Pelaksanaan Festival Bangun Desa dalam peringati Hari Desa pertama.

Mendes Yandri mengatakan, jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang tidak akan di impor lagi tahun 2025.

“Maka semua harus bergerak ke arah yang sama yaitu menuntaskan Swasembada Pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” kata Mendes Yandri.

Lebih lanjut dikatakan Mendes Yandri, lahan-lahan untuk pertanian masih tersedia di desa. Olehnya diharapkan tidak ada lagi lahan tidak terpakai.

Mendes Yandri mendorong BUMDes untuk mengelola lahan tersebut dengan maksimal dengan skema pinjam pakai atau tidak ada biaya.

“Saya mengajak melalui Hari Desa ini, kita bangun semangat untuk menuju Swasembada Pangan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Swasembada Pangan ini jika dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis ini maka Desa diharapkan menjadi penyuplai bahan baku untuk salah program andalan Pemerintah saat ini.

“Putaran uang di desa nantinya sangat besar jadi jangan sampai hal itu tidak dinikmati oleh masyarakat desa,” kata Mendes Yandri.

Olehnya, Mendes Yandri mengimbau, Dana Desa yang sekurangnya 20 persen untuk Ketahanan Pangan itu dimaksimalkan.

Mendes Yandri ingatkan jika anggaran ini tidak disalahgunakan alias dijadikan bancakan karena bakal diaudit dan dimintai pertanggungjawaban agar Dana Desa benar-benar dirasakan langsung oleh warga Desa.

“Melalui Festival Desa ini maka Desa-desa di Indonesia akan semakin maju dan sejahtera serta arus ubanisasi karena tidak ingin seperti Jepang dan Korea,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menegaskan, pihaknya persilahkan memilih Swasembada Pangan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Semua potensi yang di desa, silahkan dimaksimalkan,” kata Mendes Yandri.

Turut hadir di Penanaman Jagung itu, Sekjen Kemendes Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Ossy Bicara Program Prioritas Presiden Prabowo di Forum the High-Level Executive Roundtable

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan menghadiri kegiatan the High-Level Executive Roundtable yang diselenggarakan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) pada Rabu (15/01/2024). Dalam diskusi ini, Wamen Ossy mengemukakan sejumlah hal, utamanya terkait dengan kebijakan ekonomi Indonesia di era pemerintahan baru.

“Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih yang baru, telah menyebutkan bagaimana ia juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan (pada negara adidaya, red), salah satunya pada sektor pangan dan juga energi. Sektor pangan dan energi inilah yang menjadi prioritas untuk agenda pemerintah dalam lima tahun ke depan,” ujar Wamen Ossy.

Menyambung diskusi soal strategi ekonomi, Wamen Ossy menyebut bahwa penting bagi suatu negara agar tidak terlalu bergantung pada satu negara lain atau satu negara besar lainnya. Ini adalah momentum bagi Asia untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama regionalnya.

“Saya pikir Asia juga harus memperkuat kemitraan dan kerja sama regionalnya, karena dengan keunggulan yang dimiliki Jepang, misalnya, dalam inovasi teknologi dan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara Asia, terutama seperti kita di Indonesia, tentu saja, kita harus lebih merangkul multilateralisme untuk memberdayakan arsitektur global, arsitektur regional, ASEAN,” jelas Wamen Ossy.

Dean/Managing Director, ERIA School of Government, Nobuhiro Aizawa menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog, tidak hanya terkait kepentingan nasional namun juga kepentingan regional. Terlebih kepentingan nasional dan kepentingan regional adalah suatu hal yang tak terpisahkan.

“Tujuan kedua adalah untuk bersama memikirkan (keadaan ekonomi) di masa depan. Bukan rahasia lagi bahwa kita akan menghadapi masa yang menantang dengan kepemimpinan Amerika Serikat yang baru. Namun, ini juga bisa penuh dengan peluang. Saya harap ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun komunitas. Sebuah komunitas tempat kita semua dapat bekerja sama, saling membantu untuk mengidentifikasi tantangan dan juga solusi bersama,” ungkap Nobuhiro Aizawa.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa praktisi di bidang ekonomi, Ekonom sekaligus Menteri Keuangan RI periode 2013-2014, Muhammad Chatib Basri; Former Minister of Economy, Trade, and Industry (METI), Japan, Akira Amari dan President of ERIA, Tetsuya Watanabe. (AR/RT).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Kementerian HAM Bahas Legalisasi Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan. Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan Menteri HAM, Natalius Pigai ini berlangsung di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu (15/01/2025).

“Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertipikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,” kata Menteri Nusron kepada awak media selepas pertemuan berlangsung.

Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 m² tanah ulayat telah berhasil disertipikatkan.

Namun, Menteri Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertipikatan tanah ulayat ini. “Setiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas HPL murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,” tuturnya.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyertipikatan tanah ulayat ini. “Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN karena sudah menyediakan sertipikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertipikat komunal,” ucapnya.

Turut serta dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi beserta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Tegaskan Pentingnya Penyebarluasan Informasi Faktual

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di era media sosial saat ini, informasi fiktif kerap beredar luas di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk aktif menyampaikan informasi yang faktual kepada masyarakat.

“Bapak Ibu sekalian, saya minta staf di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan) untuk aktif menyebarkan informasi yang faktual. Satu klik untuk menanggapi komentar itu penting dalam membangun persepsi di masyarakat,” kata Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (13/01/2025).

Ia menekankan, bahwa penyebaran informasi negatif yang berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN. “Saat ini, sumber informasi bukan lagi koran saja. Kita harus siap berperang opini di media sosial,” tambahnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas), Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu kementerian yang paling sering diberitakan media pada tahun 2024. “Tahun lalu, kita disebutkan media sebanyak 151.288 kali. Tone pemberitaannya 56 persen positif, 42 persen netral, dan hanya dua persen negatif. Peringkat pertama ditempati Kementerian Agama, dan peringkat ketiga Kementerian Keuangan,” jelas Harison Mocodompis.

Selain membahas kehumasan, rapat yang berlangsung secara daring dan luring ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti penyusunan aturan baru yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; penataan pegawai oleh Karo Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi; serapan anggaran oleh Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan; serta rencana renovasi dan pembangunan kantor baru yang dipaparkan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Gubernur Teguh Terima Tim Transisi Pramono-Rano

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi bersama jajaran menggelar pertemuan dengan Tim Transisi Pramono-Rano di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi memaparkan secara singkat tentang performa Jakarta yang terus meningkat meliputi kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, Teguh juga menyampaikan kondisi perekonomian terkini Jakarta di mana inflasi terkendali dengan baik hingga penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Dikatakan Teguh, pertemuan tersebut memiliki semangat dan tekad yang sama agar gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadi lebih baik lagi.

“Tidak ada dikotomi antara Tim Transisi dan Pemprov DKI Jakarta. Kami memiliki satu semangat untuk mempersiapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti setelah dilantik dapat berjalan lebih baik,” ujar Teguh.

Untuk itu, Teguh juga telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendukung Tim Transisi tidak sebatas melalui rapat formal.

“Kami mempersilakan tim transisi berkomunikasi kapan saja dengan jajaran dinas untuk mendukung program kerja gubernur dan wakil gubernur terpilih,” katanya.

Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, tim diterima dengan baik oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

“Tim transisi datang bertemu dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta karena dalam kurun waktu satu bulan ke depan, kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah dilantik nanti,” kata Ima Mahdiah.

Ima mengungkapkan, proses pembahasan antara Tim Transisi dengan jajaran OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah berlangsung sejak pertemuan perdana pada Senin (13/1).

“Masing-masing bidang di Tim Transisi telah berkoordinasi dengan OPD terkait karena kami sudah mengelompokkan program dan belanja masalah saat Pramono Anung-Rano Karno bertemu dengan masyarakat,” paparnya.

Ima menambahkan, Pramono Anung-Rano Karno telah mengumpulkan sebanyak 20 ribu aspirasi warga saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kami berusaha agar aspirasi yang telah diterima mendapatkan solusi saat Pramono-Rano dilantik untuk memimpin Jakarta,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2881,2891,290...4,941Halaman 1,289 dari 4,941